PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2000 T E N T A N G

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2000 T E N T A N G ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang:

a. bahwa berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1838/SJ, tanggal 11 Agustus 1999, perihal Penataan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya pada Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu segera membentuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Lampung Selatan; b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun www.djpp.depkumham.go.id 1959 Nomor 37) ; 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987, tentang Penyerahan Urusan Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomr 3353) ; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992, tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487); 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992, tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah; 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan; 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993, tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan; 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah; 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah;

www.djpp.depkumham.go.id

10.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11/DPRD-LS/1999 tentang Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; 11.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993, tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan; 12.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993, tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah; 13.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1994, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkup Pekerjaan Umum Daerah; 14.Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11/DPRD-LS/1999 tentang Peraturan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. www.djpp.depkumham.go.id

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan; b. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan; c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan; d. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lampung Selatan; e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lampung Selatan; f. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lampung Selatan; g. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lampung Selatan;


BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2 Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya Adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang Pekerjaan Umum Bina Marga. (2) Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Bagian Ketiga Tugas Pasal 4 www.djpp.depkumham.go.id

Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan Rumah Tangga Daerah dalam Pekerjaan Umum Cipta karya dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Propinsi Lampung. Bagian Keempat Fungsi Pasal 5 Untuk menyelneggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya mempunyai fungsi : a. Perumusan, perencanaan kebijakasanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan dan pelayanan di bidang Cipta karya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku; b. Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan pembangunan dibidang Cipta karya, dan pengelolaan alat-alat berat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya terdiri dari : 1. Kepala Dinas; 2. Sub Bagian Tata Usaha Negara ; 3. Seksi Bangunan; 4. Seksi Perumahan; 5. Seksi Penyehatan lingkungan; 6. Cabang Dinas; 7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 8. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya, sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini. Bagian kedua Kepala Dinas Pasal 7 www.djpp.depkumham.go.id

Kepala Dinas bertugas memimpin Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya, melaksanakan pembinaan terhadap aparatur bawahannya agar pelaksanaan tugas dapat berdayaguna dan berhasil guna, melaksanakan kerjasama dan koorinasi dibidang tugasnya dan instansi pemerintah dan organisasi lainnya. Bagian Ketiga Sub Bagian Tata Usaha Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program Kerja Dinas, Pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, hubungan masyarakat, surat- menyurat, protokol serta pembuatan laporan Dinas. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : a. Penyusunan anggaran, pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana; b. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perlengkapan kantor, rumah tangga, dokumentasi serta perpustakaan; c. Penyiapan data informasi, hubungan masyarakat, dan inventarisasi.


Pasal 10 Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : 1. Urusan Umum; 2. Urusan Kepegawaian; 3. Urusan Keuangan. Pasal 11 (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, penggandaan, rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, pengelolaan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor maupun inventarisasi. (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, menyusun pedoman dan tata laksana, dokumentasi dan kepustakaan, menyajikan data dan informasi, serta hubungan masyarakat. (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi penyusunan anggaran, pembukuan dan pertanggungjawaban maupun laporan keuangan. Bagian Keempat Seksi Bangunan Pasal 12 Seksi Bangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta karya dibidang Pembangunan.


Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 12 Peraturan Daerah ini, Seksi Bangunan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan teknis dan bantuan teknik perencanaan bangunan negara; b. Pelaksanaan pembangunan, renovasi, rehabilitasi dan perawatan bangunan gedung pemerintah; c. Penyelenggaraan pendaftaran, pamanfaatan, penafsiran, penghapusan, dan pemeriksaan bangunan gedung pemerintah dan rumah dinas; d. Pemeriksaan keamanan dan keselamatan, pengaturan dan pengendalian pemanfaatan bangunan gedung pemerintah dan bangunan umum lainnya serta penertiban izin laik huni dan tanda bukti pemilikan bangunan. Pasal 14 Seksi Bangunan terdiri dari : a. Sub Seksi Tata Bangunan; b Sub Seksi Pengawasan Bangunan. Pasal 15 (1) Sub Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan teknis, bantuan teknik dan pengendalian, perencanaan, pengawasan, dan kegiatan pembangunan baru,


renovasi dan pemeriksaan terhadap keamanan dan keselamatan bagunan gedung pemerintah serta bangunan umum. (2) Sub Seksi Pengawasan Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan penertiban bangunan, pendataan, inventarisasi, penomoran dan regisrasi pada bangunan yang telah selesai di bangun, pengaturan pemanfaatan bangunan gedung milik pemerintah maupun bangunan milik umum / perorangan. Bagian Kelima Seksi Perumahan Pasal 16 Seksi perumahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya di bidang perumahan. Pasal 17 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 Peraturan Daerah ini, Seksi Perumahan mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan survei, investigasi, perencanaan teknis, bantuan teknik, pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan perumahan dan prasarana lingkungannya yang dilakukan olek developer; b. Menyelenggarakan pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta bantuan teknik pembangunan perumahan dan prasarana lingkungannya; c. Melakukan inventarisasi dan pendataan, pengaturan penghunian, perencanaan dan www.djpp.depkumham.go.id pemeliharaan rumah untuk pemerintah; d. Melaksanaakan penyuluhan dibidang perumahan dan prasarana fasilitas lingkungannya. Pasal 18 Seksi perumahan terdiri dari : a. Sub Seksi Perencanaan Perumahan; b. Sub Seksi Pelaksanaan; c. Sub Seksi Pengelolaan dan Penyuluhan. Pasal 19 (1) Sub Seksi Perencanaan Perumahan mempunyai tugas melakukan survei dan investigasi, perencanaan teknis dan bantuan teknik, pengendalian dan rekomendasi perencanaan pembangunan perumahan dan prasarana lingkungannya yang dilakukan olek developer; (2) Sub Seksi Pelaksanaan mempunyai tugas menyelenggarakan pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi serta bantuan teknik pembangunan perumahan dan prasarana lingkungannya. (3) Sub Seksi Pengelolaan dan Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan tanah/rumah pemerintah, penghunian, persewaan, dan pemeliharaan rumah milik pemerintah, melaksanakan penyuluhan dibidang perumahan serta prasarana dan fasilitas lingkungannya.


Bagian keenam Seksi Penyehatan Lingkungan Pasal 20 Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya di bidang penyehatan lingkungan. Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyehatan Lingkungan mempunyai fungsi : a. Perencanaan pelaksanaan teknik, pembangunan, pengelolaan dan pengendalian prasarana dan sarana air bersih, air limbah, sampah, penyaluran air hujan, serta pertamanan dan pemakaman; b. Pemamtauan kondisi dan pemantauan serta penyuluhan pembangunan prasarana dan sarana penyehatan lingkungan ( air bersih, air buangan, sampah dan penyaluran air hujan, pertamanan dan pemakaman). Pasal 22 Seksi Penyehatan lingkungan terdiri dari : a. Sub Seksi Perencanaan teknis; b. Sub Seksi Pembangunan; c. Sub Seksi pengendalian. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 23 (1) Sub Seksi Perencanaan teknis mempunyai tugas melaksanakan pengesahan rencana teknik prasarana dan sarana air bersih, air buangan, sampah dan penyaluran air hujan dan pertamanan serta pemakaman. (2) Sub Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana air bersih, air buangan, sampah dan penyaluran air hujan dan pertamanan serta pemakaman. (3) Sub Seksi pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan evaluasi, peraturan pengelolaan, pengendalian pelaksanaan, pemantauan kondisi dan pengembangan pembangunan prasarana dan sarana air bersih, air buangan, sampah, penyaluran air hujan, pertamanan dan pemakaman, serta menyusun pelaporan perkembangan pembangunannya. Bagian Ketujuh Cabang Dinas Pasal 24 (1) Cabang Dinas merupakan unsur pelaksana Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. (2) Cabang Dinas dipimpim oleh seorang kepala Cabang Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.


Pasal 25 Cabang Dinas dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kriteria yang di tetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 26 (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Teknis Dinas Operasional Dinas. (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas di pimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 27 Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Bagian Kesembilan Kelompok Jabatan fungsional Pasal 28 www.djpp.depkumham.go.id

(1) Kelompok Jabatan Fungsional tediri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang di pimpin oleh kelompok seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat di bagi atas kelompok dan sub kelompok sesuai dengan kebutuhan. (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja. (4) Pembinaan terhadap fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. BAB IV PENGANGKATAN DALAM JABATAN Pasal 29 (1) Kepala Dinas di angkat dan di berhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Kabupaten. (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Urusan, Kepala Sub Seksi, Kepala Cabang dinas dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas.

BAB V TATA KERJA Pasal 30


(1) Semua unsur di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dalam melaksanakan tugasnya wajib melaksanakan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi san Simplikaasi (KISS), baik intern maupun eksternuntuk kesatuan gerak sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya wajib menyelenggarakan koordinasi secara fungsional dengan cara yang sebaik-baiknya. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya wajib melaksanakan pengawasan melekat. Pasal 31 (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari Bupati dengan memperhatikan petunjuk teknis dan petunjuk operasional. (2) Kepala Dinas berkewajiban memberikan petunjuk membina dan membimbing serta mengawasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pembantu yang berada di lingkungan dinasnya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lajut dengan Keputusan Bupati.


Pasal 33 Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka semua ketentuan yang sama atau bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 34 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memeintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Disahkan di Kalianda. Pada tanggal 7 Februari 2000 PEJABAT BUPATI LAMPUNG SELATAN

Drs. OEMARSONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 03 TAHUN 2000




PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2000 T E N T A N G

Recommend Documents