PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI NOMOR 19 TAHUN 2012 T E N T A N G WAJIB BELAJAR MEMBACA AL – QUR’AN BAGI PELAJAR BERAGAMA ISLAM DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERDANG BEDAGAI, Menimbang
: a. bahwa Al-Qur’an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata’ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai salah satu rahmat yang tiada taranya bagi alam semesta, didalamnya terkumpul wahyu ilahi yang menjadi dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya; b. bahwa kemampuan baca Al-Qur’an bagi setiap murid sekolah dasar dan siswa sekolah menengak pertama, serta siswa sekolah menengah atas merupakan bagian dari pendidikan agama Islam yang memiliki arti strategis untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya; c. bahwa dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman serta pengalaman Al-Qur’an oleh seluruh lapisan masyarakat, sesuai dengan falsafah tanah bertuah negeri beradat dan mewujudkan masyarakat serdang bedagai yang religius; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka dipandang perlu membentuk peraturan daerah tentang Wajib Belajar membaca Al-Qur’an Bagi Pelajar Beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3386);
Asli
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4396); 9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur’an bagi Umat Islam dalam rangka Peghayatan dan Pengalaman Al-Qur’an dalam Kehidupan sehari-hari;
Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI dan BUPATI SERDANG BEDAGAI,
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR MEMBACA AL – QUR’AN BAGI PELAJAR BERAGAMA ISLAM DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai. 5. Al-Qur’an adalah Kitab Suci umat Islam yang berisi Wahyu ilahi Allah SWT yang diturunkan-Nya melalui Nabi Muhammad Rasulullah SAW dengan perantaraan Malaikat Jibril dan membacanya menjadi ibadah. 6. Pandai baca huruf Al-Qur’an dengan baik dan benar adalah kemampuan seseorang membaca Al-Qur’an dengan fasih sesuai dengan ilmu tajwid. 7. Pelajar adalah murid SD / MI, SMP / Mts , SMA / SMK / MA yang beragama Islam di Kabupaten Serdang Bedagai. 8. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. 9. Guru Agama dan Kepala Sekolah adalah Guru Agama Islam dan Kepala Sekolah pada SD / MI, SLTP / Mts dan SLTA/SMK/MA Se-Kabupaten Serdang Bedagai. 10. Pengawas Pendidikan Agama Islam yang selanjutnya disingkat dengan Pendais adalah Pengawas Pendidikan Agama di Kabupaten Serdang Bedagai. 11. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai. 12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang diangkat berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 13. Kewajiban adalah hak dan tanggungjawab semua komponen daerah Kabupaten Serdang Bedagai.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2 (1) Maksud wajib belajar membaca Al-Qur’an bagi pelajar SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, yang beragama Islam adalah untuk mampu membaca Al – Quran secara baik dan benar.
(2) Tujuan wajib belajar membaca Al-Qur’an adalah untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya dalam rangka menanamkan nilai-nilai iman dan taqwa bagi generasi muda dan masyarakat pada umumnya di Kabupaten Serdang Bedagai.
BAB III KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN Pasal 3 (1) Setiap Pelajar SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, yang beragama Islam wajib belajar membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar. (2) Wajib belajar membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan klasifikasi: a. tingkat SD / MI minimal Juz Amma; b. tingkat SMP / MTS minimal 10 Juz; c. tingkat SMA / SMK / MA sebanyak 30 Juz. Pasal 4 (1) Setiap Sekolah mulai dari SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA agar mengintergrasikan pelajaran membaca Al- Qur’an ke dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. (2) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Sekolah agar mewajibkan kepada setiap pelajar yang belum pandai membaca Al-Qur’an untuk belajar membaca Al-Qur’an di Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA), Taman Pendidikan Al-Quran (TPQ), rumah, mesjid, musholla/langgar dan sebagainya. (3) Kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat serta orang tua pelajar agar mendukung, membantu, memotivasi kelancaran belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Pasal 5 (1) Proses belajar mengajar secara operasional tanggungjawab guru agama Islam/guru pendidikan agama di Madrasah atau Pengawas Pendidikan Agama Islam. (2) Penilaian tehadap wajib belajar membaca Al-Qur’an dititik beratkan pada kemampuan membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat pendidikannya. Pasal 6 (1) Hasil penilaian pendidikan wajib belajar membaca Al-Qur’an sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, diberikan pada akhir tahun pendidikan kepada setiap pelajar SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA, setelah dilaksanakan pengujian/evaluasi oleh satuan pendidikan yang bersangkutan berupa sertifikat dengan kategori A, B, C dan D. (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi yang diusulkan dari Sekolah yang bersangkutan dan Pengawas Pendidikan Agama Islam.
BAB IV SANKSI Pasal 7 (1) Bagi setiap tamatan SD/MI, SMP/MTS yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca AlQu’an dengan baik dan benar tetap diterima sesuai dengan tingkat sertifikat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1). (2) Bagi setiap tamatan SD / MI dan SMP / MTS yang akan melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar atau tidak memiliki sertifikat wajib membuat pernyataan kesanggupan yang disaksikan oleh orang tua/wali murid untuk mengikuti program khusus Belajar membaca huruf AlQur’an, baik yang diadakan di sekolah tersebut atau tempat lain hingga dapat membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar dalam tenggang waktu 6 bulan. (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pelajar yang bersangkutan belum mengikuti program khusus belajar baca AlQur’an atau memiliki sertifikat, maka sekolah akan melakukan tindakan : a. membuat surat teguran pertama; b. membuat surat teguran kedua; c. membuat surat teguran ketiga. (4) Apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c tidak diindahkan maka kepada yang bersangkutan di kenakan sanksi sesuai dengan perjanjian yang telah dinyatakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini. (5) Tatacara pemberian dan bentuk teguran serta bentuk surat perjanjian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 8 (1) Apabila sertifikat yang dikeluarkan berdasarkan rekomendasi dari sekolah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) ternyata mengandung kepalsuan, maka kepada yang memberikan rekomendasi dapat dikenakan sanksi. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) bagi Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 atau Peraturan Disiplin lainnya yang berlaku.
BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 9 (1) Orang tua berperan aktif dalam membimbing anaknya belajar membaca AlQur’an, bila tidak mampu wajib menitipkannya pada lembaga pendidikan agama ( TPQ/ MDA). (2) Orang tua dan masyarakat mengawasi putra/putri nya untuk belajar membaca Al-Qur’an setelah sholat magrib.
Pasal 10 Orang tua dan masyarakat turut serta memberi dan menggalang dana dalam pelaksanaan wajib belajar membaca Al-Qur’an.
BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 11 Pembiayaan untuk pelaksanaan pendidikan wajib belajar membaca huruf AlQur’an dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, kepada orang tua pelajar, masyarakat dan bantuan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII PENGAWASAN Pasal 12 Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati dan atau Pejabat lain yang ditunjuk.
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13 Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyarakat yang beragama Islam, sehat jasmani dan rohani yang berdomisili di Daerah Kabupaten Serdang Bedagai; Pasal 14 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2009 tetap berlaku.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Peraturan Daerah ini berlaku efektif pada tahun ajaran 2014/2015.
Agar Peraturan
setiap
orang
Daerah
ini
dapat
mengetahui
dengan
memerintahkan
penempatannya
dalam
pengundangan
Lembaran
Daerah
Kabupaten Serdang Bedagai.
Ditetapkan di Sei Rampah pada tanggal 8 Desember 2011 BUPATI SERDANG BEDAGAI, dto H.T. ERRY NURADI Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal 6 Agustus 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI, dto H. HARIS FADILLAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2012 NOMOR 19
Agar Peraturan
setiap
orang
Daerah
ini
dapat dengan
mengetahui
memerintahkan
penempatannya
dalam
pengundangan
Lembaran
Kabupaten Serdang Bedagai.
PERATURAN DAERAH INI DINYATAKAN SAH
Diundangkan di Sei Rampah pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,
H. HARIS FADILLAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN NOMOR
Daerah
