PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan kekayaan Daerah untuk menambah Pendapatan Asli Daerah, membuka kemungkinan beberapa barang milik Daerah dijadikan sebagai objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2001.
Mengingat
: 1.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 );
2.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 );
3.
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693 );
4.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 );
5.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3842 );
6.
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043 );
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258 ); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );
8.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 ).
10. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 15 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 1999 Nomor 14 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 4 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2001 Nomor 5 ), diubah sebagai berikut :
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) dihapus, diubah, dan ditambah, sehingga selengkapnya berbunyi : Pasal 3 (1) Objek Retribusi adalah pelayanan yang diberikan atas pemakaian kekayaan Daerah untuk jangka waktu tertentu yang meliputi: a. pemakaian tanah; b. pemakaian bangunan; c. pemakaian kendaraan/alat-alat berat; d. pemakaian tenda; e. pemakaian kursi; f. pemakaian orgen; g. pemakaian sound system; h. pemakaian traktor tangan. 2. Ketentuan Pasal 8 ayat (6) diubah dan ditambah, sehingga selengkapnya berbunyi : Pasal 8 (6) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:
sebagaimana dimaksud ayat (1), (2) dan (3)
a. Pemakaian tanah : 1. Retribusi pemakaian tanah untuk pemasangan sarana/media di luar ruang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 2. Retribusi pemakaian tanah untuk berjualan tanaman hias, ukiran dan patung-patung kesenian ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 3. Retribusi pemakaian tanah untuk usaha dan tempat tinggal sebesar 0,5 % harga tanah x luas tanah.
b. Pemakaian bangunan sekolah : 1. Untuk sekolah 2. Untuk kursus 3. Untuk pertemuan
Rp. 20.000,-/bulan/lokal Rp. 30.000,-/bulan/lokal Rp. 20.000,-/hari
c. Pemakaian kendaraan bermotor dan alat-alat berat : NO
JENIS KENDARAAN & ALAT BERAT
KWALIFIKASI & TAHUN PEMBELIAN
RETRIBUSI/ HARI KERJA (Rp. )
1
2
3
4
6 – 8 ton 1983 – 1984 1979 1992 1982 1989 1989 3,5 T 1989 5 T 1989 1989 1989 1989 1989 1989 1981 1989 1989 1989 1989 1989 1983 1989 1981
50.000,10.000,40.000,250.000,100.000,100.000,75.000,40.000,50.000,35.000,75.000,250.000,65.000,25.000,50.000,20.000,30.000,20.000,40.000,30.000,25.000,40.000,30.000,-
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.
Mesin Gilas Mesin Pemadat Mesin Pemecah Batu Mini Buldozer Merk Fiat Allis Whell Loder Merek Kobelko 800 Whell Loder Merek Bumar L200 Motor Grader Lyn Hoot L 2001 Damp Truk Merek Isuzu NPR Damp Truk Merek Hyno Fe Aspal Sprayer Merek Dwikora Aspal Distributor Merek Isuzu NPR Stone Cruster Merek Golden Star Vibro Roller Merek MGB 7 Roller Merek Case Max Roller Merek Sakai TS 150 Water Pump Merek Cobra Concerete Mixer Golden Star Vibrating PL Temp Merek Takyoku Water Tank Truck Merek Toyota Air Compresor Merek Atlas Capeo Mesin Gilas Barata 2,5 Ton Dump Truk Toyota Rino Padle Mixer
d. Pemakaian tenda, 1. Untuk orang pribadi atau badan 2. Untuk instansi pemerintah
Rp.100.000,- per unit. Rp. 50.000,- per unit.
e. Pemakaian kursi : 1. Untuk orang pribadi atau badan 2. Untuk instansi pemerintah
Rp.1.000,- per unit. Rp. 500,- per unit.
f. Pemakaian orgen : 1. Untuk orang pribadi atau badan 2. Untuk instansi pemerintah
Rp. 850.000,- per hari. Rp. 500.000,- per hari.
g. Pemakaian sound system : 1. Untuk orang pribadi atau badan 2. Untuk instansi pemerintah
Rp. 350.000,- per hari. Rp. 250.000,- per unit.
h. Pemakaian traktor tangan : Retribusi pemakaian traktor tangan ditetapkan berdasarkan kesepakatan dengan pemakai yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 30 April 2003 BUPATI AGAM,
ARISTO MUNANDAR Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 30 April 2003 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM,
Drs. MUCHSIS MALIK NIP. 010081886 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2003 NOMOR 12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 5 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 15 TAHUN 1998 RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
I . UMUM Bergulirnya otonomi daerah yang ditandai dengan lahirnya dua peraturan perundang-undangan yang monumental dalam waktu yang hampir bersamaan yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, menyentakkan Daerah dalam arti keinginan dan harapan yang selama ini digantungkan kepada Pemerintah Pusat yang seolaholah tidak akan membawa hasil, justru kali ini menampakkan wujudnya. Keterkejutan itu belum cukup sampai disitu, karena Otonomi Daerah yang didambakan itu selain membawa harapan cerah bagi Daerah juga memuat tantangan yang cukup berat, terutama dilihat dari aspek kewenangan. Dalam era Pemerintahan Daerah sebelumnya ( berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1974 ), Kewenangan Daerah sangat tergantung dari Pemberian Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dimana hampir 95% penerimaan Daerah berasal dari Pemerintah Pusat. Salah satu faktor yang mendukung munculnya kondisi seperti itu karena dibatasinya jenis-jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daeraah dan Retribusi Daerah. Sebagai implementasi keberadaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, Daerah harus kreatif dan inofatif dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan Daeraah, khusunya Pendapatan Asli Daerah. Peluang untuk menambah sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut telah dibuka melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah da Retribusi Daerah, serta peraturan pelaksananya.
Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penambahan objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 15 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001. Penambahan objek retribusi itu meliputi pemakaian tenda, kursi, orgen, sound system, traktor tangan yang dipandang potensial untuk menambah Pendapatan Asli Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Pasal 3 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Angka 2 Pasal 8 Ayat (6) Huruf a
Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Pasal II Cukup jelas
