PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BADUNG
Menimbang
:
a. bahwa sesuai dengan Radiologram Menteri Dalam Negeri Tanggal 11 Pebruari 1999 Nomor 061/364/SJ tentang Persetujuan Pembentukan Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung; b. bahwa untuk peningkatan pengelolaan perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan bagi kepentingan masyarakat dan sesuai pula dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2000 tanggal 3 Juni 2000 tentang Persetujuan Pengesahan 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Badung menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Badung, maka dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Gudang pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung; c. bahwa sambungan dengan huruf a dan b diatas, maka dipandang perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655); 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
2 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan pada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373); 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
45
Tahun
1992
tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590); 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 99a/MenKes/SK/III/82 tentang Berlakunya Sistem Kesehatan Nasional; 9. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 48/Menkes/SKB/II/88 dan Nomor 7 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
3 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II; 15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas; 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1002/Menkes/SK/X/95 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua enam) Daerah Tingkat II Percontohan; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Perontohan; 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1999 tentang Jabatan
Struktural
Eselon
Dua
Kebawah
di
Lingkungan
Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Tingkat I dan Dinas Daerah Tingkat II; 20. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 354 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Percontohan.
4 Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Badung; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung; c. Kepala Daerah adalah Bupati Badung; d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung; e. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Badung; f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut Gudang Farmasi; h. Kepala Gudang adalah Kepala Gudang Farmasi Kabupaten Badung; i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
5 BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Gudang
Farmasi
adalah
Unit
Pelaksana
Teknis
Dinas
Kesehatan
yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan dibidang penyediaan obat-obatan dan peralatan kesehatan. (2) Gudang Farmasi dipimpin oleh seorang Kepala Gudang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 4 Gudang Farmasi mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Kesehatan dalam bidang pengelolaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian perbekalan farmasi dan peralatan kesehatan yang diperlukan dalam rangka pelayanan kesehatan.
Pasal 5 Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud pada pasal 4, Gudang Farmasi mempunyai fungsi sebagai berikut : a. pelaksanaan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi; b. penyiapan, penyusunan rencana pencatatan dan pelaporan persediaan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekelan farmasi; c. pelaksanaan pengamatan mutu dan khasiat obat secara umum dan baik yang ada dalam persediaan maupun yang didistribusikan; d. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam.
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Gudang Farmasi terdiri dari : a. Kepala Gudang; b. Urusan Tata Usaha; c. Sub Seksi Penyimpanan dan Penyaluran; d. Sub Seksi Pencatatan dan Evaluasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional.
6 (2) Bagan Susunan Organisasi Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah.
BAB V URAIAN TUGAS Pasal 7 (1) Kepala Gudang mempunyai tugas : a. menyusun rencana kebijaksanaan dibidang Farmasi dalam rangka penetapan kebijaksanaan oleh Kepala Daerah; b. merumuskan landasan kebijaksanaan operasional dalam bidang Farmasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. membagi tugas kepada para bawahan sesuai bidangnya agar tugas-tugas berjalan lancar; d. memimpin para bawahan dalam menyelenggarakan urusan farmasi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditentukan; e. mengkoordinasikan para bawahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pengelolaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran obat-obatan dan peralatan kesehatan, pembinaan pemeliharaan mutu obat-obatan agar terjalin hubungan kerja yang harmonis; f. melaksanakan pengamatan secara umum terhadap khasiat obat dan penyusunan rencana pencatatan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan, serta tenaga administrasi gudang; g. memberi petunjuk dan bimbingan teknis kepada para bawahan dalam pelaksanakan tugas agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan; h. menilai prestasi kerja bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan pengembangan karier; i. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Gudang Farmasi berdasarkan realisasi program kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan dalam penyusunan program berikutnya; j. merencanakan, mengawasi dan mengevaluasi pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi dan melaporkannya secara periodik kepada Kepala Dinas; k. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; l. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
7 (2) Kepala Gudang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung.
Bagian Kedua Urusan Tata Usaha Pasal 8 (1) Urusan Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Urusan Tata Usaha berdasarkan data-data program Gudang Farmasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan tugas; b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengkoordinasikan para bawahan dalam penyusunan program kerja Gudang Farmasi agar terjalin kerjasama yang baik; d. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja; e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melaksanakan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, keuangan, Surat menyurat, rumah tangga dan perlengkapan; g. melaksanakan pencatatan dan evaluasi persediaan barang digudang dan disetiap Unit pelayanan kesehatan dan penggunaan obat, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya; h. mengevaluasi hasil kegiatan Urusan Tata Usaha secara keseluruhan; i. membuat laporan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; j. pengamanan fisik gudang farmasi dilaksanakan secara koordinasi dengan instansi terkait khususnya Polisi Pamong Praja Kabupaten Badung; k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (2) Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Gudang.
8 Bagian Ketiga Sub Seksi-Sub Seksi Pasal 9 (1) Sub Seksi Penyimpanan dan Penyaluran mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Penyimpanan dan Penyaluran berdasarkan data-data program Gudang Farmasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan tugas; b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanakan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku; c. mengkoordinasikan para bawahan dalam penyusunan program kerja Gudang Farmasi agar terjalin kerjasama yang baik; d. memberi petunjuk kepada bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja; e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melaksanakan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian obatobatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi; g. melaksanakan pengendalian, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran obatobatan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya serta pencatatan barangbarang yang disimpan; h. melaksanakan pengamatan terhadap mutu dan khasiat obat yang ada dalam persediaan dan yang akan dikeluarkan dari gudang serta melakukan pembinaan pemeliharaan mutu obat; i. mengevaluasi hasil kegiatan Sub Seksi Penyimpanan dan Penyaluran secara keseluruhan; j. membuat laporan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (2) Sub Seksi Pencatatan dan Evaluasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan Sub Seksi Pencatatan dan Evaluasi berdasarkan datadata program Gudang Farmasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan untuk melaksanakan tugas; b. membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. mengkoordinasikan para bawahan dalam penyusunan program kerja Gudang Farmasi agar terjalin kerjasama yang baik;
9 d. memberi petunjuk bawahan dengan cara mencocokkan dengan petunjuk kerja yang diberikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai keserasian dan kebenaran kerja; e. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil yang dicapai agar sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. menyiapkan penyusunan rencana pencatatan, pelaporan, pengamatan dan evaluasi persediaan, penerimaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, alat kesehatan dan perbekalan farmasi; g. mengendalikan dan mengkoordinir kegiatan pencatatan dan evaluasi mengenai persediaan/penggunaan obat-obatan, alat kesehatan dan perbekalan farmasi; h. mengevaluasi hasil kegiatan Sub Seksi Pencatatan dan Evaluasi secara keseluruhan; i. membuat laporan pelaksanaan kegiatan di bidang tugasnya sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada atasan; j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. (3) Masing – masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Gudang.
Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 10 (1) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Gudang Farmasi mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis kefarmasian dalam menunjang tugas pokok Dinas di bidang keahliannya masing-masing yang bertanggungjawab kepada Kepala Gudang. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
Pasal 11 (1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga Fungsional Senior. (2) Jumlah tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (3) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10 BAB VI TATA KERJA Pasal 12 (1) Dalam melaksanakan tugasnya antara Gudang Farmasi dengan Instansi Vertikal yang urusannya sejenis diselenggarakan atas dasar prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pembinaan teknis dengan cara sebaik-baiknya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya Gudang Farmasi melakukan koordinasi Vertikal dan Horizontal dengan instansi terkait baik Pusat maupun Daerah. (3) Gudang Farmasi secara fungsional dibina oleh Dinas Kesehatan dan Pembinaan teknis oleh Kantor Dinas Kesehatan Propinsi.
BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 13 (1) Kepala Gudang, Kepala Urusan Tata Usaha para Kepala Sub Seksi diangkat diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas. (2) Jabatan Fungsional dilingkungan Gudang Farmasi diangkat dan diberhentikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 14 Jenjang kepangkatan dan susunan kepegawaian Gudang Farmasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII PEMBIAYAAN Pasal 15 Segala pembiayaan untuk kegiatan Gudang Farmasi disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung.
11 BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.
Disahkan di Pada tanggal
Denpasar, 3 Juni 2000
BUPATI BADUNG ttd. A.A. NGURAH OKA RATMADI, SH
DIUNDANGKAN DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
Nomor
: 34
Tanggal
: 14 - 6 - 2000
Seri
:D
Nomor
: 17
Sekretaris Daerah Kabupaten Badung, ttd. Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Utama Muda NIP. 010045843
12 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
I. UMUM Bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dan untuk memelihara obat dan alat kesehatan yang diperlukan dan untuk menunjang pelaksanaan upaya kesehatan yang menyeluruh, terarah dan terpadu, maka dipandang perlu membentuk Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Badung. Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 165 Tahun 1997 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Percontohan yo Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 345 Tahun 1999 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Gudang Farmasi pada Dinas Kesehatan Daerah Tingkat II Percontohan, maka dipandang perlu menetapkannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung.
II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1
: Cukup jelas
Pasal 2
: Cukup jelas
Pasal 3
: Cukup jelas
Pasal 4
: Cukup jelas
Pasal 5
: Cukup jelas
Pasal 6
: Cukup jelas
Pasal 7
: Cukup jelas
Pasal 8
: Cukup jelas
Pasal 9
: Cukup jelas
Pasal 10
: Cukup jelas
Pasal 11
: Cukup jelas
Pasal 12
: Cukup jelas
13 Pasal 13
: Cukup jelas
Pasal 14
: Cukup jelas
Pasal 15
: Cukup jelas
Pasal 16
: Cukup jelas
14 LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR
: 3 TAHUN 2000 TANGGAL 3 JUNI TAHUN 2000
TENTANG
: PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI GUDANG FARMASI PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BADUNG
KEPALA GUDANG
URUSAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUB SEKSI PENCATATAN DAN EVALUASI
SUB SEKSI PENCATATAN DAN EVALUASI
BUPATI BADUNG ttd. A.A. NGURAH OKA RATMADI,SH
