PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2003 TENTANG PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN DAN PENGENDALIAN PENDUDUK DIKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka tertib pendaftaran dan pengendalian penduduk dipandang perlu untuk mengadakan pengaturan mengenai kependudukan dengan pelaksanaan pendaftaran dan pengendalian penduduk;
b.
bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas perlu ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten kotawaringin timur.
Mengingat
:
1.
Undang-undang nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor1820);
2.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);
3.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 3209);
4.
Undang-undang nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3474);
5.
Undang-undang nomor 10 Tahun 1992 tenatng Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
6.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839); 7.
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia
(Lembaran Negara Nomor 3886); 8.
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048;
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan 30Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10.
Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin timur Tahun 2000 Nomor 23).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOATAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN
Menetapkan
:
PERATURAN
DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN
PENGENDALIAN
KABUPATEN
PENDUDUK
KOTAWARINGIN
TIMUR
PENDAFTARAN
DAN
DIKABUPATEN
KOTAWARINGIN
TIMUR
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.
Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum didaerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan republik Indonesia;
b.
Pemerintah daerah adalah Kepala Daerah beserta perangakt daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ;
c.
Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur ;
d.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah badan legislatif Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur ;
e.
Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur ;
f.
Camat adalah seluruh Camat dikabapaten Kotawaringin Timur ;
g.
Lurah adalah seluruh Lurah dikabapaten Kotawaringin Timur ;
h.
Kepala Desa adalah seluruh Kepala Desa dikabapaten Kotawaringin Timur ;
i.
Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah kabapaten Kotawaringin Timur ;
j.
Pendaftaran Penduduk adaladh kegiatan pendaftaran, dan atau pencatatan data penduduk beseryta
perubahannya, yang meliputi pendaftaran dan pencatatan kelahiran, Perkawinan, Perceraian, kematian dan mutasi penduduk kartu keluarga, kartu tanda penduduk, dan akta pencatatan penduduk serta pengolahan data penduduk dan penyuluhan ; k.
Domisili tetap adalah tempat tinggal / kediaman seseorang yang telah memiliki persyaratan kepemilikan seperti, sertifikat hak milik, hak guna bangunan, penetapan lokasi oleh Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dan pembayarannnya ;
l.
Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI dan Warga Negara Asing disingkat WNA pemegang izin tinggal tetap diwilayah Negara Republik Indonesia;
m. Penduduk sementara adalah seiap Warga Negara Asing pemegang izin tnggal terbatas diwilayah Negara Republik Indonesia; n.
Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah setiap Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten Kotawaringin Timur dan memiliki KTP Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati Kotawaringin Timur;
o.
Penduduk Musiman adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang / masuk ke Kabupaten Kotawaringin Timur dengan maksud untuk mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar / sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap Kabupaten Kotawaringin Timur;
p.
Kartu Identitas Penduduk Musiman disingkat KIPEM adalah kartu identitas diri yang dimiliki oleh setiap Warga Kabupeten Kotawaringin Timur yang bersinfat sementara;
q.
Calon penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia yang datang / masuk dalam kabupaten Kotawaringin Timur dan bermaksud untuk mendi penduduk tetap dalam daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
r.
Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bagina bangunan tempat tinggal bersama dan makan satu dapur yang tidak terbatas dari orang-orang yang meempuntai hubungan darah saja, atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.
s.
Kepala keluarga adalah :
Orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik mempunyai hubungan darah maupun
tidak yang bertanggung jawab dalam keluarga itu.
Orang yang bertempat tinggal seorang diri.
Kepala Kesatrian, Asrama, Rumah Panti, dan lain-lain dimana beberapa orang yang bertempat tinggal bersama-sama lainnya.
t.
Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga, dan secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab Kepala Keluarga.
u.
Buku Induk Penduduk serta Buku Mutasi Penduduk/Buku Mutasi Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/ penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/ Kelurahan.
v.
Pendatang adalah setiap orang yang datang keKabupaten Kotawaringin Timur yang bukan penduduk kabupaten Kotawaringin Timur.
w. Tamu adalah orang yang datang dalam wilayah suatu Desa/ Kelurahan di Kabupaten Kotawringin Timur untuk menetap atau tidak. x.
Data kependudukan adalah kumpulan elemen data penduduk yang terstruktur yang diperoleh dari hasil pendaftaran penduduk.
y.
Mutasi data adalah perubahan data kependudukan akibat peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian dan kematian.
z.
Kartu keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah Kartu Identitas keluarga yang memuat data tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga.
aa. Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kartu sebagai bukti diri untuk setiap penduduk Sementara di Kabupaten Kotawaringin Timur. bb. Kartu Tanda Penduduk Sementara adalah kartu sebagai bukti diri untuk setiap penduduk Sementara diKabupaten Kotawaringin Timur. cc. Surat Keterangan Kependudukan adalah surat sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk yang meliputi Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan, Surat Ketrangan Pelaoran Pendatang Baru, Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan, Surat Bukti Penelitian
Sementara dan Surat Ixin Untuk Menetap, Surat Keterangan Penelitian Pendaftaran Penduduk, Surat
Ketrangan
Pelaporan
Kewarganegaraan
Indonesia
dan
Surat
Keterangan
Data
Kependudukan. dd. Formulir Permohonan Pendaftaran adalah formulir berupa Daftar Iian yang digunakan oleh setiap Pemohon dalam rangka Pendaftaran Penduduk. ee. Pengendalian Penduduk adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pendatang dan atau penduduk didalam Kabupaten Kaotawaringin Timur. ff.
Daftar Isian adalah formulir yang harus diisi oleh setiap pendatang yang melakukan kunjungan kekabupaten Kotawaringin Timur.
gg. Biaya pelayanan adalah sejumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses pemberian pelayanan. hh. RT adalah Rukun Tetangga adalah merupakan kesatuan masyarakat minimal terdiri dari 30 (tigapuluh) sampai 50 (limapuluh) Kepala Keluarga. ii.
Rukun Warga adalah kumpulan dari Rukun Ttangga minimal terdiri dari 2 (dua) sampai 3 (tiga) Rukun Tetangga.
BAB II PENDAFTARAN PENDUDUK Pasal 2 (1) Setiap orang berhak mendapatkan pelayanan dalam penylenggaraan pendaftaran penduduk; (2) Setiap penduduk, wajib mendaftarkan diri kepada Pemerintah Daerah; (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini termasuk juga kewajiban untuk melaporkan setiap Mutasi Data dan Mutasi Biodata dan perubahan biodata yang terjadi.
Akta Pencatatan Kependudukan Pasal 3
(1) Setiap penduduk wajib memiliki Akta Pencatatan Penduduk; (2) Akta Pencatatn Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdiri dari : a.
Akta Kelahiran;
b.
Akta Perkawinan;
c.
Akta Perceraian;
d.
Akta Kematian;
e.
Akte Pengakuan dan Pengesahan Anak;
f.
Akte Pengangkatan Anak
Baik WNI maupun WNA keturunan.
Kelahiran Pasal 4 (1) Setiap kalahiran wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya : a.
60 (enam puluh) hari sejk tanggal kelahiran bagi warga negara Indonesia
b.
10 (sepuluh) hari sejak tanggal kelahiran, bagi warga negara asing dan yang kawin campuran
(2) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melampirkan data : a.
Surat Keterangan Kelahiran dari dokter/Bidan/Bidan Desa yang menolong kelahiran
b.
Akta Nikah/Akta Perkawinan orangtua/Surat Nikah
c.
Dokumen Imigrasi orang tua bagi WNA
d.
Foto Copy KK dan KTP orang tua
e.
Pasport bagi WNA
f.
Surat keterangan kelahiran dari pengadilan
(3) Pelaporan kelahiran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat : a.
Persetujuan dari pejabat yang berwenang bagi Warga Negara Indonesia
b.
Putusan Pengadilan bagi Warga Negara Indonesia
(4) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (!),(2) dan (3) pasal ini diterbitkan Akta Kelahiran.
Pasal 5 Kalhiran Penduduk yang terjadi diluar negeri, wajib dilaporkan orang tuanya atau keluarganya atau keuasanya kepada pejabat yang berwenang setelah kembali ke Indonesia.
Perkawinan Pasal 6 (1) Setiap penduduk yang akan melangsungkan perkawinan wajib memperoleh rekomendasi dari pejabat yang berwenang. (2) Syarat untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus melampirkan data : a.
Akta Kelahiran.
b.
Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan.
c.
Fotocopy KTP yang dilegalisir oleh Kepala Desa/kelurahan.
d.
Surat bukti Kewarganegaraan RI.
e.
Surat Ganti Nama dan Pengadilan Negeri.
f.
Pas photo berdampingan ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 5 (lima) lembar.
g.
Aka kelahiran Anak yang diakui/disahkan.
h.
Izin komandan/kepala bagi anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau Polisi Republik Indonesia (POLRI)/PNS.
i.
Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing.
j.
Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dari Kepolisian bagi Warga Negara Asing.
k.
Izin Rekomendasi dari kedutaan /Perwakilan negara yang bersangkutan bagi Warga Megara Asing.
Pasal 7 Penduduk yang melaksanakan perkawinan di Luar Negeri, wajib melaporkan perkawinannya kepada Pejabat yang berwenang, setelah kembali ke Indonesia.
Perceraian Pasal 8 (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. (2) Pelaporan Perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1) harus malampirkan data : a.
Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi/Peradilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung tentang Penetapan Perceraian.
b.
Akta perkawinan/Surat Nikah bagi yang beragama Islam
c.
Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia.
d.
Akta Kelahiran.
e.
Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan.
f.
Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa /Kelurahan.
g.
Surat ganti nama dari Pengadilan.
h.
Pasport.
i.
Surat Tanda Lapor Diri dari Kepolisian .
j.
Surat Keterangan Keimigrasian dari Imigrasi.
k.
Surat dari kedutaan /konsul/perwakilan negara asing yang bersangkutan.
Pasal 9 Pelaporan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam diterbitkan Akta Perceraian.
Pasal 10 Penduduk yang melaksanakan Perceraian diluar negari wajib melaporkan perceraianya kepada pejabat yang berwenang setelah kembali ke Indonesia.
Kematian Pasal 11 (1) Setiap kematian wajib melaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada pejabat yang berwenang, selambat-lambatnya : a.
60 (enam puluh) hari sejak tanggal Kematian bagi warga negara Indonesia.
b.
10 (sepuluh) hari sejak tanggal kematian bagi yang warga negara asing dan yang kawin campuran.
(2) Pelaporan kematian sebagaimana dalam ayat (1) melampirkan data : a.
Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit.
b.
Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa/Kelurahan.
c.
Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa /Kelurahan.
d.
Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Keturunan.
e.
Surat Keterangan Melaporkan Diri dari Kepolisian.
f.
Surat Keterangan Keimigrasian dari Imigrasi.
g.
Akta Kelahiran.
Pasal 12 Setiap Pelaporan Kematian sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 diterbitkan Akta Kematian.
Pasal 13 Setiap Kematian penduduk yang terjadi diluar negari, wajib dilaporkan oleh orang tuanya, atau keluarganya atau kuasanya kepada pejabat yang berwenang, setelah kemabali ke Indonesia.
Pengakuan dan Pengesahan Anak Pasal 14 (1) Setiap pengakuan dari pengesahan anak, dilaporkan kepada pejabat yang berwenang. (2) Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan anak sebagaimana dalam ayat (1) melampirkan data. a.
Penetapan dari Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
b.
Akta Kelahiran Anak.
c.
Surat Keterangan Kepala Desa/ Kelurahan.
d.
Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa Kelurahan.
e.
Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indoesia Keturunan.
f.
Surat Tanda Lapor Diri dari Kepolisian.
g.
Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing.
Pasal 15 Pelaporan Pengakuan dan Pengesahan Anak diterbitkan Akta Pengakuan dan Pengesahan anak.
Pengangkatan Anak Pasal 16 (1) Setiap Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan instansi berwenang berdsarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada pejabat yang berwenang dengan melampirkan data : a.
Penetapan dari Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
b.
Akta Kelahiran Anak.
c.
Surat Keterangan Kepala Desa/ Kelurahan.
d.
Copy KTP/KK yang dilegalisir oleh Kepala Desa Kelurahan.
e.
Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indoesia Keturunan.
f.
Akta Perkawinan Orang Tua
g.
Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) dari Kepolisian.
h.
Dokumen Imigrasi bagi Warga Negara Asing.
(2) Pelaporan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicatat oleh instansi yang berwenang
Pasal 17 Pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan diluar negeri, wajib dilaporkan kepada pejabat yang berwenang, setelah kembali ke Indonesia.
Pendaftaran Perpindahan Pasal 18 Setiap perpindahan penduduk dan penduduk sementara wajib melaporkan diri kepada RT/RW selambat-lambatnya 1 X 24 jam dan mendaftarkan diri kepada Kepala Desa/Kelurahan.
Pasal 19 (1) Setiap Perpindahan Penduduk Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 18 dan dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk serta diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Camat. (2) Khusus Perpindahan Penduduk Kewarganegaraan Asing dan Penduduk sementara ditentukan sebagai berikut a.
Perpindahan dalam Kabupaten Kotawaringin Timur diterbitkan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Camat.
b.
Perpindahan keluar Kabupaten Kotawaringin Timur atau luar negeri diterbikan Surat Keterangan Pindah yang ditanda tangani oleh Bupati / pejabat yang berwenang.
(3) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Sementara dan Buku Mutasi Sementara. (4) Pendaftaran Perpindahan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Sementara dan Buku Mutasi Sementara. (5) Persyaratan dan atat cara untuk mendapatkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati / pejabat yang berwenang. (6) :Perpindahan Penduduk dan Penduduk sementara dalam satu kelurahan hanya merupakan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diterbitkan Surat Keterangan Pindah.
Pendaftaran Kedatangan Pasal 20 (1) Kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia yang diakibatkan perpindahan didalam atau diluar Kabupaten Kotawaringin Timur wajib didaftarkan di Desa / Kelurahan setempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya dengan melampirkan surat kepindahan / surat keterangan. (2)
Kedatangan Warga Asing dan Penduduk Sementara ke Kabupaten Kotawaringin Timur
didaftarkan kepada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam jangka waktu selambatlambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak kedatangan yang bersangkutan (3) Kedatangan Penduduk dari luar Kabupaten Koatawaringin Timur baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagaimana diatur pada ayat (1) dan (2) didalam pasal ini wajib terebih dahulu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (4) Pendaftaran yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini proses penyelesaiannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. (5) Persyaratan dan tata cara proses penyelesainnya sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur.
Pasal 21 (1) Pendaftaran kedatangan Penduduk Warga Negara Indonesia dicatat dalam Buku Induk Penduduk setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : a.
Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pelaporan pendatang baru bagi Warga Negara Indonesia.
b.
Surat Keterangan Pindah dan Surat Keterangan Pelaporan pendatang Baru dan Izin Menetap dari Pejabat yang berwenang bagi penduduk Warga Negara Asing dan Penduduk Sementara.
(2)
Pendaftaran kedatangan Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Sementara dan diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara serta Surat Keterangan Tempat Tinggal.
Pasal 22 (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki Kartu Keluarga. (2) Setiap anggota keluaga yang sudah menikah wajib memilki kartu keluarga. (3) Dalam kartu keluarga dicatat data Kepala Keluarga dan semua anggota keluarga. (4) Kartu keluarga terdiri dari Kartu Keluarga Warga Negara Indonesia dan Kartu Keluarga Warga
Negara Asing. (5) Dalam 1 (satu) keluarga yang berbeda kewarganegaraannya harus dibuat terpisah antara Kartu Keluarga WNI dan Keluarga Warga Negara Asing.
Pasal 23 Untuk Keluarga ditanda-tangani Camat dibuat dalam rangkap 5 (lima) yang diberikan masing-masing untuk : a.
Kepala Dinas Kependudukan (lembar Kedua).
b.
Camat (Lembar Ketiga).
c.
Kepala Kelurahan / Kepala Desa (Lembar keempat).
d.
Ketua Rukun Tetangga (Lembar Kelima).
e.
Kepala Keluarga (Lembar Pertama).
Pasal 24 (1) Kartu Keluarga yang rusak, hilang dan atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru. (2) Kartu Keluarga yang hilang harus dilampirkan Surat tanda Laporan Hilang dari Kepala Desa / Lurah setemapat untuk mengurus Kartu Keluarga yang baru.
Kartu Tanda Penduduk Pasal 25 (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah kawin dan atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan membawa Kartu Tanda Penduduk tersebut kemana saja yang bersangkutan bepergian.
(2) Setiap penduduk hanya memiliki 1 (satu) Kartu Tanda Penduduk. (3) Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia diberi keterangan WNI, Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing diberi keterangan WNA. (4) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diproses selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, sejak yang bersangkutan menjadi penduduk dan atau telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sebelumnya telah kawin. (5) Kewajiban memiliki Kartu Tanda Penduduk yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini, proses prnyelesaiannya dilaksanakan oleh Lurah/Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Camat. (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 26 (1) Kartu Tanda Penduduk ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati. (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya dan dapat diperpanjang dengan diterbitkan Kartu Tanda Penduduk yang baru. (3) Kartu Tanda Penduduk yang telah habis masa berlakunya, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja yang bersangkutan wajib melaporkan kembali kepada Kepala Desa/Kepala Kelurhan dan diberikan Kartu Tanda Penduduk yang ber. (4) Kartu Tanda Penduduk yang rusak, hilang atau terjadi perubahan data harus diganti dengan yang baru. (5) Kartu Tanda Penduduk yang hilang harus segera dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah setempat dan kemudian diganti dengan yang baru. (6) Kewajiban melaporkan kembali yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, proses penyelesaiannya dilaksanakan oleh Camat.
Pasal 27
(1) Penduduk Warga Negara Indonesia yang berusia 60 (enam puluh) tahun keatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang berlaku seumur hidup ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap.
Pasal 28 Setiap Penduduk yang pindah keluar Kabupaten Kotawaringin Timur wajib menyerakan Kartu Tanda Penduduk kepada camat setempat.
Kartu Identitas Penduduk Musiman dan Kartu Calon Penduduk Pasal 29
(1) Setiap penduduk musiman wajib memiliki Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) (2) KIPEM harus dimiliki 14 (empat belas) hari sejak yang bersangkutan berada dalam kabupaten Kotawaringin Timur. (3) KIPEM berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali.
Pengelolaan data Kependudukan Pasal 30 (1) Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) ditanda tangani oleh Camat atas nama Bupati. (2) Kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dilaksanakan oleh Camat secara berjenjang dan dikelola...... (3) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil penyelenggaraan pendaftaran penduduk disimpan oleh Dinas Kependudukan.
(4) Data kependudukan merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi.
Pelaporan Pasal 31 (1) Kepala Desa /Lurah melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Camat setiap bulan. (2) Camat melaporkan data hasil pendaftaran penduduk kepada Dinas Kependudukan setiap bulannya.
Pelaporan Perubahan Status Kewarganegaraan Pasal 32 (1) Setiap perubahan status kewarganegaraan yang telah mendapat penetapan dan Pemerintah wajib dilaporkan Kepada Dinas Kependudukan. (2) Dinas Kependudukn mencatat perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dan menertibkan Surat Keterangan Perubahan Status Kewarganegaraan serta surat keterangan Pelaporan Warga Negara Republik Indonesia. (3) Perubahan Status kewarganegaraan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini duterbitkan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk.
Pelaporan Perubahan Status Kependudukan Pasal 33 (1) Setiap perubahan status kependudukan Warga Negara Asing dan Izin Tinggal Sementara menjadi Izin Tinggal tetap wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari untuk memperoleh keterangan Pendafataran Penduduk Tetapa, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk. (2) Syarat Ketrangan Pandaftaran penduduk Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan apabila Penduduk Sementara yang bersangkutan telah memperoleh pebetapan
perubahan status kependudukan dari Direktur Jendral Imigrasi Depertemen Kehakiman.
Pendaftaran Mutasi Biodata Pasal 34 (1) Setiap Mutasi Biodata penduduk wajib mendaftarkan kepada Lurah/Kepala Desa melalui Ketua RW/RT. (2) Penduduk yang mengalami Mutasi Biodata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan.
Pasal 35 (1) Pendaftaran Mutasi Biodata bagi penduduk Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing dicatat dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk. (2) Mutasi Biodata bagi Penduduk WNI dan WNA yang telah dicatat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diterbitkan Kartu Keluarga dan atau Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk tetap bagi WNA. (3) Pendaftran Mutasi biodata bagi Penduduk Sementara dicatat dalam Buku Induk Sementara dan Buku Mutasi Penduduk Sementara. (4) Mutasi Biodata bagi Penduduk Sementara yang telah dicatat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini diterbitkan Surat Ketrangan Pendaftaran Penduduk Sementara.
Pasal 36 (1) Atas pemberian pelayanan dibidang Pendaftaran penduduk dikenakan retribusi. (2) Jenis pelayanan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) padal ini adalah : a.
Kartu Keluarga . Penduduk Tetap sebesar Rp. 3.000,Kartu Keluarga Penduduk Sementara sebesar Rp. 5.000,-
Kartu Keluarga Penduduk Musiman sebesar Rp. 5.000,b.
Kartu Tanda Penduduk Penduduk Tetap untuk WNI sebesar Rp. 3.500,Penduduk Sementara sebesar Rp. 5.000,Penduduk Musiman untuk WNI sebesar Rp. 5.000,-
c.
Surat Keterangan Kelahiran Untuk Penduduk WNI sebesar RP.5.000,Untuk Penduduk WNA sebesar Rp. 7500,-
d.
Surat Keterangan Kematian Untuk Penduduk WNI sebesar RP.3.000,Untuk Penduduk WNA sebesar Rp. 7500,-
e.
Surat Keterangan Lahir Mati Untuk Penduduk WNI sebesar RP.3.000,Untuk Penduduk WNA sebesar Rp. 7500,-
f.
Surat Keterangan Pindah Untuk Penduduk WNI sebesar RP.5.000,Untuk Penduduk WNA sebesar Rp. 10.000,-
g.
Surat Keterangan Perubahan status Kewarganegaraan sebesar Rp 5.000,-
PERUBAHAN PELAYANAN PENCATATAN AKTA CATATAN SIPIL Pasal 37 (1) Atas pemberian pelayanan dibidang Pencatatan Akta Catatan Sipil dikenakan retribusi. (2) Jenis pelayanan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini adalah : a. Kelahiran : 1. Kutipan Akta Kelahiran WNI
Anak Kesatu dan kedua sebesar Rp. 7.500,Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp.12.500,2. Kutipan Akta Kelahiran WNA Anak Kesatu dan kedua sebesar Rp. 20.000 Anak Ketiga dan seterusnya sebesar Rp.40.000,3. Kutipan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya untuk : WNI sebesar Rp. 12.500,WNA sebesar Rp. 40.000,4. Salinan Akta Kelahiran : WNI sebesar Rp. 30.000,WNA sebesar Rp. 60.000,b. Perkawinan : 1.
Pencatatan Perkawinan WNI : Didalam kantor sebesar Rp. 15.000,Diluar kantor sebesar Rp. 30.000,-
2.
Pencatatan Perkawinan WNA : Didalam kantor sebesar Rp. 60.000,Diluar kantor sebesar Rp. 120.000,-
3.
Kutipan Akta Perkawinan : Penduduk WNI sebesar Rp.5.000,Penduduk WNA sebesar Rp. 15.000,-
4.
Kutipan Akta Perkawinan kedua dan seterusnya untuk : Penduduk WNI sebesar Rp 15.000,Penduduk WNA sebesar Rp 40.000,-
5.
Salinan Akta Perkawinan : Penduduk WNI sebesar Rp 35.000,Penduduk WNA sebesar Rp 70.000,-
6.
Pencatatan Perkawinan melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal pengesahan Perkawinan menurut agama dikenakan biaya : Penduduk WNI didalam kantor sebesar Rp 30.000,Penduduk WNI diluar kantor sebesar Rp 65.000,Penduduk WNA didalam kantor sebesar Rp 80.000,-
Penduduk WNA didalam kantor sebesar Rp 135.000,c. Perceraian : 1.
Kutipan Akta Perceraian untuk : Penduduk WNI sebesar Rp 35.000,Penduduk WNA sebesar Rp 70.000,-
2.
Kutipan Akta Perceraian kedua dan seterusnya untuk : Penduduk WNI sebesar Rp 65.000,Penduduk WNA sebesar Rp 125.000,-
3.
Pencatatan Perceraian melebihi jangka waktu : Penduduk WNI sebesar Rp 65.000,Penduduk WNA sebesar Rp 125.000,-
4.
Salinan Akta Perceraian : Penduduk WNI sebesar Rp 40.000,Penduduk WNA sebesar Rp 80.000,-
d. Kematian : 1. Kutipan Akta Kematian untuk : Penduduk WNI sebesar Rp. 7.500,Penduduk WNA sebesar Rp. 15.000,2. Kutipan Akta Kematian kedua dan seterusnya untuk : Penduduk WNI sebesar Rp 10.000,Penduduk WNA sebesar Rp. 20.000,3. Salinan Akta Kematian : Penduduk WNI sebesar Rp 15.000,Penduduk WNA sebesar Rp 30.000,e. Pengakuan Anak : 1.
Kutipan Akta Pengakuan Anak : Penduduk WNI sebesar Rp. 35.000,Penduduk WNI sebesar Rp. 70.000,-
2.
Kutipan Akta Pengakuan Anak kedua dan seterusnya untuk : Penduduk WNI sebesar Rp. 40.000,Penduduk WNI sebesar Rp. 75.000,-
3.
Salinan Akta Pengakuan Anak dan Pengesahan Anak :
Penduduk WNI sebesar Rp. 40.000,Penduduk WNI sebesar Rp. 75.000,f.
Pengangkatan Anak : 1.
Pengakuan Pengangkatan Anak : Penduduk WNI sebesar Rp. 35.000,Penduduk WNA sebesar Rp. 70.000,-
2.
Pengakuan Pengangkatan Anak melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan : Penduduk WNI sebesar Rp. 60.000,Penduduk WNA sebesar Rp. 120.000,-
g. Pelaporan : 1.
Biaya Pelaporan dan tanda Bukti Pelaporan WNI untuk (Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian) yang terjadi diluar negeri sebesar Rp. 5.000,-
2.
Apabila melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia sebesar Rp. 25.000,-
h. Surat Keterangan dan Tanda Bukti Pelaporan : 1. Surat Ketrangan Catatan Sipil : Penduduk WNI dan seterusnya sebesar RP. 15.000,Penduduk WNA dan seterusnya sebesar RP. 10.000,2. Tanda Bukti Pelaporan Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian di Luar Negeri untuk WNI sebesar Rp. 15.000,3. Tanda Bukti Pelaporan yang melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun sebesar Rp. 25.000,i.
Surat Keterangan belum Nikah sebesar Rp. 5000,-
j.
Surat Keterangan Tidak (Belum Terdaftar Kelahiran Anak / Kematian) : Penduduk WNI sebesar Rp. 5.000,Penduduk WNA sebesar Rp. 10.000,-
k. Pencatatan Perubahan Nama Besar Rp. 10.000,l.
Legalitas Akta-akta Catatan Sipil : Penduduk WNI sebesar Rp. 5.000,Penduduk WNA sebesar Rp. 10.000,-
(3) Semua penerimaan sebagaimana dimaksud pasal 22 dan pasal 23 merupakan Pendapatan daerah yang harus disetor peling lambat setiap tanggal 10 bulan berjalan. (4) Bagi Penduduk miskin dapat diberikan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta Surat Keterangan Kependudukan lainnya dengan Cuma-Cuma berdasarkan Surat Keterangan miskin dari Kepala Desa / Kelurahan.
BAB IV PENGENDALIAN PENDUDUK Pengawasan Penduduk Pasal 38 (1) Setiap orang yang datang dan / atau berkunjung ke Kabupaten Kotawaringin Timur wajib mematuhi administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan Pendaftaran dan Pengendalian Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur. (2) Untuk memenuhi maksud ayat (1) pasal ini, dilakukan : a.
Pendaftaran Pendatang
b.
Pengawasan Pendatang Pasal 39
(1) Dalam melaksanakan pendataan pendatang, Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur memberikan pelayanan administrasi berupa daftar isian yang memuat identitas, maksud kunjungan, yang wajib diisi dan diserahkan kepada petugas. (2) Pendatang yang bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur harus melengkapi syarat-syarat sebagai berikut : a.
Surat Pindah dari Lurah/Kepala Desa yang diketahui Camat Daerah asalnya.
b.
Surat berkelakuan baik dari kepolisian daerah asalnya.
c.
Surat izin Orang Tua bagi yang belum kawin.
d.
Surat kawin.
e.
Surat duda/janda.
f.
Surat Panggilan Kerja, apabila perusahaan yang bersangkutan memanggilnya.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah : a.
Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur.
b.
Anak dibawah umur yang didampingi oleh orang tuanya/ wali.
c.
Warga Negara Asing yang datang dari luar daerah Kotawaringin Timur.
Pasal 40 (1) Perusahaan atau agen pengangkutan, berkewajiban memberitahukan kepada calon penumpang yang akan membeli tiket ke Kabupaten Kotawaringin Timur adanya persyaratan yang harus dipenuhi untuk masuk ke Kabupaten Kotawaringin Timur, beserta resiko ditolak dan dipulangkan jika penumpang tersebut tidak memenuhi persyaratan.
(2) Pendatang yang tidak memenuhi persyaratan masuk Kabupaten Kotawaringin Timur, dipulangkan oleh perusahaan atau agen pengangkutan yang membawa penumpang tersebut dan apabila tidak ada lagi pengangkutan pada hari itu, ditampung sementara di wisma transit sampai ada pengangkutan kepelabuhan pemberangkatan semula (3)
Setiap perusahaan atau agen pengangkutan yang membawa penumpang ke Kabupaten kotawaringin Timur, bertanggung jawab dan berkewajiban untuk membawa kembali atas biaya sendiri, jika ternyata ada penumpangnya yang tidak memenuhi persyaratan dan ditolak masuk ke Kabupaten Kotawaringin Timur dan harus dikembalikan ke tempat/ pelabuhan dari mana dia datang. Pasal 41
Berdasarkan maksud dan tujuan kunjungan pendatang diklasifikasikan : 1.
Kunjungan sebagai Wisatawan
2.
Kunjungan biasa yang terdiri dari : Kunjungan Keluarga. Kunjungan ke Dinas/Bisnis Kunjungan Transit
3.
kunjungan sebagai pencari kerja
Pasal 42 (1) Setiap pendatang yang berkunjung sebgai wisatawan, Pemerintah Kabupeten Kotawringin Timur memberikan kemudahan berupa informasi yang dibutuhkannya. (2)
Dalam Pemberian pelayanan informasi, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengkoordinasi dengan agen yang ada. Pasal 43
(1) Setiap Pendatang yang melakukan kunjungan keluarga, diberikan batas waktu kunjungan selama 15 (lima belas) hari atas jaminan keluarga yang memiliki domisili yang tetap. (2) Batas waktu kunjungan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dapat diperpanjang oleh kepala desa / kelurahan atas permohonan keluarga penjamin. Pasal 44 Setiap pendatang yang melakukan kunjungan / keperluan kedinas, bisnis dan lain-lain harus memperlihatkan syarat yang berhubungan dengan tujuan kunjungan pendatang.
Pasal 45 Setiap pendatang yang melakukan kunjungan / keperluan Transit, harus memperlihatkan tikte perjalanan lanjutan. Pasal 46 (1) Setiap pendatang yang melakukan kunjungan dengan maksud mencari kerja harus mempunyai jaminan dari keluarga yang memilki domisili tetap dan wajib melaporkan diri kepada Ketua RT/RW. (2) Setiap pendatang yang melakukan kunjungan dengan maksud mencari kerja harus menujukkan bukti identitas diri dan apabila tidak dapat memperlihatkannya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berhak menolaknya. (3) Pendatang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini belum mendapatkan pekerjaan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, berhak memulangkannya kedaerah asal atas biaya sendiri. (4)
Pendatang yang menolak ditempatkan pada tempat penampungan sementara, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, berwenang untuk segera memulangkan ke daerah asal atas biaya sendiri. Pasal 47
Terhadap pendatang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 dan pasal 47 Peraturan Daerah ini, Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur berhak melakukan upaya paksa untuk memulangkan pendatang kedaerah asalnya. Pasal 48 Badan Hukum sebagai penyalur tenaga kerja yang mengirim tenaga kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur wajib menyampaikan data-data tenaga kerja yang diterima kepada Bupati melalui Dinas Kependudukan. Pasal 49 (1) Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat melaksanakan Razia KTP dan atau surat kependudukan lainnya dalam Kabupaten Kotawaringin Timur. (2) Dalam melaksanakan Razia sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dapat mengamankan. (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan ayat (1) dan (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati. (4) Sebagai bukti kegiatan penelitian, kelengkapan persyaratan penduduk khusus Penduduk Warga Negara Asing dan atau Penduduk sementara diterbitkan Surat Keterangan Penelitian Pendaftaran Penduduk Warga Negara Asing dan atau Penduduk Sementara sebgai syarat untuk penyelesaian
Pendaftaran Penduduk.
Pasal 50 (1) Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur berwenang melakukan penelitian atas keabsahan dokumen kependudukan dan kelengkapan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran penduduk. (2) Berdasarkan kewenangan sebagaiman dimaksud ayat (1) pasal ini, Dinas Kependudukan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat meminta ketrangan kepada yang bersangkutan dan atau instansi lain. (3) Tata cara pelaksanaan secara teknis dilapangan sebagaimana maksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Persyaratan Pasal 51 (1) Persyaratan untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Kotawaringin Timur : a.
Memiliki surat jalan dari daerah asal,dan kartu idebntitas diri berupa KTP.
b.
Mendapatkan jaminan dari penduduk/ keluarganya yang mempunyai domisili tetap.
c.
Memiliki jaminan biaya untuk kehidupan sehari-hari selama berada di Kabupaten Kotawaringin Timur, jika yang bersangkutan tidak memiliki orang yang bersedia menjadi penjamin selama berada di Kabupaten Kotawaringin Timur.
d.
Jika kunjungan bersifat sementara, harus memiliki sejumlah uang yang diperlukan untuk kembali ketempat asal, atau berupa tiket pulang pergi dari dan ke tempat daerah asal.
e.
Jika kunjungan untuk memenuhi panggilan kerja, maka harus memiliki surat panggilan kerja dari perusahaan yang menerima.
f.
Jika kunjungan bersifat Transit, maka harus memiliki Tiket perjalanan lanjutan atau sejumlah uang yang diperlukan untuk melanjutkan ketempat tujuannya.
g.
Jika kunjungan sebagai wisatawan, yang bersangkutan harus menunjuk hotel/ penginapan dan sejumlah uang untuk biaya hidup dan tiket pulang.
(2) Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. (3) Dikecualikan atas ketentuan ayat (1) pasal ini adalah : a.
Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur.
b.
Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tugas di Kabupaten Kotawaringin Timur.
c.
Warga Negara Asing yang datang dari daerah lainnya.
d.
Anak dibawah umur yang didampingi orang tuanya / wali.
e.
Karyawan dan Pengurus Perusahaan.
BAB V PEMBATALAN Pasal 52 (1) Apabila ditemukan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Kependudukan yang lainnya, yang dapat tanpa melalui prosedure sebagaimana ditetapkan dalam Peratyran Daerah ini, maka Kartu dan Surat Keterangan Kependudukan yang lainnya dicabut atau dibatalkan dengan diterbitkan Surat Keterangan Pembatalan Status Kependudukan. (2) Sebelum dilakukan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud apad ayat (1) pasal ini, terlebih dahulu meminta keterangan dari penduduk yang bersangkutan atau instansi lainnya. (3) Dalam meminta keterangan dari penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP). (4) Prosedur dan tata-cara pelaksanaan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2).dan (3) pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.
BAB IV KETENTUAN PIDANA Pasal 53 (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) dan (3), pasal 3 ayat (1), pasal 4 ayat (1), pasal 6, pasal 8, pasal 10, pasal 11, pasal 13, pasal 14 ayat (1), pasal 16 ayat (1), pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20 ayat (1) dan (2), pasal 22 ayat (1) dan (2), pasal 24 ayat (1) dan (2), pasal 25 ayat (1), pasal 26 ayat (3) dan (4), pasal 28, pasal 29 ayat (1), pasal 32 ayat (1), pasal 33 ayat (1), pasal 34 ayat (1) dan (2), pasal 38 ayat (1), pasal 40 ayat (1) dan (3), pasal 44, pasal 45, pasal 46 ayat (1) dan (2) dan pasal 48 Peraturan Daerah ini, diancam dengan hukuman Pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga ) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah pelanggaran. BAB VII PENYIDIKAN Pasal 54 (1) Selain Pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksu pada ayat (1) pasal ini berwenang ; a.
Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
b.
Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
c.
Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
d.
Melakukan penyitaan benda atau surat ;
e.
Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
f.
Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
g.
Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
h.
Mengadakan penghentian penyidikan setelah tidak terdapat cukup bukti ;
i.
Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan. (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, membuat berita acara setiap tindakan tentang : a.
Pemeriksaan tersangka ;
b.
Pemasukan rumah ;
c.
Penyitaan benda ;
d.
Pemeriksaan surat ;
e.
Pemeriksaan saksi ;
f.
Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui penyidik POLRI.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 55 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka kartu keluarga dan kartu tanda penduduk yang dikeluarkan dan masih berlaku berdasarkan Peraturan Daerah yang lama masih berlaku sampai habis masa berlakunya.
BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 56 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang menyangkut dengan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. BAB X KETENTUAN PENUTUP Pasal 57 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Tingkat II Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan dan ketentuan lainnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 58 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit Pada tanggal 25 Maret 2003 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR M. WAHYUDI K. ANWAR
Diundangkan di Sampit Pada tanggal 25 Maret 2003 SEKRETARIS DERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Drs. GODHARD A. NION Pembina Utama Muda NIP. 010 072 662 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2003 NOMOR 06 Seri C
