LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) KABUPATEN BADUNG TAHUN 2005-2025
Rincian Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Pemerintah menuangkan rencana pembangunan Nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 25 tahun tahap pertama (1969/70-1993/94). RPJP ini pelaksanaannya dilakukan secara bertahap ke dalam program lima tahunan yang disebut dengan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Mempertahankan momentum pembangunan nasional, Pemerintah merumuskan RPJP 25 tahun tahap kedua yang mulai diberlakukan pada tahun anggaran 1994/1995. Adanya krisis nasional mulai pertengahan tahun 1997 menyebabkan upaya mewujudkan sasaran PJP tahap kedua terhenti. Kondisi ini berawal dari krisis di bidang moneter yang ditandai oleh merosotnya nilai tukar rupiah terhadap valuta asing. Krisis ini kemudian meluas menjadi krisis di bidang sosial, politik, dan ekonomi sehingga mengakibatkan lumpuhnya perekonomian nasional, dengan indikator antara lain pertumbuhan ekonomi yang negatif, menurunnya pendapatan masyarakat, dan berkurangnya kesempatan kerja. Perekonomian daerah sebagai sub sistem dan bagian integral dari perekonomian nasional pada masa krisis nasional tersebut juga surut sesuai dengan perkembangan perekonomian nasional. Sampai saat ini sisa-sisa dampak krisis masih dirasakan baik di tingkat nasional maupun daerah, termasuk juga di daerah kabupaten/kota yang ada di Bali ataupun masyarakat Bali secara keseluruhan. Disamping faktor krisis, pemulihan ekonomi Bali
juga lebih
diperlambat dengan terjadinya ledakan bom di jalan Legian Kuta pada tanggal
1
12 Oktober 2002 dan bom di Kuta square serta pada Jimbaran tanggal 1 Oktober 2005 yang kemudian disusul merebaknya wabah penyakit SARS dan flu burung. Ketiga hal tersebut berpengaruh negatif terhadap kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali, padahal sektor Pariwisata merupakan salah satu motor penggerak perekonomian Provinsi Bali disamping sektor Pertanian dan Industri Kerajinan. Akibatnya terjadi proses pemiskinan dan penurunan kesejahteraan masyarakat. Persaingan global ke depan akan semakin kuat mempengaruhi perekonomian nasional. Perekonomian nasional akan menjadi semakin terbuka yang langsung berpengaruh terhadap perkembangan daerah-daerah di Indonesia. Sejak tahun 2003, perdagangan bebas mulai dilaksanakan secara bertahap di tingkat negara ASEAN. Tahun 2010 perdagangan bebas di seluruh wilayah AsiaPasifik akan mulai dilaksanakan. Semuanya ini menuntut kesiapan masyarakat baik di tingkat pusat ataupun di daerah untuk menghadapi persaingan global. Arah kebijakan dan prioritas pembangunan harus diambil dalam jangka panjang baik di tingkat nasional ataupun daerah (provinsi, kabupaten/kota). Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421). Pada Pasal 1 angka 1 undang-undang ini disebutkan bahwa “Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah”. Hal ini menunjukkan dokumen perencanaan pembangunan (Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) ataupun Rencana Tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah) bukan saja dibuat di tingkat nasional, melainkan juga di
masing-masing daerah (provinsi,
kabupaten/kota). Sesuai dengan pasal 13 ayat (2), menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah, dan disusun sebagai satu kesatuan
dalam sistem perencanaan Nasional, sehingga harus mengacu
kepada RPJP Nasional Sesuai dengan pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
2
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) ditetapkan dan diundangkan tanggal 5 Pebruari 2007, menetapkan “Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025. RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejaktahun 2005 sampai dengan tahun 2025”. Penyusunan RPJP ini dilakukan sebagai bagian tidak terpisahkan dengan penyusunan dokumen rencana pembangunan jangka menengah dan tahunan seperti yang diamanatkan dalam UU Nomor 25 Tahun 2004.
B. Landasan Penyusunan Penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025, didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti : 1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia Nomor 4355)
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara ReppublikIndonesia Nomor 4421);
5.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) jis.
Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
3
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8.
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Tahun 2007, Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41;
10.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
56
Tahun
2001
tentang
Pelaporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124); 11.
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2006 Nomor 97; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4664 )
12.
Peraturan
Pemerintah
Nomor
3
Tahun
2007
tentang
Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Lapoaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyrakat. (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2007 Nomor 19 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4693 ) 13.
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2008 Nomor 19 ; Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4815 )
14.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lembaran Negara Republik Indonesia
4
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817). 16.
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali
17.
Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bali Tahun 20052025
18.
Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Badung Nomor 29 Tahun 1995 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dati II Badung
19.
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Badung
C. Maksud dan Tujuan 1. Maksud Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 disusun dengan maksud sebagai berikut : a. Menyediakan satu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
bagi pemerintahan daerah,
masyarakat, dan dunia usaha dalam menentukan arah kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung dengan mendasarkan pada potensi, kondisi riil dan proyeksi ke depan; b. Menyediakan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang bagi seluruh SKPD Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Badung dalam menentukan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah lima tahunan maupun tahunan yang dituangkan kedalam RPJM maupun RKPD Kabupaten Badung. c. Memberikan dasar penilaian kepada seluruh SKPD Pemerintahan Daerah, DPRD dan masyarakat di Kabupaten Badung dalam memahami dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan di Kabupaten Badung.
5
2. Tujuan Tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 adalah untuk : a. Terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha, dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Badung; b. Keterkaitan
dan
konsistensi
antara
perencanaan,
pelaksanaan,
pertanggungjawaban dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Badung; c. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Badung; d. Tercapainya penggunaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Badung secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Badung. e. Untuk memberikan arah, acuan dan indikator capaian yang harus dipenuhi dalam pembangunan dua puluh tahun kedepan f.
Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten Badung.
D. Hubungan antara RPJPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya Pembangunan Kabupaten Badung merupakan subsistem Pembangunan Nasional dan Pembangunan Provinsi Bali. Penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Bali Tahun 2005-2025. Disamping itu RPJP ini sangat terkait dengan RTRW Nasional, RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten Badung. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 26 ayat (2) Menetapkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (3) PP Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang menetapkan “RPJPD Kabupaten/Kota memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi”.
6
Adapun visi, misi RPJP Nasional adalah : Visi : "Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur" Misi : 1.
Mewujudkan masyarakat Berakhlak Mulia, Bermoral, Beretika, Berbudaya, dan Beradab Berdasarkan Falsafah Pencasila.
2.
Mewujudkan Bangsa yang Berdaya Saing
3.
Mewujudkan Masyarakat yang Demokratis Berlandaskan Hukum
4.
Mewujudkan Indonesia Aman Damai, dan Bersatu
5.
Mewujudkan Pemerataan Pembangunan dan Berkeadilan
6.
Mewujudkan Indonesia Asri dan Lestari
7.
Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan Yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional
8.
Mewujudkan Indonesia Berperan Penting Dalam
Pergaulan Dunia
Internasional
Sedangkan Visi RPJP Provinsi Bali adalah: "Bali Dwipa Jaya berlandaskan Tri Hita Karana" Misi : 1. Mewujudkan masyarakat Bali yang unggul 2. Melestarikan kebudayaan Bali 3. Mewujudkan Keamanan Daerah dan Masyarakat Bali 4. Mewujudkan Masyarakat Bali Sejahtera 5. Mewujudkan Pembangunan Bali yang Lestari, Handal dan Merata
Secara skematis, hubungan antara RPJP Nasional, RPJP Daerah Provinsi
Bali,
RPJP
Daerah
Kabupaten
Badung
dengan
dokumen
perencanaan lainnya sebagai berikut :
7
Keterangan : a)
Renstra-KL atau Rencana Strategis Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode lima tahun.
b)
Renja-KL atau Rencana Kerja Kementerian/Lembaga adalah dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode satu tahun
c)
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode satu tahun (Rencana Pembangunan Tahunanan Nasional)
d)
Renstra-SKPD (Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode lima tahun
e)
Renja- SKPD (Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu tahun
f)
Rencana
Pembangunan
Tahunan
Daerah
(RKPD)
adalah
dokumen
perencanaan daerah untuk periode satu tahun
8
g)
RKA-KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga), adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga yang merupakan penjabaran dari Rencana
Kerja
Pemerintah
dan
Rencana
Strategis
Kementerian
Negara/Lembaga dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperoleh untuk melaksanakannya h)
RKA-SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran serta anggaran yang diperlukan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 selanjutnya akan menjadi
acuan dan dasar dalam penyusunan RPJM maupun RKPD Kabupaten Badung.
E. Tata Urut Dokumen RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 terdiri atas lima Bab. Pada Bab I yaitu Pendahuluan menguraikan latar belakang, maksud, tujuan, dan landasan yuridis penyusunan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 serta sistematika penulisannya Di samping itu pada Bab ini juga diuraikan secara skematis
hubungan
antara
dokumen
RPJPD
dengan
dokumen-dokumen
perencanaan lainnya. Bab II tentang Kondisi Umum Daerah. Di dalamnya memuat uraian mengenai statistik pada berbagai bidang dan aspek kehidupan sosial ekonomi daerah. Statistik ini selanjutnya akan dipergunakan sebagai acuan untuk merumuskan hal-hal yang diinginkan 20 tahun ke depan. Dengan kata lain, pada Bab II akan diuraikan mengenai : 1.
Kondisi saat ini, yang meliputi kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, politik, hukum dan pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, sarana prasarana wilayah dan infrastruktur, rencana tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup;
2.
Hambatan, tantangan, ancaman dan gangguan, yang berkaitan dengan aspek
sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan teknologi, sarana
prasarana, politik, pertahanan keamanan, hukum, aparatur, rencana tata ruang, sumber daya alam dan lingkungan hidup
9
3.
Modal dasar yang terdiri dari Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam, sebagai sumber kekuatan daerah yang efektif dan potensial.
Bab III tentang Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Badung mengacu Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 maka visi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 pada Bab III akan merumuskan keadaan Kabupaten Badung yang diinginkan pada akhir tahun 2025. Sedangkan misi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 merumuskan upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 20052025. Bab IV tentang Arah, Tahapan dan Prioritas RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025. Arah pembangunan yang diuraikan pada Bab IV pada hakikatnya adalah strategi dalam mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 melalui
penentuan langkah-langkah yang berisikan
program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 beserta tahapan dan skala prioritasnya. Bab V tentang Penutup. Pada Bab ini akan diuraikan mengenai keberadaan RPJPD Kabupaten Badung Tahun 2005-2025 dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama tahun 2005-2025 maupun penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten Badung.
10
