PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 2002 TENTANG RETRIBUSI DI BIDANG PERDAGANGAN (SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA B U P A T I S I A K,
Menimbang
:
a. bahwa dengan pembentukan Kabupaten Siak melalui Undangundang Nomor 53 Tahun 1999, memberikan peluang peningkatan kegiatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat yang memerlukan pelayanan dan perlindungan dari para penyelenggara Pemerintahan di Daerah. bahwa peningkatan dan pertumbuhan ekonomi rakyat dimaksud sebagian darinya merupakan kegiatan usaha di bidang perdagangan, dalam hal itu memerlukan pengawasan, pengarahan dari Pemerintah Daerah. bahwa dalam rangka pelayanan dan perlindungan diatas, diperlukan adanya peningkatan pendapatan dari daerah guna menjamin kemampuan penyelenggaraan Pemerintah Daerah. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas perlu ditetapkan pengaturan tentang perizinan di bidang usaha perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan serta penetapan tentang retribusi atas kegiatan itu dalam bentuk Peraturan Daerah.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang No. 11 Tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 54, Tambahan Lembaran Negara No. 2759); Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1982 No. 7, Tambahan Lembaran Negara No. 3214);
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 60, Tambahan Lembaran Negara No. 3839); Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72);
Undang-Undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 181); Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); Keputusan Presiden No. 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang Peraturan Pemerintah Dan
Rancangan Keputusan Presiden; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 105/ MPP/KEP/2/1998 tentang Penataan Dan Pembinaan Pergudangan; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 327/MPP/ KEP/17/199 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 12/MPP/KEP/1/1998 tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI No. 591/MPP/ KEP/10/1999 tentang Standar Teknis Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan.
Dengan persetujuan : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIAK MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK TENTANG RETRIBUSI DAERAH DI BIDANG PERDAGANGAN (SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN)
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Siak; Pemerintah Daerah adalah Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; Kepala Daerah adalah Bupati Siak;
Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak; Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Prindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak; Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi; Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang dijalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba; Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SIUP adalah Surat Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan Usaha Perdagangan; Surat Permintaan Surat Izin Usaha Perdagangan yang disingkat SP-SIUP adalah Formulir yang diisi oleh Perusahaan yang memuat data Perusahaan untuk memperoleh SIUP Kecil / Menengah/Besar; Perubahan Perusahaan adalah meliputi perubahan dalam Perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusahaan, Bentuk Perusahaan, Alamat kantor Perusahaan, Nama Pemilik/Penanggung Jawab, Alamat Pemilik/Penanggung Jawab, NPWP, Modal dan Kekayaan Bersih (netto), Kelembagaan, Bidang Usaha, Jenis Barang/Jasa Dagangan Utama; Cabang Perusahaan adalah Perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari Perusahaan induknya yang dapat berkedudukan ditempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari Perusahaan induknya; Perwakilan Perusahaan adalah Perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat Prusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan atau pengurusannya ditentukan sesuai wewenang yang diberikan; Perwakilan Perusahaan Yang Ditunjuk adalah Perusahaan yang diberi kewenangan bertindak untuk mewakili Kantor Pusat Perusahaan dan bukan merupakan bagian dari Kantor Pusat; Izin Usaha Perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan kecil yang selanjutnya disebut SIUP Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah dan Surat Izin Usaha Perdagangan besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar;
Gudang ialah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan; Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah Izin penggunaan gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang dagangan; Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disebut TDP yang meliputi semua bidang usaha baik Industri, Perdagangan, Kontraktor maupun Jasa lainnya di Daerah Kabupaten Siak; Retribusi Perizinan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pemberian Izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan; Retribusi Daerah di Bidang Perdagangan adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Gudang dan Tanda Daftar Perusahaan yang dapat dinikmati oleh orang pribadi dan atau badan; Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan terterntu dari Pemerintah Daerah; Surat Pendaftaran, Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data, objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dari pembayaran Retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah; Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang; Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah Surat keputusan untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga atau denda; Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan keputusan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
BAB II NAMA, SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI Pasal 2 Dengan nama Retribusi Daerah di Bidang Perdagangan dipungut sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu kepada dunia usaha yang meliputi pemberian Izin Usaha. Pasal 3 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang mendapatkan izin sesuai Pasal 2 Peraturan Daerah ini yang secara lebih terinci didasarkan pada Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia (KLUI) Sektor Perdagangan Tahun 1997 yang dikeluarkan oleh Biro Pusat Statistik Pusat. Pasal 4 Objek Retribusi di Bidang Perdagangan meliputi : Retribusi Usaha Perdagangan; Retribusi Penerbitan Pendaftaran Gudang; Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); B A B III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 5 Retribusi Usaha Perdagangan termasuk Retribusi Perizinan Tertentu : Perizinan tersebut termasuk kewenangan Pemerintah yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka desentralisasi; Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan Biaya yang menjadi beban daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif fari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari Retribusi perizinan.
BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN
Pasal 6 Pembayaran Retribusi Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), didasarkan pada klasifikasi nilai investasi (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) sebagai berikut : 1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Investasi Kekayaan bersih sampai Rp. 200.000.000,(dua ratus juta rupiah).
: Rp.
50.000,-
2. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah, Investasi Kekayaan bersih diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
: Rp. 100.000,-
3. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar, Investasi Kekayaan bersih diatas Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
: Rp. 150.000,-
Pasal 7 Tingkat besarnya Retribusi Daerah bagi Perusahaan memiliki atau Perusahaan yang menyewakan gudang dikenakan berdasarkan luas (M2) gudang yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. 2.
Gudang yang l u a s n y a melebihi 2.000 M2 ke atas
3.
: Gudang yang lu as n y a 2 0 0 M2 s/d 2.000 M2 Gudang yang luasnya di bawah 200 M2
:
Rp.
1.000,- / M2
:
Rp.
750,- / M2 Rp.
500,- / M2
Pasal 8 Pengenaan Retribusi Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) didasarkan pada bentuk Perusahaan Sebagai berikut : 1. 2.
Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA);
3. 4. 5.
P erus ahaan Terbatas (PT); K operas i (KOP);
6. 7.
P ers ekutuan K omanditer (CV);
:
Rp.
250.000,-
:
Rp.
100.000,-
:
Rp.
5.000,-
:
Rp.
25.000,-
:
Rp.
25.000,-
:
Rp.
10.000,-
:
Rp.
50.000,-
P ers ekutuan Firma (Fa); P erus ahaan P erorangan (PO); Bentuk Usaha Lainnya (BUL).
BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya Tarif Retribusi Usaha
Perdagangan ini adalah untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 10 Retribusi yang terutang dipungut di Daerah Kabupaten Siak B A B VII TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 11 Retribusi Daerah dipungut dengan menggunakan Surat Keterangan Retribusi Daerah (SKRD) atau Dokumen lainnya; Hasil pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Peraturan Daerah ini disetorkan ke Kas Daerah yang dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan atau menurut ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati Siak. B A B VIII TATA CARA PENAGIHAN Pasal 12 Penagihan Retribusi dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Penagihan Retribusi dilakukan sebelum dilakukannya Pendaftaran Ulang Tanda Daftar Perusahaan (TDP); Penagihan dilakukan pada saat dilakukannya Pendaftaran Ulang (Her Registrasi) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG). B A B IX SANKSI ADMINISTRASI Pasal 13
Perusahaan/perorangan diberi peringatan tertulis apabila : Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan bidang usaha, kegiatan usaha dan jenis barang/jasa dagangan utama yang tercantum dalam SIUP yang telah diperoleh; Belum mendaftarkan Perusahaan dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini; Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemilik dan atau pemegang HAKI seperti antara lain Hak Cipta, Paten atau Merek; Adanya laporan/pengaduan dari pejabat yang berwenang bahwa perusahaan tersebut tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan oleh Kepala Dinas.
BAB X KEWENANGAN, TEMPAT DAN WAKTU PENDAFTARAN Pasal 14 Kewenangan pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berada pada Bupati; Bupati melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak. Pasal 15 Sebelum suatu Perusahaan menjalankan usahanya di wilayah Kabupaten Siak diwajibkan untuk mendapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) berlaku selama pemilik atau pengusaha masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan pendaftaran ulang sekali dalam 5 (lima) tahun. Pasal 16 Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) dapat diberikan kepada suatu Perusahaan yang memakai ruangan tertutup penyimpanan barang dagangan dan barang lainnya sebelum gudang/ruangan dimanfaatkan sebagai tempat penyimpanan;
Tanda Daftar Gudang berlaku selama pemilik atau pengusaha gudang masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan Pendaftaran Ulang (Her Registrasi) sekali dalam 5 (lima) tahun. Pasal 17 Setiap Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di Kabupaten Siak wajib memiliki Tanda Daftar Perusahaan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan usahanya dan atau setelah 3 (tiga) bulan Perusahaan yang bersangkutan mendapatkan Surat Izin Teknis lainnya dari Instansi yang berwenang; Tanda Daftar Perusahaan (TDP) berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diterbitkannya dan wajib didaftar ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
B A B XI INSTANSI PENGELOLA Pasal 18 Pengelolaan dan pemungutan Retribusi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak.
B A B XII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 19 Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan Tindak Pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah : Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah; Menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah; Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah; Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; Meminta batuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah; Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan dan memeriksa tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf (e); Memotret seorang yang berkaitan dengan tindak pidana di Bidang Retribusi Dearah; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan periksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan; Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. B A B X III
KETENTUAN PIDANA Pasal 20 Barang siapa yang melanggar Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan tidak mengurangi kewajibannya membayar Retribusi yang terutang; Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Siak.
Disahkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 17 Juni 2002
B U P A T I S I A K,
A R W I N AS.
Diundangkan di Siak Sri Indrapura pada tanggal 18 Juni 2002
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,
Drs. H. KHAIRUL ZAINAL Pembina Tk. I NIP. 010086330 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2002 NOMOR 22 SERI D
PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 2002 RETRIBUSI DI BIDANG PERDAGANGAN (SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN, TANDA DAFTAR GUDANG DAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN)
PENJELASAN UMUM. Berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah, maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara lain bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa Retribusi Daerah yang merupakan salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Dearah untuk meningkatkan dan meratakan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak berusaha mampu melaksanakan Otonomi Daerah yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dengan menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah di Bidang Perdagangan. Adapun penyusunan Peraturan Daerah ini diatur dalam ketentuan sebagaimana diarahkan dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 No. 41, Tambahan Lembaran Negara No. 3856), jo. Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 18 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 246, Tambahan Lembaran Negara No. 4048).
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1
:
cukup jelas.
Pasal 2
:
cukup jelas.
Pasal 3
:
cukup jelas.
Pasal 4
:
cukup jelas.
Pasal 5
:
cukup jelas.
Pasal 6
:
cukup jelas.
Pasal 7
:
cukup jelas
Pasal 8
:
cukup jelas
Pasal 9
:
cukup jelas
Pasal 10 :
cukup jelas
Pasal 11 :
cukup jelas
Pasal 12 :
cukup jelas
Pasal 13 :
cukup jelas
Pasal 14 :
ayat (1) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Keuangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom.
Pasal 15 :
dalam ketentuan ini tidak termasuk gudang yang berada dalam kawasan pelabuhan.
Pasal 16 :
dalam ketentuan ini tidak termasuk gudang yang berada dalam kawasan pelabuhan.
Pasal 17
:
termasuk Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan kegiatan usahanya di Negara RI menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Pasal 18
:
cukup jelas.
Pasal 19
:
cukup jelas.
Pasal 20
:
cukup jelas.
Pasal 21
:
cukup jelas.
Pasal 22
:
cukup jelas.
PAGE
