PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI JASA DERMAGA BONGKAR MUAT TAMBAT LABUHAN TERMINAL PENUMPANG DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR, Menimbang :
a.
bahwa sesuai dengan perkembangan, kemajuan dan ketersedian sarana dan prasarana yang cukup potensial untuk dikelola secara optimal dan profesional sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah sudah saatnya ditata dan disusun kembal sistem pungutan yang berupa retribusi pasar; b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kowawaringin Timur Nomor 11 Tahun 1996 tentang Pasar dan Retribusi pasar dalam Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan kemajuan serta ketentuan yang berlaku saat ini maka dipandang perlu untuk dicabut; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tetang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72. Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820); 2. Undang-undang RI Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 19992 Nomor 98. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493); 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 5. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 tahun 1997 tentang Retribusi daerah dan retribusi daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Retribusi Yang berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 27);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127); 10. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Kotawaringin Timur Nomor 7 Tahun 1978 tentang Retribusi Dermaga dan Pelabuhan Terapung Milik Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kotawaringin Timur 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dfinas Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana diubah melalui Perubahan Pertama dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 2 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2001 Nomor 2); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG RETRIBUSI JASA DERMAGA BONGKAR MUAT TAMBAT LABUH DAN TERMINAL PENUMPANG DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur; 3. Kepala Daerah adalah Kepala Daerah Kotawaringin Timur; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur;
5. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dan yang disediakan oleh swasta 6. Dermaga adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan perekonomian yang dapat digunakan sebagai tempat bersandar, berlabuh, naik penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas kegiatan penunjang dermaga serta temapt perpindahanintra dan antar moda transportasi 7. Kapal adalah kendaraan air yang bentuk dan jenis apapun yang digerakkan oleh tenaga mekanik, tenaga angin atau di tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dengan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah 8. Kapal Perairan Daratan adalah kapal yang karena peruntukan dan spesifikasinya beroperasi dalam wilayah perairan lautan 9. Perairan Laut adalah kapal yang karena peruntukan dan spesifikasinya beroperasi dalam wilayah perairan lautan 10. Perairan Daratan adalah perairan yang terdapat di wilayah daratan meliputi sungai, danau,waduk, terusan,dan rawa 11. Pemilik adalah orang yang memiliki dan atau menguasai barang 12. Penumpang adalah orang yang akan ikut dengan pelayaran dengan tujuan tertentu dan telah melakukan perjanjian dengan penyedia jasa angkutan 13. Pengantar adalah orang yang memasuki wilayah pelabuhan dan tidak ikut dalam pelayaran 14. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batasbatas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh,naikturun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transortasi 15. Daerah Lingkungan kerja pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan 16. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan disekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran BAB II SASARAN DAN TUJUAN Pasal 2 Meningkatkan, memanfaatkan dan mengembangkan dermaga beserta fasilitasnya agar penggunaan dermaga baik untuk kegiatan bongkar muat barang/hewan dan turun penumpang serta tempat labuh kapal ataupun kegiatan lainnya dapat menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, barang dan penumpang yang pada tujuannya dapat meningjatkan sumber-sumber Pendapatan Asli daerah BAB III RUANG LINGKUP
Pasal 3 (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk semua jenis kapal dan segala kegiatan pelayanan jasa dermaga berikut fasilitas penunjangnya di wilayah Kotawaringin Timur (2) Khusus untuk kapal-kapal laut, retribusi yang dimaksud untuk peraturan daerah ini berlaku apabila kapal-kapal tersebut melakukan kegiatannya di daerah yang telah ditentukan sebagai berikut: a. Untuk daerah sungai Mentaya berlaku mulai daerah desa Banjarum samapai ke hulu sungai dan muara sungai Cempaka sampai ke hulu sungai b. Untuk daerah sungai Serunyan berlaku mulai daerah desa Pematang Limau sampai ke hulu sungai c. Untuk daerah sungai Katingan berlaku mulai dearah kampung Tengah sampai ke hulu sungai BAB IV NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 4 (1) Dengan nama retribusi tarif tanda masuk bagi penumpang dan pengantar, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa fasilitas di dermaga (2) Dengan nama retribusi tarif tambat/sandar kapal dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian jasa fasilitas di dermaga (3) Dengan nama retribusi semua barang dan hewan dipungut sebagai jasa dermaga (4) Dengan nama retribusi semua kapal laut dipungut retribusi sebagai pembayaran tambat labuh dan bongkar muat barang di perairan daratan
Pasal 5 Objek retribusi seperti dimaksud pada Pasal 4 di atas dalam rangka untuk menyediakan fasilitas kapal angkutan penumpang barang dan hewan yang berada dalam daerah kabupaten Kotawaringin Timur Pasal 6 Subjek retribusi seperti dimaksud pada pasal 4 diatas adalah orang atau badan yang mendapat izin melakukan kegiatan sebagai pemakai jasa angkutan penumpangan dan barang/hewan BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 7 Setiap kapal yang bertambat/sandar dan segala kegiatan bongkar muat barang/hewan dan turun penumpang di dermaga dalam wilayah Kotawaringin Timur diwajibkan membayar retribusi menurut tarif yang telah ditentukan pada Pasal 9 Peraturan daerah ini
Pasal 8
Pungutan Retribusi dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur dan disetorkan ke kas daerah BAB VI TARIF RETRIBUSI Pasal 9 Besar tarif Retribusi adalah sebagai berikut: a. Tarif tanda masuk: 1) Penumpang Rp. 500,-/orang/sekali masuk; 2) Pengantar Rp. 500,-/orang/sekali masuk b. Tarif jasa tambat/sandar kapal: 1) Motor tempel/speed boat Rp. 500,- 1(satu)kali tambat waktu maksimum 1x 24 jam; 2) Kapal/Klotok yang berkapasitas kurang dari 5 (lima) ton Rp. 300,- 1 (satu) kali tambat untuk 1 x 24 jam; 3) Kapal/Klotok yang berkapasitas 5 (lima) ton s/d 10 (sepuluh) ton Rp 500,- 1(satu)kali tambat waktu maksimum 1x 24 jam; 4) Kapal/Klotok yang berkapasitas 10 (sepuluh) ton s/d 50 (lima puluh) ton Rp 1.500,1(satu)kali tambat waktu maksimum 1x 24 jam; 5) Kapal, kapal gandengan/tongkang yang berkapasitas muatan kurang dari 100 (seratus) ton Rp 5.000,- 1(satu)kali tambat waktu maksimum 1x 24 jam; 6) Taxi/Bus Air Rp 1.000,- 1(satu)kali tambat waktu maksimum 1x 24 jam; 7) Kapal, kapal gandengan/tongkang yang berkapasitas 100 (seratus) ton ke atas Rp 20.000,- 1(satu)kali tambat waktu maksimum 1x 24 jam; 8) Kapal tarik rakit kayu Rp 1.000,- 1(satu)kali tambat waktu maksimum 1x 24 jam; c.
Tarif Bongkar Muat 1) Kendaraan darat a. sepeda /beca Rp. 500,-/buah b. sepeda motor Rp. 1.500,-/buah c. kendaraan roda 4 (emapat) ke atas - jenis jeep/pick up, sedan dan sejenisnya Rp. 10.000,-/buah; - truk roda 4 (empat) s/d roda 6 (enam) Rp. 60.000,-/buah; - alat-alat berat lainnya Rp. 250.000,-/buah; - alat-alat suku cadang kendaraan Rp. 100,-/kg 2) barang-barang elektronik: a. televisi berwarna segala ukuran Rp. 750,-/buah b. radio tape recorder Rp. 500,-/buah c. tape deck Rp. 500,-/set d. video/CD/PS Rp. 500,-/buah e. lemari es segala ukuran Rp. 1.000,-/buah
f. AC g. Kipas angin 3) Bahan-bahan bangunan: 1. Semen berbagai jenis 2. Triplex 3 mili 3. Kaca segala ukuran 4. Seng 5. Paku bangunan 6. Paku untuk rel 7. Aspal 8. beton neser,pipa dan sejenisnya 9. batu pecah 10. batu belah 11. koral 12. pasir 13. kawat ayam segala ukuran 14. kawat kabel telepon 15. kapur gamping 16. kabel listrik 17. bak mandi dari porselin besar 18. kloset jongkok/duduk 19. keramik - ukuran 20 x 20 - ukuran 20 x 30 - ukuran 10 x 10 - ukuran 40 x 10 20. kawat las 21. besi siku segala ukuran 22. pipa ledeng besi semua ukuran 23. cat tembok 24. cat minyak 25. besi plat semua ukuran 26. kayu gergajian rupa-rupa ukuran 27. batako/bata 28. tong air 4) a. b. c. d. e. f. g. h.
sembilan bahan pokok beras gula minyak goreng sabun minyak tanah mie instan tekstil garam bata/curai
Rp. 1.000,-/buah Rp. 500,-/buah
Rp. 100,-/zak Rp. 100,-/lbr Rp. 3.000,-/peti Rp. 100,-/lembar Rp. 50,-/kg Rp. 23,-/kg Rp. 1.000,-/drum Rp. 750,-/ikat Rp. 1.000,-/m3 Rp. 500,-/m3 Rp. 500,-/m3 Rp. 250,-/m3 Rp. 250,-/roll Rp. 5.000,-/roll Rp. 50,-/blek Rp. 250,-/roll Rp. 1.250,-/buah Rp. 1.000,-/buah Rp. 100,-/pak Rp. 100,-/pak Rp. 100,-/pak Rp. 100,-/pak Rp. 50,-/kotak Rp. 75,-/pucuk Rp. 100,-/ikat Rp. 50,-/kg Rp. 75,-/kg Rp. 500,-/keping Rp. 375,-/m3 Rp. 1.000,-/m3 Rp. 1.000,-/buah
Rp. 1.000,-/ton Rp. 1.000,-/ton Rp. 1.000,-/ton Rp. 200,-/kardus Rp. 500,-/drum Rp. 100,-/kardus Rp. 500,-/ball Rp. 25,-/pak/sak
i. j. k. l.
tepung ikan asin,ikan basah telor udang
Rp. 100,-/bantal Rp. 10,-/kg Rp. 500,-/doz Rp. 1.000,-/100 kg
5) a. b. c. d. e. f. g. h. i.
alat perabot rumah tangga ranjang besi kursi tamu kursi tamu besar mesin jahit kasur besar lemari besar barang pecah belah barang-barang nilon, tali peti tali nilon
Rp. 500,-/set Rp. 500,-/set Rp. 1.250,-/set Rp. 500,-/buah Rp. 200,-/buah Rp. 1.250,-/buah Rp. 100,-/lusin Rp. 100,-/peti Rp. 750,-/roll
6) a. b. c. d. e. f.
bahan bakar minyak bensin solar aftur afgas olie gemuk
Rp. 2.000,-/drum Rp. 2.000,-/drum Rp. 2.500,-/drum Rp. 2.500,-/drum Rp. 2.500,-/drum Rp. 2.500,-/drum
7) a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
barang-barang hasil bumi / perkebunan sayur mayur buah-buahan kelapa ubi kayu/ubi jalar bawang dan sejenisnya kopi karet kelapa sawit(bijian) kelapa sawit (CPO) pisang
Rp. 150,-/100 kg Rp. 150,-/100 kg Rp. 100,-/25 butir Rp. 100,-/100 kg Rp. 750,-/100 kg Rp. 500,-/100 kg Rp.1.000,-/100 kg Rp.1.000,-/100 kg Rp.1.000,-/100 liter Rp. 500,-/100 kg
8) a. b. c. d.
bahan-bahan industri metbanol formalin lem jenis-jenis obat kayu
Rp. 10.000,-/ton Rp. 10.000,-/ton Rp. 10.000,-/ton Rp. 10.000,-/drum
9) a. b. c.
ternak kambing sapi kerbau babi
Rp. 500,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor Rp. 1.000,-/ekor
d. unggas
Rp.
10) lain-lain a. mesin speed boad - 0 s/d 25 PK - 25 s/d 50 PK - 50 s/d 100 PK - 100 PK keatas b. body speed boat - 0 s/d 40 PK - 40 PK keatas c. ban - ban mobil - ban sepeda motor - ban sepeda/ beca d. minuman segala jenis e. rokok
100,-/ekor
Rp. 2.000,-/buah Rp. 2.500,-/buah Rp.10.000,-/buah Rp.20.000,-/buah Rp.10.000,-/buah Rp.15.000,-/buah Rp. 700,-/buah Rp. 300,-/buah Rp. 200,-/buah Rp. 300,-/dos Rp. 1.000,-/bal BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10
Retribusi dipungut sesuai pasal 9 di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Masa retribusi untuk jas dermaga bongkar muat tambat dan terminal penumpang adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) hari atau ditetapkan lain oleh kepala daerah Pasal 12 Masa retribusi adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB IX SURAT PENDAFTARAN Pasal 13 (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPDORD (2) SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
(3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah BAB X PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 14 (1) Berdasarkan SPDORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi terutang bertambah, maka dikeluarkan SKRDKBT. (3) Bentuk, isi serta tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah BAB XI TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 15 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan (2) Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur
(2) Penagihan retribusi melalui Dinas Perhubungan Kotawaringin Timur sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. BAB XIV KEBERATAN Pasal 18 (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi. Wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut. (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannnya (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pada pasal ini tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 19 (1) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian menolak atau menambaha besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaiman adimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala Daerah (2) Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) dilampaui, Kepala Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi atau lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut (5) Pengembalian kelebihan pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi Pasal 30 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan: a. Nama dan alamat Wajib Retribusi; b. Masa Retribusi; c. Besarnya kelebihan pembayaran; d. Alasan yang jelas. (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos pencatat (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Kepala Daerah Pasal 22 (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan Surat perintah membayar kelebihan retribusi (2) Apabila kelebihan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran BAB XVI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 23 (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib retribusi, antara lain untuk mengangsur (3) Pembebasan retribusi sebgaimana dimkasud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada wajib retribusi dalam rangka pengangkutan khusus korban bencana alam dan atau kerusuhan (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh kepala Daerah. BAB XVII KADALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 24 (1) Hak untuk melakukan penagiahan retribusi. Kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila: a. Diterbitkannya Surat Teguran atau; b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 25 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XIX KETENTUAN PIDANA Pasal 26 (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB XX PENYIDIKAN Pasal 27 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun1981 tentang kiotab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah: a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah tersebut.
c.
Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah. g. Menyuruh berhenti dan / atau melarang sesorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e. h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan Daerah ini semua peraturan mengenai Retribusi Angkutan Sungai dan Danau di Kabupaten Kotawaringin Timur dinyatakan tidak berlaku BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah
Pasal 30 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit
Pada tanggal 18 Februari 2004 BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
M. WAHYUDI K ANWAR Diundangkan di Semarang Pada tanggal 19 Februari 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
Drs. GODHARD A. NION Pembina Utama Muda Nip. 010 072 662
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2004 NOMOR 15 SERI C
