PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PENGGALIAN JALAN, MERUBAH TROTOAR DAN PEMANCANGAN TIANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG,
Menimbang
:
a. bahwa penggalian jalan, merubah trotoar dan pemancangan tiang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung yang dilakukan oleh unit kerja dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan angkutan; b. bahwa untuk menghindari timbulnya gangguan yang diakibatkan oleh penggalian jalan, merubah trotoar dan pemancangan tiang sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Mengingat
:
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); 3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
2 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480); 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3592); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590); 10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
3 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Tingkat I Bali di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan, Tenaga Kerja, Kehutanan kepada Kepala Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Thaun 1995 Nomor 114 Seri D Nomor 113); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1988 Nomor 1 Seri D Nomor 1); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Tahun 1995 Nomor 81 Seri D Nomor 78);
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG PENGGALIAN JALAN, MERUBAH TROTOAR DAN PEMANCANGAN TIANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
4 b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
d. Dewan Perwakilan Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
e. Dinas Bina Marga dan Pengairan adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung;
f. Unit Kerja adalah Dinas/Instansi/Perusahaan/Pihak Lain yang mengadakan Penggalian Jalan, Merubah Trotoar dan Pemancangan Tiang dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan Penggalian tersebut bukan untuk perbaikan jalan; g. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperlukan bagi lalu lintas;
h. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan di jalan;
i. Penggalian adalah pekerjaan yang dilakukan dengan menggali jalan untuk memasang pipa air minum, pipa minyak dan gas, pipa limbah, kabel taman listrik dan telpon;
j. Merubah Trotoar adalah pekerjaan untuk mengadakan perubahan baik untuk menurunkan dan atau merubah bentuk/konstruksi trotoar;
k. Pemancangan Tiang adalah pekerjaan yang dilakukan dengan memancangkan tiang telpon, listrik dan sejenisnya.
BAB II PERIJINAN
Pasal 2 (1) Unit Kerja yang akan mengadakan penggalian jalan, merubah trotoar dan pemancangan tiang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.
5 (2) Penggalian Jalan, merubah trotoar dan pemancangan tiang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini meliputi :
a. Pemasangan baru dan atau perbaikan pipa-pipa air minum, pipa-pipa minyak dan gas serta pipa-pipa limbah, kabel tanam listrik, telpon dan sejenisnya.
b. Memasang dan atau memperbaiki kabel-kabel dan tiang-tiang listrik maupun kabel tanam listrik, telpon dan tiang-tiang listrik, tiang-tiang telpon sejenisnya.
c. Menurunkan dan atau merubah bentuk/konstruksi trotoar.
Pasal 3
(1) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Unit Kerja yang bersangkutan harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Bina Marga dan Pengairan dengan melampirkan :
a. Gambar Lokasi; b. Rencana Kerja; c. Rencana Anggaran Biaya; d. Pernyataan.
(2) Ijin diberikan setelah persyaratan administrasi lengkap dan telah diadakan pemeriksaan di lapangan oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan.
Pasal 4
Dalam penggalian jalan, merubah trotoar dan Pemancangan tiang sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini, unit kerja yang bersangkutan wajib :
a.
Memasang rambu-rambu/tanda-tanda lain yang jelas sebagai tanda adanya kegiatan sehingga tidak mengganggu kelancaran arus lalu lintas;
6 b.
Melaksanakan tugas secara konsepsional dengan tahap penggalian maksimal 100 atau lebih setelah mendapat persetujuan dari pemberi ijin;
BAB III PERBAIKAN BEKAS-BEKAS GALIAN
Pasal 5
(1) Unit Kerja Wajib menyerahkan jaminan pelaksanaan
perbaikan sebelum melalui
pekerjaannya yang nilainya minimal sama dengan biaya yang dibutuhkannya untuk perbaikan.
(2) Unit Kerja yang telah selesai melakukan penggalian sesuai dengan ijin sebagaimana dimaksud pasal 3 Ayat (2) Peraturan Daerah ini, yang bersangkutan diwajibkan segera memperbaiki bekas-bekas pekerjaan tersebut dengan mutu minimal seperti kondisi semula sesuai dengan batas waktu yang diijinkan.
(3) Biaya atas perbaikan bekas-bekas galian tersebut pada ayat (1) pasal ini dibebankan kepada unit kerja yang bersangkutan.
(4) Menjaga kelestarian lingkungan.
(5) Setelah selesai melaksanakan perbaikan sesuai dengan Ayat (1) pasal ini yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Bupati Kepala Daerah Cq. Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan jaminannya akan dikembalikan setelah mendapat persetujuan dari pemberi ijin.
BAB IV TANGGUNG JAWAB Pasal 6 (1) Unit kerja bertanggungjawab apabila : a. Terjadi kerusakan yang timbul akibat adanya pelaksanaan pekerjaan; b. Terjadi kecelakaan/kerusakan terhadap pemakai jalan, orang, hewan dan kendaraan.
7 c. Terjadi kemacetan lalu lintas.
(2) Penanggung jawab wajib memindahkan instalasi yang terpasang apabila dikemudian hari di lokasi tersebut dibutuhkan untuk pekerjaan yang berhubungan dengan jalan dengan biaya ditanggung oleh penanggung jawab.
BAB V KETENTUAN PIDANA
Pasal 7 (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan yang terancam dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
(2) Tindakan pidana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
BAB VI KETENTUAN PENYIDIK
Pasal 8 (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berwenang :
a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
8 d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka, Keluarganya;
i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 9 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang pelaksanaannya diatur kemudian dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
mengenai
9 Pasal 10 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengundangan
Peraturan daerah Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
Ditetapkan di Pada tanggal
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG KETUA
: Denpasar : 19 Nopember 1998
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
ttd.
ttd.
DRS. GEDE YUDHA
I G. B. ALIT PUTRA
Disahkan Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 274 Tahun 1999
Diundangkan di Denpasar Pada Tanggal 4 Mei 2000
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG ttd. Drs. Ida Bagus Yudara Pidada Pembina Utama Muda NIP. 010045843
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2000 Nomor : 31 Seri : C
Nomor : 1
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 12 TAHUN 1998 TENTANG PENGGALIAN JALAN, MERUBAH TROTOAR DAN PEMANCANGAN TIANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
I.
UMUM Jalan merupakan prasarana perhubungan yang harus selalu dijaga dan dipelihara kondisinya sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman bagi pemakainya untuk menjaga keamanan berlalu lintas dan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kemacetan/kecelakaan lalu lintas, maka perlu diadakan pengaturan bagi setiap penggalian jalan, merubah trotoar dan pemancangan tiang yang dilaksanakan oleh unit kerja. Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tentang Penggalian Jalan, merubah Trotoar dan Pemancangan Tiang di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1
Huruf a
: Cukup Jelas
Huruf b
: Cukup Jelas
Huruf c
: Cukup Jelas
Huruf d
: Cukup Jelas
Huruf e
: Cukup Jelas
Huruf f
: Pihak lain disini maksudnya adalah perseorangan/ kelompok masyarakat yang mengadakan penggalian jalan, merubah trotoar dan pemancangan tiang dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dan pekerjaan tersebut bukan untuk perbaikan jalan.
Huruf g
: Cukup Jelas
Huruf h
: Cukup Jelas
Huruf I
: Cukup Jelas
11
Huruf j
: Cukup Jelas
Huruf k
: Cukup Jelas
Pasal 2
: Cukup Jelas
Pasal 3
: Cukup Jelas
Pasal 4
huruf a
: Memasang rambu-rambu/tanda-tanda lain yang jelas dapat dilihat oleh pemakai jalan baik siang maupun malam hari serta dikoordinasikan dengan polisi lalu lintas dan Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan.
pasal
5
huruf b
: Cukup Jelas
Ayat (1)
: Jaminan berupa Bank Garansi yang ditunjuk oleh Pemerintah.
Ayat (2)
: Cukup Jelas
Ayat (3)
: Cukup Jelas
Ayat (4)
: Cukup Jelas
Ayat (5)
: Cukup Jelas
Pasal 6
: Cukup Jelas
Pasal 7
: Cukup Jelas
Pasal 8
: Cukup Jelas
Pasal 9
: Cukup Jelas
Pasal 10
: Cukup Jelas
