PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
NOMOR 3 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang
:
a. bahwa sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 1 Desember 1990, Nomor 061/3710/SJ, perihal perubahan Tipe Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Badung dari Tipe B ke Tipe A;
b. bahwa untuk kepentingan tersebut diatas serta untuk lebih meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dalam upaya mewujudkan otonomi daerah yang dinamis nyata dan bertanggung jawab dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3/Perda/1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
c. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b, dipandang perlu untuk mengatur dan menetapkan kembali pembentukannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
2 Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
3. Undang-Undang Nomor 11 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1287);
4. Undang-Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 88);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1155);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3315);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
3 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan
dan
Pengembangan
Adat
Istiadat
di
Tingkat
Desa/Kelurahan;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-264 Tahun 1986 tentang Susunan dan Prosedur Perpajakan dan Retribusi Daerah serta Pendapatan Asli Daerah (PAD) lainnya untuk Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, Palembang, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, dan Kabupaten Daerah II Badung;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973-442 Tahun 1988 tentang Sistem dan Prosedur Perpajakan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan di 99 Kabupaten/Kotamadya Tingkat II;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II;
16. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat di Wilayah Desa/Kelurahan.
4 Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA
KERJA
DAERAH/PASEDAHAN
AGUNG
DINAS
PENDAPATAN
KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II BADUNG.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati kepala Daerah Tingkat II Badung;
c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
d. Dinas
Pendapatan
Daerah/Pasedahan
Agung
adalah
Dinas
Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
e. Kepala Dinas/Sedahan Agung adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Sedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
5 f. Unit Penyuluh adalah Unit Penyuluhan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
g. Unit Pelaksanaan Teknis adalah unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
BAB II PEMBENTUKAN DINAS Pasal 2
Dengan
Peraturan
Daerah
ini
dibentuk
Dinas
Pendapatan
Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang disingkat Dipenda/Pasedahan Agung.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3
(1) Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dibidang Pendapatan Daerah.
(2) Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepala Daerah.
Pasal 4
Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Rumah Tangga Daerah dibidang Pendapatan Daerah dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Bupati Kepala Daerah kepadanya.
6
Pasal 5
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 4, Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mempunyai fungsi :
a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan, koordinasi teknis dan tugas-tugas
lain yang
diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
b. Melaksanakan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah; c. Membuat melakukan pekerjaan pendataan Obyek dan Subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak/Direktorat PBB dalam hal menyampaikan dan menerima kembali SPOP Wajib Pajak; d. Melakukan penetapan besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; e. Membantu melakukan penyampaian SPPT, SKP, STP dan sarana Administrasi PBB lainnya yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak kepada Wajib Pajak serta membantu melakukan penyampaian DHPP yang dibuat Dirjen Pajak kepada petugas pemungutan PBB yang ada dibawah pengawasannya; f. Melakukan pembukuan dan pelaporan atas pungutan dan penyetoran; g. Melakukan koordinasi dan pengawasan atas pekerjaan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Asli Daerah lainnya. h. Melakukan tugas perencanaan dan pengendalian Operasional dibidang pendataan penetapan dan penagihan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan Asli Daerah dan PBB; i. Melakukan Penyuluhan mengenai Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta PBB; j. Melakukan Urusan Tata Usaha.
7
BAB IV SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6
Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tipe 4/Pasedahan Agung terdiri dari :
a. Kepala Dinas b. Sub Bagian Tata Usaha c. Seksi – seksi d. Unit Penyuluhan e. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Pasal 7
Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
a. Urusan Umum b. Urusan Kepegawaian c. Urusan Keuangan.
Pasal 8
(1) Seksi-seksi yang dimaksud dalam pasal 6 huruf c adalah :
a. Seksi Pendaftaran dan Pendapatan b. Seksi Penetapan c. Seksi Pembukuan dan Pelaporan d. Seksi Penagihan e. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional f. Seksi persubakan.
8
(2) Seksi Pendaftaran dan Pendataan dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Sub Seksi Pendaftaran b. Sub Seksi Pendataan c. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
(3) Seksi Penetapan dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Sub Seksi Penghitungan b. Sub Seksi Penerbitkan Surat Ketetapan c. Sub Seksi Angsuran
(4). Seksi Pembukuan dan Pelaporan dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari :
a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan b. Sub Seksi Pembukuan Persediaan c. Sub Seksi Pelaporan
(5) Seksi Penagihan dimaksud ayat (1) d terdiri dari : a.
Sub Seksi Penagihan
b.
Sub Seksi Keberatan
c.
Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain.
(6) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dimaksud ayat (1) huruf e terdiri dari :
a. Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan b. Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan
(7) Seksi Persubakan terdiri dari :
a. Sub Seksi Tata Usaha Persubakan b. Sub Seksi Pertahanan c. Sub Seksi Pembinaan Subak dan Sedahan
9
Pasal 9
Bagan susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
BAB V URAIAN TUGAS Bagian Pertama Kepala Dinas
Pasal 10
Kepala Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mempunyai tugas memimpin Dinas Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah.
Bagian Kedua Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 11
Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung.
Pasal 12
(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 11 Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :
a. Melakukan urusan umum; b. Melakukan urusan kepegawaian; c. Melakukan urusan perawatan dan perlengkapan d. Melakukan urusan keuangan
10
(2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas
Pasal 13
(1) Urusan Umum mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha di bidang tugasnya. b. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, pembayaran gaji pegawai dan perjalanan Dinas, serta pengadaan dan pemeliharan perlengkapan. c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas :
a. Membantu Kepalaa Sub Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya. b. Menyelenggarakan Tata Usaha Kepegawaian yang meliputi data, pengangkatan, mutasi, pembinaan, karier pemberhentian/pensiun Pegawai. c. Merencanakan kebutuhan pegawai. d. Merencanakan
dan
melaksanakan
usaha
kegiatan
yang
berhubungan erat dengan pembinaan kesejahteraan pegawai e. Menyelenggarakan usaha peningkatan mutu pegawai. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Sub Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya. b. Merencanakan, menyusun dan melaksanakan Anggaran Rutin c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
11 (4) Masing-masing urusan dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
Bagian Ketiga
Seksi Pendaftaran dan Pendataan Pasal 14
Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pendaftaran dan pendataan Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah serta Pendataan obyek Retribusi Daerah dan membantu melakukan Pendataan obyek dan subyek PBB yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pajak.
Pasal 15
(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut Pasal 14, Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai fungsi :
a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. Melakukan Pendaftaran Wajib Pajak Daerah dan Wajib Retribusi Daerah melalui formulir Pendaftaran serta menghimpun dan mengolah data obyek dan subyek wajib Pajak dan Retribusi daerah, melalui formulir Surat Pemberitahuan (SPT) serta pemeriksaan lokasi/lapangan atas tembusan Surat Dinas dari instansi lain; c. Menyusun daftar Induk Wajib Pajak dan Retribusi Daerah, menyimpan surat perpajakan dan Retribusi Daerah, yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan; d. Membantu melakukan penyampaian SPOPPBB yang yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Pajak kepada para Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP tersebut dari pada Wajib Pajak; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
12
(2) Seksi Pendaftaran dan Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 16
(1) Sub Seksi Pendaftaran mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan dibidang tugasnya;
b. Mendistribusikan dan menerima kembali formulir pendaftaran yang telah diisi oleh Wajib Pajak dan Retribusi Daerah; c. Membuat laporan tentang formulir pendaftaran Wajib Pajak dan retribusi daerah, yang belum diterima kembali; d. Mencatat nama dan alamat Calon Wajib Pajak dan Retribusi Daerah dalam formulir pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Daerah; e. Menetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD); f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
(2) Sub Seksi Pendataan mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan di bidang tugasnya.
b. Menghimpun, mengolah dan mencatat data obyek dan subyek pajak dan Retribusi Daerah. c. Melakukan hasilnya.
pemeriksaan
lapangan/lokasi
dan
melaporkan
13 d. Membuat daftar mengenai formulir SPT yang belum diterima kembali. e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
(3) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan di bidang tugasnya;
b. Membuat dan memelihara daftar Induk Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah; c. Memberikan Kartu Pengenal NPWP; d. Menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan pendaftaran dan pendataan; e. Membantu melakukan penyampaian SPOP PBB
kepada para
Wajib Pajak serta menerima kembali isian SPOP PBB dari para Wajib Pajak yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala seksi pendaftaran dan pendataan. (4) Masing-masing Sub seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pendaftaran dan Pendataan.
Bagian Keempat Seksi Penetapan
Pasal 17
Seksi Penetapan mempunyai tugas melaksanakan penghitungan dan penetapan jumlah pajak dan retribusi Daerah yang terhutang serta menghitung besarnya angsuran atas permohonan wajib pajak dan retribusi daerah, serta menata usahakan jumlah ketetapan PBB yang penagihannya
14 dilimpahkan kepada Daerah, berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPTT) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP) PBB.
Pasal 18
(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 17, Seksi Penetapan mempunyai fungsi :
a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. Melakukan penghitungan penetapan pajak dan retribusi daerah; c. Melakukan
penghitungan
jumlah
angsuran
pemungutan/pembayaran/penyetoran atau permohonan Wajib Pajak dan retribusi daerah yang disetujui; d. Menerbitkan dan mendistribusikan serta menyimpan arsip surat perpajakan dan Retribusi Daerah yang berkaitan dengan penetapan; e. Membantu melakukan penerimaan SPPT PBB beserta DHPPPBBB dan dokumen PBB lainnya yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak serta mendistribusikan kepada para wajib pajak dan Kepala Unit lain yang terkait; f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 19
(1) Sub Seksi Penghitungan mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Seksi Penetapan dibidang tugasnya;
b. Melaksanakan penghitungan penetapan, baik penetapan secara jabatan maupun penetapan tambahan pajak Retribusi daerah;
15
c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala seksi Penetapan. (2) Sub Seksi Penerbitan Surat Ketetapan mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Seksi Penetapan dibidang tugasnya;
b. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), Surat Ketetapan Retribusi (SKR), Surat Perjanjian Angsuran dan Surat-surat ketetapan Pajak lainnya; c.
Mendistribusikan dan menyimpan arsip perpajakan dan retribusi Daerah;
d. Membantu
Direktorat
Jenderal
Pajak
dalam
melakukan
penyampaian dan penyimpanan arsip SPPT PBB dan dokumen PBB lainnya; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penetapan.
(3) Sub Seksi Angsuran mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Seksi Penetapan di bidang tugasnya;
b. Menerima Surat Permohonan Angsuran; c. Menyiapkan Surat Perjanjian Angsuran dan Surat Penolakan Angsuran
Pemungutan/Pembayaran/Penyetoran
Pajak
dan
Retribusi Daerah; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penetapan. (4) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Penetapan.
16 Bagian Kelima Seksi Pembukuan dan Pelaporan
Pasal 20
Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pembukuan dan pelaporan mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan Pajak dan Retribusi Daerah dan PBB serta pengelolaan Benda Berharga. Pasal 21
(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 20, Seksi Pembukuan dan Pelaporan mempunyai fungsi :
a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. Melakukan pencatatan mengenai penetapan dan penerimaan dari pemungutan/pembayaran/penyetoran pajak dari Retribusi Daerah ke dalam Kartu Jenis Pajak dan Retribusi Daerah dan Kartu Wajib Pajak dan Retribusi Daerah serta ke dalam Kartu Pengawasan Pembayaran PBB (KPPBB4) dan Daftar Himpunan Pokok Pembayaran (DHPP); c. Melakukan pencatatan mengenai penerimaan dan pengeluaran Benda Berharga serta penerimaan Uang dari hasil penugasan Benda Berharga ke dalam Kartu Persediaan Benda Berharga; d. Menyiapkan laporan Realisasi penerimaan dan tunggakan pemungutan/pembayaran/penyetoran Pajak dan Retribusi Daerah, realisasi penerimaan pengeluaran dan sisa persediaan Benda Berharga secara bulanan, triwulan dan tahunan, serta realisasi penerimaan dan anggaran PBB; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. (2) Seksi Pembukuan dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
17 Pasal 22
(1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Seksi pembukuan dan pelaporan di bidang tugasnya;
b. Menerima dan mencatat semua SKP dan SKR dan surat-surat ketetapan pajak lainnya serta SPPT PBB; c. Menerima dan mencatat semua SKP dan SKR serta surat-surat ketetapan pajak lainnya yang telah dibayar lunas; d. Mencatat
penerimaan/pembayaran/penyetoran
PBB
serta
menghitung tunggakannya; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan. (2) Sub Seksi Pembukuan Persediaan mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan bidang tugasnya;
b. Menerima dan mencatat Tanda Terima Benda Berharga, Bukti Penerimaan Benda Berharga, Bukti Pengeluaran/pengambilan Benda Berharga, Penerimaan uang hasil pemungutan dengan Benda Berharga; c. Menghitung dan merinci sisa persediaan Benda Berharga; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
(3) Sub Seksi Pelaporan mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan di bidang tugasnya;
18 b. Menyiapkan laporan periodikal mengenai realisasi penerimaan dan tunggakan pajak retribusi daerah serta PBB; c. Menyiapkan laporan berkala mengenai realisasi penerimaan dan persediaan Benda Berharga; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
(4) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Pembukuan dan Pelaporan.
Bagian Keenam Seksi Penagihan
Pasal 23
Seksi Penagihan mempunyai tugas melaksanakan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo, melayani keberatan dan permohonan banding serta mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan Daerah lainnya diluar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Pasal 24
(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 23, Seksi Penagihan mempunyai fungsi :
a. Membantu Kepala Dinas di bidang tugasnya;
b. Melakukan kegiatan penagihan pajak dan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; c. Melaksanakan pelayanan keberatan dan permohonan banding sesuai dengan batas kewenangannya;
19 d. Mengumpulkan dan mengelola data sumber-sumber penerima lainnya di luar pajak dan retribusi daerah; e. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Seksi Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 25
(1) Sub Seksi Penagihan di bidang tugasnya :
a. Membantu Kepala Seksi Penagihan dibidang tugasnya;
b. Menyiapkan
dan
mendistribusikan
surat
menyurat
dan
dokumentasi yang berhubungan dengan penagihan; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penagihan.
(2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Seksi Penagihan dibidang tugasnya;
b. Menerima dan melayani Surat Keberatan dan Surat Permohonan Banding atau materi penetapan Pajak dan Retribusi Daerah; c. Menyiapkan Keputusan menerima atau menolak keberatan; d. Meneruskan penyelesaian permohonan banding ke Majelis Pertimbangan Pajak; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penagihan.
20 (3) Sub Seksi Pengelolaan Penerimaan Sumber lain-lain mempunyai tugas :
a. Membantu Kepala Seksi Penagihan dibidang tugasnya;
b. Mengumpulkan dan mengolah data sumber-sumber penerimaan lainnya di luar pajak dan retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Penagihan.
(4) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Penagihan.
Bagian Ketujuh Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional
Pasal 26
Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, pembinaan teknis pemungutan, pendataan, penggalian dan peningkatan Pendapatan Daerah.
Pasal 27
(1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 26, Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai fungsi :
a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
21 b. Melakukan perencanaan pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta dari PBB; c. Melakukan pembinaan teknis Operasional, bimbingan dan petunjuk kepada semua Unit Kerja Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya serta pemungutan PBB; d. Melakukan kerjasama dengan Instansi Vertikal dan Dinas Daerah lainnya; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
Pasal 28
(1) Sub Seksi Perencanaan dan Pembinaan Teknis Pemungutan mempunyai tugas :
a. Membantu
Kepala
Seksi
Perencanaan
dan
Pengendalian
Operasional dibidang tugasnya;
b. Menyusun rencana pendapatan Daerah dan rencana intensifikasi pemungutan Pendapatan Daerah; c. Melakukan pembinaan pelaksanaan tata kerja dan tata hubungan kerja; d. Melaksanakan pembinaan penggunakan sarana dan prasarana perpajakan Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional.
22 (2) Sub Seksi Penggalian dan Peningkatan mempunyai tugas:
a. Membantu
Kepala
Seksi
Perencanaan
dan
Pengendalian
Operasional dibidang tugasnya;
b. Mengumpulkan dan mengelola data semua sumber pendapatan Daerah; c. Merumuskan naskah Rancangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah tentang Perpajakan dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Daerah lainnya; d. Melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional;
(3) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Perencana dan Operasional.
Bagian Kedelapan Seksi Persubakan
Pasal 29
Seksi
Persubakan
mempunyai
tugas
melaksanakan
kegiatan
upakara/upacara, polatanam, pola pembagian air, pembinaan subak dan sedahan.
Pasal 30
(1) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut dalam pasal 29, Seksi Persubakan mempunyai fungsi :
a. Membantu Kepala Dinas dibidang tugasnya;
b. Melaksanakan ketatausahaan Persubakan;
23 c. Melaksanakan pencatatan, penggunaan tanah Negara dan laporan mutasi atas tanah; d. Melaksanakan pola tanam, pola pengairan dan pembinaan Subak dan Sedahan; e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2). Seksi Persubakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 31
(1). Sub Seksi Tata Usaha Persubakan mempunyai tugas : a. membantu Kepala Seksi Persubakan dibidang tugasnya; b. mengurus proses pemilihan pekaseh; c. mengurus peralatan dan perbekalan Subak; d. mengurus keuangan yang menyangkut kegiatan persubakan; e. melaporkan kegiatan Seksi persubakan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Persubakan.
(2). Sub Seksi Pertanahan mempunyai tugas : a. membantu Kepala Seksi Persubakan dibidang tugasnya; b. mengurus pencatatan dan penggunaan serta pendataan Tanah Negara; c. melaksanakan laporan mingguan mutasi atas tanah; d. melaksanakan/mengikuti kegiatan sidang pembebasan tanah; e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Persubakan.
(3). Sub Seksi Pembinaan Subak dan Sedahan mempunyai tugas : a. membantu Kepala Seksi Pembinaan Subak dan Sedahan dibidang tugasnya; b. melaksanakan kegiatan Subak dan Sedahan; c. melaksanakan kegiatan pola tanam dan mengatur pembagian air; d. melaksanakan pengaturan pembangunan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan;
24 e. melaksanakan kegiatan pembinaan lain dibidang persubakan dan pasedahan; f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Persubakan. (4) Masing-masing Sub Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Seksi Persubakan.
Bagian Kesembilan Unit Penyuluhan
Pasal 32 (1). Unit penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala Unit setingkat Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab jawab langsung kepada Kepala Dinas;
(2). Unit penyuluhan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini mempunyai tugas menyusun bahan penyuluhan dan melaksanakan kegiatan penyuluhan, informasi dan penerangan perpajakan dan retribusi
daerah,
pendapatan
daerah
lainnya,
PBB
serta
mengkoordinasikan kegiatan penyuluhan di Dinas Pendapatan Daerah.
Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pasal 33
(1) Unit pelaksana teknis Dinas berkedudukan sebagai unsur pelaksana koordinasi kegiatan Dinas dibidang Pemungutan Retribusi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala UPTD, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Fungsi dan Tugas Unit Pelaksana Teknis akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
25 BAB VI
TATA KERJA
Pasal 34
Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung mendapat pembinaan teknis fungsional dari Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I.
Pasal 35
(1) Dalam hal melaksanakan tugasnya Kepala Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi, baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansiinstansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah, sesuai dengan bidang tugasnya.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, seksi-seksi dan unit penyuluhan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
Pasal 36
(1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala
Unit
Penyuluhan
bertanggung
jawab
memberikan
bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasilhasil pelaksanaan tugasnya menurut Hierarchis jabatan masingmasing.
(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Kepala Unit Penyuluhan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Para Kepala Urusan/Sub Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha/Kepala Seksi.
26 BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 37
(1) Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali atas usul Bupati Kepala Daerah.
(2) Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi dan Kepala Unit Penyuluhan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.
Pasal 38
Jenjang
kepangkatan
dan
susunan
kepegawaian
Dinas
Pendapatan/Pasedahan Agung diatur sesuai dengan peraturan perundangundang yang berlaku.
BAB VIII PEMBIAYAAN
Pasal 39
Keuangan untuk pembiayaan kegiatan Dinas Pendapatan/Pasedahan Agung disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung serta subsidi atau Bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat I dan lembaga lain diluar Pemerintah Daerah yang sah.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40
(1) Hal-hal yang belum diatur sepanjang menyangkut pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
27
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 3/Perda/1980 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dinyatakan tidak berlaku lagi. (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Denpasar, 15 Agustus 1991
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
TINGKAT II BADUNG
K E T U A, ttd.
ttd.
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA,SmHk.
I G.B. ALIT PUTRA
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Tanggal 9 Mei 1992 Nomor 279 Tahun 1992
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Nomor
: 11
Tanggal
: 20 Juli 1992
Seri
:
Nomor
: 5
D
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung ttd
Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Nip. 010045843
28
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 3 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBENTUKAN,
SUSUNAN
ORGANISASI
DAN
TATA
KERJA
DINAS
PENDAPATAN DAERAH/PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.
I.
Umum
Dalam usaha meningkatkan dan lancarnya pembangunan Daerah disegala bidang yang menjadi tugas pokok Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dari otonomi yang dinamis nyata dan bertanggung jawab dalam sistem anggaran yang berimbang dengan adanya usaha pemupukan dan daya tercapainya maksud tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung.
Dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Desember 1990 Nomor 061/3710/SJ, telah disetujui perubahan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Badung dari Tipe B ke Tipe A yang pembentukannya disesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1989 tentang Pedoman Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II. Didalam mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai Budaya Bali maka hendaknya penamaan Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II mencantumkan Pasedahan Agung atas dasar Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 29 Oktober 1990 Nomor 188.342/19454/ortal. Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung disamping bertugas untuk memungut/meningkatkan pendapatan daerah di bidang pajak dan retribusi daerah serta PBB juga mempunyai tugas dibidang pengairan, pola tanam yang mengatur dan membina subak perlu dipelihara identitasnya. Berdasarkan hal tersebut diatas dipandang perlu membentuk susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah/Pasedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
29 II.
Pasal demi Pasal
Pasal 1 sampai dengan pasal 40 cukup jelas.
30 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG LAMPIRAN
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPALA DINAS
TINGKAT II BADUNG TANGGAL
: 15 AGUSTUS 1991
NOMOR
: 3 TAHUN 1991
TENTANG
: PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
SUB BAG. TATA USAHA
DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH / PASEDAHAN AGUNG KABUPATEN DAERAH TINGKAT
UR. UMUM
UR. KEPEGAWAIAN
UR. KEUANGAN
II BADUNG
SEKSI PENDAFTARAN & PENDATAAN
SEKSI PENETAPAN
SUB SEKSI PENDAFTARAN
SUB SEKSI PERHITUNGAN
SUB SEKSI PENDATAAN
SUB SEKSI ANGSURAN
UNIT PENYULUHAN
SUB SEKSI DOKUMENTASI & PENGOLAHAN DATA
SUB SEKSI PENERBITAN SURAT KETETAPAN
SEKSI PEMBUKUAN & PELAPORAN
SEKSI PENAGIHAN
SEKSI PERENCANAAN & PENGENDALIAN OPERASIONAL
SUB SEKSI PEMBUKUAN PENERIMAAN
SUB SEKSI PENAGIHAN
SUB SEKSI PEMBUKUAN PERSEDIAAN
SUB SEKSI KEBERATAN
SUB SEKSI PELAPORAN
SUB SEKSI PENGELOLAAN PENERIMAAN SUMBER LAINLAIN
SEKSI PERSUBAKAN
SUB SEKSI PERENCANA AN & PEMBINAAN TEKNIS PEMUNGUTAN
SUB SEKSI TU. PERSUBAKAN
SUB SEKSI PENGENDA LIAN & PENGANGKATAN
SUB SEKSI PERTANAMAN
SUB SEKSI PEMBINAAN SUBAK & SEDAHAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS
URUSAN TATA USAHA
SUB SEKSI / UNIT KANTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG KETUA,
ttd. I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SM HK
SUB SEKSI / UNIT KEBERSIHAN
SUB SEKSI / UNIT PEMUNGUTAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
ttd. I G.B. ALIT PUTRA
