PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 08 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN , PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERDANG BEDAGAI, Menimbang
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dipandang perlu diterbitkan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor
8
Tahun
1974
tentang
Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
-1-
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 9.Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam
Negeri
dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa; 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk
pelaksanaan
dan
penyesuaian peristilahan dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan BUPATI SERDANG BEDAGAI MEMUTUSKAN : Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENCALONAN, PENGANGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
-2-
1.
Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai; 3. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 6. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 7. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah/Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah 8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 9. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Badan Permusyawaratan Desa yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa. 13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. 14. Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Kepala Desa yang dibentuk oleh BPD. 15. Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk menentukan sikap pilihannya. 16. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihannya. -3-
17. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih. 18. Penjaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa setempat. 19. Penyaringan adalah suatu tahapan kegiatan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk seleksi Administrasi para Bakal Calon untuk mendapatkan Calon Kepala Desa. 20. Bakal Calon adalah warga masyarakat desa setempat yang berdasrkan penjaringan pemeriksaan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa. 21. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah lolos dari penyaringan dan seleksi pemeriksaan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Desa. 22. Calon terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa. 23. Kampanye adalah berupa penyampaian/penawaran program yang akan dilakukan oleh calon Kepala Desa untuk menarik simpati pemilih, jika yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa. 24. Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan diserahi tugas lainnya yang ditetapkan berdasarkan sesuatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. 25. Putra/Putri Daerah adalah mereka yang lahir di Desa atau dari orangtua yang terdaftar sebagai penduduk yang bersangkutan atau mereka yang lahir di luar Desa kemudian pernah menjadi Penduduk Desa yang bersangkutan minimal selam 2 (dua) tahun dengan tidak terputus-putus sehingga benarbenar mengenal Desa tersebut.
BAB II MEKANISME PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN Pasal 2 (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (Enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. (2) BPD memproses pemilihan Kepala Desa, paling lama 4 (Empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
-4-
(3) BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri dari unsur perangkat
desa,
pengurus
lembaga
kemasyarakatan
dan
tokoh
masyarakat. (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pemeriksaan
identitas
bakal
ditentukan,
melaksanakan,
calon
berdasarkan
pemungutan
suara
persyaratan dan
yang
melaporkan
pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
BAB III SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN Pasal 3 (1) Susunan panitia sebagaimana dalam pasal ini terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; d. Bendahara; e. Anggota. (2) Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas : a. mengumumkan adanya lowongan kepala desa b. menerima pendaftaran bakal calon kepala desa. c. melaksanakan pendaftaran penduduk yang berhak memilih. d. menyusun rencana biaya pelaksanaan pemilihan kepala desa dan mengajukannya kepada bpd. e. menjaring dan menyaring bakal calon kepala desa. f. mengumumkan nama calon dan daftar pemilih. g. menetapkan tata tertib pemilihan dan tata cara kampanye. h. menyiapkan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan lainnya. i.
menentukan tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan kepala desa.
j.
menyampaikan surat panggilan kepada pemilih.
k. melaksanakan pemungutan dan menghitung hasil pemungutan suara. l.
membuat berita acara pelaksanaan pemilihan kepala desa.
m. menetapkan pencabutan status calon yang berhak dipilih berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan dan kampanye. -5-
n. menetapkan pembatalan pemilihan berkenaan dengan pelanggaran tata tertib pemilihan. o. melaporkan pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada bpd. p. jika pada saat pendaftaran pemilih dilaksanakan, ditemukan lebih dari satu bukti yang sah mengenai usia pemilih, maka dijadikan penentuan dasar usia pemilih adalah butki yang sah menurut waktu yang ditetapkan paling lama dan dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. q. dengan alasan apapun hak pemilih tidak dibenarkan diwakilkan kepada siapapun. r. untuk menghindari terjadinya pemilih yang mewakilkan, maka setiap pemilih diwajibkan memperlihatkan kartu tanda penduduk (ktp) atau tanda bukti diri lainnya yang dianggap sah disamping surat panggilan untuk pemungutan suara.
BAB IV MEKANISME PEMBENTUKAN PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN Pasal 4 (1) Camat memberitahukan kepada Kepala Desa/BPD tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa. (2) Setelah terhimpun Kepala Desa yang telah habis masa jabatannya dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati. (3) Camat membentuk Panitia Pengawas Pemilihan di tingkat kecamatan yang ketuanya adalah langsung camat yang teridiri dari unsur muspika dan lembaga – lembaga lainnya . (4) Panitia yang dimaksud Ayat (3) pada pasal ini melakukan pengawasan dari saat pendaftaran sampai dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
BAB V SUSUNAN DAN TUGAS PANITIA PENGAWAS Pasal 5 (1) Susunan Panitia sebagaimana dalam pasal ini terdiri dari : a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris;
-6-
d. Bendahara; e. Anggota; (2) Panitia sebagaimana dimaksud Ayat (1) pasal ini, mempunyai tugas : a. melakukan
pengawasan
dari
pendaftaran
sampai
dengan
pelaksanaan pemilihan kepala desa; b. melaporkan secara tertulis tentang tahapan – tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, atau hal – hal lain kepada Bupati. BAB VI HAK MEMILIH DAN DIPILIH Pasal 6 Yang berhak memilih Kepala Desa adalah penduduk desa setempat warga negara Republik Indonesia yang : a. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (Enam) bulan dengan tidak terputus-putus; b. Sudah mencapai usia 17 (Tujuh Belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan atau telah pernah menikah yang dibuktikan dengan KTP/KK; c. Tidak hilang ingatan dan tidak dicabut hak pilihnya brdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Pasal 7 Yang berhak dipilih dan merupakan syarat-syarat calon kepala desa adalah penduduk desa setempat adalah sebagai berikut : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Setia dan taat kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia. c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu, berwibawa dan tidak terlibat Narkoba. d. Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung berdasarkan keterangan yang berwajib dalam suatu kegiatan yang menghianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. e. Berumur sekurang-kurangnya 25 (Dua puluh lima) tahun kecuali yang tela dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun pada saat pendaftaran. -7-
f. Sekurang-kurangnya berijazah SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama) atau yang sederajat. g. Sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter. h. Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya. i.
Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
j.
Terdaftar sebagai penduduk Desa yang
bersangkutan sekurang-
kurangnya 2 (dua) tahun terakhir pada saat pendaftaraan bakal calon dengan tidak terputus-putus kecuali bagi putra Daera. k. Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa. l.
Mengenal Daerahnya dan dikenal oleh masyarakat setempat.
m. Penduduk desa setempat. n. Belum pernah menjabat Kepala Desa paling lama 10 (Sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan.
Pasal 8 (1) Pegawai Negeri Sipil dan Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan harus pula memiliki Surat Keterangan serta Persetujuan dari Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku. (2) Bakal Calon dari unsur pejabat Kepala Desa, perangkat desa, unsur BPD harus terlebih dahulu mengundurkan diri sementara dari jabatannya terhitung sejak mendaftarkan diri sebagai calon Kepala Desa sampai dilantiknya Kepala Desa yang defenitif. (3) Persyaratan bakal calon Kepala Desa dapat diatur lebih lanjut sesuai dengan adat istiadat setempat dengan Peraturan Desa sepanjang tidak bertentangan dengan pasal 5.
BAB VII MEKANISME PEMILIHAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu Penjaringan dan Penyaringan Pasal 9 (1) Penjaringan bakal calon dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui pengumuman secara tertulis ditempat-tempat umum atau media massa lainnya. -8-
(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pasal ini antara lainnya: a. Waktu dimulai dan berakhirnya pendaftaran bakal calon. b. Persyaratan Administrasi bakal calon. c. Tempat Pendaftaran bakal calon. (3) Penyaringan bakal calon kepala Desa dilakukan oleh Panitia pemilihan Kepala Desa atas dasar kelengkapan dan kebenaran formil dari persyaratan administrasi. (4) Hasil penyaringan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dituangkan dalam Berita Acara rapat panitia Pemilihan Kepala Desa dan disampaikan kepada Bupati Serdang Bedagai melalui Camat setempat. (5) Jumlah maksimal bakal calon Kepala Desa adalah 5 (lima) orang, apabila bakal calon Kepala Desa lebih dari batas maksimal 5 (lima) orang diadakan seleksi penyaringan melalui ujian tertulis. (6) Apabila ditemukan bakal calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan kepala desa tetap dilaksanakan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan setengah tambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya. (7) Terhadap seluruh bakal calon Kepala Desa yang telah lulus penyaringan administrasi dan ujian tertulis harus mengikuti pemeriksaan keseitaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Pemerintah dan Negara Republik Indonesia. (8) Dalam rangka memantau penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Penyaringan serta pemeriksaan bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk melalui keputusan Bupati.
Bagian Kedua Penetapan calon Pasal 10 (1) Nama-nama bakal calon Kepala Desa yang telah lulus seleksi administrasi, ujian tertulis dan pemeriksaan kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945, Pemerintah dan Negeara Republik Indonesia mengajukannya kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon kepala Desa yang berhak dipilih. (2) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat yang terbuka dan atau
-9-
media massa lainnya atau sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (3) Apabila dalam rapat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ada diantara calon Kepala Desa yang mengalami sakit yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter yang menyebabkan tidak dapat menghadiri rapat Pemilihan kepala Desa yang bersangkutan cukup diwakili melalui tanda gambar foto diri calon Kepala Desa. (4) Apabila calon Kepala Desa yang telah ditetapkan BPD mengundurkan diri, tidak menghalangi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pengunduran diri calon tersebut diumumkan kepada masyarakat ditempat pemilihan, Kantor Kepala Desa dan Kantor Camat setempat.
Pasal 11 Setiap Calon Kepala Desa wajib : a. Mentaati segala ketentuan yang ditetapkan oleh Panitia. b. Hadir pada saat pemilihan, kecuali sakit mendadak yang bersangkutan dapat mewakilkan dengan tanda gambar pemilihan. c. Membantu kelancaran pelaksanaan pemilihan. d. Berlapang dada dalam hal tidak memperoleh suara terbanyak dan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan Pemerintah serta pembangunan. e. Menggunakan hak pilihnya.
Bagian Ketiga Kampanye Pasal 12 (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi para calon Kepala Desa yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Kepala Desa. (2) Kampanye para calon Kepala Desa yang berhak dipilih harus bersifat positif dan menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. (3) Kampanye para calon Kepala Desa yang berhak dipilih dengan ketentuan urutan berdasarkan abjad nama calon Kepala Desa yang berhak dipilih dan
- 10 -
masa kampanye untuk semua calon selesai paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara. (4) Pemasangan tanda gambar foto diri calon Kepala Desa yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di wilayah Desa yang bersangkutan serta dilakukan pada siang hari. (5) Panitia Pemilihan Kepala Desa mengambil tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata cara kampanye berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih. (6) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) pasal ini ditetapkan Panitia pemilihan Kepala Desa. (7) Dalam hal ini terjadi pencabutan status calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini yang mengakibatkan terjadinya calon tunggal, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tetap dilaksanakan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan setengah tambah satu dari jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya
Bagian Keempat Pemungutan suara
Pasal 13 (1) Pemungutan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa secara langsung, umum, bebas, jujur dan adil. (2)
Dalam pelaksanaan pemungutan suara masing-masing calon Kepala Desa menentukan saksi untuk diajukan kepada ketua panitia pemilihan Kepala Desa.
(3) Apabila dalam pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini, jumlah pemilih belum mencapai quorum, pimpinan rapat mengundurkan rapat paling lam 3 (tiga) jam dengan ketentuan quorum tetap setengah tambah satu dari jumlah pemilih. (4)
Panitia Pemilihan yang mempunyai hak memilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon Kepala Desa tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya dengan tetap wajib bersikap netral dalam melaksanakan tugasnya.
(5)
Seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih. - 11 -
(6) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun. (7)
Sebelum melaksanakan pemungutan suara panitia pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkannya kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta ditutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang telah dibubuhi cap/stempel panitia pemilihan.
(8) Selama pelaksanaan pemungutan suara berlangsung, anak kunci kotak suara dipegang oleh Ketua Panitia Pemilihan. (11) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara oleh panitia pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir. (12) Seteleah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak. (13) Pencoblosan
surat
suara
dilaksanakan
dalam
bilik
suara
dengan
menggunakan alat yang telah disediakan oleh panitia pemilihan. (14) Pemilih yang telah keluar dari bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. (15) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru dicobolos kepada Panitia Pemilihan. (16) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara kedalam kotak surat suara yang disediakan dalam keadaan terlipat. (17) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan rapat pemilihan Kepala Desa. (18) Panitia Pemilihan menentukan batas waktu pelaksanaan pemungutan suara dengan tidak menutup kemungkinan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih untuk mengakhiri pelaksanaan pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi waktu yang ditentukan.
Pasal 14 (1) Setelah pelaksanaan pemungutan suara dinyatakan selesai, panitia meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan pemilih untuk menjadi saksi dalam perhitungan suara.
- 12 -
(2) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian panitia pemilihan menyebutkan gambar yang dicoblos tersebut serta mencatanya dipapan tulis yang ditempatkan sedemikian rupa, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi yang hadir.
Pasal 15 Panitia memeriksa keutuhan kotak suara serta membuka kotak suara dan menghitung surat suara, setelah para saksi hadir.
Pasal 16 (1) Surat suara dianggap tidak sah, apabila : a. Tidak menggunakan surat suara yang telah ditetapkan. b. Tidak ditandatangani Ketua Panitia atau yang mewakili. c. Terdapat tanda-tanda selain tanda yang telah ditetapkan. d. Ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan Identitas Pemilih. e. Memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon. f. Mencoblos tidak tepat pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan. g. Coblosan mengena garis batas kotak gambar. (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diberitahukan kepada Pemilih pada saat itu juga.
BAB VI MEKANISME PEGAJUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH
Bagian Kesatu Pengaduan masalah Pasal 17 (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan kepala desa dilaporkan kepada panitia pemilihan kepala desa oleh masyarakat, saksi dan calon kepala desa. - 13 -
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara lisan/tertulis yang berisi : a. Nama dan alamat pelapor; b. Waktu dan tempat kejadian perkara; c. Nama dan alamat pelanggar; d. Nama dan alamat saksi-saksi; e. Uraian (3) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada panitia pemilihan kepala desa selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran;
Bagian Kedua Penyelesaian Masalah Pasal 18 (1) Panitia pemilihan kepala desa mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima; (2) Panitia pemilihan kepala desa memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pasal 16 ayat (1) selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari setelah laporan diterima; (3) Dalam hal panitia pemilihan kepala desa memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 16; (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, diselesaikan oleh panitia pemilihan kepala desa; (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur pidana, penyelesainnya diteruskan kepada aparat penyidik.
BAB VII PENETAPAN CALON TERPILIH Pasal 19 (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia membuat, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan di depan para calon yang berhak dipilih
- 14 -
dan saksi kemudian menyerahkan kepada BPD setelah ditandatangani oleh calon dan saksi. (2) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan dinyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.
BAB VIII PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA
Pasal 20 (1) Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD dan disahkan berdasarkan Berita Acara Pemilihan dari Panitia dan disahkan oleh Bupati; (2) Pengesahan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung dari penyerahan BPD kepada Bupati. (3) Kepada calon terpilih yang diangkat sebagai kepala desa pada saat pelantikan diberikan Keputusan Bupati tentang Pengesahan (4) Kepada calon kepala desa terpilih dan setelah dilantik menjadi kepala desa defenitif dilarang : a. Menjadi pengurus partai politik; b. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota BPD dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; c. Merangkap jabatan sebagai sebagai anggota DPRD; d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah; e. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; f. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. Menyalahgunakan wewenang dan h. Melanggar sumpah/janji jabatan.
- 15 -
Pasal 21 (1) Tanggal pelantikan Kepala Desa yang baru dilaksanakan tepat pada saat berakhirnya Jabatan Kepala Desa lama. (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Desa yang bersangkutan diambil sumpah/janji menurut agamanya dengan sungguhsungguh, oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, disaksikan oleh para anggota BPD dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah Desa yang bersangkutan. (3) Susunan kata-kata sumpah / janji dimaksud adalah sebagai beriktut : “ Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / janji bahwa saya akan memenuhi kewajiban selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia “.
Pasal 22 Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.
Pasal 23 Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat pada waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Bupati, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang lama tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.
Pasal 24 (1) Kepala Desa diangkat untuk masa jabatan paling lama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan. (2) Apabila masa jabatan Kepala Desa telah berakhir 1 (satu) periode, yang bersangkutan dapat dicalonkan kembali hanya untuk masa jabatan berikutnya.
- 16 -
BAB IX SANKSI PELANGGARAN
Pasal 25 Panitia pemilihan kepala desa, apabila menemukan pelanggaran dan terbukti berdasarkan laporan yang dimaksud BAB VI Pasal 16 ayat (1) atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala desa untuk kepentingan pribadi atau golongan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
BAB X BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA Pasal 26 (1) Biaya Pemilihan Kepala Desa ditanggung oleh Pemerintah Desa bersama warga Desa setempat dan atau bantuan Pemerintah Kabupaten serta bantuan dari pihak lain yang sifatnya tidak mengikat. (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala Desa tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, Bupati atas usul masyarakat dapat memperpanjang waktunya untuk paling lama 3 (tiga) bulan. (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) ternyata belum cukup, maka BPD atas persetujuan Bupati menetapkan Penjabat Kepala Desa.
BAB XII KETENTUAN PERALIHAN
- 17 -
Pasal 28 (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tidak berlaku. (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 17 Oktober 2006 BUPATI SERDANG BEDAGAI,
H. T. ERRY NURADI
Diundangkan di Sei Rampah. pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
OK. ARYA ZULKARNAIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2006 NOMOR
- 18 -
SERI
