PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 05 TAHUN 2005 TENTANG ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERDANG BEDAGAI, Menimbang
:
a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Serdang Bedagai perlu dibentuk struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai; b. bahwa untuk merealisasikan maksud konsiderans menimbang huruf a tersebut diatas dipandang perlu untuk menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
-1-
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja; 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor :
01 / SKB / M .PAN / 4 / 2003 tentang petunjuk 17Tahun 2003
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2003; 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.22.91 tanggal 21 Pebruari Tahun 2005 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.22.653 tanggal 1 Agustus 2005 tentang Pemberhentian Penjabat Bupati dan Pengesahan Pengangkatan Bupati Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara; 15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai Nomor 172/11/DPRD/2005 tentang Organisasi, Pajak dan Retribusi Daerah serta Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Serdang Bedagai;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan BUPATI SERDANG BEDAGAI
MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TENTANG ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI BAB I KETENTUAN UMUM PASAL 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai; b. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai; c. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai; d. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; f.
Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka
-2-
penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah; g. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Kabupaten Serdang Bedagai; h. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; i.
Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sebagai perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala daerah;
j.
Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai;
k. Polisi Pamong Praja adalah Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sebagai aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; l.
Ketenteraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur.
BAB II PEMBENTUKAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PASAL 2 Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai, yang selanjutnya disebut Satuan Polisi Pamong Praja.
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PASAL 3 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. PASAL 4 Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai tugas memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. PASAL 5 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai fungsi : a.
Penyusunan program dan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
-3-
b.
Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan ketertiban umum di daerah;
dan
penyelenggaraan
ketenteraman
c.
Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
d.
Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
e.
Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah;
f.
Penyusunan pedoman/petunjuk operasional penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum.
pembinaan,
dan
pemeliharaan,
PASAL 6 SUSUNAN ORGANISASI Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai terdiri atas : a. Kepala Satuan; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengamanan dan Pengawalan; d. Seksi Pengembangan Kapasitas; e. Seksi Operasional dan Penertiban. f.
Kelompok Jabatan Fungsional.
PASAL 7 Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
PASAL 8 (1). Uraian tugas Sub Bagian dan Seksi akan diatur kemudian dengan Peraturan Kepala Daerah; (2). Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.
BAB VI ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PASAL 9 (1). Kepala Satuan adalah jabatan Eselon III.a; (2). Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan Eselon IV.a.
-4-
PASAL 10
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN (1). Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Serdang Bedagai menetapkan : a.
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai;
b.
Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural Eselon III ke bawah dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan jabatan struktural Eselon II ke bawah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai.
(2). Pengangkatan dan pemberhentian pejabat struktural Eselon II dilakukan setelah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubernur Sumatera Utara; (3). Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara; (4). Pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya atau memberikan kuasa kepada pejabat lain di lingkungannya untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Serdang Bedagai dalam dan dari jabatan struktural Eselon IV dan jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu;
BAB VII TATA KERJA PASAL 11 (1). Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan tugasnya dapat bekerjasama dengan Kepolisian Negara RI dan lembaga-lembaga lain; (2). Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas hubungan fungsional, saling membantu dan saling menghormati dengan mengutamakan kepentingan umum dan memperhatikan hirarki dan kode etik profesi dan birokrasi. PASAL 12 (1). Untuk mewujudkan Integrasi, Sinkronisasi dan Harmonisasi Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai memelihara dan menjalin komunikasi vertikal dan horizontal serta dengan Perangkat Daerah lainnya dan pihak terkait, serta partisipatori, transparansi dan akuntabilitas;
di lingkungan Kantor wajib membangun, kerjasama yang baik menerapkan prinsip
(2). Masing-masing pejabat struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk membina hubungan kerjasama dalam mencapai kinerja organisasi.
-5-
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP PASAL 13 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 08 Tahun 2004 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Serdang Bedagai dinyatakan tidak berlaku.
PASAL 14 (1). Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah; (2). Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
Ditetapkan di Pada Tanggal
: Sei Rampah : 09 Juni 2005
PENJABAT BUPATI SERDANG BEDAGAI
KASIM SIYO Diundangkan di : Sei Rampah Pada tanggal : 18 Agustus 2005 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
NASRUN HUSIN LUBIS
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2005 NOMOR 5 SERI D
-6-
KASIM SIYO
-7-
-8-
-9-
