PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DI KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG
Menimbang
:
a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Badung dipandang perlu adanya penyempurnaan sesuai dengan paradigma dewasa ini dalam rangka menumbuhkan lebih optimalnya tingkat kesadaran hukum masyarakat terhadap ketentuan hukum yang berlaku; b. bahwa berdasarkan huruf a tersebut diatas dipandang perlu mengadakan Perubahan Pertama Kali terhadap Peraturan Daerah dimaksud dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Drt. Nomor 9 Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2. Undang-Undang Drt. Nomor 9 Tahun 1955 tentang Kependudukan Orang Asing (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 812); 3. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206); 5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1945 tentang Pelaksanaan Orang Asing yang berada di Indonesia; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pendaftaran Orang Asing;
1
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 9. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992, tentang pokok-pokok Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 A Tahun 1995 tentang Spesifikasi Blanko / Formulir / Buku serta Sarana Penunjang lainnya yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 A Tahun 1995 tentang Prosedur dan Tata Cara penyelenggaraan pendaftaran penduduk dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan; 15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1996 tentang Pedoman Biaya Pelayanan Pendaftaran Penduduk; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 1996 tentang Harga Blanko dan Formulir yang dipergunakan dalam pelaksanaan Pendaftaran Penduduk; 17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1981 tentang Pembinaan dan Pengawasan Bekas Tahanan dan Bekas Narapidana G 30 S / PKI; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Badung;
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DI KABUPATEN BADUNG
Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Badung yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2001 Nomor 6 Seri C Nomor 2 diubah Pertama Kalinya sebagai berikut : 1.a. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf t diubah dan harus dibaca Kartu Identitas Penduduk Sementara yang selanjutnya disebut KIPS adalah Dokumen Kependudukan sebagai bukti diri yang sah diberikan kepada Penduduk Pendatang Tinggal Sementara. b. Semua sebutan KIPEM yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2001 agar menyesuaikan dengan huruf a diatas.
2.
BAB X KETENTUAN PIDANA Pasal 30 (1) diubah dan harus dibaca : Barang siapa melanggara ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,(Lima Juta Rupiah).
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar
setiap
orang
dapat
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.
Disahkan di Badung Pada tanggal 21 April 2003 BUPATI BADUNG ttd. A.A.NGURAH OKA RATMADI
Diundangkan di Badung Pada Tanggal 22 April 2003
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung ttd. I WAYAN SUBAWA, SH Pembina Utama Muda NIP. 600006201
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2003 NOMOR 3 SERI C
NOMOR 1
Disalin sesuai dengan aslinya Yang menyalin Kasubag. Peraturan Perundang-undangan Pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Badung ttd. I Wayan Adi Arnawa, SH NIP. 600011833
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DALAM KERANGKA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPENDUDUKAN (SIMDUK) DI KABUPATEN BADUNG
I.
UMUM
Bahwa masalah kependudukan merupakan masalah yang perlu mendapat perhatian sebagaimana mestinya demi tercapainya keamanan serta ketertiban. Bahwa untuk tercapainya hal tersebut diatas perlunya suatu sistem penanganan kependudukan agar dapat memberikan daya guna serta hasil guna yang sebesarbesarnya dan untuk dapat lebih menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap sistem atau ketentuan hukum yang berlaku tentang kependudukan. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berkaitan dengan paradigma dewasa ini, maka dipandang perlu mengadakan perubahan pertama kali terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) di Kabupaten Badung dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
II. PASAL DEMI PASAL : Pasal I sampai dengan Pasal II
: Cukup jelas.
