PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR : 2 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG
Menimbang
:
a. bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1976 tentang Pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka dalam batas Tingkat II Badung dianggap perlu untuk menyesuaikan semua perolehan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung berdasarkan Perda. No. 43/DPRD/1972 tanggal 31 Agustus 1972 yang berpedoman pada Peraturan Dalam Negeri No. 4 Tahun 1972 yo Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 57 a Tahun 1974 tanggal 1 April 1974. b. bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1), Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1976 tersebut penyesuaian dimaksud pada angka satu diatas, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. 2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok – Pokok Pemerintahan di Daerah.
2 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 5 Tahun 1976 tentang Pedoman mengenai kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kawat kilat / Telex Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 1977 Nomor Pan – 7/2/33. Menetapkan
:
Musyawarah Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tanggal 24 Mei 1977.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BADUNG
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
TENTANG
KEDUDUKAN
KEUANGAN
KETUA,
WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT
II
BADUNG.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
a. DPR
:
Musyawarah Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
b. Kepala Daerah
:
ialah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung.
c. Uang Paket
:
ialah uang yang dibayarkan kepada Anggota DPRD untuk setiap hari menghadiri rapat – rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sah, dalam mana telah termasuk uang sidang, uang pengangkutan lokal dalam kota, uang penginapan dan uang makan.
3 d. Uang Representatif
: ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah berhubung dengan kedudukannya.
e. Uang Kehormatan
: ialah tunjangan bulanan tetap berupa uang yang diberikan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhubung dengan jabatannya sebagai Ketua, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. : ialah bertempat tinggal dan nyata – nyata berdomisili diluar
f. Diluar Kota
Wilayah Kecamatan yang berbatasan dengan Kota yang bersangkutan.
Pasal 2
(1)
Tanggal mulai memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka mengangkat sumpah atau mengucapkan janji pada pelantikannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)
Saat berhenti memangku jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ialah tanggal mereka menyatakan berhenti, diberhentikan atau meninggal dunia.
BAB II UANG PAKET
Pasal 3
(1)
Uang Paket
:
a. Bertempat didalam kota Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) sehari. b. Bertempat tinggal diluar kota Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sehari.
4 (2)
Uang paket dibayarkan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menghadiri rapat – rapat DPRD yang sah dengan ketentuan :
a. Untuk rapat satu hari satu malam hanya dibayarkan satu kali uang paket. b. Selain dari uang paket tidak dibayarkan lagi uang Sidang Uang Pengangkutan lokal, Uang penginapan dan Uang makan.
Pasal 4
Kepada Ketua dan Wakil Ketua Dewan PerwakilanRakyat Daerah tidak diberikan Uang Paket untuk rapat – rapat yang dipimpinnya atau dihadirinya.
Pasal 5 Rapat – rapat yang sah dari Komisi, Panitia dan lain sebagainya yang dibentuk oleh DPRD dipanjang sebagai rapat – rapat Dewan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadapnya berlaku ketentuan – ketentuan dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini.
BAB III UANG KEHORMATAN
Pasal 6
(1)
Uang kehormatan ditetapkan : a. Ketua DPRD sebanyak Rp. 90.000,- (Sembilan puluh ribu rupiah) b. Wakil Ketua DPRD sebanyak Rp. 80.000,- (Delapan puluh ribu rupiah).
(2)
Diatas jumlah yang ditetapkan pada ayat (1) diatas kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD diberikan tunjangan keluarga dan tunjangan lainnya menurut Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.
5 BAB IV UANG REPRESENTASI
Pasal 7 Disamping penghasilan dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini tiap – tiap bulan diberikan Uang Representasi sebagai berikut :
a. Ketua DPRD sebesar Rp. Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah). b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).
Pasal 8
Pegawai Negeri, Pegwai Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang diangkat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak dibenarkan menerima penghasilan rangkap (double).
Pasal 9 Apabila Uang Kehormatan sebagai Ketua, Wakil Ketua DPRD kurang dari gaji pada waktu yang bersangkutan aktif sebagai Pegawai Negeri, Pegawai Daerah atau Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia maka ia menerima tambahan berupa selisih dari kedua penghasilan itu.
BAB V RUMAH JABATAN DAN MOBIL ATAS ALAT PENGANGKUTAN DINAS LAINNYA
Pasal 10 (1)
Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam Jabatan tersebut dan bilamana keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan dan gas untuk rumah itu ditanggung oleh Pemerintah Daerah yang harus ditinggalkan dan
6 dikembalikan kepada Daerah tanpa sesuatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
(2)
Untuk Ketua dan Wakil Ketua DPRD selama mereka dalam jabatan tersebut dan bilamana Keuangan Daerah memungkinkan, dapat disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain untuk keperluan dinas serta pengemudinya, dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian dan pemeliharaan mobil atau alat pengangkutan lain tersebut di tanggung oleh Pemerintah Daerah yang harus dikembalikan dalam keadaan wajar kepada Daerah tanpa suatu kewajiban dari pihak Daerah pada waktu yang bersangkutan berhenti sebagai Ketua atau Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah.
BAB VI UANG JALAN, UANG PENGINAPAN, DAN PERJALANAN DINAS
Pasal 11 (1)
Kepada anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas diberikan Uang Perjalanan dan uang Penginapan menurut golongan II sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Daerah dan harus pula dipertanggung jawabkan sesuai dengan Peraturan yang berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah tersebut.
(2)
Uang perjalanan pindah diberikan untuk perjalanan pindah dari kediaman semula ketempat kedudukan DPRD yang bersangkutan dan sebaliknya.
BAB VII UANG PENGGANTI BIAYA BEROBAT
Pasal 12
Kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD dan Anggota bukan Pegawai Negeri/Daerah dan Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia serta keluarganya diberikan penggantian biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan dokter sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan berlaku bagi Pegawai Negeri/Daerah.
7
BAB VIII TUNJANGAN KEMATIAN
Pasal 13
Apabila Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meninggal dunia kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian sebanyak 1 (satu) bulan uang kehormatan bersih dan apabila yang bersangkutan meninggal dunia didalam dan atau karena menjalankan tugas diberikan tunjangan kematian sebanyak 2 (dua) bulan Uang kehormatan bersih.
Pasal 14
Pengangkatan Jenasah Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang meninggal dunia dari tempat kedudukannya ketempat kediaman semula apabila dikehendaki oleh ahli warisnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
BAB IX TANDA PENGHASILAN
Pasal 15
(1)
Kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD pada akhir masa jabatannya atau pada waktu diberhentikan dengan hormat dari jabatannya atau meninggal dunia diberikan Uang Tanda Penghargaan yaitu :
a. Bagi Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah untuk tiap 6 (enam) bulan memangku jabatannya sejumlah 1 (satu) kali uang kehormatan dengan sebanyak – banyaknya 6 (enam) kali Uang Kehormatan bersih.
b. Bagi Anggota DPRD sesuai ketentuan ayat (1) huruf a, akan tetapi besarnya uang kehormatan bersih bagi seorang anggota ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala daerah
dengan
memperhatikan
kemampuan
Keuangan
Daerah
dengan
8 memperhatikan
kemampuan Keuangan
Daerah
dengan
sebanyak
–
banyaknya 2/3 (dua pertiga) dari Uang Kehormatan bersih yang diterima oleh seorang Wakil Ketua.
(2)
Masa memangku jabatan kurang dari 6 (enam) bulan dibulatkan keatas menjadi 6 (enam) bulan penuh.
(3)
Dalam hal Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD meninggal dunia Uang Tanda, Penghargaan tersebut ayat (1) diberikan kepada ahli warisnya.
BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Segala akibat Keuangan karena ketentuan – ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menjadi Keuangan Daerah.
Pasal 17 Kesulitan – kesulitan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini diselesaikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
Pasal 18
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April 1977.
9 Pasal 19 Sejak berlakunya Peraturan Dearah ini maka Peraturan Daerah/Keputusan Pemerintah Daerah yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan Daerah ini, tidak berlaku lagi.
Denpasar, 24 Mei 1977 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
Badung
Ketua, t.t.d.
t.t.d.
(A.A.NGURAH MANIK PARASARA)
(I D.G. OKA)
DISAHKAN : Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. Tanggal : 20 April 1978 Nomor : 20/HOT/I.c/1978
An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Kepala Biro Hukum
t.t.d.
(I Gusti Nyoman Pacung SH) NIP. 010019140
10
Diundangkan Kedalam Lembaran Daerah Tingkat II Badung Tanggal
: 20 Mei 1978.
Nomor
: 9 Seri D Nomor 9.
An. Bupati Kepala Daerah Tingkat. II Badung. Sekretaris Wilayah/Daerah,
t.t.d.
(Drs. I Gusti Agung Mayun Eman) NIP. : 010026454
11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 2 TAHUN 1977 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG
I.
PENJELASAN UMUM : Sebagaimana diketahui dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1976 tentang pedoman mengenai Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Nomor 43/DPRD/1972 tanggal 31 April 1972 yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1972, dianggap perlu adanya penyesuaian hal tersebut, mengingat pula kemampuan keuangan Daerah yang memungkinkan untuk itu, dimana hal tersebut sesuai dengan maksud dan jiwa dari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1976. Adapun penyesuaian terhadap hal – hal yang dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan semua pembiayaan akibat dari ketentuan – ketentuan yang diatur didalamnya telah dimuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung tahun dinas 1977/1978. Dengan demikian diharapkan bahwa Peraturan Daerah ini akan berlaku mulai tanggal 1 April 1977 sesuai dengan tahun anggaran bersangkutan.
II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL : Pasal 1
:
Cukup jelas.
Pasal 2
:
Cukup jelas.
Pasal 3
:
Cukup jelas.
Pasal 4
:
Cukup jelas.
Pasal 5
:
Cukup jelas.
Pasal 6
:
Cukup jelas.
Pasal 7
:
Cukup jelas.
12 Pasal 8
:
Cukup jelas.
Pasal 9
:
Cukup jelas.
Pasal 10
:
Cukup jelas.
Pasal 11
:
Cukup jelas.
Pasal 12
:
Cukup jelas.
Pasal 13 sampai 16
:
Cukup jelas.
Pasal 17
:
Cukup jelas.
Pasal 18
:
Cukup jelas.
Pasal 19
:
Cukup jelas.
