PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN, LAPANGAN, BANGUNAN DAN PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang
:
a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 18 Maret 1987 Nomor 621/1015/PUOD dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Oktober 1988 Nomor 621/3639/PUOD tentang Pemberian Nama Jalan dan Penomoran Rumah Penduduk, Toko, Bangunan-Bangunan Kantor;
b. bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan pembangunan dewasa ini maka dipandang perlu untuk menertibkan dan mengatur pemberian
nama
jalan,
Taman,
Lapangan,
Bangunan
dan
penomoran rumah/bangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
c. bahwa dipanjang perlu mengatur pemberitahuan nama jalan, Taman, Lapangan, Bangunan dan Penomoran Rumah/Bangunan tersebut dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 25; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2742);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan;
Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BADUNG TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN, LAPANGAN,
BANGUNAN
DAN
PENOMORAN
RUMAH/BANGUNAN.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. b. Kota Denpasar adalah Kota Administrasi Denpasar. c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
3 d. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung. e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung. f. Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum yang mempunyai lebar badan jalan minimal 3,5 (tiga setengah) meter. g. Gang adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum yang mempunyai lebar badan jalan kurang dari 3,5 (tiga setengah) meter. h. Bangunan adalah bangun-bangunan yang beratap, bertiang atau berdinding yang mempunyai pondasi tersendiri, digunakan untuk tempat tinggal, tempat berteduh bekerja, berusaha memelihara binatang atau menyimpan benda. i. Rumah adalah Bangunan yang dipergunakan untuk tempat tingggal. j. Taman adalah Kebun yang ditanami dengan bunga-bungaan dan pepohonan sebagai tempat yang nyaman dan lain-lain. k. Lapangan adalah tanah yang lapang/ alun-alun yang difungsikan sebagai sarana olah raga.
BAB II PEMBAGIAN WILAYAH DAN PENGELOMPOKAN NAMA JALAN Pasal 2 1. Pembagian berikut :
Wilayah dan Pemberian Nama Jalan diatur sebagai
a. Kelompok Tengah : diberikan nama jalan dengan identitas peristiwa sejarah, budaya. b. Kelompok Utara : diberikan Nama Jalan dengan identitas wayang. c. Kelompok Timur Laut : diberikan nama jalan dengan identitas pahlawan, satrya. d. Kelompok Timur : diberikan nama jalan dengan identitas bunga, gegitaan. e. Kelompok Tenggara : diberikan nama jalan dengan identitas Danau. f. Kelompok Selatan : diberikan Nama Jalan dengan Identitas Sungai.
4
g. Kelompok Barat Daya : diberikan Nama Jalan dengan identitas Pulau. h. Kelompok Barat : diberikan Nama Jalan dengan identitas Burung, Ikan, Buah-buahan. i. Kelompok Barat Laut : Diberikan Nama Jalan dengan identitas gunung.
2. Kota Denpasar dibagi menjadi 9 Kelompok dan masing-masing kelompok diberikan nama jalan dengan identitas seperti dimaksud ayat (1) pasal ini. 3. Pembagian Wilayah Kota Denpasar berpusat diprapatan Agung (Catur Muka). 4. Masing – masing kelompok di Kota Denpasar seperti dimaksud Ayat (2) pasal ini ditetapkan dengan batas-batas sebagai berikut : a. Kelompok Tengah : -
Utara
: Jalan Kumbakarna, Jalan Kartini, Jalan Nakula, Jalan Abimayu, Jalan Veteran dan jalan Patimura.
-
Timur
: Jalan Kamboja, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Kapten Japa dan Jalan Kapten Cok Agung Tresna.
-
Selatan : Jalan Dewi Sartika dan Teuku Umar
-
Barat
: Jalan Imam Bonjol, Jalan Thamrin dan Jalan Sutomo.
b. Kelompok Utara : -
Utara
: Batas Kota Administratif Denpasar.
-
Timur
: Jalan Antasura, Jalan Nangka, Jalan veteran.
-
Selatan : Jalan Abimayu, Jalan Nakula, Jalan Kartini, dan Jalan kumbakarna.
-
Barat
: Jalan Sutomo dan Jalan HOS Cokroaminoto.
c. Kelompok Timur Laut : -
Utara
: Batas Kota Denpasar.
-
Timur
: Batas Kota Denpasar.
5
-
Selatan : Jalan Supratman dan Jalan Patimura.
-
Barat
: Jalan Nangka dan Jalan Antosura.
d. Kelompok Timur : -
Utara
: Jalan Supratman
-
Timur
: Batas Kota Denpasar.
-
Selatan : Jalan Hang Tuah dan Jalan Raya Puputan.
-
Barat
: Jalan Kapten Cok Agung Tresna, Jalan Kapten Japa, Jalan Hayam Wuruk dan Jalan Kamboja.
e. Kelompok Tenggara : -
Utara
: Jalan Raya Puputan dan Jalan Hang Tuah.
-
Timur
: Batas Kota Denpasar.
-
Selatan : Batas Kota Denpasar..
-
Barat
: Jalan Tukad Balian.
f. Kelompok Selatan : -
Utara
: Jalan Dewi Sartika dan Jalan Raya Puputan.
-
Timur
: Jalan Tukad Balian.
-
Selatan : Batas Kota Denpasar.
-
Barat
: Jalan Diponegoro
g. Kelompok Barat Daya : -
Utara
: Jalan Teuku Umar.
-
Timur
: Jalan Diponegoro.
-
Selatan : Batas Kota Denpasar.
-
Barat
: Jalan Imam Bonjol.
6
h. Kelompok Barat : -
Utara
: Jalan Gunung Agung dan Jalan Wahidin.
-
Timur
: Jalan Thamrin dan jalan Imam Bonjol.
-
Selatan : Batas Kota Denpasar.
-
Barat
: Batas Kota Denpasar.
i. Kelompok Barat Laut : -
Utara
: Batas Kota Denpasar.
-
Timur
: Jalan HOS Cokroaminoto dan Jalan Sutomo.
-
Selatan : Jalan Wahidin dan Jalan Gunung Agung.
-
Barat
: Batas Kota Denpasar.
(5) Peta pembagian Wilayah Kota Denpasar, adalah sebagai terlampir dalam Peraturan Daerah ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 3
Pemberian nama jalan, Taman, Lapangan , Bangunan dan Penomoran Rumah/Bangunan di Luar Wilayah Kota Denpasar, diatur dan ditetapkan tersendiri dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
BAB III BADAN PERTIMBANGAN PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN, LAPANGAN DAN BANGUNAN Pasal 4 Dengan Keputusan Kepala Daerah dibentuk Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman, Lapangan dan Bangunan.
Pasal 5 Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Taman, Lapangan dan Bangunan mempunyai tugas membantu dan memberikan pertimbangan kepada Kepala Daerah dalam hal pemberian nama Jalan, Taman,
7 Lapangan dan bangunan sebelum ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.
BAB IV PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN, LAPANGAN DAN BANGUNAN Pasal 6 (1) Pemberian nama Jalan, Taman, Lapangan dan Bangunan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah setelah mendengar Pertimbangan dari Badan Pertimbangan Pemberian Nama Jalan, Lapangan dan Bnagunan. (2) Bentuk ukuran dan Warna nama jalan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 7 Pemberian Nama Jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder serta Nama Taman, Lapangan dan Bangunan yang sudah dikenal oleh Masyarakat dapat menggunakan nama dengan tidak mengikuti ketentuan pasal 6.
BAB V GANG Pasal 8 1. Pemberian nama gang menggunakan nama jalan induk dengan menambah angka romawi. 2. Pemberian Nomor Gang dimaksud ayat (1) Pasal ini berpedoman dan mulai dari Prapatan Agung (Catur Muka) yang diatur sebagai berikut : a. Untuk Gang disebelah kiri jalan memakai angka Romawi ganjil. b. Untuk Gang sebelah kanan jalan adalah memakai angka Romawi genap.
8
BAB VI PENOMORAN RUMAH/BANGUNAN Pasal 9 1. Penomoran Rumah/Bangunan berpedoman dan mulai dari Prapatan Agung (Catur Muka) yang diatur sebagai berikut : a. Disebelah kiri jalan memakai nomor ganjil. b. Disebelah kanan jalan memakai nomor genap.
2. Nomor Rumah/Bangunan menggunakan angka biasa. 3. Bentuk ukuran dan warna plat nomor rumah/bangunan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
BAB VII PENGADAAN DAN KEWAJIBAN MEMPERGUNAKAN PLAT NOMOR RUMAH/BANGUNAN
Pasal 10 1. Biaya pengganti jasa pembuatan Plat Nomor ditetapkan sebesar Rp. 1.500,- Per buah. 2. Semua pendapatan yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini disetor ke Kas Daerah.
Pasal 11
1. Setiap Rumah/Bangunan wajib untuk menggunakan Plat Nomor Rumah/Bangunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah. 2. Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dan biaya dimaksud Pasal 10 ayat (1) ditanggung dan dibebankan kepada orang/Badan Hukum yang memiliki atau menempati Rumah/Bangunan.
9
BAB VIII KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN Pasal 12 1. Barang siapa melanggar ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau Denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). 2. Tindak Pidana dimaksud ayat (1) adalah Pelanggaran.
Pasal 13
1. Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak Pidana, Penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang Pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 2. Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, para Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang : a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana; b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan; c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka; f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10 h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain dipertanggungjawabkan.
menurut
hukum
yang
dapat
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati Kepala Daerah.
Pasal 15
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka ketentuan sebelumnya yang mengatur pemberian Nama Jalan, di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 16
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Pada tanggal : 30 Agustus 1990 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
ttd
I GUSTI KETUT ADHIPUTRA, SmHk
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
ttd
I.G.B. ALIT PUTRA
11
Disahkan oleh : Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Dengan Keputusan Tanggal 13-5-1991 Nomor 259 Tahun 1991
Diundangkan kedalam Lembaran Daerah Tingkat II Badung. Tanggal 20 Mei 1991 Nomor : 6 B Seri : C Nomor :1
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Badung ttd Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Nip. 010045843
12
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 7 TAHUN 1990 TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN, BANGUNAN DAN PENOMORAN RUMAH/JABATAN
I.
UMUM Pemberian Nama Jalan di Kota Administratif Denpasar selama ini diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat
II
Badung
Nomor
162/Pemb.I/1962
tanggal
20 Oktober 1982. Dengan semakin pesatnya perkembangan Pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Badung pada Umumnya dan Khususnya di Kota Administratif Denpasar maka pengaturan pemberian nama jalan dan penomoran Rumah/Bangunan perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pengaturan
dimaksudkan
agar
lebih
memudahkan
dan
memperlancar komunikasi dan informasi baik bagi Pemerintah maupun bagi masyarakat.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
:
Cukup jelas
Pasal 2 Ayat (1)
: Pembagian
Wilayah
untuk
pengelompokan pemberian nama jalan berpedoman pada konsepsi Nawa Angga, Konsepsi
Historis,
Konsepsi
Sosial
Budaya, Rencana Induk Kota Denpasar dan Identitas Kebudayaan Bali. Tiap-tiap kelompok diberikan nama jalan masing-masing dengan Identitas nama jalan dengan Identitas Peristiwa sejarah dan Budaya, Hal ini dimaksudkan untuk lebih
memudahkan
bagi pencari
13 alamat/nama
jalan,
suatu
Kelompok
mempergunakan identitas lebih dari satu dimaksudkan
untuk
memberikan
cadangan sehingga tidak kehabisan nama.
Ayat (2)
: Cukup jelas.
Ayat (3)
: Praptan Agung adalah simpang empat (Jalan) yang merupakan pusat Kota Denpasar yang ditandai dengan adanya patung Catur Muka.
Ayat (4)
: Nama jalan yang dipergunakan untuk menetapkan
batas-batas
pembagian
Wilayah di Kota Administratif Denpasar adalah nama jalan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.
Ayat (5)
: Cukup Jelas.
Pasal 3
:
Cukup Jelas.
Pasal 4
:
Cukup Jelas.
Pasal 5
:
Cukup Jelas.
Pasal 6
:
Cukup Jelas.
Pasal 7
:
Yang dimaksud dengan jalan Arteri Primer, Arteri Sekunder, Kolektor Primer dan Kolektor Sekunder sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 Yo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan. Pemberian Nama Jalan yang diatur dalam pasal ini dapat tidak mengikuti ketentuan ayat (1) dan ayat (4) pasal 2 Peraturan Daerah ini. Hal ini dimaksudkan
agar
tidak
terjadi
perubahan/penambahan total pemberian Nama Jalan tersebut yang umumnya sudah sangat dikenal oleh
14 masyarakat. Contoh : Jalan Gajah Mada, sesuai dengan Peraturan Daerah ini harus menggunakan Nama dengan identitas sejarah, budaya. Dengan adanya pengecualian ini Nama untuk Jalan Gajah Mada tidak harus dirubah/diganti. Demikian pula halnya dengan nama Taman yang sudah dikenal oleh masyarakat.
Pasal 8
:
Contoh nama gang disebelah kiri jalan;
GAJAH MADA I, GAJAH MADA III, GAJAH MADA V.
Contoh nama gang disebelah kanan jalan :
GAJAH MADA II, GAJAH MADA IV, GAJAH MADA VI
Pasal 9
:
Ayat (1) Cukup Jelas. Ayat (2) yang dimaksud angka biasa adalah angka 1.2.3, dst. Ayat (3) Cukup Jelas.
Pasal 10
:
Cukup Jelas.
Pasal 11
:
Pada Prinsipnya setiap Rumah/Bangunan Wajib mempergunakan Plat Nomor Rumah/Bangunan, Namun apabila dalam satu pekarangan terdapat beberapa unit Rumah/Bangunan, maka rumah atau bangunan yang ada dalam pekarangan tersebut dapat
mempergunakan
satu
Plat
Nomor
Rumah/Bangunan. Pasal 12
:
Cukup Jelas. Contoh
: -. Rumah Perumnas : Satu Rumah mempergunakan satu Plat Nomor Rumah/Bangunan.
15 - Satu Pekarangan :
terdapat
beberapa unit rumah yang dihuni oleh
satu
atau
Keluarga, mempergunakan Rumah/Bangunan. Pasal 13
:
Cukup Jelas.
Pasal 14
:
Cukup Jelas.
Pasal 15
:
Cukup Jelas.
Pasal 16
:
Cukup Jelas.
lebih
Kepala
cukup/dapat satu
Nomor
