PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang : a. bahwa pengelolaan barang milik daerah telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2008; b. bahwa setelah Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a ditetapkan, terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam sehingga beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2008 tidak sesuai lagi dengan Peraturan Perundangan-Undangan terbaru dan kondisi saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Agam tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Agam Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang
Nomor
28
Tahun
1999
tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
1
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
1971
Nomor
59,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1967); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun
2005
Nomor
64,
Tambahan
Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4515); 2
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan
Pemerintah
Nomor
58
Tahun
2005
tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 15. Peraturan Pembagian
Pemerintah Urusan
Pemerintahan
38
Tahun
Pemerintahan
antara
Daerah
Nomor Propinsi
dan
2007
tentang
Pemerintah,
Pemerintahan
Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor
82,
Tambahan
Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Nomor 4737); 16. Peraturan Organisasi
Pemerintah Perangkat
Nomor Daerah
41
Tahun
(Lembaran
2007
Negara
tentang Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 17. Peraturan
Pemerintah
Nomor
Pengelolaan Barang Milik Republik
Indonesia
27
Tahun
2014
tentang
Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun
2014
Nomor
92,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor
11
Tahun
2007
tentang
Perubahan
Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana Telah
3
diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Milik Daerah; 22. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 6 Tahun 2011 ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2011 Nomor 6 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan :
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2008 Nomor 2), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dihapus dan angka 13 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Daerah Kebupaten Agam.
2.
Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Agam.
3.
Bupati adalah Bupati Agam. 4
4.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam.
5.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam.
6.
Dihapus.
7.
Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat daerah pada pemerintahan daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah.
8.
Unit Kerja adalah bagian SKPD selaku Kuasa Pengguna Barang.
9.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 11. Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang Daerah yang meliputi perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, penggunaan,
pengadaan,
penerimaan,
penatausahaan,
penyimpanan,
pemanfaatan,
penyaluran,
pengamana,
pemelihara,
penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntun ganti rugi. 12. Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengelola adalah penjabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi Pengelolaan Barang Milik Daerah. 13. Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pembantu Pengelola
adalah
Kepala
Satuan
Kerja
Perangkat
Daerah
yang
membidangi pengelolaan barang milik daerah. 14. Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut Pengguna adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah. 15. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah adalah Kepala Satuan Kerja atau Pejabat pemegang kewenangan pengguna untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya. 16. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang. 17. Pengurus Barang Milik Daerah adalah Pegawai yang diserahi tugas untuk mengurus Barang Milik Daerah dalam proses pemakaian yang ada disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja.
5
18. Perencanaan
adalah
Kegiatan
atau
Tindakan
untuk
menghubungkan
kegiatan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dengan rangka sedang menyusun kebutuhan dan atau pemeliharaan Barang Milik Daerah yang akan datang. 19. Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan pemenuhan kebutuhan yang akan datang. 20. Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan Barang Milik Daerah dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia. 21. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan Barang Milik Daerah dan Jasa. 22. Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan dan pengaturan barang persedian di dalam gudang atau ruang penyimpanan lainnya. 23. Penyaluran adalah kegiatan untuk menyaluran /pengiriman barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke unit kerja / Satuan Kerja pemakain. 24. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua Barang Milik Daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. 25. Pengamanan adalah kegiatan atau tindakan pengendalian dalam pengurusan Barang Milik Daerah dalam fisik, administratif, pengasuransian dan tindakan upaya hukum. 26. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam pengelola dan menatausahakan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) yang bersangkutan. 27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. 28. Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai. 29. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada pengelola barang. 6
30. Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan
daerah
bukan
pajak/pendapatan
daerah
dan
sumber
pembiayaan yang lainnya. 31. Bangun Guna Serah adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disediakan, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasulitasnya setelah berakhirnya jangka waktu. 32. Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
setelah
selesai
pembangunannya
diserahkan
untuk
didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati. 33. Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan surat keputusan dari jabatan yang berwenang untuk kebebasankan pengguna dan/atau kuasa pengguna barang dan/atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. 34. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau diserta sebagai modal Pemerintah Daerah. 35. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. 36. Tukar menukar Barang Milik Daerah/tukar guling adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang. 37. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, antar Pemerintah Daerah, atau dari Pemerintah Daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 38. Penyertaan modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi
kekayaan
yang
dipisahkan
untuk
diperhitungkan
sebagai
modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum lainnya. 7
39. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 40. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakuan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Daerah. 41. Penilaian adalah suatu proses kegiatan penelitian yang selektif didasarkan pada
data/fakta
yang
objektif
dan
releven
dengan
mengunakan
metode/teknis tertentu untuk memperoleh nilai Barang Milik Daerah. 42. Daftar Barang Pengguna yang selanjutnya disingkat DBP adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing pengguna. 43. Daftar Barang Kuasa Pengguna yang selanjutnya disingkat
DBKP adalah
daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing kuasa pengguna. 44. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. 45. Standarisasi Harga Barang adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu. 2. Ketentuan ayat (3) huruf b dan ayat (6) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut : Pasal 6 (1) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah berwenang
dan
bertanggung
jawab
atas
pembinaan
dan
pelaksanaan
pengelolaan Barang Milik Daerah. (2) Bupati sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai wewenang : a. menetapkan Kebijakan pengelolaan Barang Milik Daerah: b. menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan tanah dan bangunan; c. menetapkan kebijakan pengamanan Barang Milik Daerah; d. mengajukan
usul
pemindahtanganan
Barang
Milik
Daerah
yang
memerlukan persetujuan DPRD; e. menyetujui usul pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya; dan f. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan.
8
(3) Bupati dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan fungsinya dibantu oleh : a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola; b. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan barang milik daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah; c. Kepala SKPD selaku pengguna; d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku Kuasa Pengguna; e. Penyimpanan Barang Milik Daerah; dan f. Pengurus Barang Milik Daerah. (4) Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab: a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah; b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah; c. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah; d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah; e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi Barang Milik Daerah; f. melakukan pengawasan
dan pengendalian atas pengelolah Barang Milik
Daerah; (5) Kepala SKPD sebagai pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab : a. mengajukan RKBD dan SKPD yang dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelola Barang; b. mengajukan
permohonan
penetapan
status
untuk penguasaan
dan
penggunaan Barang Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan pengelola lainnya yang sah kepada Bupati melalui pengelola barang; c. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; d. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelengaraan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya; e. mengamankan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; f. mengajukan usul pemindahtangan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan
9
Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan kepada Bupati melalui pengelola; g. menyerahkan tanah dan bangunan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan
penyelengaraan
tugas
pokok
dan
fungsi
SKPD
yang
dipimpinnya kepada Bupati melalui pengelolah Barang; h. melalukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan i.
menyusun dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) yang berada dalam pengusaan kepada pengelola;
(6) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan barang milik daerah sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah bertanggung jawab mengkoordinir penyelengaraan pengelolaan Barang Milik Daerah yang ada pada SKPD. (7) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagai Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah, berwenang dan bertanggung jawab; a. mengajukan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah bagi unit kerja yang dipimpinnya kepada Kepala
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersangkutan; b. melakukan pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah yang berada dalam pengusaannya; c. menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelengaraan tugas pokok dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya; d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya; e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan f. menyusun
dan
menyampaikan
Laporan
Barang
Kuasa
Pengguna
Sementara (LBKPS) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan (LBKT) yang berada dalam penguasaannya kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan. (8) Penyimpanan Barang bertugas menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada pengguna/kuasa pengguna; dan (9) Pengurus Barang bertugas mengurus Barang Milik Daerah dalam pemakain pada masing-masing Pengguna/Kausa Pengguna.
10
3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut : Pasal 7 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan barang milik daerah sebagai Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah sesuai tugas dan fungsinya duduk sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 4. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut : Pasal 8 (1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan barang milik daerah menyusun : a. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; b. Standarisasi Harga Barang dan Jasa. (2) Standarisasi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan Standar harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 85 diubah, sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut : Pasal 85 (1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati dalam hal ini dilaksanakan oleh Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undagan yang berlaku. (3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang daerah dilakukan oleh Bupati. (4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparat pengawasan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 28 November 2014 BUPATI AGAM, Dto. INDRA CATRI Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 28 November 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, Dto. SYAFIRMAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2014 NOMOR 6 Salinan sesuai dengan aslinya
12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
I.
UMUM Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah mengatur mengenai pengelolaan barang milik negara yang meliputi perencanaan
kebutuhan
pemanfaatan,
pengamanan
dan dan
penganggaran, pemeliharaan,
pengadaan, penilaian,
penggunaan, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian. Disamping itu juga diatur kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi dari pejabat yang terkait dengan pengelolaan barang milik daerah yaitu Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang, Kepala Bagian Umum dan Aset Daerah selaku Pembantu Pengelola Barang Milik Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang dan Pengurus Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diserahi tugas mengelola barang
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
masing-masing. Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah ditetapkan, terjadi perubahan struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam yakni : 1. Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Didalam Perda ini kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi pengelolaan aset daerah tidak lagi berada pada Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.
13
2. Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Didalam Perda ini kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi pengelolaan aset daerah ditempatkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset yaitu Bidang Aset Daerah. Dengan demikian kedudukan, wewenang, tugas dan fungsi pengelolaan aset daerah tidak lagi berada pada Bagian Umum Sekretariat Daerah tetapi sudah ditempatkan pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, sehingga kedudukan Pembantu Pengelola yang sebelumnya berada pada Bagian Umum dan Aset Daerah juga harus disesuaikan dengan mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 1 Cukup jelas. Angka 2 Pasal 6 Cukup jelas. Angka 3 Pasal 7 Cukup jelas. Angka 4 Pasal 8 Cukup jelas. Angka 5 Pasal 85 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas.
14
