SALINAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG NOMOR 1 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BADUNG Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa demi kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendaftaran penduduk dipandang perlu diadakan pengaturan tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan;
b.
bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037); 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655). 3. Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288); 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk; 5.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
6.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk;
7.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk – bentuk Peraturan Daerah;
2
Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung dalam Sidang Pleno tanggal 14 Pebruari 1978.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Kepala Dearah : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung;
b.
Penduduk, Penduduk Orang Asing, Penduduk Sementara, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Perubahan dan Desa adalah sesuai dengan pengertian yang dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.
c.
Kepala Keluarga ialah : 1. Orang lelaki kawin atau tidak, juga bertempat tinggal dengan orang perempuan dan / atau anak-anak; 2. Orang perempuan, dengan tidak memandang kedudukannya dalam hubungan keluarga, yang bertempat tinggal dengan anak-anak dibawah umur atau dengan anak-anaknya sendiri yang sudah dewasa; 3. Orang yang hidup bertempat tinggal seorang diri; 4. Kepala Kesatrian, asrama, rumah piatu dan lain-lain perumahan dimana beberapa orang bertempat tinggal bersama-sama; 5. Orang yang menjadi atau diangap menjadi kuasa wakil orang yang terganggu ingatannya; 6. Kuasa dari orang yang kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya, menurut keputusan Pengadilan.
Pasal 2 ( 1 ).
Setiap penduduk dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Desa dengan terlebih dahulu melalui Kelian Dinas untuk memiliki Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
3 ( 2 ).
Setiap penduduk sementara yang berdiam dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung wajib mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk memiliki Surat Keterangan Pendaftaran.
Pasal 3 ( 1 ).
Setiap keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga;
( 2 ).
Dalam Kartu Keluarga dicantumkan Kepala Keluarga dan Anggota Keluarga.
( 3 ).
Anggota Keluarga yang tercantum dalam Kartu Keluarga adalah mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
( 4 ).
Bentuk dan warna Kartu Keluarga ditetapkan menurut ketentuan tersebut dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 4 ( 1 ).
Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas ) tahun atau yang telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk.
(2)
Bentuk dan warna Kartu Tanda Penduduk ditetapkan menurut ketentuan termasuk dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
(3)
Dalam Kartu Tanda Penduduk dicantumkan antara lain : a. Nama lengkap; b. Jenis kelamin; c. Kewaganegaraan; d. Tempat dan tanggal lahir ( umum); e. Pekerjaan; f. A g a m a; g. A l a m a t; h. Pas photo; i. Nomor Kartu Keluarga; j. Golongan darah.
Pasal 5 (1)
Setiap kepala keluarga wajib melaporkan perubahan yang terjadi atas dirinya atau Anggota Keluarganya kepada Kepala Desa, dengan terlebih dahulu melalui Kelian Dinas;
(2)
Kewajiban dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi anggota keluarga apabila karena satu dan lain hal kepala keluarga berhalangan;
(3)
Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari, setiap perubahan yang terjadi atas kepala keluarga dan anggota keluarganya dicatat Kartu Keluarga;
4 (4)
Setiap penduduk yang berpindah tempat tinggal wajib melaporkan kepada Kepala Desa dengan terlebih dahulu melalui Kelian Dinas ditempat yang lama selambat-lambatnya dalam waktu 14 ( empat belas ) hari kepada Kepala Desa dengan terlebih dahulu melalui Kelian Dinas ditempat yang baru;
(5)
Untuk setiap perubahan dimaksud ayat (1) sampai dengan ayat (4) disediakan daftar isian yang bentuk dan warnanya ditetapkan menurut ketentuan dalam lampiran Peraturan Daerah ini.
Pasal 6
(1)
Kartu Keluarga diisi oleh Kepala Keluarga dan diketahui kebenarannya oleh Kepala Desa dengan terlebih dahulu melalui Kelian Dinas;
(2)
Kartu Keluarga dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang merupakan data administrasi bagi Camat, Kepala Desa , Kelihan Dinas dan Kepala Keluarga;
(3)
Sekurang-kurangnya sekali dalam 2 (dua) tahun oleh Kepala Desa diadakan penelitian kembali atas Kartu Keluarga.
Pasal 7
(1)
Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga;
(2)
Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama-lamanya 2 (dua) tahun;
(3)
Kartu Tanda Penduduk yang telah berakhir masa berlakunya dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan untuk diperpanjang atau diganti dengan yang baru;
(4)
Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang dapat diganti dengan yang baru setelah ada surat tanda lapor hilang dari Kepolisian setempat;
(5)
Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tanda Penduduk.
Pasal 8
(1) a. Untuk pemberian Kartu Keluarga dipungut biaya sebesar Rp. 50,( lima puluh rupiah ); b. Untuk pemberian Kartu Tanda Penduduk dipungut biaya :
5
1. Bagi penduduk Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 150,( seratus lima puluh rupiah ); 2. Bagi penduduk orang asing sebesar Rp. 350,- ( tiga ratus lima puluh rupiah ). (2) Biaya dimaksud ayat (1) dimasukkan dalam APBD sebagai Penerimaan Daerah.
Pasal 9 (1)
Pelanggaran atau kelalaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 Peraturan Daerah ini, Dapat dihukum pidana kurangan selama-lamanya 1 (satu ) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).
(2)
Tindak pidana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal 10
(1)
Sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung No. 23/DPRD-GR/1971 tentang Pencatatan Penduduk.
(2)
Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang ada sekarang tetap berlaku sebelum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Denpasar, 14 Pebruari 1978 Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung Ketua ttd. (ANAK AGUNG NGURAH MANIK PARASARA)
ttd. ( I DEWA GEDE OKA )
DISAHKAN : Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal : 15 Pebruari 1978 Nomor : 12/HOT/Ic/78
6
An. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Kepala Biro Hukum ttd. ( I GUSTI NYOMAN PACUNG, SH ) NIP. 010019140
Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Tingkat II Badung. Tanggal Nomor
: 20 MARET 1978 : 5 Seri D NOMOR 5
An. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Badung Sekretaris Wilayah / Daerah Cap jabatan ttd. ( DRS. I GUSTI AGUNG MAYUN EMAN ) NIP. 010026454
7 KARTU TANDA PENDUDUK
1. Bentuk dan warna : Bentuk segi empat dengan ukuran 6 x 9 cm Warna dasar bagi Warna Negara Republik Indonesia adalah putih, sedang warna dasar bagi Orang Asing adalah kuning. 2. Pada halaman muka : a. Dibagian atas b. Dibagian kiri atas c.
d.
Dibagian tengah memuat : Nomor Desa/setingkat desa Kecamatan Diberikan pada tanggal Berlaku s/d Pejabat yang mengesahkan
: :
: : : : : :
Kartu Tanda Penduduk Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung
Bupati Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Badung.
3. Pada halaman belakang : Memuat identitas pemegang KTP sebagai berikut a. Kiri atas memuat
:
Nama Jenis Kelamin Kewarganegaraan No. Dan tanggal SBK Tempat /tanggal lahir Agama Pekerjaan Alamat
b. Kiri bawah c. Tengah bawah d. Kanan bawah
: : :
Foto ukuran 2 x 3 Tanda tangan cap jempol kiri
: : : : : : : : :
8
Nomor Desa Kecamatan Dibrikan pada tanggal Berlaku s/d
: : : : :
An. Bupati Kepala Dearah Tingkat II Badung
Camat, (
Nomor Jenis kelamin Kewarganegaraan No. Dan tanggal SBK Tempat/tgl. lahir Agama Pekerjaan Alamat Lain-lain
)
: : : : : : : : : Tanda tangan
cap jempol
9 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BADUNG KARTU KELUARGA
Nama Kepala Keluarga Desa Kecamatan Alamat
Nomor urut
Nama Lengkap ( Nama kaum/tua dan Nama keci )
Jenis kelamin L/P
Hubungan dengan Kepala Keluarga
2
3
4
1
Nomor Urut
10
:................................. :................................. :................................. :..............RT/RW..........
Pendidikan umum terakhir
11
Kelahiran Tgl/Tahun Tempat
Arab
Setatus Perkawinan
Lain2
12
Agama
Kewarganegaraan
Duda Kawin Belum Janda
5
Membaca /Menulis Latin
Propinsi/ Negara
NO....................
6
7
WNRI Tuliskan No. Tgl. SBK
Orang Asing Tuliskan No. Tgl. Dok Imigrasi
8
9
Pekerjaan / Jabatan
Tgl Mulai Tinggal di Desa ini
Kepindahan dari (tempat tinggal terakhir)
Nama Bapak / Ibu
Nomor KTP
Keterangan Lain-lain
13
14
15
16
17
18
Tak dapat
