PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang

:

bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Agam pada Dinas Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah perlu diubah.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang

Nomor

8

Tahun

1974

tentang

Pokok-Pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437),

sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

1

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM Dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 6 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH.

Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 6), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 2 ayat (2) huruf a Dinas Pendidikan diganti menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

2

2. Pasal 2 ayat (2) huruf c Dinas Sosial dan Tenaga Kerja diganti menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3. Pasal 2 ayat (2) huruf d Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diganti menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 4. Pasal 2 ayat (2) huruf e Dinas Perhubungan diganti menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 5. Pasal 2 ayat (2) huruf h Dinas Pemuda dan Olahraga dihapus. 6. Pasal 2 ayat (2) huruf j Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura diganti menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. 7. Pasal 2 ayat (2) huruf k Dinas Peternakan dihapus. 8. Pasal 2 ayat (2) huruf o Dinas Komunikasi dan Informatika dihapus. Sehingga Pasal 2 selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Daerah Kabupaten Agam. (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari : a. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; b. Dinas Kesehatan; c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi; d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika; f.

Dinas Pekerjaan Umum;

g. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; h. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset; i.

Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan;

j.

Dinas Kelautan dan Perikanan;

k. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; l.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

9. Bab III Bagian Pertama nomenklatur Dinas Pendidikan seluruhnya diganti menjadi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga. 10. Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan seluruhnya ditambahkan dengan nomenklatur pemuda dan olahraga. 11. Pasal 5 ayat (1) huruf c Bidang Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar diganti menjadi Bidang Pendidikan Sekolah Dasar. 12. Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1) Seksi Pendidikan Taman Kanak-Kanak diganti menjadi Seksi Kurikulum Sekolah Dasar. 13. Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2) Seksi Pendidikan Sekolah Dasar diganti menjadi Seksi Tenaga Teknis Sekolah Dasar. 14. Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3) Seksi Sarana dan Prasarana diganti menjadi Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar.

3

15. Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas diganti menjadi Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. 16. Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2) Seksi Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan diganti menjadi Seksi Tenaga Teknis Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. 17. Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 3) Seksi Sarana dan Prasarana diganti menjadi Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. 18. Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1) Seksi Kelompok Belajar Paket dan Kursus diganti menjadi Seksi Kesetaraan, Kelembagaan dan Keaksaraan. 19. Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dan Anak Berkebutuhan Khusus diganti menjadi Seksi Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan Anak Berkebutuhan Khusus. 20. Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 3) dihapus. 21. Pasal 5 ayat (1) huruf f Bidang Pendataan Informasi dan Manajemen diganti menjadi Bidang Pendataan, Teknologi Informasi dan Manajemen Mutu. 22. Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 1) Seksi Sistim Informasi Manajemen Sekolah diganti menjadi Seksi Pendataan dan Aset. 23. Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 2) Seksi Penataan Pendidikan Formal dan Non Formal diganti menjadi Seksi Teknologi Informasi. 24. Pasal 5 ayat (1) huruf f angka 3) Seksi Bina Mitra Pendidikan diganti menjadi Seksi Manajemen Mutu. 25. Menambah Pasal 5 ayat (1) huruf g Bidang Kepemudaan dan Kesiswaan, dengan Seksi sebagai berikut : 1) Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Pemuda; 2) Seksi Pembinaan Pemuda dan Kesiswaan. 26. Menambah Pasal 5 ayat (1) huruf h Bidang Olahraga, dengan Seksi sebagai berikut : 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; 2) Seksi Peningkatan Manajemen dan Pembinaan Atlit Berprestasi; 3) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga. 27. Pasal 5 ayat (1) huruf g menjadi huruf i dan huruf h menjadi huruf j. Sehingga selengkapnya Bagian Pertama berbunyi sebagai berikut : BAB III KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI Bagian Kesatu Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pasal 3 (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

4

(2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 4 (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendidikan, pemuda dan olahraga; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 5 (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, membawahkan : 1) Seksi Kurikulum Sekolah Dasar; 2) Seksi Tenaga Teknis Sekolah Dasar; 3) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar. d. Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan, membawahkan : 1) Seksi Kurikulum Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; 2) Seksi Tenaga Teknis Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan; 3) Seksi Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan. e. Bidang Pendidikan Non Formal, membawahkan : 1) Seksi Kesetaraan, Kelembagaan dan Keaksaraan; 2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini/Taman Kanak-Kanak dan Anak Berkebutuhan Khusus; f.

Bidang Pendataan, Teknologi Informasi dan Manajemen Mutu, membawahkan : 1) Seksi Pendataan dan Aset; 2) Seksi Teknologi Informasi;

5

3) Seksi Manajemen Mutu. g. Bidang Kepemudaan dan Kesiswaan, membawahkan : 1) Seksi Pemberdayaan dan Kelembagaan Pemuda; 2) Seksi Pembinaan Pemuda dan Kesiswaan. h. Bidang Olahraga, membawahkan : 1) Seksi Pembinaan dan Pengembangan Olahraga; 2) Seksi Peningkatan Manajemen dan Pembinaan Atlit Berprestasi; 3) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga. i.

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

j.

Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang. (4) Bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sebagaimana tercantum pada lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

28. Bab III Bagian Kedua Dinas Kesehatan, Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 1) Seksi Institusi dan Sarana Kesehatan diganti menjadi Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan dan Khusus. 29. Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 2) Seksi Pengawasan Obat dan Makanan diganti menjadi Seksi Kesehatan Ibu dan Anak. 30. Pasal 8 ayat (1) huruf c angka 3) Seksi Farmasi dan Perbekalan Kesehatan diganti menjadi Seksi Gizi. 31. Pasal 8 ayat (1) huruf d Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan diganti menjadi Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan. 32. Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 1) Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit diganti menjadi Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit. 33. Pasal 8 ayat (1) huruf d angka 2) Seksi Survailans Epidemiologi, Imunisasi dan Matra diganti menjadi Seksi Surveilens, Imunisasi dan Bencana. 34. Pasal 8 ayat (1) huruf e Bidang Kesehatan Masyarakat diganti menjadi Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan. 35. Pasal 8 ayat (1) huruf e angka 1) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak diganti menjadi Seksi Jaminan Kesehatan. 36. Pasal 8 ayat (1) huruf e angka 2) Seksi Gizi diganti menjadi Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan. 37. Pasal 8 ayat (1) huruf e angka 3) Seksi Kesehatan Reproduksi dan Lanjut Usia diganti menjadi Seksi Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan. 38. Pasal 8 ayat (1) huruf f Bidang Promosi Kesehatan diganti menjadi Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan. 39. Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 1) Seksi Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat diganti menjadi Seksi Promosi Kesehatan.

6

40. Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 2) Seksi Penyuluhan Kesehatan diganti menjadi Seksi Data dan Informasi. 41. Pasal 8 ayat (1) huruf f angka 3) Seksi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diganti menjadi Seksi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat. Sehingga selengkapnya Bagian Kedua berbunyi sebagai berikut : Bagian Kedua Dinas Kesehatan Pasal 6 (1) Dinas Kesehatan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang kesehatan. (2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 7 (1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang kesehatan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kesehatan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang kesehatan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kesehatan; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 8 (1) Dinas Kesehatan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan : 1) Seksi Kesehatan Dasar, Rujukan Dan Khusus; 2) Seksi Kesehatan Ibu dan Anak; 3) Seksi Gizi. d. Bidang Pengendalian Masalah Kesehatan, membawahkan ; 1) Seksi Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit; 2) Seksi Surveilens, Imunisasi dan Bencana; 3) Seksi Kesehatan Lingkungan. e. Bidang Jaminan dan Sarana Kesehatan, membawahkan : 1) Seksi Jaminan Kesehatan; 2) Seksi Sarana dan Peralatan Kesehatan;

7

3) Seksi Kefarmasian, Pengawasan Obat dan Makanan. f.

Bidang Informasi dan Promosi Kesehatan, membawahkan ; 1) Seksi Promosi Kesehatan; 2) Seksi Data dan Informasi; 3) Seksi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat.

g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang. (4) Bagan susunan organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana tercantum pada lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 42. Bab III Bagian Ketiga nomenklatur Dinas Sosial dan Tenaga Kerja seluruhnya diganti menjadi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 43. Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Sosial dan Tenaga Kerja seluruhnya ditambahkan dengan nomenklatur transmigrasi. 44. Pasal 11 ayat (1) huruf c Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial diganti menjadi Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial. 45. Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 2) Seksi Rehabilitasi Sarana Sosial dan Perumahan diganti menjadi Seksi Bantuan Sarana Sosial dan Perumahan. 46. Pasal 11 ayat (1) huruf c angka 3) Seksi Perlindungan Sosial Korban Tindak Kekerasan dihapus. 47. Pasal 11 ayat (1) huruf e Bidang Pembinaan Sosial diganti menjadi Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. 48. Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 1) Seksi Anak Terlantar, Penyandang Cacat dan Trauma diganti menjadi Seksi Rehabilitasi Anak Terlantar, Penyandang Cacat dan Trauma. 49. Pasal 11 ayat (1) huruf e angka 3) Seksi Eks Penyandang Penyakit Sosial diganti menjadi Seksi Rehabilitasi Eks Penyandang Penyakit Sosial. 50. Pasal 11 ayat (1) huruf f Bidang Perlindungan dan Pengembangan Lembaga diganti menjadi Bidang Hubungan Industrial, Pengawasan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi. 51. Pasal 11 ayat (1) huruf f angka 1) Seksi Pengawasan dan Perlindungan diganti menjadi Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 52. Pasal 11 ayat (1) huruf f angka 2) Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja diganti menjadi Seksi Pengawasan dan Perlindungan. 53. Menambahkan satu Seksi pada Pasal 11 ayat (1) huruf f Seksi Pemukiman dan Transmigrasi. 54. Pasal 11 ayat (1) huruf g Bidang Ketenagakerjaan diganti menjadi Bidang Penempatan dan Pelatihan. 55. Pasal 11 ayat (1) huruf g angka 1) Seksi Peningkatan Kesempatan Kerja diganti menjadi Seksi Penempatan Kesempatan Kerja.

8

56. Pasal 11 ayat (1) huruf g angka 2) Seksi Peningkatan Kualitas dan Produktifitas diganti menjadi Seksi Pelatihan dan Produktivitas. Sehingga selengkapnya Bagian Ketiga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Ketiga Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pasal 9 (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 10 (2) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi. (3) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang sosial, tenaga kerja dan transmigrasi; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 11 (1) Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Jaminan dan Bantuan Sosial, membawahkan : 1) Seksi Usaha Kesejahteraan Sosial; 2) Seksi Bantuan Sarana Sosial dan Perumahan. d. Bidang Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial, membawahkan : 1) Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat; 2) Seksi Pelestarian Nilai-Nilai Keperintisan, Kepahlawanan dan Kejuangan; 3) Seksi Jaminan Sosial dan Keluarga Miskin. e. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, membawahkan : 1) Seksi Rehabilitasi Anak Terlantar, Penyandang Cacat dan Trauma; 2) Seksi Panti Asuhan dan Panti Jompo;

9

3) Seksi Rehabilitasi Eks Penyandang Penyakit Sosial. f.

Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, membawahkan : 1) Seksi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 2) Seksi Pengawasan dan Perlindungan; 3) Seksi Pemukiman dan Transmigrasi.

g. Bidang Penempatan dan Pelatihan, membawahkan : 1) Seksi Penempatan Kesempatan Kerja; 2) Seksi Pelatihan dan Produktivitas. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; i.


(2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang. (4) Bagan susunan organisasi Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana tercantum pada lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 57. Bab III Bagian Keempat nomenklatur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seluruhnya diganti menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 58. Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil seluruhnya diganti menjadi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 59. Pasal 14 ayat (1) huruf e Bidang Catatan Sipil diganti menjadi Bidang Pencatatan Sipil. Sehingga selengkapnya Bagian Keempat berbunyi sebagai berikut : Bagian Keempat Dinas Kependudukan dan Pencatan Sipil Pasal 12

e. Bidang Pencatatan Sipil, membawahkan 1) Seksi Pendaftaran dan Verifikasi Dokumen; 2) Seksi Penerbitan Akta.

60. Bagan susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum pada lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 61. Bab III Bagian Kelima nomenklatur Dinas Perhubungan seluruhnya diganti menjadi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika. 62. Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan seluruhnya ditambahkan dengan nomenklatur Komunikasi dan Informatika.

10

63. Pasal 17 ayat (1) huruf c Bidang Lalu Lintas dan Angkutan diganti menjadi Bidang Lalu Lintas, Angkutan Darat, Danau dan Laut. 64. Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 1) Seksi Lalu Lintas diganti menjadi Seksi Lalu Lintas dan Bimbingan Keselamatan. 65. Pasal 17 ayat (1) huruf c angka 2) Seksi Angkutan diganti menjadi Seksi Angkutan Darat, Danau dan Laut. 66. Pasal 17 ayat (1) huruf d Bidang Teknik Sarana dan Keselamatan diganti menjadi Bidang Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan. 67. Pasal 17 ayat (1) huruf d angka 2) Seksi Bimbingan Keselamatan diganti menjadi Seksi Penanggulangan Kecelakaan. 68. Pasal 17 ayat (1) huruf e Bidang Pengendalian Operasional diganti menjadi Bidang Pengendalian Operasional, Terminal dan Perparkiran. 69. Pasal 17 ayat (1) huruf e angka 1) Seksi Ketertiban Di Jalan Raya diganti menjadi Seksi Ketertiban dan Pengamanan Jalan. 70. Pasal 17 ayat (1) huruf e angka 2) Seksi Penanggulangan Kecelakaan diganti menjadi Seksi Terminal. 71. Menambahkan satu Seksi pada Pasal 17 ayat (1) huruf e Bidang Pengendalian Operasional, Terminal dan Perparkiran dengan Seksi Perparkiran. 72. Pasal 17 ayat (1) huruf f Bidang Prasarana diganti menjadi Bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi. 73. Pasal 17 ayat (1) huruf f angka 1) Seksi Terminal diganti menjadi Seksi Pos dan Telekomunikasi. 74. Pasal 17 ayat (1) huruf f angka 2) Seksi Perparkiran diganti menjadi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi. 75. Menambahkan satu Bidang pada Pasal 17 ayat (1) huruf g Bidang Informatika, dengan Seksi : 1) Seksi Aplikasi dan Pengolahan Data Elektronik; 2) Seksi Perangkat Jaringan dan Komunikasi Data. 76. Huruf g menjadi huruf h dan huruf h menjadi huruf i.

Sehingga selengkapnya Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut : Bagian Kelima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pasal 15

(1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika. (2) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

11

Pasal 16 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika; (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika; b. penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dan

pelayanan

umum

dibidang

perhubungan, komunikasi dan informatika; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 17 (1) Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Lalu Lintas, Angkutan Darat, Danau dan Laut, membawahkan : 1) Seksi Lalu Lintas dan Bimbingan Keselamatan; 2) Seksi Angkutan Darat, Danau dan Laut. d. Bidang Teknik Sarana dan Penanggulangan Kecelakaan, membawahkan : 1) Seksi Pengujian dan Perbengkelan; 2) Seksi Penanggulangan Kecelakaan. e. Bidang Pengendalian Operasional, Terminal dan Perparkiran, membawahkan : 1) Seksi Ketertiban dan Pengamanan Jalan; 2) Seksi Terminal; 3) Seksi Perparkiran. f.

Bidang Komunikasi dan Diseminasi Informasi, membawahkan : 1) Seksi Pos dan Telekomunikasi; 2) Seksi Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi.

g. Bidang Informatika, membawahkan : 1) Seksi Aplikasi dan Pengolahan Data Elektronik; 2) Seksi Perangkat Jaringan dan Komunikasi Data. h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; i.


(2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

12

(3) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang. (4) Bagan

susunan

organisasi

Dinas

Perhubungan,

Komunikasi

dan

Informatika

sebagaimana tercantum pada lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 77. Bab III Bagian Kedelapan Dinas Pemuda dan Olahraga dihapus. 78. Bab III Bagian Kesembilan Pasal 29 ayat (1) huruf c angka 2) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan dihapus. 79. Pasal 29 ayat (1) huruf d Bidang Pendapatan diganti menjadi Bidang Pendapatan Asli Daerah I (Non Pajak Bumi dan Bangunan). 80. Pasal 29 ayat (1) huruf d angka 1) Seksi Pendataan dan Penetapan diganti menjadi Seksi Penetapan dan Penagihan. 81. Pasal 29 ayat (1) huruf d angka 2) Seksi Pemungutan dan Evaluasi diganti menjadi Seksi Evaluasi dan Pelaporan. 82. Pasal 29 ayat (1) huruf d angka 3) Seksi Keberatan dan Penagihan diganti menjadi Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi. 83. Menambahkan satu Bidang pada Pasal 29 ayat (1) huruf e Bidang Pendapatan Asli Daerah II (Pajak Bumi dan Bangunan), dengan Seksi sebagai berikut : 1) Seksi Pendataan dan Pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan; 2) Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan; 3) Seksi Penagihan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan. 84. Pasal 29 ayat (1) huruf e menjadi huruf f dan huruf f menjadi huruf g dan seterusnya. 85. Mengubah urutan Pasal 27 menjadi Pasal 24, Pasal 28 menjadi Pasal 25 dan Pasal 29 menjadi Pasal 26. Sehingga selengkapnya Bagian Kesembilan berbunyi sebagai berikut : Bagian Kesembilan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Pasal 24 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. (2) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 25 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset;

13

b. penyelenggaraan

urusan

pemerintahan

dibidang

pendapatan,

pengelolaan

keuangan dan aset; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 26 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Perencanaan Anggaran, membawahkan : 1) Seksi Penyusunan Anggaran; 2) Seksi Pengelolaan Belanja Bantuan. d. Bidang Pendapatan Asli Daerah I (Non Pajak Bumi dan Bangunan), membawahkan : 1) Seksi Penetapan dan Penagihan; 2) Seksi Evalusi dan Pelaporan; 3) Seksi Intensifikasi dan Ekstensifikasi. e. Bidang Pendapatan Asli Daerah II (Pajak Bumi dan Bangunan), membawahkan : 1) Seksi Pendataan dan Pengolahan Pajak Bumi dan Bangunan; 2) Seksi Penetapan dan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan; 3) Seksi Penagihan dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan. f.

Bidang Penatausahaan Keuangan dan Akuntansi, membawahkan : 1) Seksi Akuntansi; 2) Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban APBD; 3) Seksi Pengelolaan Pengeluaran;

g. Bidang Aset Daerah, membawahkan : 1) Seksi Perencanaan Kebutuhan; 2) Seksi Penatausahaan dan Pengelolaan; 3) Seksi Pengembangan dan Pendayagunaan Aset; h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; i.


(2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang. (4) Bagan susunan organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset sebagaimana tercantum pada lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

14

86. Bab III Bagian Kesepuluh nomenklatur Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura seluruhnya diganti menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. 87. Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura seluruhnya ditambahkan dengan nomenklatur Peternakan. 88. Pasal 32 ayat (1) huruf c angka 1) Seksi Pengembangan Produksi Tanaman Pangan diganti menjadi Seksi Pengembangan Tanaman Pangan. 89. Pasal 32 ayat (1) huruf c angka 2) Seksi Sarana Produksi dan Penerapan Teknologi diganti menjadi Seksi Perbenihan Tanaman Pangan. 90. Menambahkan satu Seksi pada Pasal 32 ayat (1) huruf c Seksi Perlindungan Tanaman Pangan. 91. Pasal 32 ayat (1) huruf d angka 2) Seksi Pengembangan Produksi Buah-Buahan, Tanaman Hias dan Tanaman Obat-Obatan diganti menjadi Seksi Pengembangan Buah-Buahan. 92. Pasal 32 ayat (1) huruf d angka 1) Seksi Pengembangan Produksi Sayuran diganti menjadi Seksi Pengembangan Sayuran. 93. Menambahkan satu Seksi pada Pasal 32 ayat (1) huruf d Seksi Pengembangan Tanaman Hias dan Bio Farmaka. 94. Pasal 32 ayat (1) huruf e Bidang Pengelolaan Lahan, Air dan Perlindungan Tanaman diganti menjadi Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. 95. Pasal 32 ayat (1) huruf e angka 1) Seksi Pengembangan Lahan dan Tata Guna Air diganti menjadi Seksi Kesehatan Hewan. 96. Pasal 32 ayat (1) huruf e angka 2) Seksi Perlindungan Tanaman diganti menjadi Kesehatan Masyarakat Veteriner. 97. Menambahkan satu Seksi pada Pasal 32 ayat (1) huruf e Seksi Pengelolaan Lingkungan Usaha. 98. Pasal 32 ayat (1) huruf f Bidang Usaha Tani diganti menjadi Bidang Budidaya Peternakan. 99. Pasal 32 ayat (1) huruf f angka 1) Seksi Pengembangan Usaha diganti menjadi Seksi Perbibitan dan Pengembangan Teknologi Budidaya. 100. Pasal 32 ayat (1) huruf f angka 2) Seksi Pengolahan, Standarisasi dan Pemasaran diganti menjadi Seksi Pakan dan Hijauan Makanan Ternak. 101. Menambahkan satu Seksi pada Pasal 32 ayat (1) huruf f Seksi Penyebaran dan Pengembangan Kawasan. 102. Menambahkan satu Bidang pada Pasal 32 ayat (1) huruf g Bidang Pengelolaan Lahan, Air, Alat dan Mesin Pertanian, dengan Seksi sebagai berikut : 1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; 2) Seksi Alat dan Mesin-Mesin Pertanian; 3) Seksi Pupuk dan Pestisida. 103. Menambahkan satu Bidang pada Pasal 32 ayat (1) huruf h Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, dengan Seksi sebagai berikut : 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak; 3) Seksi Pembiayaan dan Perizinan. 104. Pasal 32 ayat (1) huruf g menjadi huruf i dan huruf h menjadi huruf j.

15

105. Mengubah urutan Pasal 30 menjadi Pasal 27, Pasal 31 menjadi Pasal 28 dan Pasal 32 menjadi Pasal 29.

Sehingga selengkapnya Bagian Kesepuluh berbunyi sebagai berikut : Bagian Kesepuluh Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pasal 27 (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. (2) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pasal 28 (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai tugas menyiapkan bahan pedoman dan petunjuk teknis dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan. (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan; d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 29 (1) Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, membawahkan : 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan. c. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan : 1) Seksi Pengembangan Tanaman Pangan; 2) Seksi Perbenihan Tanaman Pangan; 3) Seksi Perlindungan Tanaman Pangan. d. Bidang Hortikultura, membawahkan : 1) Seksi Pengembangan Sayuran;

16

2) Seksi Pengembangan Buah-Buahan; 3) Seksi Pengembangan Tanaman Hias dan Bio Farmaka. e. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan : 1) Seksi Kesehatan Hewan; 2) Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; 3) Seksi Pengelolaan Lingkungan Usaha. f.

Bidang Budidaya Peternakan, membawahkan : 1) Seksi Perbibitan dan Pengembangan Teknologi Budidaya; 2) Seksi Pakan dan Hijauan Makanan Ternak; 3) Seksi Penyebaran dan Pengembangan Kawasan.

g. Bidang Pengelolaan Lahan, Air, Alat dan Mesin Pertanian, membawahkan : 1) Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; 2) Seksi Alat dan Mesin-Mesin Pertanian; 3) Seksi Pupuk dan Pestisida. h. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil, membawahkan : 1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; 2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak; 3) Seksi Pembiayaan dan Perizinan. i.

Unit Pelaksana Teknis Dinas;

j.


(2) Sekretariat dan Bidang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. (3) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang. (4) Bagan susunan organisasi Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan sebagaimana tercantum pada lampiran VII ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini. 106. Bab III Bagian Kesebelas Dinas Peternakan dihapus. 107. Bab III Bagian Keduabelas Dinas Kelautan dan Perikanan menjadi Bagian Kesebelas dan Pasal 36 menjadi Pasal 30, Pasal 37 menjadi Pasal 31 dan Pasal 38 menjadi Pasal 32. 108. Bab III Bagian Ketigabelas Dinas Kehutanan dan Perkebunan menjadi Bagian Keduabelas dan Pasal 39 menjadi Pasal 33, Pasal 40 menjadi Pasal 34 dan Pasal 41 menjadi Pasal 35. 109. Bab III Bagian Keempatbelas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi Bagian Ketigabelas dan Pasal 42 menjadi Pasal 36, Pasal 43 menjadi Pasal 37 dan Pasal 44 menjadi Pasal 38. 110. Bab III Bagian Kelimabelas Dinas Komunikasi dan Informatika dihapus. 111. Bab IV, V, VI, VII, dan VIII urutan Pasal disesuaikan, Pasal 48 menjadi Pasal 39, Pasal 49 menjadi Pasal 40 dan seterusnya.

17

Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam.

Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 29 Maret 2011 BUPATI AGAM, dto INDRA CATRI Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 6 September 2011 SEKRETARIS DAERAH,

dto

SYAFIRMAN, SH Pembina Utama Muda NIP. 19580524 198611 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2011 NOMOR 4

18

RANCANGAN

ALTERNATIF OK BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 4 TAHUN 2011 TANGGAL 29 MARET 2011

KEPALA

SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

BIDANG PENDIDIKAN SMP, SMA DAN SMK

SEKSI KURIKULUM SD

SEKSI KURIKULUM SMP, SMA DAN SMK

SEKSI

SEKSI

TENAGA TEKNIS SD

TENAGA TEKNIS SMP, SMA DAN SMK

SEKSI

SEKSI

SARANA DAN PRASARANA SD

SARANA DAN PRASARANA SMP, SMA DAN SMK

BIDANG PENDIDIKAN NON FORMAL

BIDANG PENDATAAN, TEKNOLOGI INFORMASI DAN MANAJEMEN MUTU

SEKSI PENDATAAN DAN ASET

SEKSI KESETARAAN, KELEMBAGAAN DAN KEAKSARAAN

SUBAG KEUANGAN

SUBAG PERENCANAAN DAN PELAPORAN

BIDANG KEPEMUDAAN DAN KESISWAAN

SEKSI PEMBERDAYAAN DAN KELEMBAGAAN PEMUDA

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

SEKSI PEMBINAAN PEMUDA DAN KESISWAAN

PENINGKATAN MANAJEMEN DAN PEMBINAAN ATLIT BERPRESTASI

SEKSI TEKNOLOGI INFORMASI

SEKSI PAUD/TK DAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

SEKSI MANAJEMEN MUTU

GARIS KOMANDO GARIS KOORDINASI

SEKSI

SEKSI

BUPATI AGAM, KETERANGAN

BIDANG OLAHRAGA

dto UPTD UPT UPT

INDRA CATRI

SEKSI SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 4 TAHUN 2011 TANGGAL 29 MARET 2011

OK TGL 26 JANUARI 2008

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIAT


BIDANG

BIDANG

PELAYANAN KESEHATAN

PENGENDALIAN MASALAH KESEHATAN

SEKSI KESEHATAN DASAR, RUJUKAN DAN KHUSUS

SEKSI PENGENDALIAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT

SEKSI KESEHATAN IBU DAN ANAK

SEKSI SURVEILENS, IMUNISASI DAN BENCANA

SEKSI GIZI

BIDANG INFORMASI DAN PROMOSI KESEHATAN

SEKSI JAMINAN KESEHATAN

SEKSI PROMOSI KESEHATAN

SEKSI DATA DAN INFORMASI

SEKSI KEFARMASIAN, PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

SEKSI KESEHATAN LINGKUNGAN

PUSKESMAS PUSKESMAS



BIDANG JAMINAN DAN SARANA KESEHATAN

SEKSI SARANA DAN PERALATAN KESEHATAN

UPT UPT UPTD

KETERANGAN

SUBAG KEUANGAN

SEKSI UPAYA KESEHATAN BERSUMBER DAYA MASYARAKAT

BUPATI AGAM, dto INDRA CATRI

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NOMOR 4 TAHUN 2011 TANGGAL 29 MARET 2011

KEPALA



BIDANG JAMINAN DAN BANTUAN SOSIAL

BIDANG PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI USAHA KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN SOSIAL MASYARAKAT

SEKSI BANTUAN SARANA SOSIAL DAN PERUMAHAN

SEKSI PELESTARIAN NILAI-NILAI KEPERINTISAN, KEPAHLAWANAN DAN KEJUANGAN

BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

SEKSI REHABILITASI ANAK TERLANTAR, PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA SEKSI PANTI ASUHAN DAN PANTI JOMPO

SEKSI JAMINAN SOSIAL DAN KELUARGA MISKIN

SEKSI REHABILITASI EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

SUBAG KEUANGAN

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

SEKSI PENEMPATAN KESEMPATAN KERJA

SEKSI PENGAWASAN DAN PERLINDUNGAN

SEKSI PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS

SEKSI PEMUKIMAN DAN TRANSMIGRASI

BUPATI AGAM,

dto


BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN

SEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN JAMSOSTEK

BUPATI AGAM,

KETERANGAN


UPTD UPTD UPTD

INDRA CATRI

LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 4 TAHUN 2011 TANGGAL 29 MARET 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KEPALA



SUBAG KEUANGAN

BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK

BIDANG SISTIM INFORMASI KEPENDUDUKAN

BIDANG PENCATATAN SIPIL

SEKSI PENDATAAN DAN MUTASI PENDUDUK

SEKSI INFORMASI DAN PENYULUHAN

SEKSI PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI DOKUMEN

SEKSI PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

SEKSI PENGELOLAAN JARINGAN DAN DATA

SEKSI PENERBITAN AKTA

UPTD UPTD UPTD

KETERANGAN


BUPATI AGAM, dto


INDRA CATRI

ALTERNATIF OK BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 4 TAHUN 2011 TANGGAL 29 MARET 2011

KEPALA



BIDANG HORTIKULTURA

BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESMAVET

SEKSI

SEKSI

PENGEMBANGAAN TANAMAN PANGAN

PENGEMBANGAN SAYURAN

SEKSI KESEHATAN HEWAN

BIDANG TANAMAN PANGAN

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PERBENIHAN TANAMAN PANGAN

PENGEMBANGAN BUAHBUAHAN

KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

SEKSI

SEKSI

SEKSI

PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN

PENGEMBANGAN TANAMAN HIAS DAN BIO FARMAKA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN USAHA

BIDANG BUDIDAYA PETERNAKAN

BIDANG PENGELOLAAN LAHAN, AIR DAN ALSINTAN

SEKSI

SEKSI

PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR

PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

SEKSI

SEKSI PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN

UPTD UPT UPT

BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL

SEKSI

SEKSI ALAT DAN MESIN-MESIN PERTANIAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL TERNAK

SEKSI PUPUK DAN PESTISIDA

SEKSI PEMBIAYAAN DAN PERIZINAN

BUPATI AGAM,



PERBIBITAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI BUDIDAYA

PAKAN DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK

KETERANGAN

SUBAG KEUANGAN

dto INDRA CATRI

LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM

OK TGL 26 JANUARI 2008

NOMOR 4 TAHUN 2011 TANGGAL 29 MARET 2011

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KEPALA



BIDANG LALU LINTAS, ANGKUTAN DARAT, DANAU DAN LAUT

BIDANG TEKNIK SARANA DAN PENANGGULANGAN KECELAKAN

SEKSI LALU LINTAS DAN BIMBINGAN KESELAMATAN

SEKSI PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN

SEKSI ANGKUTAN DARAT, DANAU DAN LAUT

SEKSI PENANGGULANGAN KECELAKAAN

BIDANG PENGENDALIAN OPERASIONAL, TERMINAL DAN PERPARKIRAN

BIDANG KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

SEKSI KETERTIBAN DAN PENGAMANAN JALAN

SEKSI TERMINAL

SUBAG KEUANGAN


BIDANG INFORMATIKA

SEKSI POS DAN TELEKOMUNIKASI

SEKSI APLIKASI DAN PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK

SEKSI SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI

SEKSI PERANGKAT JARINGAN DAN KOMUNIKASI DATA

SEKSI PERPARKIRAN

BUPATI AGAM, KETERANGAN GARIS KOMANDO GARIS KOORDINASI

UPTD

dto

INDRA CATRI

LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 4 TAHUN 2011 TANGGAL 29 Maret 2011 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KEPALA


SUBAG KEUANGAN


BIDANG PERENCANAAN ANGGARAN

BIDANG

BIDANG

PENDAPATAN ASLI DAERAH I (NON PBB)

PENDAPATAN ASLI DAERAH II (PBB)

SEKSI

SEKSI

PENYUSUNAN ANGGARAN

PENETAPAN DAN PENAGIHAN

SEKSI PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN

BIDANG PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI

SEKSI

SEKSI

SEKSI

EVALUASI DAN PELAPORAN

PENETAPAN DAN KEBERATAN PBB

SEKSI

SEKSI

INTENSIFIKASI DAN EKSTENSIFIKASI

PENAGIHAN DAN PELAPORAN PBB

BIDANG ASET DAERAH

SEKSI AKUNTANSI

PENDATAAN DAN. PENGOLAHAN PBB

SEKSI PERENCANAAN KEBUTUHAN

SEKSI PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN APBD

SEKSI PENATAUSAHAAN DAN PENGELOLAAN

SEKSI PENGELOLAAN PENGELUARAN

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PENDAYAGUNAAN ASET

BUPATI AGAM,

KETERANGAN GARIS KOMANDO GARIS KOORDINASI

UPTD UPTD UPTD


dto INDRA CATRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG

Recommend Documents