PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 07 TAHUN 2006 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERDANG BEDAGAI, Menimbang
Mengingat
:
:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dipandang perlu menetapkan suatu Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa; 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
-1-
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
54,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4262); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857); 10. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa; 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk
pelaksanaan
dan
penyesuaian
peristilahan
dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan BUPATI SERDANG BEDAGAI MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA.
-2-
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1.
Daerah adalah Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai; 3. Kepala Daerah adalah Bupati Serdang Bedagai; 4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Serdang Bedagai; 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 7. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; 8. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah Kota; 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 10. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa; 11. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang
merupakan
perwujudan
demokrasi
dalam
penyelenggaraan
pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 12.
Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
13. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 14.
Perangkat Desa adalah unsur staf/pembantu (sekretaris desa dan kepala urusan) pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
15.
Perangkat Desa lainnya adalah unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur pelaksana kewilayahan.
16.
Pamong Tani adalah pelaksana teknis pertanian yang ditetapkan dengan peraturan desa;
-3-
17.
Persatuan Petani Pemakai Air atau disingkat dengan sebutan P3A adalah pelaksana teknis dalam pengaturan pemakaian air untuk kepentingan pertanian di persawahan yang ditetapkan dengan peraturan desa;
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pasal 3 (1) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya. (3) Perangkat Desa Lainnya sebagaimana dimaksud padan ayat (2) terdiri atas : a. Sekretariat desa; b. pelaksana teknis lapangan; c. unsur kewilayahan; (4) Unsur sekretariat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini terdiri dari Kepala-kepala urusan, yaitu : a. Urusan umum; b. Urusan Pemerintahan; c. Urusan Pembangunan; (5) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari pamong tani, P3A, ketertiban dan keamanan desa (6) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c terdiri dari kepala dusun (7) Susunan organisasi dan tata kerja perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 4 (1) BPD terdiri dari Pimpinan BPD dan Anggota BPD (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas : a. Ketua; b. wakil ketua; c. sekretaris;
-4-
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian kesatu Kepala Desa
Pasal 5 (1) Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang : a. memimpin
penyelenggaraan
pemerintahan
desa
berdasarkan
kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b. mengajukan rancangan peraturan desa; c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. membina kehidupan masyarakat desa; f. membina perekonomian desa; g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;dan i.
melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundangundangan; Pasal 6
(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, kepala desa mempunyai kewajiban : a. memegang
teguh
dan
mengamalkan
Pancasila,
melaksanakan
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. melaksanakan prinsip taat pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
-5-
f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; g. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i.
melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan desa;
j.
melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l.
mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; (2) selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa mempunyai
kewajiban
memberikan
laporan
penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat; (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (Satu) kali dalam satu tahun. (4) Laporan
keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1(Satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD; (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa selebaran
yang
ditempelkan
pada
papan
pengumuman
atau
menginformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunikasi atau media lainnya; (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut; (7) Laporan akhir masa jabatan kepala desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
-6-
Pasal 7 (1) Tim penilaian/pembinaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana di maksud Pasal 6 Ayat (3) dan Ayat (4) di bentuk berdasarkan Keputusan Kepala Daerah. (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut merupakan salah satu penilaian/persyaratan bagi kepala desa yang akan mencalonkan kembali menjadi Kepala desa untuk tahun berikutnya.
Bagian Kedua Perangkat Desa Pasal 8 (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) bertugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; (2) Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada kepala desa; (3) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu : a. berpendidikan paling rendah lulusan SMU atau sederajat; b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan; c. mempunyai kemampuan di bidang adminsitrasi keuangan dan bidang perencanaan; d. memahami sosial budaya masyarakat setempat; e. bersedia tinggal di desa yang bersangkutan; (4) sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati; (5) untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretaris desa mempunyai fungsi :
pasal 7 ayat (1),
a. melakukan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa dalam rangka penyelenggaraan adminsitrasi pemerintahan desa secara terpadu; b. mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintah desa; c. mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat; d. mengumpulkan, menganalisa data dan merumuskan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan pembangunan; e. melakukan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh perangkat desa.
-7-
Pasal 9 (1) Kedudukan kepala urusan sebagai unsur pembantu sekretaris desa dalam bidang urusannya; (2) Kepala urusan umum mempunyai tugas : a. melaksanakan urusan umum dan ketatausahaan; b. memelihara kantor, inventaris dan arsip kantor kepala desa; c. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk kepala desa. (3) Kepala urusan pemerintahan mempunyai tugas : a. mengumpulkan,
mengolah
dan
menganalisa
data
di
bidang
pemerintahan; b. menyelenggarakan
tugas-tugas
pembinaan
wilayah,
pelayanan
masyarakat di bidang pemerintahan; c. membantu pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Presiden, Legislatif dan Pilkadasung; d. membantu tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; e. membantu tugas-tugas di bidang pertanahan sesuai dengan petunjuk kepala desa; f. menyusun dan mempersiapkan bahan laporan dibidang pemerintahan, baik kepada Bupati dan BPD; g. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk kepala desa. (4) Kepala urusan pembangunan mempunyai tugas : a. mengumpulkan,
mengolah
dan
menganalisa
data
dibidang
pembangunan; b. menyerap dan menampung aspirasi
masyarakat tentang rencana
pembangunan di desa; c. membantu kegiatan perencanaan pembangunan, yang kemudian dituangkan dalam musrenbangdes; d. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk kepala desa.
Pasal 10 Unsur pelaksana teknis lapangan berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan pelayanan masyarakat pamong tani, P3A, ketertiban dan keamanan desa yang bentuk dan susunan organisasinya disesuaikan dengan kebutuhan sosial budaya masyarakat desa yang ditetapkan dalam bentuk peraturan desa dan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa.
-8-
Pasal 11 (1)
Kedudukan unsur kewilayahan merupakan bagian dari desa yang disebut dusun sebagai unsur pembantu kepala desa di wilayah bagian desa yang disebut kepala dusun adalah.
(2)
Perangkat Desa yang berada di bawah dan di dalam melaksanakan fungsinya bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa dan tugas perangkat desa lainnya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Desa.
Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas kewilayahan, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (6) kepala dusun mempunyai beberapa fungsi : a. membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya; b. membina dan meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya; c. melaksanakan
kegiatan
pemerintahan,
kemasyarakatan
dan
pembangunan di wilayah kerjanya; d. melaksanakan peraturan desa diwilayah kerjanya
Bagian Ketiga Badan Permusyawaratan Desa Pasal 13 (1)
BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
(2)
BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
(3)
BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintahan Desa.
(4)
BPD sebagai Badan Permusyawaratan Desa dan merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.
(5)
BPD mempunyai wewenang : a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa; c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; d. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; e. menggali, menampung, menghimpun, menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f. menyusun tata tertib BPD. -9-
merumuskan
dan
BAB IV Tata Kerja Pemerintahan Desa Dan Perangkat Desa Pasal 14 Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Desa dan Perangkat Desa wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok masing-masing
Pasal 15 Setiap pimpinan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 Setiap
pimpinan
satuan
mengkoordinasikan
organisasi
bawahannya
bertanggungjawab
masing-masing
dan
memimpin, memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 17 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan
bertanggungjawab
menyampaikan
laporan
kepada berkala
atasan
masing-masing
serta
maupun
sewaktu-waktu
sesuai
kebutuhan. BAB V Hubungan Kerja Pasal 18 (1)
Hubungan kerja dengan perangkat daerah bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional
(2)
Hubungan kerja desa dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional
(3)
Hubungan kerja desa dengan dusun bersifat Hierarkis.
- 10 -
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati. Pasal 20 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang berkenaan dengan Struktur organisasi dan Tata kerja Pemerintahan Desa disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.
Pasal 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 17 Oktober 2006 BUPATI SERDANG BEDAGAI,
H. T. ERRY NURADI Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,
OK. ARYA ZULKARNAIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2006 NOMOR SERI
- 11 -
