PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR : 08 TAHUN 2005
TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN “DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA” BUPATI PESISIR SELATAN
Menimbang : a. bahwa untuk terselenggaranya kegiatan operasional bidang kesejahteraan Sosial dan Kewenangan Pemerintah Daerah secara efektif dan efisien, dirasa perlu adanya ketentuan pemanfaatan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan di Kabupaten Pesisir Selatan. b. bahwa untuk mengingat dan mengenang jasa-jasa pahlawan dan pejuang serta para tokoh Pesisir Selatan yang telah berjasa bagi masyarakat, bangsa dan negara sehingga dapat dimakamkan di TMP Painan sebagai Pahlawan. c. bahwa untuk memenuhi maksud poin a di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah Jis Undang-undang Nomor 21 Drt.Tahun 1957 Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 ; 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125) 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi / Kabupaten sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara nomor 3952); 5. Keputusan Menteri Sosial RI nomor 5/HUK/1996 tentang Petunjuk Sementara Pemakaman Jenazah Warga Sipil di TMP.
DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DAN BUPATI PESISIR SELATAN MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan; b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkap daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; c. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan; d. Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan adalah Dinas Sosial, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan; e. Pahlawan adalah : 1) Warga negara RI yang gugur, tewas atau meninggal dunia karena tindak Kepahlawanannya yang cukup mempunyai mutu dan nilai jasa perjuangan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela Negara dan Bangsa. 2) Warga Negara RI yang masih hidup sesudah melakukan tindak kepahlawanan yang membuktikan jasa pengorbanan dalam suatu tugas perjuangan untuk membela bangsa dan negara dan yang dalam riwayat hidup selanjutnya tidak ternoda oleh suatu tindak atau perbuatan yang menyebabkan menjadi cacat nilai perjuagannya. f. Warga Sipil adalah Warga Negara Republik Indonesia yang bukan Prajurit TNI dan Purnawirawan TNI. g. Taman Makam Pahlawan adalah Tempat atau lokasi yang diperuntukkan bagi pemakaman para Pahlawan serta Pejuang sesuai dengan syarat yang telah ditentukan. h. Ziarah adalah Kunjungan ke Taman Makam Pahlawan untuk mengenang, menghormati dan menghargai jasa pahlawan/pejuang. i. Tokoh Pesisir Selatan adalah seseorang yang dianggap berjasa atas perbuatan yang dilakukan untuk kepentingan dan nama baik serta kemajuan masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Pesisir Selatan.
BAB II TEMPAT, FUNGSI TMP DAN KEWENANGAN Bagian Pertama Tempat Pasal 2 Tempat/Taman Makam Pahlawan berada dikampung Sago Kenagarian Salido Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan. Bagian Kedua Fungsi TMP dan Taman Makam Bahagia Pasal 3 Fungsi Taman Makam Pahlawan (TMP) adalah : 1. Sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan. 2. Sebagai sarana pelestarian nilai kejuangan, keperintisan dan kepahlawanan 3. Sebagai objek studi dan ziarah wisata. 4. Sebagai lambang kebesaran suatu daerah yang menghargai jasa pahlawannya. Bagian Ketiga Kewenangan Pasal 4 Untuk penyelenggaraan fungsi sebagaimana dimaksud pasal (3), Pemerintah Daerah mempunyai Kewenangan sebagai berikut : a. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pemakaman yang diselenggarakan pada Taman Makam Pahlawan b. Melakukan perawatan/pemeliharaan dengan cara perbaikan atau pemugaran Taman Makam Pahlawan c. Melakukan pengendalian dan pengamanan lingkungan TMP sehingga terjaga kelestariannya d. Melengkapi sarana Makam Pahlawan yang masih kurang e. Memfasilitasi pada acara-acara yang menyangkut dengan kebutuhan ziarah, upacara tertentu BAB III PERSYARATAN PEMAKAMAN Pasal 5 Persyaratan Pemakaman adalah sebagai berikut : 1. Untuk Anggota TNI Polri, Purnawirawan dan PNS/Wredatama. a. Diangkat sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku b. Gugur karena menemui ajal bagi para prajuriat TNI dalam pertempuran di Daerah operaasi atau sebagai akibat langsung melaksanakan tugas tempur di daerah operasi melawan musuh Negara Republik Indonesia. c. ABRI/Purnawirawan yang memiliki salah satu tanda jasa kehormatan berupa bintang Yudha Dharma, Bintang Kartika Eka Paksi Utama atau Pratama, Bintang Swa Bhawana, Paksi Utama atau Pitama, Bintang Jalasena utama atau Pratama dan Bintang Bhayangkara Utama dan Pratama. d. Memiliki Bintang Kartika Eka Praksi, Nararya/Bintang Jalasena Nararya / Bintang Swabhawana paksi nararya / bintang bhayangkara nararya yang diperoleh atas dasar prestasi
atau Jasa luar biasa melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok yang disumbangkan untuk kemajuan dan pembangunan angkatan / Polri dan bukan Polri atas dasar pengabdian selama 24 tahun secara terus menerus. 2. Untuk Warga Sipil. Berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan apabila memenuhi syarat sebagai berikut : a. Telah diangkat sebagai Pahlawan dengan keputusan Presiden RI. b. Memiliki salah satu atau lebih tanda-tanda kehormatan yaitu : c. Bintang Republik Indonesia, Bintang Maha Putera ,Bintang Gerilya atau Bintang-bintang lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan boleh dimakamkan di TMP. d. Tokoh dan putra terbaik daerah yang telah mengabdi minimal 3 (tiga) tahun secara konsisten dan memiliki rasa peduli terhadap pembangunan daerah antara lain Bupati, Wakil Bupati, Ketua DPRD dan Anggota serta Muspida dan tokoh lainnya yang memenuhi syarat dan ditetapkan oleh SK Bupati. e. Pemakaman dilaksanakan dengan tata upacara militer dan dilaksanakan oleh kodim 0311 Painan. BAB IV PELAYANAN DI LINGKUNGAN TMP Pasal 6 Pelayanan yang diberikan dilingkungan TMP mencakup pelayanan, pemakaman sebagai pusat studi Sejarah dan Ziarah serta rekreasi / wisata (Cagar Alam) (1) Pelayanan Pemakaman. a. Bagi warga sipil yang memenuhi syarat untuk dimakamkan di makam pahlawan seperti dimaksud pasal 5 ayat (2) pihak keluarga melaporkan kepada Bupati c/q dinas yang menangani masalah kesejahteraan sosial dan dalam melakukan upacara pemakaman berkoordinasi dengan Kodim 0311 b. Pelaksanaan Pemakaman - Tekhnis pelaksanaan upacara pemakaman dibawah koordinasi dan tanggung jawab dandim 0311 Pesisir Selatan. - Dukungan prasarana pemakaman dan Tenaga Pemakaman di bawah koordinasi dan tanggung jawab Dinas Sosial , KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan. (2) Ziarah Jenis dan tata cara Ziarah a. Ziarah perorangan Dilaksanakan dengan kelengkapan dan tata cara sebagai berikut : - Mengisi buku tamu yang disediakan - Memberikan penghormatan dipintu gerbang dengan menghadap tugu / monumen baik pada waktu masuk maupun keluarga TMP. - Menuju makam yang menjadi tujuan ziarah. b. Ziarah Kelompok / Rombongan Dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan yang dipimpin oleh seorang pemimpin rombongan dengan dua cara sebagai berikut : 1.Ziarah kelompok / rombongan dengan upacara militer Sekurang-kurangnya satu minggu sebelum upacara dilaksanakan, pimpinan kelompok /rombongan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada komandan Kodim dengan tembusan kepada Dinas Sosial , KB dan Pemberdayaan perempuan Kabupaten Pesisir Selatan.
2.Ziarah kelompok / rombongan tanpa upacara militer sekurang-kurangnya satu minggu sebelum Ziarah dilaksanakan pimpinan kelompok / rombongan menyampaikan maksudnya secara tertulis kepada Dinas Sosial KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan 3.Pelayanan Studi a. Jenis Pelayanan yang diberikan dari TMP b. Untuk kegiatan studi baik yang dilakukan secara perorangan maupun kelompok/ rombongaan pemberian perizinan dilakukan oleh Dinas Sosial, KB dan Pemberdayaan Perempuan Kab. Pesisir Selatan. 4.Pelayanan Rekreasi / wisata 1. Pelayanan yang diberikan mendorong masyarakat untuk menghormati dan menghargai pahlawan serta membudayakan nilai-nilai yang dikandung didalamnya. 2. Pelayanan tidak mengganggu fungsi utama TMP sebagai makam pahlawan 3. Pelayanan dapat dilakukan sesuai kebutuhan dan kemampuan, seperti tempat Pemancingan, Pemutaran film Dokumentasi tentang sejarah perjuangan, lomba-lomba yang diberikan dengan pembudayaan nilai-nilai kepahlawan, keperintisan, kejuangan dan lain-lain. 4. Jenis pelayanan yang diberikan melalui pelayanan TMP antara lain penyedian Fasilitas Pertamanan, arena bermain kafe dan lain-lain. 5. Untuk kunjungan rekreasi /wisata pengunjung langsung mengajukan permohonan kepada pengelola TMP / Dinas Sosial KB dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pesisir Selatan. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7 Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati. Pasal 8 Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Ditetapkan : Painan Pada tanggal : 5 September 2005 BUPATI PESISIR SELATAN d.t.o DARIZAL BASIR Diundangkan di : Painan Pada Tanggal : 5 September 2005 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN d.t.o Drs. ADRIL NIP. 010 0087271 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2005 NOMOR 18 SERI E 6
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 08 TAHUN 2004 TENTANG PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN KABUPATEN PESISIR SELATAN I. PENJELASAN UMUM. Diberikannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah menyebabkan terjadinya perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan, termasuk sistem pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini berpengaruh terhadap koordinasi pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di daerah. Otonomisasi memang memudahkan daerah untuk lebih memahami dan mengatasi masalah sosialnya dan memberikan keleluasaan untuk mengembangkan kemampuan dalam menyusun skala prioritas pembangunan kesejahteraan sosial sesuai dengan permasalahan-permasalahan sosial yang ada. Tetapi disisi lain peralihan titik berat otonomi ditingkat Kabupaten dan Kota mengakibatkan pergeseran bobot penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial yang selama ini dilaksanakan oleh Departemen sosial dari pendekatan sektoral ke pendekatan regional, dari sitem pelayanan langsung ke pelayanan tidak langsung, termasuk dalam pelaksanaan program meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan dan kepeloporan dan kejuangan melalui pemanfaatan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan. Hal ini tentu perlu disikapi secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah agar tetap dapat melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial secara proposional dengan menyusun mekanisme yang sesuai dengan tugas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing mulai dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan Kabupaten/Kota agar terdapat kesamaan pemahaman mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab, sekaligus dapat dipahami hubungan struktural dan fungsional antara pusat, propinsi dan tujuan pembangunan kesejahteraan sosial. Menghadapi penerapan desentralisasi bidang kesejahteraan sosial yang memberikan kewenangan dan tanggung jawab besar kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan peningkatan nilai-nilai kepahlawanan dan kepeloporan dan kejuangan melalui pemanfaatan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan serta untuk mengantisipasi adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan sosial, diperlukan adanya standarisasi dalam metodologi pelayanan sosial untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dari segi profesi pekerjaan sosial, salah satunya dengan memberikan Pedoman Umum bagi pelaksanaan program pelayanan dan rehabilitasi sosial yang berfungsi sebagai acuan pelaksanaan program meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan dan kepeloporan dan kejuangan melalui pemanfaatan dan pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang dapat diaplikasikan sesuai dengan spesifikasi daerah masing-masing. II. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Fungsi Taman Makam Pahlawan (TMP) adalah 1. Sebagai wujud penghargaan dan penghormatan terhadap jasa-jasa para Pahlawan dan
Pejuang Bangsa. 2. Sebagai sarana pelestarian nilai kejuangan, keperintisan dan kepahlawanan. 3. Sebagai objek studi ziarah wisata perjuangan. 4. Sebagai lambang kebebasan suatu daerah yang menghargai jasa pahlawannya. Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Persyaratan Pemakaman adalah sebagai berikut : 1. Untuk Anggota TNI/Polri, purnawirawan dan PNS/Wredatama. a. Diangkat sebagai pahlawan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. b. Gugur adalah karena menemui ajal bagi para prajurit ABRI dan PNS Menhankam/ABRI dalam pertempuran di Daerah operasi atau sebagai akibat langsung melaksanakan tugas tempur di daerah operasi melawan musuh Negara Republik Indonesia. c. ABRI/Purnawirawan yang memiliki salah satu tanda jasa kehormatan berupa Bintang Yudha Dharma, Bintang kartika Eka Paksi Utama atau Pratama, Bintang Swa Bhawana, Paksi Utama atau Pitama, Bintang Jalasena Utama atau Pratama dan Bintang Bhayangkara Utama dan Pratama. d. Memiliki Bintang Kartika Eka Praksi, Nararya/Bintang Jalasena Nararya/Bintang Swabhana paksi Nararya/Bintang Bhayangkara Nararya. 2. Untuk warga Sipil. Telah diangkat sebagai Pahlawan dengan Keputusan Presiden, memiliki salah satu tandatanda kehormatan seperti Bintang Republik Indonesia, Bintang Maha Putra, Bintang Gerilya, Putra Utama, tokoh-tokoh dan putra terbaik Pesisir Selatan. Pasal 6 Angka 2 Huruf a Ziarah Perorangan Yang dimaksud dengan ziarah perorangan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh kelurga atau perorangan melihat atau berkunjung ke taman makam Pahlawan dengan mengikuti persyaratan yang telah ditentukan seperti : mengisi buku tamu, memberi penghormatan dipintu gerbang dengan menghadap tugu atau monument baik masuk maupun keluar. Huruf b Ziarah Kelompok Yang dinmaksud dengan Ziarah Kelompok adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara berkelompok/rombongan melihat atau berkunjung ke Taman Makam Pahlawan dengan acara dan waktu yang ditentukan yang dipimpin oleh seorang pimpinan rombongan. Dan seminggu sebelum ziarah dilaksanakan pimpinan kelompok/rombongan menyampaikan maksudnya secara tertulis kepada Dinas yang menangani taman Makam Pahlawan. Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas
