PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PERUNTUKAN BUKIT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,

Menimbang

:

a. bahwa pembangunan Industri Pariwisata merupakan bagian dari pada rencana Pembangunan Nasional secara Keseluruhan. Karena perkembangan pembangunan Industri Pariwisata di Daerah Tingkat I Bali umumnya di Daerah Tingkat II Badung khususnya, maka dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pembangian Wilayah Peruntukan Bukit; b. bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu melaksanakan perubahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;

Mengingat

:

1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3037); 2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang – Undang Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2 4. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215); 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 3338); 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1969 tentang Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Pembangunan Kepariwisataan di Indonesia; 7. Peraturan Daerah Propinsi Dearah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata Ruang untuk Pembangunan; 8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus; 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangun – Bangunan; 10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1988 tanggal 13 Januari 1988 tentang Kawasan Pariwisata; 11. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 306 Tahun 1988 tanggal 19 Agustus 1988 tentang Pembagian Wilayah Peruntukan Kawasan Pariwisata Jimbaran dan Kedonganan; 12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 307 Tahun 1988 tanggal 19 Agustus 1988 tentang Pembagian Wilayah Peruntukan Kawasan Pariwisata Tanjung Benoa; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.

3 MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PERUNTUKAN BUKIT.

Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pembagian Wilayah Peruntukan Bukit yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Tingkat I Bali tanggal 22 Juli 1980 Nomor 25/HOT/I.C/1980 dan di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 15 Tahun 1981 Seri D Nomor 15 dirubah lagi sebagai berikut : A. Pasal I dirubah dan harus dibaca : Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung. c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. d. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. e. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. f. Penggunaan pelengkap adalah Suatu penggunaan atau bangunan dalam pekarangan yang sama dengan penggunaan atau bangunan utama yang berhubungan dengan dan merupakan pelengkap terhadap penggunaan atau pelengkap dari bangunan utama. g. Kawasan Semenanjung Bukit adalah Kawasan yang meliputi 5 wilayah Administratif Pemerintah yaitu 1. Sebagian Kelurahan Tuban (meliputi 8 Banjar Adat). a. Pengenderan b. Pasek c. Kerta Yasa d. Anyar Gede e. Ketapang

4 f. Kubu Alit g. Kelan Abian h. Kelan Desa 2. Kelurahan Jimbaran 3. Desa Pecatu 4. Desa Ungasan 5. Kelurahan Benoa. Batas – batas kawasan semenanjung Bukit yang dimaksud tertera di dalam Peta Pembagian Peruntukan Kawasan Semenanjung Bukit.

h. Wilayah Nusa Dua adalah Daerah meliputi luas kira – kira 450 (Empat ratus lima puluh) hektar yang terletak dibagian Timur daripada Daerah Semenanjung Bukit yang membentang dari batas pantai menuju ke Kelurahan Benoa, dengan batas utara Pura Kuwuk, batas selatan Pura Geger dan selanjutnya meluas ke Barat Daya dari pada Kelurahan Benoa dengan batas utama mengikuti jalan yang ada sekarang menuju kearah Barat Daya dari pada Kelurahan Benoa dan batas selanjutnya mengikuti jalan yang ada sekarang menuju kearah barat dari Pura Geger sampai pada batas Barat dari pada Wilayah yang terletak kira – kira 2000 meter di Barat Daya dari pada Pusat Kelurahan Benoa dan Pembagian Wilayah Peruntukan tersebut tidak meliputi seluruh areal Kelurahan Benoa. Batas – batas yang tepat dari pada daerah tersebut dapat dilihat pada Peta Wilayah Peruntukan yang resmi. i. Unit Tempat Tinggal adalah Satu kamar atau lebih yang digunakan oleh seorang atau lebih yang hidup bersama – sama sebagai satu kesatuan rumah tangga yang mempunyai fasilitas – fasilitas untuk masak, ruang tamu, kamar mandi dan WC dan fasilitas – fasilitas tempat tidur yang tergabung dengan bangunan itu. 1. Unit tempat tinggal keluarga tunggal adalah Suatu bangunan yang mempunyai satu unit tempat tinggal. 2. Unit tempat tinggal keluarga jamak flat, atau rumah kopel adalah Suatu bangunan yang mempunyai lebih dari satu unit tempat tinggal. 3. Asrama adalah Suatu bangunan atau kumpulan bangunan – bangunan yang biasanya dipakai untuk tempat tinggal orang – orang yang tidak mempunyai hubungan keluarga dan dikembangkan kedalam suatu bentuk lembaga misalnya sekolah,

5 j. Perbandingan luas lantai adalah Perbandingan antar luas pekarangan seluruhnya dengan luas lantai bangunan seluruhnya dengan cara membagi luas lantai seluruhnya dengan luas pekarangan seluruhnya. Luas lantai bangunan adalah Jumlah luas datar semua tingkat suatu bangunan yang diukur dari permukaan luar tembok luar, atau diukur dari garis tengah tembok-tembok yang memisahkan dua bangunan atau pinggir iantai yang paling luar termasuk balkon, jalan kaki yang beratap dan tangga lebih dari 5 (lima ) m2 dan bangun-bangunan yang serupa, tapi tak termasuk loteng dan ruang dibawah tanah dengan tinggi ruang kurang dari 2 (dua) meter tangga-tangga penyelamat banyak kebakaran bangunan lift diatas atap, menara pendingin yang luas areal yang diperuntukan AC, Ventilasi dan alat-alat mesin lainnya dari bangunan itu. k. Bangunan – bangunan tempat makan adalah Restaurant Cafetaria, tempat-tempat minum dan tempat-tempat lainnya termasuk warung-warung Bali yang tradisional, dimana makan disediakan akan dijual di tempat itu. Rombong-rombong dan kios-kios mekanik tidak dianggap sebagai tempat makan. l. Tinggi bangunan adalah Jarak tegak diukur dari permukaan tanah setelah bangun-bangunan selesai sampai kepuncak atap yang tertinggi kecuali bagunan dengan empat tingkat yang harus diukur sampai titik tengah jarak antara langit-langit tingkat paling atas dan titik atap yang tertinggi, tidak termasuk penangkal petir antena, tiang-tiang bendera, ruangan yang berisi perlengkapan-perlengkapan lift dan bangunan-bangunan serupa itu yang ada pada permukaan tegak lurus dengan jumlah tingginya hanya tingkat-tingkat yang ada diatas permukaan tanah yang dihitung, tingkat dibawah permukaan tanah tidak termasuk. m. Luas tanah tertutup bangunan adalah Luas tanah tertutp bangunan adalah luas tanah keseluruhan yang ditutup oleh bangunan dan bangunan-bangunan lainnya termasuk jalan kaki beratap, tempattempat berteduh tidak berdinding yang luasnya tidak lebih 5 meter persegi bangunan tradisional Bali seperti bangunan untuk kulkul dan dan yang serupa. n. Fasilitas Umum adalah Penggunaan – penggunaan yang melayani kebutuhan umum yang tidak bersifat komersil baik yang diusahakan oleh pemerintah, atau oleh badan swasta, maupun oleh perkumpulan swasta pengertian dasar ini hanya terbatas pada penggunaanpenggunaan yang diijinkan dalam pembagian wilayah peruntukan dari peraturan Daerah ini.

6 o. Fasilitas Lingkungan adalah Dimaksudkan untuk memberikan pelayanan dan peningkatan mutu kehidupan dan penghidupan dari masyarakat terdiri dari bangunan-bangunan dan atau lapangan terbuka yang dibutuhkan masyarakat. Untuk menentukan jenis, macam dan besarnya digunakan sebagian pegangan angka rata-rata yang bersifat Nasional, yang dalam penggunaannya harus didasarkan datadata nyata penduduk yang bersifat lokal. Fasilitas Lingkungan ini dapat digunakan oleh satu lingkungan saja atau dapat juga digunakan secara campuran oleh beberapa lingkungan perumahan. p. Badan Jalan adalah Badab jalan adalah lebar jalan yang diukur dari kiri kanan batas luar seluruh pembuangan sepanjang jalan tersebut. q. Garis Pantai adalah Garis pantai adalah garis yang dibentuk oleh air laut di daratan pada waktu pasang tertinggi. r. Tanda – Tanda adalah Tanda-tanda adalah setiap alat yang dibuat untuk menarik perhatian orang-orang yang tidak berada dalam pekarangan dimana tanda itu dipasang,. Tanda-tanda tersebut termasuk reklama-rekalame yang bersifat komersil atau pengumuman pengumuman untuk umum, tetapi tidak termasuk alat-alat yang dipakai oleh masyarakat Bali di dalam upacara-upacara Adat dan Keagamaan, misalnya Umbulumbul dan sejenisnya. s. Tingkat adalah Ruang dalam sebuah bangunan antara suatu lantai dan lantai diatasnya meliputi luas lantai bangunan sebagai yang telah dinyatakan dalam Peraturan Daerah ini. Tingkat bangunan mencangkup lantai pertama dan lantai di bawah tanah. t. Koefisien Dasar Bangunan adalah Koefisien luas lantai dasar bangunan yang selanjutnya disingkat KBD. u. Koefisien Lantai Bangunan adalah Adalah jumlah luas lantai bangunan/luas lantai bangunan yang dinyatakan dengan kalipatan KDB yang selanjutnya disingkat KDB. v. Sempadan Pantai adalah adalah garis tegak lurus dari garis pantai ketembok bangunan yang berhadapan dengan pantai. w. Sempadan Jalan adalah Adalah garis tegak lurus dari dari garis tengah (as) jalan ketembok bangunan yang berhadapan dengan jalan yang bersangkutan.

7 x. Jarak Bangunan adalah Adalah garis tegak lurus yang dihitung dari sisi luar tembok bangunan kesisi luar tembok bangunan lainnya yang berhadapan. y. Kawasan Benoa adalah Kawasan yang berada didalam wilayah Area Priority Of Tourist Interest di luar kawasan Nusa Dua. Kawasan ini dikembangkan untuk kawasan wisata ( Hotel, bar, restaurant, Rekreasi Pantai ) dan Pemukiman. Peruntukannya lebih lanjut diatur dalam rencana Detail Tata Ruang tersendiri. z. Kawasan Jimbaran dan kedonganan adalah Kawasan wang meliputi sebelah selatan Air Port Ngurah Rai sampai Pura Tegeh Sari. Kawasan ini dikembangkan untuk Kawasa Wisata ( Hotel, Bar, Restaurant, Rekreasi Pantai ) dan Pemukiman. Peruntukannya lebih lanjut diatur dalam rencana Detail Tata Ruang tersendiri.

(2) Pengertian-pengertian Dasar yang sudah ada dalam Peraturan Daerah Propinsi

Bali

Nomor 2/PD/DPRD/1974 akan dipakai dalam peraturan Pembagian Wilayah Peruntukan Bukit.

B. Pasal 2 dirubah dan harus dibaca : (1) Kawasan peruntukan yang terdapat pada kawasan semenanjung adalah : a. Rumah Besar ( T-1 ) b. Rumah Sedang ( T-2 ) c. Rumah Kecil ( T-3 ) d. Rumah Rakyat( T-4 ) e. Tempat tinggal untuk umum ( T-5 ) f. Tempat tinggal Pedesaan ( T-6 ) g. Pendidikan Pra Universitas ( L-1 ) h. Pendidikan Tinggi ( L-2 ) i. Tempat Pribadatan ( L-3 ) j. Pemerintahan ( PM ) k. Pertokoan Lingkungan ( P-1) l. Pusat Perdagangan ( P-2 ) m. Pasar ( P-3) n. Industri ( I ) o. Perhotelan dan fasilitas penunjang Pariwisata ( HT ) p. Obyek Wisata q. Taman lapangan olah raga, TK dan sebagainya ( H-1 ) r. Daerah Hijau ( H-2 ) s. Jalan Daratan ( M-1)

8 C. BAB IV Pasal 5 dirubah dan harus dibaca :

BAB IV PENGGUNAAN DAN PERSYARATAN PERUNTUKAN Pasal 5 Peruntukan dengan persyaratan-persyaratan dalam kawasan semenanjung bukit adalah : (1) Penggunaan Rumah Tinggal : a. Rumah Besar (T-1) adalah Rumah untuk satu keluarga dan atau kantor-kantor rumah transformator listrik rumah pemadam kebakaran dengan luas dan ukuran perpetakan minimum 6000 m2 dengan lebar minimum 20 meter KDB = 40 %. b. Rumah Sedang (T-2) adalah rumah untuk satu keluarga dalam type ini termasuk Villa, Bungalow dan

Podokan dengan luas dan ukuran perpetakan minimum

450 m2 dengan lebar minimum 15 m KDB = 40 % dan KLB = 1 x KDB. c. Rumah kecil (T-3) adalah rumah untuk satu atau dua keluarga, Bungalow real estate, KPR/BTN/Perumnas dengan luas dan ukuran perpetakan 300 m2 – 450 m2 dengan lebar minimum 12 m – 15 m. KDB = 48 % dan KDB 1 x KDB. d. Rumah rakyat ( T-4) adalah Petak peruntukan maksimum untuk 6 keluarga termasuk Bungalow penginapan dengan minimum 6 ruang KPR/BTN/Perumnas dengan luas dan ukuran perpetakan minimum 150-200 m2. KDB = 40 % dan KLB = 1 x KDB. e. Tempat Tinggal untuk umum (T-5), adalah peruntukan untuk petak perumahan dengan maksimim untuk 6 keluarga, termasuk didalamnya Losmen atau Hotel/Penginapan dengan lebih dari 6 ruang peninapan. Luas perpetakan : -

Untuk perumahan dengan luas maksimum 200 m2

-

Untuk Losmen atau Hotel /penginapan minimum 70 m2 dalam tiap ruang penginapan .

Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum = 40% dengan koefisien bangunan (KLB) = 2x KDB. f. Tempat Tinggal Pedesaan (T-6) , adalah tempat tinggal yang telah ada dipusatpusat Desa, termasuk didalamnya fasilitas lingkungan seperti Bale Banjar, Tempat Ibadah dan sebagainya. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimum 40% dari luas perpetakan dan Koefisien Lantai Banguan (KLB) = 1 x KDB luas kapling antara 100 m2 –150 m2

9 (2) Penggunaan Bangunan Pendidikan : a. Pendidikan Pra Universitas (L-1), adalah pendidikan setingkat SD, SMTP, SMTA atau sejenis luas kapling dihitung 1, 2 m2 x jumlah murid, KDB = 40% dengan KLB = 2 x KDB, tinggi maksimal 15 m dan tempat parkir 20 % dari luas kapling. b. Pendidikan Tinggi yang diijinkan dikembangkan adalah Universitas Udayana, Politeknik dan BPLP, pemanfaatan ruangannya diatur dalam rencana terperinci kampus yang bersangkutan. Dalam satu satuan kampus masih diperbolehkan adanya pemukiman dan asrama mahasiswa yang ditata secara selaras dengan perencanaan kampus. (3) Penggunaan Bangunan Pribadatan adalah a. Untuk pembangunan Pura, tempat suci dan tempat ibadah lainnya, jenis dan besarnya harus sesuai dengan rencana detail tata ruangnya. b. Setiap bangunan Pura tempat suci dan tempat ibadah lainnya yang sudah ada pada waktu peraturan ini ditetapkan tidak boleh dipindahkan dan atau dipakai oleh pemegang hak atas atau penyewa tanah tanpa ijin khusus dari yang berwenang. c. Setiap pembangunan disekitar areal Pura tempat suci dan tempat ibadah lainnya harus diperhatikan kesucian bangunan tersebut. (4) Penggunaan Bangunan Perdagangan : a. Pertokoan Lingkungan (P-1) luas dan ukuran perpetakan minimum 30 m2 / unit dengan KDB 50 % dari luas peruntukan dengan KLB = 3 x KDB tinggi Bangunan maksimum 15 m dengan luas tempat parkir 20 %. b. Pusat Perdagangan (P-2) Luas dan ukuran perpetakan minimum 70 m2 per unit dengan KDB 50 % dan KLB = 3 x KDB, tinggi bangunan maksimum 15 m dengan luas tempat parkir 20%. c. Pasar (P-3) luas dan ukuran perpetakan minimum 225 m2 dengan KDB 40% dan KLB = 1 x KDB, tinggi bangunan maksimum 15 m dan luas tempat parkir 20%.

(5) Penggunaan Bangunan Industri (I) dimaksudkan merupakan industri ringan dari kerajinan rakyat, luas dan ukuran perpetakan minimum 300 m2, lebar minimum 15 m, KDB 40%, KLB = 2 x KDB.

(6) Penggunaan bangunan perhotelan dan fasilitas penunjang pariwisata. a. Bangunan perhotelan hanya di perkenankan di Kawasan Jimbaran, Kedonganan, Balangan, Labuan Sait dan Nusa Dua (BTDC) dan Semawang. b. Peruntukannya diatur lebih lanjut dalam rencana Detail tata Ruang Kawasan.

10 (7) Obyek Pariwisata. a. Obyek Wisata di wilayah Bukit ditetapkan yaitu Uluwatu, Suluban dan Tanjung Geger; b. Pada obyek pariwisata diperkenankan adanya kegiatan usaha penunjang pariwisata seperti Bar, Restaurant, Rumah Makan dan Art Shop; c. Pada obyek pariwisata tidak diperkenankan membangun Hotel atau Penginapan; d. Peruntukan pada obyek pariwisata diatur dalam rencana Detail Tata Ruang.

D. Pasal 8 dirubah dan harus dibaca : GARIS-GARIS SEMPADAN PENGGUNAAN DARI JALAN a. Pada jalan-jalan Alteri primer garis sempadan bangunan dari as jalan minimal 75 (tujuh puluh lima) meter. b. Pada jalur jalan Jimbaran - Uluwatu, Bualu - Ungasan Uluwatu diluar daerah pemukiman, sempadan dari as jalan minimal 50 (lima puluh) meter. Sedangkan pada daerah pemukiman sempadan bangunannya 25 (Dua puluh lima) meter. c. Pada jalan lokal primer yang menghubungkan obyek –obyek wisata lain, jalan masuk ke Kampus Universitas Udayana garis sempadan bangunan dari as jalan minimal 25 (duapuluh lima ) meter. d. Padan jalan lokal Sekunder dengan : Lebar jalan 8 (delapan) meter, garis sempadan bangunan dari as jalan minimal 8 (delapan) meter. Lebar jalan 6 (enam) meter, garis sempadan bangunan dari as jalan minimal 6 (enam) meter. Kecuali apabila jalan tersebut melalui wilayah peruntukan Desa, tempat berteduh dan bangunan-bangunan serupa tidak perlu mengikuti ketentuan-ketentuan garis sempadan pasal ini. E. Pasal 22, kalimat “PELANGGARAN – PELANGGARAN DAN SANGSI – SANGSI” dirubah dan dibaca “PELANGGARAN – PELANGGARAN DAN KETENTUAN PIDANA” serta ayat (5) dan ayat (6) dirubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 22 PELANGGARAN – PELANGGARAN DAN KETENTUAN PIDANA (5) Barang siapa melanggar ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Libu Rupiah).

(6) Tindak Pidana dimaksud ayat (5) adalah pelanggaran.

11 (7) Selain pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatananya ditetapkan sesuai dengan Peraturan per Undangan yang berlaku.

(8) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) berwenang : a. menerima laporan atua pengaduan dari seorang tentang adanya tindak Pidana; b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ; e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. memanggil orang untuk didenganr dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Denpasar, 3 Oktober 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

BUPATI KEPALA DAERAH

KABUPATEN DAERAH TK. II BADUNG

TINGKAT II BADUNG

KETUA. t.t.d.

t.t.d.

(I GST. KETUT ADHIPUTRA, Sm. HK)

(PANDE MADE LATRA)

Disahkan Oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan keputusan Tanggal : 25 Mei 1989 Nomor 171 Tahun 1989

12 Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. Nomor

: 10

Tanggal

: 28 Juni 1989

Seri

: D

Nomor

:8

Sekretaris Wilayah/Daerah, t.t.d. (Drs. Ida Bagus Yudara Pidada) NIP : 010045843

13 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 6 TAHUN 1988 TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1979 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PERUNTUKAN BUKIT

I.

UMUM Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1979 tentang Pembagian Wilayah Peruntukan Bukit adalah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Industri Pariwisata umumnya dan khususnya terhadap pembagian wilayah peruntukan Bukit. Disamping itu sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 19 Agustus 1988 Nomor 306 Tahun 1988 tentang Pembagian Wilayah Peruntukan Kawasan Pariwisata Jimbaran dan Kedonganan, tanggal 19 Agustus 1988 Nomor 307 Tahun 1988 tenatng Pembagian Wilayah Peruntukan Kawasan Pariwisata Tanjung Benoa maka dipandang perlu mengadakan perubahan pertama terhadap peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1979 tersebut diatas.

II. PASAL DEMI PASAL Pasal I cukup jelas Pasal II cukup jelas.