PERATURAN DAERAH NOMOR
KABUPATEN
15
KLUNGKUNG
TAHUN 2010
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PERANGKAT DENGAN RAHMAT BUPATI Menimbang
: a.
b.
Mengingat
DESA
TUHAN YANG MAHA ESA KLUNGKUNG,
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pengembalian Peristilahan Sebutan Kepala Desa. Dusun dan Kepala Dusun, serta dalam rangka kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan, maka perlu diatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan,Pemilihan,Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
: 1.
Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2.
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3.
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG dan BUPATI KLUNGKUNG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Klungkung. 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Klungkung yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik IndoneiaTahun 1945. 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Bupati adalah Bupati Klungkung. 6. Kecamatan adalah Wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ,berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatsetempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 9. Pemerintah Desa adalah Perbekel dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 10. Badan Permusyawaratan Desa selanjunya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 12. Banjar Dinas adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintah Desa,yang dikepalai oleh kelian Banjar Dinas. 13. Kelian Banjar Dinas adalah Pemimpin Banjar sebagai bagian wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintah Desa. 14. Perbekel adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 2
BAB II PERSYARATAN CALON PERANGKAT
DESA
Pasal 2 (1) Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu : a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; c. mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran; d. mempunyai pengalaman dibidang administrasi keuangan dan dibidang perencanaan; e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan f. bersedia tinggal di Desa yang bersangkutan. (2) Kepala Urusan dan Kelian Banjar Dinas diangkat dari penduduk Desa setempat, Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta Negara Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia; c. surat Keterangan Catatan Kepolisian; d. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum pasti karena tindak pidana yang dikenakan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun; e. berumur paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 54 tahun; f. sehat jasmani dan rohani; g. sekurang-kurangnya berijazah SMU untuk Kepala Urusan dan SLTP untuk calon Klian Banjar Dinas yang dibuktikan dengan ijazah; h. tidak pernah sebagai Klian Banjar Dinas selama 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut di Banjar Dinas yang bersangkutan; dan i. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa Lainnya.
BAB III TATA CARA PEMILIHAN DAN/ATAU PENGANGKATAN PERANGKAT DESA Pasal 3 (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati Klungkung. Pasal 4 (1) Kepala Urusan diangkat oleh Perbekel dari penduduk Desa dengan Keputusan Perbekel. (2) Setiap warga masyarakat desa yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dapat mengajukan lamaran secara tertulis sebagai calon Kepala Urusan. (3) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui seleksi dalam bentuk ujian penyaringan dari calon-calon yang terdaftar. Pasal 5 (1) Kelian Banjar Dinas dapat dipilih atau tanpa pemilihan sesuai kondisi sosial budaya masyarakat desa, dari penduduk desa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). 3
(2) Kelian Banjar Dinas dipilih atau tanpa dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh perbekel dengan Keputusan Perbekel. Pasal 6 Tata cara pemilihan atau pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa kecuali Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa. Pasal 7 (1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan agamanya dan dilantik oleh Perbekel. (2) Susunan kata-kata sumpah/janji Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah :“ Demi Allah / Demi Tuhan / Om Attah Parama Wisesa / Demi Sang Hyang Aji Budha, saya bersumpah/berjanji, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Urusan/Klian Banjar Dinas dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.” (3) Pelantikan Kelian Banjar Dinas dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kelian Banjar Dinas dan sekaligus ditetapkan sebagai tanggal pelantikan (4) Pelantikan Kelian Banjar Dinas yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktunya karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kelian Banjar Dinas dengan ketentuan bahwa Kelian Banjar Dinas yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut. Pasal 8 Pegawai Negeri yang diangkat menjadi Kepala Urusan atau Kelian Banjar Dinas harus mengajukan permohonan berhenti menjadi Pegawai Negeri setelah mendapat surat pengangkatannya. BAB IV MASA JABATAN PERANGKAT DESA LAINNYA Pasal 9 (1) Masa Jabatan Kepala Urusan Sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun. (2) Masa jabatan Kelian Banjar Dinas adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. BAB V LARANGAN PERANGKAT
DESA
Pasal 10 Setiap Perangkat Desa dilarang : a. menjadi pengurus partai politik; b. melaksanakan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat bangsa, Negara Republik Indonesia, Pemerintah, Desa maupun Perangkat Desa; c. menyalahgunakan wewenang/jabatan;
4
d. tanpa ijin Pemerintah bekerja untuk Negara Asing; e. menyalahgunakan barang, uang, atau surat-surat berharga milik Negara Republik Indonesia, Daerah maupun Desa; f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Negara Republik Indonesia, Daerah maupun Desa secara tidak sah; g. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara Republik Indonesia, Daerah, dan Desa; h. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang dapat mempengaruhi tindakan yang akan dilaksanakannya berkaitan dengan tugas-tugas perangkat Desa; i. memasuki tempat-tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Perangkat Desa, kecuali untuk kepentingan tugas; j. bertindak sewenang-wenang terhadap masyarakat; k. melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayaninya;dan l. menghalangi jalannya tugas kedinasan.
BAB VI TINDAKAN PENYIDIKAN TERHADAP PERANGKAT DESA Pasal 11 (1) Tindakan penyidikan terhadap Perangkat Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati. (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;dan b.dituduh telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. (3).Setelah tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
BAB VII MEKANISME PEMBERHENTIAN PERANGKAT
DESA LAINNYA
Pasal 12 (1) Perangkat Desa Lainnya berhenti karena : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; dan c. diberhentikan. (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Perbekel setelah mendapat persetujuan BPD, karena: a. telah mencapai batas usia atau batas akhir masa jabatannya; b. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; c. melakukan tindakan yang menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya sebagai Perangkat Desa Lainnya; d. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10;dan
5
e. sebab-sebab lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan / atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat Desa setempat. (3) Mekanisme pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa. Pasal 13 (1) Perangkat Desa lainnya diberhentikan sementara oleh Perbekel apabila telah berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, maker, tindak pidana terhadap keamanan Negara.atau dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Perangkat Desa Lainnya diberhentikan oleh Perbekel apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 14 (1) Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), setelah melalui proses peradilan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan tersebut, Perbekel harus merehabilitasi dan / atau mengaktifkan kembali Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. (2) Apabila Perangkat Desa Lainnya yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Perbekel hanya merehabilitasi Perangkat Desa Lainnya yang bersangkutan. Pasal 15 Apabila Perangkat Desa Lainnya diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (1), salah satu Perangkat Desa Lainnya ditunjuk oleh Perbekel untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya Perangkat Desa Lainnya sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 16 Perangkat Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di desa yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, dan / atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 17 Perangkat Desa yang melalaikan tugasnya, sehingga merugikan Negara Republik Indonesia, Daerah dan masyarakat Desa, dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara, dan / atau pemberhentian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6
Pasal 18 (1) Bagi Perangkat Desa Lainnya yang tidak dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka salah satu Perangkat Desa Lainnya ditunjuk oleh Perbekel untuk melaksanakan, wewenang, dan kewajiban sebagai Perangkat Desa Lainnya. (2) Apabila selama 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan penguji kesehatan pegawai bahwa Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya, maka Perbekel memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 19 Perangkat Desa yang sudah ada sebelum Peraturan daerah ini berlaku tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatannya. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung. Ditetapkan di Semarapura pada tanggal 1 Desember 2010 BUPATI KLUNGKUNG,
I
WAYAN CANDRA
Diundangkan di Semarapura pada tanggal 1 Desember 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
KETUT JANAPRIA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TAHUN 2010 NOMOR 15
7
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 15
TAHUN 2010
TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA I.
UMUM. Perangkat Desa Lainnya adalah pembantu Perbekel dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Perangkat Desa bertanggung jawab kepada Perbekel. Perangkat Desa Lainnya diangkat dan diberhentikan oleh Perbekel setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa.
II. PASAL DEMI
PASAL.
Pasal
1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat
2 Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan Huruf a Yang dimaksud dengan “bertakwa” dalam arti taat menjalankan kewajiban agamanya. Huruf b Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf c s/d i Cukup jelas.
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
3 Cukup jelas. 4 Cukup jelas. 5 Cukup jelas. 6 Cukup jelas. 7 Cukup jelas.
8
Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal Pasal
8 Cukup jelas. 9 Cukup jelas 10 Cukup jelas. 11 Cukup jelas. 12 Cukup jelas. 13 Cukup jelas. 14 Cukup jelas. 15 Cukup jelas. 16 Cukup jelas. 17 Cukup jelas. 18 Cukup jelas. 19 Cukup jelas. 20 Cukup jelas 21 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN
KLUNGKUNG NOMOR 9
9
