PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 7 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang
: bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan Daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, membuka kemungkinan beberapa barang milik Daerah dijadikan sebagai objek Retribusi
Pemakaian
Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2003. Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693); 4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
Dan
Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4043 );
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
Perda ini sesuai dengan aslinya
1
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437); 10. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4493) 11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah
Dan
Kewenangan
Propinsi
Sebagai
Daerah
Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ); 14. Peraturan daerah Kabupaten Agam Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM dan BUPATI AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.
Perda ini sesuai dengan aslinya
2
Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 1999 Nomor 14 ) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2003 Nomor 13 ), diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 8 ayat (6)
poin c, diubah dan ditambah
sehingga selengkapnya
berbunyi: c. Pemakaian kendaraan bermotor dan alat-alat berat : NO
JENIS KENDARAAN & ALAT BERAT
KWALIFIKASI & TAHUN PEMBELIAN
RETRIBUSI (Rp.)
1
2
3
4
6 – 8 ton
75.000,- per hari
1983 – 1984
25.000,- per hari
3 Mesin Pemecah Batu Mini
1979
75.000,- per hari
4 Buldozer Merk Flat Allis
1982
400.000,- per hari
5 Whell Loder Merek Kobelko 800
1982
150.000,- per hari
6 Whell Loder Merek Bumar L200
1989
150.000,- per hari
7 Motor Grader Lyn Hoot L 2001
1989
100.000,- per hari
3,5 T 1989
60.000,- per hari
5 T 1989
70.000,- per hari
10 Aspal Sprayer Merek Big Giant
1989
50.000,- per hari
11 Aspal
1989
250.000,- per hari
12 NPR
1989
300.000,- per hari
13 Stone Cruster Merek Golden Star
1989
100.000,- per hari
14 Vibro Roller Merek MGB 7
1989
25.000,- per hari
15 Roller Merek Case Max
1981
150.000,- per hari
16 Roller Merek Sakai TS 150
1989
20.000,- per hari
17 Water Pump Merek Cobra
1989
30.000,- per hari
18 Concerete Mixer Golden Star
1989
25.000,- per hari
19 Vibrating
1989
60.000,- per hari
20 Takyoku
1989
75.000,- per hari
21 Water Tank Truck Merek Toyota
1983
50.000,- per hari
22 Air Compresor Merek Atlas Capeo
1989
50.000,- per hari
23 Mesin Gilas Barata 2,5 Ton
1981
50.000,- per hari
1 Mesin Gilas 2 Mesin Pemadat
8 Damp Truk Merek Isuzu NPR 9 Damp Truk Merek Hyno Fe Distributor
PL
Perda ini sesuai dengan aslinya
Merek
Temp
Isuzu
Merek
3
24 Dump Truk Toyota Rino
1992
250.000,- per hari
25 Padle Mixer
2003
500.000,- per hari
26 Bus Pemda
2005
150.000,- per hari
Bachoe loader Mobil Boks Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 25 Nopember 2005 BUPATI AGAM, Dto. Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 25 Nopember 2005
ARISTO MUNANDAR
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, Dto. Drs. MUCHSIS MALIK NIP. 010081886 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2005 NOMOR 7.
Perda ini sesuai dengan aslinya
4
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH I . UMUM Bergulirnya otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya dua peraturan perundang-undangan yang monumental dalam waktu yang hampir bersamaan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UndangUndang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyentakkan Daerah dalam arti keinginan dan harapan yang selama ini digantungkan kepada Pemerintah Pusat yang seolah-olah tidak akan membawa hasil, justru kali ini menampakkan wujudnya. Keterkejutan itu belum cukup sampai disitu, karena Otonomi Daerah yang didambakan itu selain membawa harapan cerah bagi Daerah juga memuat tantangan yang cukup berat, terutama dilihat dari aspek kewenangan. Dalam era Pemerintahan Daerah sebelumnya ( berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 ), Kewenangan Daerah sangat tergantung dari Pemberian Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana hampir 95% penerimaan Daerah berasal dari Pemerintah Pusat. Salah satu faktor yang mendukung munculnya kondisi seperti itu karena dibatasinya jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daeraah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi keberadaan Otonomi Daerah berdasarkan UndangUndang Nomor 22 tahun 1999, Daerah harus kreatif dan inofatif dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan Daeraah, khusunya Pendapatan Asli Daerah. Peluang untuk menambah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut telah dibuka melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah da Retribusi Daerah, serta peraturan pelaksananya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penambahan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 15 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001. Penambahan objek retribusi itu meliputi pemakaian tenda, kursi, orgen, sound system, traktor tangan yang dipandang potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Perda ini sesuai dengan aslinya
5
Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas
Angka 2 Pasal 8 Ayat (6)
Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Pasal II Cukup jelas
Perda ini sesuai dengan aslinya
6
