PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG Menimbang
:
a.
Bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk dipandang perlu diadakan pengaturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
b.
bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaraan Penduduk beserta perubahan-perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini;
c.
bahwa berhubung dengan hal tersebut huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
3. Undang-Undang DRt Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk;
5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
6.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 1977 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 ( enam puluh ) Tahun Keatas.
3 Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH BADUNG TENTANG PENDUDUK
DAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PERUBAHAN
DALAM
RANGKA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK;
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a.
Dearah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
c.
Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
d.
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
e.
Penduduk, Penduduk Asing, Penduduk Sementara, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Pneduduk
f.
Kepala Keluarga adalah :
1. Orang lelaki kawin atau tidak kawin, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan dan atau dengan anak-anak;
4 2. Orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga
yang bertempat tinggal dengan anak-anak
dibawah umur dan atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa;
3. Orang yang hidup bertempat tinggal sendiri;
4. Kepala Kesatrian, Asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama;
5. Orang yang menjadi atau diangap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya;
6. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya menurut Keputusan Pengadilan.
Pasal 2
(1)
Setiap penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dengan terlebih dahulu melalui Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan untuk memiliki Kartu Keluarga atau Kartu Tanda Penduduk.
(2)
Setiap Penduduk Sementara yang berdiam dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).
Pasal 3
(1)
Setiap Keluarga Wajib memiliki Kartu Keluarga.
(2)
Dalam Kartu Keluarga dicantumkan Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
5 (3)
Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
(4)
Bentuk dan Warna Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini ( Lampiran I ).
Pasal 4
(1)
Setiap Penduduk yang berusia 17 (tujuh belas ) tahun keatas atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
(2)
Bentuk, warna dan ukuran Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan sebagaimana termaksud dalam Lampiran Peraturan Daerah ini ( Lampiran II ).
(3)
Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain : a. Nama Lengkap; b. Jenis Kelamin; c. Kewarganegaraan; d. Tempat dan Tanggal Lahir; e. Pekerjaan; f. A g a m a: g. A l a m a t: h. Pas Photo; i. Golongan Darah.
Pasal 5
(1)
Setiap Kepala Keluarga Wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau anggota keluarganya kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dengan terlebih dahulu melalui Kepala Dusun atau kepala Lingkungan.
(2)
Kewajiban dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi anggota keluarga apabila karena satu dan lain hal kepala keluarga berhalangan.
6 (3)
Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari setiap perubahan
yang
terjadi
atas Kepala
Keluarga dan
anggota
Keluarganya dicatat dalam kartu Keluarga.
(4)
Setiap penduduk berpindah tempat tinggal wajib melaporkan Kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dengan terlebih dahulu melalui Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan ditempat yang lama selambatlambatnya dalam waktu 14 ( empat belas ) hari Kepada Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dengan terlebih dahulu melalui Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan yang baru.
(5)
Untuk setiap perubahan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 6
(1)
Kartu
Keluarga
diisi
oleh
Kepala
Keluarga
dan
diketahui
kebenarannya oleh Kepala Desa atau Kepala Kelurahan dengan terlabih dahulu melalui Kepala Dusun dan Kepala Lingkungan.
(2)
Kartu keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa atau Kepala kelurahan, Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan dan Kepala Keluarga.
(3)
Sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Kepala Desa dan Kepala Lingkungan diadakan penelitian kembali atas kartu Keluarga tersebut.
Pasal 7
(1)
Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga.
(2)
Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun.
7 (3)
Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan untuk diganti dengan yang baru.
(4)
a.
Kartu Tanda Penduduk yang hilang diganti dengan yang baru setelah ada surat tanda lapor dari kepolisian setempat;
b.
Kartu Tanda Penduduk yang rusak dapat diganti dengan yang baru setelah dilaporkan kepada Kepala Desa atau Kepala kelurahan dengan terlebih dahulu melalui Kepala Dusun atau Kepala Lingkungan
(5)
Setiap Penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
Pasal 8
(1)
Bagi Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup.
(2)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku bagi penduduk Waga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
(3)
Jangka waktu Kartu Tanda Penduduk seumur hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak diberlakukan bagi warga negara yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Organisasi Terlarang ( OT ).
(4)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan mengalami perubahan tempat tinggal atau domisili
yang
bersangkutan
wajib
mengganti
kartu
Tanda
Penduduknya dengan yang baru sesuai dengan tempat tinggal atau domisili, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku.
Pasal 9
(1)
Pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya sebesar Rp. 1.000,( seribu rupiah ) untuk 1 (satu) set yang terdiri dari 4 (empat) lembar.
8
(2)
Untuk Pemberian Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya sebagai berikut :
1. Penduduk
Warga
Negara
Indonesia
sebesar
Rp.
1.000,-
Rp.
2.000,-
( seribu rupiah ).
2. Penduduk
Warga
Negara
Asing
sebesar
( dua ribu rupiah ).
(3)
Biaya pembuatan Kartu Tanda Penduduk dimaksud ayat (2) belum termasuk biaya pembuatan pas photo.
(4)
Biaya dimaksud dalam ayat (1) dan (2) disetor ke kas Daerah sebagai Penerimaan Daerah.
Pasal 10
(1)
Barang siapa yang melanggar Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah).
(2)
Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 11
(1)
Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik Tindak Pidana Penyidikan atas Pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini juga dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Badung yang pengangkatannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
(2)
Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
9 a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d. melakukan penyitaan benda atau surat;
e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atu saksi;
g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
i. mengadakan
tindakan
lain
menurut
hukum
yang
dapat
dipertanggung jawabkan.
Pasal 12
Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan lebih lanjut dari Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 13
(1) Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal di undangkan.
10
(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 1 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk beserta perubahan-perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.
(3) Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Denpasar, 3 Maret 1993
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
TINGKAT II BADUNG
K E T U A, ttd.
ttd.
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA,SmHk.
I G.B. ALIT PUTRA
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan Tanggal 6 Juli 1993 Nomor 375 Tahun 1993
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Nomor
: 20
Tanggal
: 31 Juli 1993
Seri
: C
Nomor
: 3
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung ttd. Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Nip. 010045843
11
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1993
TENTANG
TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
I.
UMUM
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ini adalah merupakan Perubahan dari Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 Tahun 1989 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam Rangka Pendaftaran Penduduk, selanjutnya dengan adanya Surat menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/1914/PUOD tanggal 10 Mei 1991 tentang penggunaan Laminating Film Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) berlambang Negara
( Garuda ),
Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 474.4/1654/Sj tanggal 18 juni 1990 tentang Pelaksanaan Registrasi Penduduk dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 tahun 1990 tanggal 18 Juni 1990 tentang Perubahan Pasal 7 ayat (2) Lampiran Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tanggal 10 maret 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 ( enam puluh ) tahun keatas, dengan demikian untuk kelancaran dan ketertiban Pendaftaran Penduduk tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk maka dipandang perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang baru.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
huruf a : Cukup Jelas. huruf b : Cukup Jelas. huruf c : Cukup Jelas. huruf d : Cukup Jelas.
12 Pasal 1
huruf e yang dimaksud dengan :
a. Penduduk adalah setiap orang baik Warga Negara Republik Indonesia maupun orang Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Wilayah Republik Indonesia
b. Penduduk Orang Asing adalah orang Asing yang telah menetap dalam Wilayah Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
c. Penduduk sementara adalah orang Asing yang berdiam sementara dalam Wilayah Republik Indonesia.
d. Perubahan adalah mutasi yang terjadi dalam satu wilayah karena perpindahan, kelahiran dan kematian.
e. Kartu Tanda Penduduk adalah Kartu sebagai bukti diri ( legimitasi ) dari setiap penduduk dalam wilayah Republik Indonesia.
f. Kartu Keluarga dalah kartu yang memuat daftar nama-nama anggota keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggungan
Kepala
Keluarga.
g. Desa atau kelurahan adalah suatu unit pemerintahan yang berada langsung dibawah kecamatan atau dengan nama lain yang setingkat dengan Dea/Kelurahan adalah : Kampung, gampong, jorong dan sebagainya.
huruf
f
:
Cukup Jelas.
Pasal 2
:
Cukup Jelas.
Pasal 3
:
Cukup Jelas.
Pasal 4
:
Cukup Jelas.
Pasal 5
:
Cukup Jelas.
Pasal 6
:
Cukup Jelas.
Pasal 7
:
Cukup Jelas.
Pasal 8
:
Cukup Jelas.
Pasal 9
:
Cukup Jelas.
Pasal 10
:
Cukup Jelas.
Pasal 11
:
Cukup Jelas.
13 Pasal 12
:
Cukup Jelas.
Pasal 13
:
Cukup Jelas.
14
LAMPIRAN II
:
TANGGAL NOMOR TENTANG
: : :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 3 MARET 1993 1 TAHUN 1993 KARTU KELUARHA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
BAGIAN MUKA KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA INDONESIA
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG Selambat-lambatnya dalam jangka waktu14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh kembali Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam pidana kurungan / denda ------------------------------Pas Foto-
---------------------------------------
Tanda tangan dan atau Cap jempol kiri pemegang KTP
BAGIAN BELAKANG INDONESIA
Nomor KTP Nama Lengkap Jenis kelamin Tempat/Tgl. Lahir Kawin/ tidak kawin Pekerjaan Alamat R.T / R. K Kelurahan / Desa Kecamatan Berlaku hingga -----------------------------------------------------
KARTU
TANDA
PENDUDUK
WARGA
: : : Golongan Darah : : : Agama : : : : Denpasar, : AN. BUPATI KEPALA DEARAH TINGKAT II BADUNG : C A M A T, : ( ) NIP. :
NEGARA
15
BAGIAN MUKA KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA ASING
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG Selambat-lambatnya dalam jangka waktu14 (empat belas) hari sejak masa berlakunya habis, penduduk yang besangkutan diwajibkan mengajukan kembali permohonan untuk memperoleh kembali Kartu Tanda Penduduk yang baru. Pelanggaran terhadap peraturan ini diancam pidana kurungan / denda. ------------------------------Pas Foto-
---------------------------------------
Tanda tangan dan atau Cap jempol kiri pemegang KTP
BAGIAN BELAKANG KARTU TANDA PENDUDUK WARGA NEGARA ASING
Nomor KTP Nama Lengkap Jenis kelamin Tempat/Tgl. Lahir Kawin/ tidak kawin Pekerjaan Alamat R.T / R. K Kelurahan / Desa Kecamatan Berlaku hingga -----------------------------------------------------
: : : Golongan Darah : : : Agama : : : : Denpasar, : AN. BUPATI KEPALA DEARAH TINGKAT II BADUNG : C A M A T, : ( ) NIP. :
16
HALAMAN DEPAN LAMPIRAN TANGGAL NOMOR TENTANG
: : : :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG 3 MARET 1993 1 TAHUN 1993 KERTU KELUAGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NAMA KEPALA KELUARGA DESA/KELURAHAN KECAMATAN ALAMAT
NO
1
Nama Lengkap
2
LAMPIRAN IV CAMAT III KEPALA DESA/KELURAHAN II KEPALA LINGKUNGAN KEPALA DUSUN I KEPALA KELUARGA
KARTU KELUARGA NOMOR :
: : : :
Jenis Kelamin
3
4
Hubungan dengan Kepala Keluarga
5
Kelahiran Tanggal
6
Status Perkawinan
Tempat
7
Propinsi
8
Kawin
Belum
9
10
Nama
Duda Janda
11
Kewarganegaraan WNRI Tuliskan No. Dan Tgl. SBK
12
13
Orang Asing Tuliskan No. Dan Tg. DK Imigrasi 14
17 HALAMAN BELAKANG
Pendidikan
Membaca Menulis Latin
Arab
Pekerjaan / Jabatan
Lainlain
Tidak Dapat
15
Tanggal Mulai Tinggal di Desa ini
16
17
Kepindahan dari tempat Tinggal Terakhir
18
Nama Bapak / Ibu
19
Nomor KTP
Akseftori KB
Camat Menurut Jenis
PIL/IUP KONDOM SUNTIK
CB / CM / TN / TR / TW / J
21
22
20
Keterangan Lain-lain
23
MENGETAHUI CAMAT............................ (
KEPALA DESA / KELURAHAN........ )
CATATAN
(
: : : : : : : :
Cacat Badan Cacat Mental Tuna Netra Tuna Rungu Tuna Wicara Jompo Merah Jambu
)
KEPALA LINGKUNGAN (
)
KEPALA KELUARGA (
)
