PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 14 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DOKUMEN KAPAL DAN FASILITAS DIBIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,
Menimbang :
Mengingat :
a. bahwa transportasi angkutan sungai dan danau mempunyai peranan penting dan strategis untuk memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkokoh ketahanan nasional dan mempererat hubungan antar daerah yang satu dengan daerah yang lain, dalam usaha mencapai tujuan bersama berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 ; b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pendapatan Asli daerah (PAD) guna manunjang pembangunan dan peningkatan kepada masyarakat penyedian jasa dan pengguna jasa transportasi angkutan sungai dan danau yang lebih berhasil guna dan berdaya guna adalah merupakan salah satu tugas Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dalam rangka untuk menentukan kebijakan pembangunan sebagai daerah otonom; c. Bahwa sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang republik Indonesia nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah ; d. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana huruf a, b, dan c tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan daerah ; 1.
2. 3.
4.
5.
Undang-undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820) ; Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98); Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran negara tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1839) ; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah
6.
7. 8.
9.
10.
(Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ; Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi daerah (lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 119, Tambahan lembaran Negara RI Nomor 4139); Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhan (lembaran Negara RI tahun 2001 Nomor 127); Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan presiden ; Peraturan daerah kabupaten kotawaringin Timur Nomor 22 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai daerah Otonom (Lembaran Daerah kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 23); Peraturan daerah kabupaten kotawaringin Timur Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2000 Nomor 24);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAWARINGIN TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN DOKUMEN KAPAL DAN FASILITAS DIBIDANG ANGKUTAN SUNGAI DAN DANAU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 a. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. b. Bupati adalah bupati Kotawaringin Timur c. Pemerintah daearha dalah Kepala dearah beserta perangkat daewrah otonom yang lain sebagai badan Eksekutif daerah Kabupaten Kotawaringin Timur. d. Dewan Perwakilan rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif daerah Kabupaten Kotawaringin Timur e. Dinas perhubungan adalah unsur pelaksana teknis Pemerintah daerah dibidang perhubungan.
f.
g.
h. i. j.
k. l. m.
n.
o. p. q. r.
s. t.
u.
v.
Retribusi Daerah adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan ; Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya,, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dengan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya. Perairan daratan adalah perairan yang terdapat di wilayah daratan meliputi sungai, danau, terusan, waduk dan rawa. Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan angkutan di perairan pelabuhan serta keamanan dan keselamatan. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan dengna tenaga mekanik, tenaga angin atau tunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dengan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Kapal perairan daratan adalah kapal yang karena peruntukan dan klasifikasinya beroperasi dan melakukan kegiatan angkautan di perairan daratan. Kapal laut adalah kapal yang karena peruntukan dan klasifikasinya beroperasi di perairan lautan. Kelaikan kapal adalh keadaan kapal yang memenuhi persyartan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawasan, pemuatan, kesehatan dan kesejahteraan awak kapal, serta penumpang dan status hukum kapal untuk berlayar di perairan tertentu. Nahkoda kapala adalah salah satu seorang awak kapal yang menjadi pimpinan umum di atas kapal dan mempunyai wewenang dan bertanggung jawab tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Motoris kapal adalah salah seorang awak kapal yang memppunyai kewennagan merawat, menjalankan, melayani mesin kapal agar selalu dalam keadaan siap untuk digunakn. Angkutan sungi dan danau adalah kegiatan angkutan yang diselenggarakan di perairan daratan. Sertifikat kesempurnaan adalah tanda bukti yang menyatakan bahwa kapal tersebut telah memenuhi persyaratan keselamatan untuk berlayar. Pendaftaran kapal (Registrasi) adalh tanda bukti yang meneranggkan identitas kapal yang terdiri atas nama pemilik kapal, nama kapal, ukuran kapal, perlengkapan keselamatan kapal dan keterangan mesin penggerak. Surat Tanda Kecakapan (STK) Kapal Perairan Daratan adalah tanda bukti yang syah bagi seornag nahkoda dan/atau motoris untuk diijinkann mengoperasikan/menjalankan kapal . Trayek adalah lintasan angkutan sungai dan danau yang digunakan untuk angkutan penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak tetap. Surat Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu trayek tertentu dalam wilayah Daerah Kabupaten. Izin angkutan barang adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan pengangkutan barang dengan menggunakan kapal perairan daratan.
w. Izin atrik/tunda adalah izin yang diberikan kepada kapal/rakit yang bergerak dengna menggunakan kapal lain. x. Izin kapal laut masuk perairan daratan adalah izin yang diberikan kepada kapal laut yang berlayar keluar dari bats perairan bandar menuju kehulu sungai. y. Bangunan Air adalah bangunan yang dibangun di ats perairan daratan untuk suatu kepentingan dengan batas dan ukuran tertentu. z. Izin Banguna air adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan banguanan di atas perairan daratan. å. Tempat Penimbunan kayu di perairan daratan adalah dataran air diperairan daratan dengan batas-batas koordinat tertentu guna tempat kegiatan penimbunan kayu (logs) ä. Izin tempat penimbunan kayu (logpond) adalh izin yang diberikan kepada orang poribadi atau badan untuk kegiatan penimbunan kayu. ö. Izin berlayar adalah izin yang diberikan kepada kapal yang akan melakukan pelayaran dari tempat asal ketempat tujuan di perairan daratan Kabupaten kotawaringin Timur. aa. Rakit adalah kayu log yang mengapung di air dan dirangkaikan menjadi satu kesatuan dengan ukuran tertentu. BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 2 (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Dengan nama retribusi Pendaftaran kapal (registrasi) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian Surat Pendaftaran kapal (Registrasi) dimaksud kepada orang pribadi atau suatu badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penu,pang umum, barang dan keperluan sendiri/perusahaan yang berdomisili dalam wilayah kabupaten Kotawaringin timur. Dengan nama retribusi Setifikat Kesempurnaan Kapal Perairan daratan dipungut retribusi sebagai pembayaran ats pemberian sertifikat dimaksud kepada orang pribadi atau suatu badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum, barang dan keperluan sendiri/perusahaan yang berdomisili dalam wilayah kabupaten kotawaringin timur. Dengan nama retribusi Surat Tanda Kecakapan (STK) dipungut retribusi sebagai pembayaran ats pemberian Surat tanda Kecakapan (STK) dimaksud kepada orang pribadi untuk emnyediakan pelayanan angkutan penumpang umum barang dan keperluan sendiri/ perusahaan yang ebrdomisili dalam wilayah kabupaten kotawaringin timur. Dengan nama retribusi Izin trayek dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin trayek dimaksud kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum barang dan keperluan sendiri/ perusahaan yang ebrdomisili dalam wilayah kabupaten kotawaringin timur. Dengan nama retribusi Izin angkutan barang/izin tarik tunda dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin Angkutan barang/tarik tunda dimaksud kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum barang dan keperluan sendiri/ perusahaan yang berdomisili dalam wilayah kabupaten kotawaringin timur. Dengan nama retribusi Izin kapal Laut masuk Perairan Daratan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dimaksud kepada orang pribadi untuk menyediakan
pelayanan angkutan penumpang umum barang dan keperluan sendiri/ perusahaan yang berdomisili dalam wilayah kabupaten kotawaringin timur. (7) Dengan nama retribusi Izin bangunan air dipungut retribusi sebagai pembayaran atas Pemakaian kawasan perairan daratan dimaksud kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum barang dan keperluan sendiri/ perusahaan yang berdomisili dalam wilayah kabupaten kotawaringin timur. (8) Dengan nama retribusi Izin trayekIzin tempat Penumpukan kayu 9Logpond) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dimaksud kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum barang dan keperluan sendiri/ perusahaan yang berdomisili dalam wilayah kabupaten kotawaringin timur. (9) Dengan nama retribusi Izin Berlayar (STB) dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin dimaksud kepada orang pribadi untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum barang dan keperluan sendiri/ perusahaan yang ebrdomisili dalam wilayah kabupaten kotawaringin timur. Pasal 3 Objek retribusi seperti dimaksud pada pasal 2 di atsa dalam rangka untuk menyediakan pelayaran administrasi angkutan penumpang umum dan barang serta untuk suatu kegiatan untuk kepentingan sendiri/perusahaan yang seluruhnya berada dalam wilayah perairan daratan di Kabupaten kotawaringin timur. Pasal 4 Subjek retribusi dimaksud pada pasal 2 di atas adalah orang atau badan yang mendapatkan : (1) Surat pendaftaran kapal (Registrasi) ; (2) Sertfikat kesempurnaan Kapal Perairan daratan ; (3) Surat Tanda Kecakapan (STK) ; (4) Surat izin trayek ; (5) Surat Izin angkutan barang/ izin Tarik tunda ; (6) Surat izin Kapal Laut Masuk Perairan daratan ; (7) Usrat Izin bangunan air ; (8) Surat Izin tempat penimbunan Kayu (Logpond) ; (9) Surat izin berlayar Kapal Perairan Daratan ; BAB III PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMENKAPAL DAN PERIZINAN Pasal 5 Untuk penerbitan dokumenkapal dan perizinan seperti yang dimkasud pada Bab II pasal 4 di atas harus melengkapi persyaratans sebagai berikut : 1. Surat Pendaftaran Kapal (registrasi) a. Surat permohonan yang ditandatangani bersangkutan ; b. Surat keterangan kepemilikan dari Lurah/Camat ;
2.
3.
4.
5.
6.
7.
c. Foto copy sertifiktat Kesempurnaan yang masih berlaku ; d. Foto copy KTP yang masih berlaku ; e. Tanda pembayaran lunas retribusi Sertifikat kesempurnaan Kapal Perairan Daratan ; a. baru (1) Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan ; (2) Surat keterangan kepemilikan dari Lurah/camat ; (3) Foto copy KTP yang masih berlaku ; (4) Tanda lulus pemeriksaan ; (5) Tanda pembayaran lunas retribusi. b. Perpanjangan (1) Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan ; (2) Surat keterangna kepemilikan dari Lurah/camat ; (3) Foto copy KTP yang masih berlaku ; (4) Tanda lulus pemeriksaan ; (5) Tanda pembayaran lunas retribusi. surat tanda Kecakapan (STK) a. Surat permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan ; b. Foto copy KTP yang masih berlaku ; c. Pas foto ukuran 3 x 4, 3 (tiga) lembar ; d. Surat keterangan berbadan sehat dari dokter ; e. Lulus ujian teori dan praktek ; f. Tanda pembayaran lunas retribusi. Surat Izin Trayek a. baru (1) Surat permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan ; (2) Foto copy surat tanda pendaftaran kapa (registrasi) ; (3) Foto copy sertifikat kesempurnaan kapal perairan daratan ; (4) Rekomendasi dari Camat ; (5) Tanda pembayaran lunas retribusi ; b. Perpanjangan (1) Surat permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan ; (2) Foto copy surat trayek yang lama ; (3) Foto copy surat tanda pendaftaran kapal (registrasi); (4) Foto copy sertifikat kesempurnaan kapal Perairan daratan ; (5) Tanda pembayaran lunas retribusi ; Surat Izin Angkutan Barang a. Surat permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan ; a. Foto copy sertifikat kesempurnaan kapal Perairan daratan ; b. Foto copy surat tanda pendaftaran kapal (registrasi); c. Tanda pembayaran lunas retribusi ; Surat Izin Kapal Laut masuk Parairan daratan a. Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan ; b. Foto copy sertifikat kapal yang masih berlaku ; c. Tanda Pembayaran lunas Retribusi ; Surat Izin bangunan air
a. Surat permohonan yang ditandatangani yang bersangkutan ; b. Data rencana bangunan air ; c. Tanda pembayaran lunas retribusi 8. Surat Izin temapt penimbunan Kayu (Lopond) a. Surat permohonan yang ditanda tangani yang bersangkutan ; b. Foto copy KTP/tanda Pengenal yang masih berlaku ; c. Foto copy NPWP ; d. Peta lokasi untuk tempat penimbunan kayu ; e. Bukti pemegang Hak Pengusahaan hutan (HPH) dan atau hak Pemungutan Hasil Hutan (HPHH)/IPK ; f. Laporan hasil survey lapangan untuk pembuatan tempat penimbunan kayu yang bersangkutan ; g. Rekomendasi dari camat ; h. Tanda pembayaran lunas retribusi ; 9. Surat izin Berlayar (SIB) a. kelengkapan dokumen kapal ; b. perlengkapan keselamatan pelayaran ; c. daftar penumpang atau barang ; BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi semua angkutan sungai dan danau digolongkan sebagai retribusi lainnya. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 7 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan daratan yang pengaturan serta pengawasan teknis kapal yang menurut konstrukasi dan peralatannya ditetapkan sebagai bukan kapal laut, Pendaftaran kapal (registrasi), surat tanda kecakapan (STK), Izin Trayek, Izin Angkutan Barang/Tarik Tunda Di Perairan Daratan, Izin kapal Laut masuk Perairan Daratan, Izin Bangunan Air, Izin Tempat penumpukan Kayu (logpond) dan izin berlayar kapal Perairan daratan. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya meliputi biaya administrasi. (3) Biaya pemeriksaan/pengukuran, pengujian, survey lapangan, biaya transportasi, dokumentasi dalam rangka pengenalian dan pengawasan diberikan insentif. Pasal 8
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis angkutan penumpang umum dan barang, daya angkut, jenis Surat tanda Kecakapan (STK) khusus dan umum, luas perairan yang dipakai . (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : UKURAN KAPAL GT LUAS PERAIRAN YANG DIPAKAI, JENIS STK
BESAR TARIF
4
5 Rp. 20.000,Rp. 20.000,Rp. 20.000,Rp. 20.000,Rp. 15.000,Rp. 30.000,Rp. 35.000,Rp. 45.000,Rp. 60.000,Rp. 40.000,Rp. 50.000,-
6 Masa berlaku 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun
NAKHODA MOTORIS NAKHODA/MOTORIS GT.1 Angkutan Penumpang Umum GT.1 Angk. Penumpang Perusahaan GT.1 – Gt.6 Angk. Penumpang umum
Rp. 55.00,Rp. 55.000,Rp. 30.000,Rp. 50.000,-
Masa berlaku 5 (lima) tahun
GT.1 - GT.5 GT.6 – GT.10 GT.1 – GT.10 GT.11 – GT.20 GT.10 – GT.100 GT 100 keatas M2/Rp. 250,-
Rp. 15.000,Rp. 25.000,Rp. 25.000,Rp. 30.000,Rp. 50.000,Rp.100.000,Rp. 250,-
A. IJIN KAPAL LAUT MASUK PERAIRAN PERAIRAN DARATAN SUNGAI MENTAYA
S/d GT.50 GT.51 – GT.200 GT.201 – GT.500 GT.501 keatas
Rp. 25.000,Rp. 50.00,Rp. 75.000,Rp. 100.000,-
B. IZIN KAPAL LAUT MASUK PERAIRAN PERAIRAN DARATAN SUNGAI KATINGAN
S/d GT 50 GT.51 – GT.200 GT.201 – GT.500 GT.501 keatas
Rp. Rp. Rp. Rp.
20.000,40.000,50.000,75.000,-
C. IZIN KAPAL LAUT MASUK PERAIRAN PERAIRAN DARATAN SUNGAI SERUYAN IJIN BANGUNAN AIR
S/d GT.50 GT.51 – GT.200 GT.201 – GT .500 GT.501 keatas
Rp. Rp. Rp. Rp.
20.000,40.000,50.000,75.000,-
M/ Rp. 500,-
Rp.
500,-
NO
JENIS RETRIBUSI
ANGKUTAN
1
2
1
REGISTRASI
3 Kapal Motor Tug Boat Tongkang Spedd boat Kapal motor Tug boat
2
3
4
SERTIFIKAT KESEMPURNAAN
SURAT TANDA KECAKAPAN (STK) NAHKODA/MOTORIS IJIN TRAYEK
Tongkang Speed boat
Speed Boat
Kapal Motor
GT.1 – GT.5 GT.6 - GT.12 GT.1 – GT.10 GT.11 – GT.20 Sampai dengan GT.100 GT.1 Umum GT.1 pribadi perusahaan
KETERANGAN
Masa berlaku 1 (satu ) tahun
Masa berlaku 1 (satu) tahun
Rp. 35.000,Rp. 25.000,Masa berlaku 1 (satu) tahun
Kapal Motor Tug Boat 5
IJIN ANGKUTAN BARANG / IZIN TARIK TUNDA
Tongkang Rakit
6
7
Berlaku 1 x jalan Berlaku 1 x jalan
Masa berlaku 1 (satu) tahun
Mas aberlaku 1 (satu) kali masuk
Mas aberlaku 1 (satu) kali masuk
Masa berlaku 1 (satu) tahun
8 9
IJIN PENUMPUKAN KAYU (LOGPOND) SURAT IJIN BERLAYAR (SIB)
M2/Rp. 500,KAPAL PERAIRAN DARATAN
Rp.
500,-
Rp. 1.000,-
Masa berlaku 1 (satu) Tahun Masa berlaku 1 (satu) kali pelayaran
BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 9 Retribusi yang dipungut di wilayah daerah tempat surat dan izin diberikan. BAB VII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 10
(1)
(5) (6)
Masa retribusi Pendaftaran kapal Perairan Dratan (registrasi) adalah jangka waktu 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun ; (2) Masa retribusi Sertifikat Kesempurnaan Kapal Perairan Daratan adalah jangkak waktu 1 (satu) tahun ; (3) Masa retribusi Surat Tanda Kecakapan (STK) adalah jangka waktu 5 (lima) tahun ; (4) Masa retribusi ijin trayek adalah jangka waktu 1 (satu) tahun ; Masa retribusi Izin Angkutan Barang adalah jangka waktu 1 (satu) tahun ; Masa retribusi Izin Tarik/tunda rakit Kayu adalh 1 (satu) kali jalan ; (7) Masa retribusi Izin Kapal Laut Masuk perairan daratan adalah jangka waktu 1 (satu) kali masuk ; (8) Masa retribusi Izin bangunan Air adalah jangka waktu 1 (satu) tahun ; (9) Mas aretribusi Izin Tempat Penumpukan Kayu (Logpond) adalh jangka waktu 1 (satu) tahun ; (10) Masa retribusi Izin berlayar adalah 1 (satu) kali pelayaran ; Pasal 11 Saat terutang retribusi adalah pada saat diterbitkannya Surta Ketetapan retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. BAB VIII SURAT PENDAFTARAN PASAL 12 (1) Wajib retribusi mengisi Surat Pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah (SPdORD).
(2) Surat pendaftaran Objek Pajak Retribusi Daerah (SPdORD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib retribusi atau kuasanya. (3) Bentuk,isi, baik tata cara pengisian dan penyampaian Surat Pendaftaran Obyek Pajak Retribusi daerah (SPdORD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Daerah. BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 13 (1) Berdasarkan Surat Pendaftaran objek Pajak daerah (SPdORD) sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data dan atau data yang semula belum lengkap menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan Surat keterangan Retribusi Daerah kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT). (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan Surat Ketetapan Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimakausd pada ayat (1) dan Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang bayar tambahan (SKRDKBT) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala daerah. BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 14 (1) PemungutanRetribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, dan Surta keterangna retribusi daerah Kurang bayar Tambahan (SKRDKBT). BAB XI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 15 Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tanda Retribusi daerah (STRD).
BAB XII TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 16 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya Surat Ketetapan retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surta Keterangna Retribusi daerah Kurang Bayar Tambahan (SKRDKBT) dan Surta tanda retribusi Daerah (STRD). (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Keputusan kepala Daerah. BAB XIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Retribusi terutang berdasarkan Surat ketetapan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keterangna Retribusi daerah Kurang bayar tambahan (SKRDKBT), Surat Tanda retribusi daerah (STRD), dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui dinas Perhubungna Kotawaringin timur. (2) Penagihan retribusi melalui Dinas perhubungan Kotawaringin Timur berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku. BAB XIV KEBERATAN Pasal 18 (1) wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk atas surat keterangan retribusi daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat Keterangan Retribusi daerah Kurang bayar tambahan (SKRDKBT) dan Surat Ketetapan retribusi daerah Lebih bayar (SKRDLB). (2) Kebertaan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan diswertai alasan-alasan yang jelas . (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran retribusi teresbut. (4) Kebertan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan, Surat keterangan retribusi daerah lunas Bayar (SKRDLB) diterbitkan, kecuali apabila wajib
retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaaan diluar kekuasaan. (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keneratan, sehingga tidak dipertimbangkan. (6) Pengajuan keberatan tiak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 19 (1) Kepala daerah dalm jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surta keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan. (2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) telah lewat dan kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajuka tersebut dianggap dikabulkan. BAB XV PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 20 (1) Atas kelebihan Pembayaran retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Kepala daerah. (2) Kepala daerah dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) telah dilampaui dan Kepala Daearh tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Keterangna retribusi daerah Lebih Bayar (SKRDLB) harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Pabila wajibretribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungka untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar (SKRDLB). (6) Apabila Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan retribusi. Pasal 21 (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan sekurang-kurangnya menyebutkan : a. Nama dan Alamat Wajib retribusi ;
b. Masa Retribusi ; c. Dasra kelebihan pembayaran ; d. Alasan yang singkat dan jelas . (2)Apabila kelebihan retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat 4 pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran. a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidan Retribusi Daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi dearah; d. Memeriksa buku-biku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Dearah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumaen laian, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalma rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana di bidang Retribusi Daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemerikasaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Dearah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa esbagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk tindak pida dibidang Retribusi Dearah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, memberitahukan dimulainya penyididkan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana BAB XX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 27 (1) Pada tanggal mulai berlakunya Peraturan daerah ini, semua peraturan mengenai retribusi Angkutan sungai dan danau di kabupaten Kotawaringin Timur dinyatakan tidak berlaku. (2) Untuk Sertifikat Kapal Perairan Daratan yang diterbitkan oleh Syahbandar tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
(3) Semua Izin Tempat Penumpukan kayu (logpond) yang diterbitkan Kanwil Departemen Perhubungan Kalimantan Tengah tetap berlaku sampai habis masa berlakunya, dengan catatan kepada pemegang izin tersebut aka dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan daerah ini setiap tahunnya. BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaanya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 29 Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal yang diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daearah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah kabupaten Kotawaringin Timur. Ditetapkan di Sampit Pada tanggal 4 April 2002 BUPATI KOTA WARINGIN TIMUR Ttd M. WAHYUDI K. ANWAR Diundangkan di Sampit Pada tanggal 4 April 2002 SEKETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Ttd Drs. GODHARD A. NION Pembina Tk. I NIP 010 072 662 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2002 NOMOR : 20 SERI : C
.
