PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2002 T E N T A N G PEMERINTAHAN KAMPUNG

PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SANGGAU Menimbang

: a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah kabupaten dapat menetapkan nama dan bentuk pemerintahan terendah dalam Daerah sebagai sub sistem penyelenggaraan pemerintahan yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan

untuk

mengatur

dan

mengurus

kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional; b.bahwa dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, harus lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokratis, populis, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah; c. bahwa kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa di daerah Kalimantan Barat pada umumnya dan khususnya di Kabupaten Sanggau adalah Kampung; d.bahwa berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan pada hurup a, b dan c tersebut, maka Pemerintahan Desa yang telah ada selama ini perlu diubah menjadi Pemerintahan Kampung sehingga perlu pengaturannya dalam suatu Peraturan Daerah;

http://www.huma.or.id

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia


Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman umum pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155); 10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan

Undang-undang,

Rancangan

Peraturan

Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70); 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 48

Tahun

2000

tentang

Pedoman

Tata

Naskah

Dinas

dilingkungan Pemerintah Kabupaten/ Kota; 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan

Beberapa

Peraturan

Menteri

Dalam

Negeri,

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;


14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sanggau sebagai Daerah Otonom; 15. Keputusan Bupati Sanggau Nomor 136 Tahun 2002 tentang Pedoman

Tata

Naskah

Dinas

dilingkungan

Pemerintah

Kabupaten Sanggau.

MEMUTUSKAN Menetapkan:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a.

Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden dan para Menteri.

b.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Lembaga Eksekutif Daerah.

c.

Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

d.

Kepala Daerah adalah Bupati Sanggau.

e.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau sebagai Lembaga Legislatif daerah.

f.

Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

g.

Camat adalah Pimpinan wilayah Kecamatan di Kabupaten Sanggau.

h.

Kampung, yang sebelumnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan


masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional yang berada di daerah. i.

Pemerintahan Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan BMK.

j.

Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

k.

Perangkat Kampung adalah unsur Pemerintah Kampung yang terdiri dari Sekretariat, Urusan dan wilayah bagian Kampung.

l.

Sekretaris, yang selanjutnya disebut Kebayan adalah Kepala Sekretariat Kampung.

m.

Badan Musyawarah Kampung, selanjutnya disebut BMK adalah lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Kampung, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Keputusan Kapala Kampung yang keanggotaannya terdiri atas unsur agama, unsur pengurus adat, unsur pemuda, unsur perempuan, unsur organisasi kampung, dan cendikiawan.

n.

Adat istiadat, adalah Adat istiadat adalah seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat Kampung dan atau satuan masyarakat lainnya serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola kelakuan yang merupakan kebiasaan-kebiasaan dalam kehidupan masyarakat setempat.

o.

Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan, yang dibentuk dalam rangka pemberdayaan, pelestarian adat istiadat dan hukum adat dalam wilayah setempat berdasarkan aspirasi masyarakat, adat istiadat dan hukum adat setempat melalui musyawarah dan mufakat yang berhak dan berwenang untuk memelihara,

mengatur,

memberdayakan

serta

menyelesaikan

berbagai

permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan adat istiadat dan hukum adat serta kekayaan adat istiadat yang hidup, tumbuh dan berkembang sebagai norma dan tata perikehidupan adat istiadat serta hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat setempat. p.

Pengurus Adat, adalah orang-orang yang diberi kewenangan dan tanggung jawab. Oleh masyarakat hukum adat setempat serta mengerti dan memahami


tentang peraturan dan hukum adat, baik tertulis maupun tidak tertulis dikampungnya. q.

Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu berperan positif dalam pembangunan nasional dan bergunan bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan jaman.

r.

Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral, dan adab yang merupakan inti adat istiadat kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

s.

Pengembangan adalah upaya terencana, terpadu, dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan sodial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku.

t.

Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang bersangkutan.

u.

Hak adat adalah hak untuk hidup di dalam memamfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan hidup warga masyarakat sebagaimana tercantum dalam lembaga adat, yang berdasarkan hukum adat dan yang berlaku dalam masyarakat atau persekutuan adat tertentu.

v.

Lembaga Kemasyarakatan Kampung adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Kampung yang merupakan mitra Pemerintah Kampung

dalam

rangka

meningkatkan

partisipasi

masyarakat

dalam

penyelenggaraan pembangunan. w.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disebut APBK adalah rencana operasional tahunan dari program umum Pememrintah dan pembangunan Kampung yang dijabarkan dan dituangkan kedalam angka-angka rupiah, disatu bagian mengandung perkiraan batas terendah penerimaan yang harus dicapai sedangkan dibagian lain mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran yang boleh dilaksanakan. http://www.huma.or.id

x.

Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBD yang dialokasikan kepada Kampung untuk membiayai kebutuhan Kampung dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

y.

Badan Usaha Milik Kampung, yang selanjutnya disebut BUMK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

z.

Pihak Ketiga adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Kampung antara lain Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah. Pemerintah Negara Asing, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Kampung, Koperasi, Swasta Nasional, Swasta Asing, Lembaga Keuangan dalam dan luar Negeri.

aa.

Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga secara ikhlas, tidak mengikat, baik berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang maupun barang bergerak atau barang tidak bergerak.

bb.

Pinjaman Kampung adalah sejumlah uang yang dipinjam oleh Pemerintah Kampung dari pihak lain yang meminjamkan kepada Pemerintah Kampung dengan syarat tertentu seperti jangka waktu, bunga dan jaminan tertentu.

cc.

Kerjasama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara Kampung dan Pihak Ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai suatu tujuan tertentu.

dd.

Pembentukan Kampung adalah tindakan mengadakan Kampung baru diluar atau didalam wilayah Kampung-Kampung yang telah ada.

ee.

Penghapusan Kampung adalah tindakan meniadakan Kampung yang ada akibat tidak memenuhi syarat dan atau digabung dengan Kampung terdekat.

ff.

Penggabungan Kampung penyatuan dua Kampung atau lebih menjadi kampung baru.

gg.

Tugas Pembantuan adalah penugasan Pemerintah kepada Daerah dan Kampung dan dari Daerah ke Kampung untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskan;


hh.

Bakal Calon adalah masyarakat Kampung setempat yang berdasarkan penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Kepala Kampung.

ii.

Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BMK yang keanggotaannya terdiri dari unsur BMK, unsur Perangkat Kampung serta unsur Lembaga Masyarakat di Kampung.

jj.

Calon adalah Calon Kepala Kampung yang telah di tetapkan

oleh Panitia

Pemilihan. kk.

Calon yang berhak di pilih adalah Calon Kepala Kampung yang telah mendapatkan Persetujuan BMK.

ll.

Calon Terpilih adalah Calon Kepala Kampung yang memperoleh suara terbanyak dari hasil pemilihan langsung oleh penduduk Kampung yang berhak memilih dan ditetapkan oleh BMK.

mm. Pejabat Kepala Kampung adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu. nn.

Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Kepala Kampung.

oo.

Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilihnya.

pp.

Hak Pilih adalah hak yang dimiliki Pemilih untuk menentukan pilihannya.

qq.

Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon Kepala Kampung.

rr.

Penyaringan

adalah

pemeriksaan

identitas

dan

penelitian

persyaratan

administrasi bakal Calon yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan, atau melalui test tertulis yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung. ss.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah Penyelenggara Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara yang melaksanakan tugas sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dan Petunjuk dari Panitia Pemilihan.


tt.

Aparat Penegak Hukum adalah Penyidik Umum ( Kepolisian Negara) dan Pengadilan Negeri.

uu.

Swadaya masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar ke arah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat.

vv.

Gotong royong adalah bentuk kerja sama masyarakat yang spontan dan melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat suka-rela antara warga Kampung secara insidentil maupun berkelangsungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama.

BAB II PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KAMPUNG Bagian Pertama Tujuan Dan Syarat-Syarat Pembentukan, Penghapusan dan atau Pengabungan Kampung Paragraf 1 Tujuan dan Syarat Pembentukan Kampung Pasal 2 Tujuan

pembentukan

Kampung

adalah

untuk

meningkatkan

kemampuan

penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta memberikan kelancaran pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan Kampung. Pasal 3 (1)

Kampung dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul Kampung serta sesuai dengan syarat-syarat pembentukan Kampung, dan persyaratan lainnya yang telah ditetapkan.


(2)

Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kampung diusulkan oleh Kepala Kampung atas persetujuan BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

(3)

Berdasarkan usulan Kepala Kampung sebagaimana pada ayat (2), Kepala Daerah membentuk Tim Peneliti untuk menilai usulan tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung.

(4)

Berdasarkan laporan hasil penelitian oleh Tim Peneliti, Kepala Daerah meminta persetujuan DPRD tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung.

(5)

Atas persetujuan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Keputusan tentang Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung.

Pasal 4 Syarat-syarat pembentukan Kampung : a.

Adanya prakarsa dari masyarakat.

b.

Jumlah penduduk sedikit-dikitnya 250 Kepala Keluarga atau 1.250 jiwa.

c.

Luas Wilayah, yaitu luas wilayah yang dapat terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan jaringan prasarana dan sarana perhubungan dan komunikasi yang tersedia.

d.

Sosial budaya, yaitu kondisi sosial masyarakat yang memberikan peluang bagi masyarakat

dalam

keharmonisan

hubungan

kehidupan

beragama

dan

bermasyarakat dengan adat istiadat. e.

Tersedianya potensi dan sumber daya Kampung yang dapat dimanfaatkan dan digunakan

dalam

penyelenggaraan

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan. f.

Tersedianya sarana dan prasarana pemerintahan Kampung.

g.

Adanya penetapan dan penegasan batas wilayah Kampung.

h.

Adanya penetapan dan penegasan jumlah dan batas wilayah bagian Kampung.


Paragraf 2 Penghapusan dan atau Penggabungan Kampung. Pasal 5 (1)

Penghapusan

dan

penggabungan

dimusyawarahkan/dimufakatkan

terlebih

dahulu

Kampung dengan

BMK

harus dengan

memperhatikan syarat-syarat terbentuknya Kampung. (2)

Kampung karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat atau faktor-faktor pembentukan Kampung, dimungkinkan untuk dihapus atau digabung.

Pasal 6 (1)

Terhadap Kampung yang akan dihapus atau digabung terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh Tim Peneliti yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah, mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi bagi terbentuknya suatu Kampung Baru.

(2)

Jika menurut hasil penelitian Tim dimaksud telah memungkinkan Kampung yang bersangkutan untuk dihapus atau digabung, maka sebelum diusulkan kepada Kepala Daerah terlebih dahulu dimusyawarahkan/dimufakatkan dengan BMK yang hasilnya dituangkan dalam Peraturan Kampung dan disahkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

(3)

Setelah BMK memusyawarahkan/memufakatkan pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kampung dimaksud, maka diusulkan kepada Kepala Daerah melalui Camat dengan melampirkan persyaratan data-data antara lain sebagai berikut :

a.

Daftar nama Induk dan Peta Wilayah Kampung hasil Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan.

b.

Peta Wilayah Kampung Induk dan Peta Wilayah hasil Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan.


c.

Data jumlah penduduk dan luas wilayah Kampung hasil Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan.

d.

Ketetapan Peraturan Kampung.

Bagian Kedua Batas Wilayah Kampung Pasal 7 (1)

Batas wilayah Kampung merupakan tanda pemisah antara Kampung dengan Kampung lainnya yang bersebelahan baik berupa tanda batas alam maupun tanda batas buatan.

(2)

Batas Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam setiap pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kampung harus jelas dengan disertai Peta Kampung Induk maupun Kampung Hasil Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan.

(3)

Dalam penetapan Peta Kampung Batas Wilayah Kampung juga ditetapkan Batas Wilayah Bagian Kampung yang merupakan kewenangan pembinaan Unsur Wilayah Kampung.

Bagian Ketiga Pembagian Wilayah Kampung Pasal 8 (1)

Dengan mendasarkan pada adat istiadat dan asal-usul wilayah Kampung dimungkinkan adanya pembagian wilayah Kampung yang merupakan lingkungan kerja Unsur Wilayah Kampung.

(2)

Untuk penetapan istilah atau sebutan Wilayah Bagian Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diserahkan kepada masing-masing Kampung.


Pasal 9 (1)

Pembagian wilayah Kampung Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 8, dapat dibentuk bersamaan dengan pembentukan Kampung dan atau sesuai kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

(2)

Pembagian Wilayah Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dibentuk, dihapus dan atau digabungkan.

(3)

Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Wilayah Bagian Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2), dapat diusulkan atas aspirasi dan prakarsa masyarakat setelah memenuhi syarat-syarat pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Wilayah Bagian Kampung.

(4)

Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Wilayah Bagian Kampung dapat diusulkan oleh Kepala Kampung dengan persetujuan BMK kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 10 (1)

Usul Pembentukan Wilayah Bagian Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (3) disampaikan Kepala Kampung kepada Kepala Daerah melalui Camat dengan melampirkan persyaratan dan data-data antara lain : a. Peta Induk Wilayah Kampung. b. Peta Wilayah Kampung dan Wilayah Bagian Kampung hasil Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan. c. Data jumlah penduduk dan luas wilayah pada Wilayah Bagian Kampung hasil Pembentukan, Penghapusan dan atau Penggabungan. d. Ketetapan Peraturan Kampung.

(2)

Atas persetujuan DPRD, Kepala Daerah menerbitkan Keputusan mengenai pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Wilayah Bagian Kampung. Pasal 11

(1)

Syarat-syarat pembentukan Wilayah Bagian Kampung : a. Minimal terdiri dari 2 (dua) Rukun Warga (RW). b. Rukun Warga (RW) minimal terdiri dari 2 (dua) Rukun Tetangga (RT). c. Rukun Tetangga (RT) minimal terdiri dari 25 Kepala Keluarga (KK).


d. Data penduduk Wilayah Bagian Kampung. e. Penetapan batas dan luas pada Wilayah Bagian Kampung serta peta Wilayah Bagian Kampung. f. Penetapan nama Wilayah Bagian Kampung yang ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah masyarakat pada Wilayah Bagian Kampung. (2)

Penetapan nama, batas dan luas Wilayah Bagian Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan BMK.

Bagian Keempat Kewenangan Kampung Pasal 12 Kewenangan Kampung mencakup : a.

Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Kampung.

b.

Kewenangan yang oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh Daerah dan Pemerintah.

c.

Tugas Pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah.

d.

Tugas Pembantuan sebagaimana dimaksud huruf c, harus disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

e.

Pemerintah Kampung berhak menolak pelaksanaan Tugas Pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

BAB III PERATURAN KAMPUNG Bagian Pertama Bentuk Peraturan Kampung


Pasal 13 (1)

Peraturan Kampung berbentuk aturan yang tertulis dan diundangkan dalam Lembaran Kampung.

(2)

Bentuk Tata Naskah Peraturan Kampung akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Materi Peraturan Kampung Pasal 14 (1)

Materi Peraturan Kampung memuat : a. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan beban masyarakat. b. Segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi keuangan Kampung.

(2)

Selain materi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Kampung juga harus

memuat

ketentuan-ketentuan

yang

mengatur

penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Bagian Ketiga Tata Cara Penetapan Peraturan Kampung Pasal 15 (1)

Rancangan Peraturan Kampung disusun oleh Kepala Kampung dan atau BMK.

(2)

Peraturan Kampung ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan dari BMK.

(3)

Peraturan Kampung ditandatangani oleh Kepala Kampung.

(4)

Dalam menetapkan Peraturan Kampung, BMK mengadakan rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga)dari jumlah anggota BMK.

(5)

Persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2), dituangkan dalam bentuk Keputusan BMK yang ditandatangani oleh Ketua BMK.


(6)

Bentuk Tata Naskah Keputusan BMK sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 16 (1)

Peraturan Kampung yang telah ditetapkan tidak perlu mendapatkan pengesahan dari Kepala Daerah.

(2)

Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan penilaian dan atau penelitian.

Bagian Keempat Mekanisme Pengambilan Keputusan Pasal 17 (1)

Dalam penetapan Peraturan Kampung pengambilan keputusan untuk penetapan Peraturan Kampung dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.

(2)

Apabila dalam pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak tercapai kata sepakat, maka untuk pengambilan keputusan sekurangkurangnya disetujui oleh 1/2 (setengah) ditambah 1 (satu) dari dari Jumlah anggota BMK dan atau dengan suara terbanyak (voting).

Bagian Kelima Kedudukan Peraturan Kampung Pasal 18 (1)

Peraturan

Kampung

berfungsi

untuk

mengatur

tertibnya

kehidupan

bermasyarakat dan lancarnya penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pembinaan masyarakat di Kampung. (2)

Peraturan Kampung merupakan aturan yang harus ditaati oleh masyarakat Kampung dan merupakan produk hukum pada tingkat Kampung.


(3)

Peraturan Kampung bertujuan untuk mengikat dan atau mengatur berbagai kepentingan yang ada di Kampung.

(4)

Peraturan Kampung tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Bagian Keenam Pelaksanaan Peraturan Kampung Pasal 19 (1)

Dalam melaksanakan Peraturan Kampung, Kepala Kampung harus menetapkan Keputusan Kepala Kampung tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknisnya.

(2)

Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Kampung, kepentingan umum, dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

(3)

Keputusan Kepala Kampung disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

(4)

Bentuk Tata Naskah Keputusan Kampung akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 20 (1)

Kepala Daerah dapat membatalkan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung yang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

(2)

Keputusan pembatalan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Kampung dan atau BMK yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak pembatalan, dengan menyebutkan alasan pembatalannya.

(3)

Pemerintah Kampung yang tidak menerima keputusan pembatalan Peraturan Kampung dan keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat


(2), Pemerintah Kampung dan atau BMK dapat mengajukan keberatan Kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Daerah. (4)

Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya keputusan pembatalan dari Pemerintah Daerah.

(5)

Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN KAMPUNG Bagian Pertama Bentuk dan Susunan Organisasi Pasal 21 (1)

Di Kampung dibentuk Pemerintah Kampung dan BMK yang merupakan Pemerintahan Kampung.

(2)

Susunan Pemerintah Kampung terdiri dari : a. Kepala Kampung. b. Perangkat Kampung.

(3)

Perangkat Kampung sebagaimana pada ayat (2) huruf b, terdiri atas : a. Unsur pelayanan, yaitu unsur pelayanan disebut Sekretariat Kampung. b. Unsur pelaksana teknis lapangan terdiri dari urusan keamanan dan sebagainya. c. Unsur pembantu Kepala Kampung di wilayah bagian Kampung terdiri dari Wilayah Bagian Kampung.

(4)

Nama dan jumlah unsur Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.


Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kepala Kampung Pasal 22 (1)

Kepala Kampung adalah pemimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan sistem penyelenggaraan Pemerintah, Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Daerah.

(2)

Kepala Kampung mempunyai tugas : a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. b. Membina kehidupan masyarakat Kampung. c. Membina perekonomian Kampung. d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung. e. Mendamaikan atau menyelesaikan perselisihan masyarakat Kampung. f. Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Kampung. g. Mewakili Kampungnya di dalam dan di luar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya. h. Mengajukan

rancangan

Peraturan

Kampung

dan

bersama

BMK

menetapkannya sebagai Peraturan Kampung. i. Mengembangkan semangat gotong-royong masyarakat sebagai sendi utama pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kampung. j. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya setiap akhir tahun anggaran kepada BMK. k. Membuat laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah yang disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 tahun setiap akhir tahun anggaran. l. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kampung. (3)

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kampung mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan urusan rumah tangga Kampung.


b. Pelaksanaan

tertib

administrasi

pemerintahan,

pembangunan

dan

kemasyarakatan di Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. Pengerahan partisipasi masyarakat. d. Pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di Kampung. e. Pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat. f. Penyusunan program kerja tahunan Kampung, APBK sebagai dasar pelaksanaan tugas dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala Kampung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. g. Pelaksanaan kerjasama untuk kepentingan Kampung yang diatur dengan Keputusan Bersama dan melaporkannya kepada Kepala Daerah dengan Tembusan Camat. h. Pelaksanaan

koordinasi

terhadap

jalannya

Pemerintahan

Kampung,

pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat. (4)

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, Kepala Kampung bersama BMK membentuk Badan Kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2 Sekretariat Kampung Pasal 23 (1)

Sekretariat Kampung adalah unsur pelayanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kampung.

(2) Sekretariat Kampung dipimpin oleh seorang Sekretaris yang disebut Kebayan.

Pasal 24 Sekretariat Kampung mempunyai tugas membantu Kepala Kampung dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat.


Pasal 25 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada Pasal 24, Sekretariat Kampung mempunyai fungsi: a.

Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan pembuatan laporan.

b.

Pelaksanaan urusan keuangan.

c.

Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

d.

Pengumpulan bahan serta petunjuk mengenai pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kampung.

Paragraf 3 Unsur Pelaksana Teknis Lapangan Pasal 26 (1)

Unsur Pelaksana Teknis Lapangan adalah unsur pembantu Kepala Kampung dalam melaksanakan bidang teknis tertentu di Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Kampung.

(2)

Nama dan jumlah Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan Kampung.

(3)

Pembentukan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 27 Segala biaya sebagai akibat penetapan dan pembentukan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26, sepenuhnya menjadi beban APBK yang bersumber dari Pendapatan Asli Kampung.

Paragraf 4 Wilayah Bagian Kampung


Pasal 28 (1)

Wilayah Bagian Kampung ditetapkan oleh Kampung.

(2)

Wilayah Bagian Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah Bagian Kampung.

(3)

Kepala Wilayah Bagian Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung di Wilayah Bagian Kampung yang berfungsi membantu Kepala Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Wilayah Bagian Kampung.

Pasal 29 (1)

Kepala Wilayah Bagian Kampung mempunyai tugas membantu Kepala Kampung dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung di Wilayah Bagian Kampung.

(2)

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (2), Kepala Wilayah Bagian Kampung mempunyai fungsi : a.

Pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.

(3)

b.

Pelaksanaan Keputusan Kampung di wilayah kerjanya.

c.

Pelaksanaan kebijaksanaan Kepala Kampung.

d.

Pembinaan dan peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

e.

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Kampung.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya Kepala Wilayah Bagian Kampung bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kampung.

Bagian Ketiga Tata Kerja Pemerintahan Kampung Pasal 30 (1)

Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Kampung, Pemerintah Kampung dan Perangkat Kampung menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta simplikasi dalam segala kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.


(2)

Setiap unsur Pimpinan satuan unit kerja dalam lingkungan Pemerintah

Kampung berkewajiban mengadakan pengawasan dan bertanggungjawab kepada Kepala Kampung. (3)

Setiap unsur pimpinan satuan unit kerja juga bertanggungjawab memimpin,

mengkoordinir, memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk kepada bawahan dalam pelaksanaan tugasnya masing-masing.

BAB V BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG Bagian Pertama Pembentukan dan Penetapan Paragraf 1 Jumlah dan Persyaratan Anggota BMK Pasal 31 (1)

Jumlah anggota BMK ditentukan berdasarkan jumlah penduduk Kampung yang bersangkutan, dengan ketentuan :

(2)

a.

Jumlah penduduk sampai 1.250 jiwa, 5 orang anggota.

b.

1.251 sampai dengan 2.000 jiwa, 7 orang anggota.

c.


d.


e.

Lebih dari 3.000 jiwa 13 orang anggota.

Penetapan jumlah anggota BMK sebagaimana tersebut pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung. Pasal 32

(1)

Yang dapat dipilih menjadi anggota BMK adalah penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a.

Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

b.

Setia dan Taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.


c.

Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan UUD 1945 seperti G. 30 S/PKI dan atau kegiatan organsiasi terlarang lainnya.

d.

Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Pertama dan atau berpengetahuan sederajat.

e.

Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun.

f.

Sehat jasmani dan rohani.

g.

Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.

h.

Berkelakuan baik, jujur dan adil.

i.

Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana.

j.

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

k.

Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Kampung setempat.

l.

Bersedia dicalonkan menjadi anggota BMK.

m.

Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat setempat.

n.

Bagi Pegawai Negeri sipil, anggota TNI dan POLRI harus ada ijin tertulis dari atasan/pimpinan yang berwenang.

(2)

Ketentuan lebih lanjut untuk huruf n diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Paragraf 2 Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Anggota BMK Pasal 33 (1)

Anggota BMK dipilih dari calon-calon yang diajukan oleh kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang memenuhi persyaratan.

(2)

Pemilihan Anggota BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penduduk Kampung yang mempunyai hak pilih yang pelaksanaannya dilakukan oleh Panitia Pemilihan Anggota BMK yang dibentuk oleh Pemerintah Kampung.


(3)

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, dibentuk oleh Pemerintah Kampung bersama kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya yang ada di Kampung.

Paragraf 3 Panitia Pemilihan Anggota BMK Pasal 34 (1)

Panitia Pemilihan Anggota BMK terdiri dari Kepala Kampung, Perangkat Kampung, kalangan adat, agama, organisasi sosial politik, golongan profesi dan unsur pemuka masyarakat lainnya serta pengurus RW dan RT di Kampung.

(2)

Panitia Pemilihan Anggota BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dengan persetujuan Ketua BMK.

(3)

Pembentukan dan Susunan Panitia Pemilihan Anggota BMK sebagaimana dimaksud ayat (2), dibentuk melalui Rapat Kampung dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Anggota BMK, dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 35 Susunan Panitia Pemilihan Anggota BMK sebagaomana dimaksud ayat (1), terdiri dari : a.

Ketua merangkap anggota.

b.

Wakil Ketua merangkap anggota.

c.

Sekretaris merangkap anggota.

d.

Anggota sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang.

Pasal 36 Panitia Pemilihan Anggota BMK mempunyai tugas : a.

Menentukan persyaratan Bakal Calon BMK.


b.

Melaksanakan pendaftaran.

c.

Menerima dan meneliti persyaratan administratif Bakal Calon Anggota BMK berdasarkan ketentuan dan persyaratan yang telah ditetapkan.

d.

Membuat daftar rekapitulasi Bakal Calon Anggota BMK yang memenuhi persyaratan administratif untuk ditetapkan dan disahkan sebagai Calon Anggota BMK.

e.

Penetapan dan pengesahan Calon Anggota BMK sebagaimana dimaksud huruf d, dilaksanakan melalui Rapat Panitia Pemilihan dan ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan Nama Calon Anggota BMK.

f.

Mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Kepala Kampung.

g.

Menyiapkan kartu suara atau yang sejenis, sesuai dengan daftar pemilih yang telah disahkan.

h.

Mengumumkan dipapan pengumuman secara terbuka mengenai daftar calon yang telah disahkan.

i.

Menyusun jadwal rencana pemungutan suara, tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pembina Pemilihan Anggota BMK.

j.

Mengadakan persiapan untuk menjamin supaya pelaksanaan pemilihan Calon Anggota BMK berjalan dengan lancar, tertib, aman dan terkendali.

k.

Melaksanakan pemungutan suara dan perhitungan suara yang ditetapkan dalam jadwal rapat di Kampung.

l.

Membuat Berita Acara Hasil Pemungutan dan Penghitungan suara Calon Anggota BMK Terpilih.

m.

Mengusulkan Calon Anggota BMK Terpilih kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dan atau disahkan sebagai Anggota BMK.

Paragraf 4 Pelaksanaan dan Persyaratan Pemilihan Anggota BMK


Pasal 37 (1)

Tujuh hari sebelum pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat tentang akan diadakannya pemilihan Anggota BMK dan mengumumkan secara terbuka nama-nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan.

(2)

Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 38 (1)

Anggota BMK dipilih langsung oleh penduduk Kampung dari Calon-calon yang telah memenuhi syarat.

(2)

Pemilihan Anggota BMK dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

(3)

Biaya Pemilihan Anggota BMK dibebankan pada APBK.

Pasal 39 (1)

Setiap warga Kampung mempunyai hak pilih hanya satu suara dan tidak boleh diwakilkan.

(2)

Pemungutan suara dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

(3)

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Anggota BMK yang berhak dipilih harus berada di tempat pemungutan suara.

(4)

Pemilihan Anggota BMK dilaksanakan dengan cara menuliskan nama Calon yang dipilih dan atau cara lain yang sejenis.

(5)

Apabila pada saat berakhirnya pemungutan suara quorum sebagaimana ayat (1), belum tercapai, perhitungan suara dapat ditunda paling lama dua jam dengan ketentuan quorum yang hadir 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang telah disahkan oleh Panitia Pemilihan dan dimuat dalam Berita Acara Pemilihan.

Paragraf 5 Penetapan


Pasal 40 (1)

Calon terpilih anggota BMK ditetapkan berdasarkan daftar urutan perolehan suara sesuai dengan jumlah anggota yang ditetapkan.

(2)

Dalam hal calon terpilih memperoleh suara sama pada urutan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ditempuh dengan cara memberikan pertanyaan untuk dijawab oleh Calon Anggota BMK yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(3)

Hasil pemilihan Anggota BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dibuat Berita Acara Pemilihan dan Pemungutan Suara oleh Panitia Pemilihan dan disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah tentang Penetapan dan atau Pengesahan Anggota BMK.

(4)

Pelantikan Anggota BMK dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 hari setelah diterbitkannya Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi Paragraf 1 Kedudukan Pasal 41 (1)

BMK merupakan wahana untuk melaksanakan Demokrasi berdasarkan Pancasila.

(2)

BMK berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja dari Pemerintah Kampung.

Pasal 42 (1)

Pimpinan BMK terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.

(2)

Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebannyak-banyaknya 2 (dua)orang sesuai dengan jumlah Anggota BMK.


(3)

Pimpinan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh Anggota BMK secara langsung dalam rapat BMK yang diadakan secara khusus.

(4)

Rapat pemilihan Pimpinan BMK untuk pertama kalinya dipimpin oleh Anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Paragraf 2 Tugas dan Fungsi Pasal 43 (1)

(2)

BMK, mempunyai tugas : a.

Memberikan persetujuan atas pengangkatan Perangkat Kampung.

b.

Bersama-sama Kepala Kampung menetapkan Peraturan Kampung.

c.

Bersama-sama dengan Kepala Kampung menetapkan APBK.

d.

Menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BMK. Pasal 44

(1)

BMK, mempunyai fungsi : a.

Pengayoman yaitu menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Kampung yang bersangkutan sepanjang menunjang kelangsungan pembangunan di Kampung.

b.

Pelegalisasian yaitu merumuskan dan menetapkan Peraturan Kampung bersama-sama Pemerintah Kampung.

c.

Pengawasan yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Kampung, APBK serta Keputusan Kepala Kampung.

d.

Penampung aspirasi masyarakat yaitu menangani dan menyalurkan aspirasi yang diterima dari masyarakat kepada Pejabat atau Instansi yang berwenang.

(2)

Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BMK.


Bagian Ketiga Hak, Wewenang, Kewajiban dan Kedudukan Keuangan Paragraf 1 Hak, Wewenang dan Kewajiban Pasal 45 (1)

(2)

BMK, mempunyai hak : a.

Meminta pertanggungjawaban Kepala Kampung.

b.

Meminta keterangan kepada Pemerintah Kampung.

c.

Mengadakan perubahan Rancangan Peraturan Kampung.

d.

Menyusun Tata tertib Badan Perwakilan Mayarakat Kampung.

e.

Mengajukan Rancangan Peraturan Kampung.

Anggota BMK mempunyai hak mengajukan pertanyaan, pendapat, keuangan dan administrasi.

(3)

Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BMK.

Pasal 46 (1)

(2)

BMK, mempunyai wewenang : a.

Menetapkan dan mengusulkan pengangkatan Kepala Kampung.

b.

Mengusulkan pemberhentian Kepala Kampung.

c.

Mengawasi jalannya penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

d.

Menerima atau menolak pertanggungjawaban Kepala Kampung.

Pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BMK. Pasal 47

(1)

BMK, mempunyai kewajiban : a.

Mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.


b.

Mengamalkan Pancasila dan UUD 1945 serta mentaati segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2)

c.

Membina demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

d.

Meningkatkan kesejahteraan rakyat di Kampung.

Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BMK.

Paragraf 2 Kedudukan Keuangan Pasal 48 (1)

Anggota dan Sekretariat BMK dapat menerima penghasilan setiap bulannya serta uang sidang setiap melaksanakan sidang yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Kampung.

(2)

Untuk keperluan kegiatan BMK disediakan biaya sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung yang dikelola oleh Sekretariat BMK.

(3)

Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan (2) ditetapkan setiap tahunnya dalam APBK.

Bagian Keempat Sekretariat BMK Pasal 49 (1)

Dalam pelaksanaan tugasnya Pimpinan BMK dibantu oleh Sekretariat BMK.

(2)

Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh staf yang meliputi urusan-urusan, yang diangkat oleh Pemerintah Kampung atas persetujuan Pimpinan BMK dan bukan dari Perangkat Kampung.

(3)

Sekretaris BMK secara organisasi berada dibawah Pimpinan BMK, dan secara administratif bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.


(4)

Nama dan jumlah urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pasal 50

(1)

Sekretaris dan Kepala urusan pada Sekretariat BMK merupakan aparat Pemerintah Kampung.

(2)

Sekretaris dan Kepala urusan pada Sekretariat BMK tidak boleh merangkap jabatan pada Pemerintah Kampung.

(3)

Sekretaris dan Kepala urusan pada Sekretariat BMK bukan anggota BMK.

(4)

Sekretaris dan Kepala urusan pada Sekretariat BMK berhak mendapat penghasilan dan tunjangan lainnya setiap bulan, berdasarkan kemampuan keuangan Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Bagian Kelima Larangan dan Penyidikan Paragraf 1 Larangan Pasal 51 (1)

BMK, dilarang : a.

Melakukan kegiatan atau melalaikan tindakan yang menjadi yang menjadi kewajibannya,

yang

merugikan

kepentingan

Negara,

Pemerintah,

Pemerintah Daerah dan masyarakat Kampung. b.

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat, serta melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, misalnya melakukan perbuatan asusila, perjudian, mabuk-mabukan dan lain-lain.

(2)

Dalam hal Anggota BMK melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan BMK mengusulkan kepada Kepala Daerah agar yang


bersangkutan dapat diberhentikan sekaligus mengusulkan pergantian antar waktu.

Paragraf 2 Penyidikan Pasal 52 (1)

Tindakan Penyidikan terhadap Anggota BMK dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

(2)

Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah : a. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun atau lebih. b. Dituduh melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati.

(3)

Tindakan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 2 (dua) kali 24 jam.

Bagian Keenam Rapat BMK Pasal 53 (1)

Rapat BMK dapat dilakukan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.

(2)

Rapat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Ketua BMK.

(3)

Dalam hal Ketua BMK berhalangan, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Ketua.

(4)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan dalam Peraturan Tata Tertib BMK.


Bagian Ketujuh Keanggotaan BMK Pasal 54 (1)

Anggota BMK berhenti bersama-sama pada saat pelantikan Anggota BMK yang baru.

(2)

Masa keanggotan BMK ditetapkan 5 (lima) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun.

(3)

Pergantian antar waktu anggota BMK diambil dari lanjutan daftar urut perolehan suara pada pemilihan Calon Anggota BMK.

(4)

Penggantian Pimpinan BMK antar waktu dilaksanakan dalam Rapat BMK yang dipimpin oleh Ketua dan Wakil Ketua.

(5)

Rangkap jabatan Anggota BMK dan Pimpinan BMK dengan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung tidak dibenarkan.

Pasal 55 Pengaturan lebih lanjut mengenai Pembentukan BMK, Penetapan Keanggotaan, Kedudukan Keuangan dan Penyusunan Peraturan Tata Tertib BMK ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

BAB VI TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG Bagian Pertama Persyaratan Calon Kepala Kampung Pasal 56 (1)

Persyaratan Calon Kepala Kampung :

a.


b.

Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.


c.

Tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; G 30 S /PKI dan/atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

d.

Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan atau berpengetahuan sederajat SLTP (dibuktikan dengan ijasah/STTB).

e.

Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setingi-tingginya 60 Tahun.

f.

Sehat Jasmanai dan Rohani berdasarkan Keterangan Dokter.

g.

Nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya.

h.

Berkelakuam baik, jujur dan adil.

i.

Tidak pernah di Hukum penjara karena melakukan tindak pidana maupun hukum adat berdasarkan keterangan Kepolisian dan atau lembaga adat setempat.

j.

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

k.

Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Kampung setempat.

l.

Bersedia dicalonkan menjadi Kepala Kampung.

m.

Memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat-istiadat yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Kampung.

n.

Bersedia bertempat tinggal di Pusat Pemerintahan Kampung, apabila terpilih sebagai Kepala Kampung.

o.

Minimal telah berdomisili selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus dan bekerja dalam wilayah Kampung tersebut.

p.

Bersedia mengundurkan diri dari Jabatan Kepala Kampung, apabila terbukti telah menyalah gunakan wewenang dan tanggung jawabnya dan atau melanggar ketentuan peraturan dan hukum adat setempat dan atau atas tuntutan dan aspirasi masyarakat dan diputuskan melalui BMK.

(2)

Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Kampung harus mendapat persetujuan dari atasan atau pejabat yang berwenang memberikan persetujuan serta memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebagai Calon Kepala Kampung.

(3)

Bagi Pegawai Negeri dan Kepala Kampung Terpilih terhitung mulai tanggal pelantikan sebagai Kepala Kampung, wajib bertempat tinggal di Pusat Pemerintahan Kampung.


Pasal 57 (1)

Kepala Kampung dipilih langsung oleh penduduk Kampung dari Calon yang memenuhi syarat.

(2)

Pemilihan Kepala Kampung dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan pemilihan.

Pasal 58 (1)

Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Kampung, BMK membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari para anggota BMK dan Perangkat Kampung.

(2)

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan pemeriksaan Identitas Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung kepada BMK.

Pasal 59 (1)

Calon Kepala Kampung yang dinyatakan terpilih adalah Calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.

(2)

Calon Kepala Kampung Terpilih sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BMK berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Calon Kepala Kampung Terpilih.

Pasal 60 Sebelum memangku jabatannya Kepala Kampung mengucapkan Sumpah/Janji dan dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk. Pasal 61 (1)

Masa Jabatan Kepala Kampung adalah 5 (lima) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal pelaksanaan pelantikan.


(2)

Apabila masa jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah berakhir yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

Bagian Kedua Tugas dan Kewajiban Kepala Kampung Pasal 62 (1)

Tugas dan kewajiban Kepala Kampung adalah : a.

Memimpin penyelengaraan Pemerintah Kampung.

b.

Membina kehidupan masyarakat Kampung.

c.

Membina perekonomian Kampung.

d.

Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Kampung.

e.

Mendamaikan perselisihan masyarakat di Kampung.

f.

Mewakili Kampungnya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

g.

Mengajukan Rancangan Peraturan Kampung dan bersama BMK menetapkannya sebagai Peraturan Kampung.

h.

Menjaga kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Kampung yang bersangkutan.

(2)

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a termasuk juga pelaksanaan pendataan penduduk untuk kepentingan Nasional dan melaporkannya kepada Kepala Daerah melalui Camat.

(3)

Untuk mendamaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e, Kepala Kampung dapat dibantu oleh Lembaga Adat Kampung.

(4)

Segala perselisihan yang telah didamaikan oleh Kepala Kampung bersifat mengikat pihak-pihak yang berselisih.

Pasal 63 (1)

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Kepala Kampung wajib bersikap dan bertindak adil, tidak


diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. (2)

Kepala Kampung yang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, BMK dapat mengusulkan opsi kepada masyarakat untuk pemberhentian Kepala Kampung setelah melalui teguran dan atau peringatan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pencalonan dan Penetapan Calon Kepala Kampung Paragraf 1 Panitia Pemilihan Pasal 64 (1)

Panitia Pemilihan Kepala Kampung ditetapkan dengan Keputusan BMK.

(2)

Keanggotaan Panitia Pemilihan Kepala Kampung terdiri dari Anggota BMK dan Aparat Pemerintahan Kampung serta unsur Lembaga Kemasyarakatan di Kampung yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan.

(3)

(4)

Susunan Panitia Pemilihan terdiri dari : a.

Ketua merangkap anggota.

b.

Sekretaris merangkap anggota.

c.

Anggota.

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan dapat membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sesuai dengan kebutuhan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan. Pasal 65

(1)

Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56.


(2)

Bakal Calon yang telah memenuhi persyaratan, oleh Panitia Pemilihan diajukan kepada BMK untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih.

Paragraf 2 Tugas Panitia Pemilihan Pasal 66 (1)

Panitia Pemilihan mempunyai tugas : a.

Membuat perincian dan mengusulkan biaya pemilihan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung kepada BMK.

b.

Menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung serta pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Kampung.

c.

Melakukan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

d.

Mengajukan Bakal Calon yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan kepada BMK untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Kampung.

e.

Membuat Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Kampung dan Kepala Kampung Terpilih kepada BMK.

(2)

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung kepada BMK. Pasal 67

(1)

Untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugasnya, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 66, mengajukan usulan kepada BMK tentang Ketentuan dan Tata Tertib Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung dan dan Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Kampung dengan lampiran jadwal kegiatan pelaksanaan penjaringan, penyaringan dan pemilihan Calon Kepala Kampung.


(2)

Berdasarkan usulan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), BMK melaksanakan rapat pembahasan bersama Kepala Kampung dan Aparat Pemerintahan Kampung serta tokoh/pemuka masyarakat Kampung untuk menetapkan Ketentuan Tata Tertib Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan pemilihan serta Jadwal Pelaksanaannya.

(3)

Ketentuan Tata Tertib Pelaksanaan Penjaringan, Penyaringan dan pemilihan serta Jadwal Pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan BMK dengan tembusan Camat.

Paragraf 3 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih Pasal 68 Persyaratan penduduk Kampung yang berhak memilih : a.

Terdaftar sebagai penduduk Kampung yang bersangkutan secara sah sekurangkurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus.

b.

Telah berusia 17 (Tujuh belas) tahun ke atas dan/atau telah pernah kawin.

c.

Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

d.

Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; G 30 S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

e.


Pasal 69 (1)

Tata Cara Pendaftaran Pemilih : a.

Pendaftaran dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

b.

Penduduk Kampung yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 14, dapat mendaftarkan diri langsung kepada Panitia, apabila belum didaftar oleh Panitia.

(2)

Pengumuman Pendaftaran Pemilih : http://www.huma.or.id

a.

Berdasarkan hasil pendaftaran pemilih yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan selanjutnya diumumkan oleh Panitia yang terdiri dari Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap.

b.

Pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan Pengumuman Daftar Pemilih Tetap disusun menurut abjad dalam bentuk selebaran yang ditempelkan pada papan pengumunan yang telah ditetapkan dan atau pada tempattempat tertentu atau pada masing-masing TPS yang mudah di baca oleh masyarakat Kampung.

c.

Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap yang diumumkan oleh Panitia Pemilihan disahkan oleh BMK.

d.

Penduduk Kampung yang berhak memilih dan belum terdaftar sebagai pemilih dapat mendaftarkan diri langsung pada Panitia.

e.

Penduduk Kampung dapat mengajukan usul, saran atau perbaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (Tujuh) hari terhitung setelah daftar pemilih sementara diumumkan, dan apabila telah lewat dari batas waktu 7 (tujuh) hari dimaksud tidak akan dilayani lagi dan tidak dapat mempengaruhi hasil pemilihan.

f.

Setelah 7 (tujuh) hari Pengumunan Daftar Pemilih Sementara dapat ditetapkan Daftar Pemilih Tetap.

Paragraf 4 Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Kampung Pasal 70 (1)

Panitia Pemilihan melaksanakan penjaringan bakal Calon Kepala Kampung sesuai Persyaratan yang telah ditetapkan.

(2)

Pelaksanaan Penjaringan Bakal Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan permohonan penduduk Kampung yang mencalonkan diri dan atau atas aspirasi/usulan masyarakat Kampung terhadap seseorang penduduk Kampung agar agar dicalonkan dan/atau mencalonkan diri.


(3)

Bagi Bakal Calon Kepala Kampung yang mencalonkan diri dan atau atas aspirasi/usulan masyarakat Kampung wajib membuat permohonan menjadi Bakal Calon Kepala Kampung yang dibuat dalam rangkap 4 (empat) kepada Ketua BMK melalui Panitia Pemilihan Kepala Kampung dengan tembusan Camat yang ditulis tangan sendiri dan ditanda tangani di atas materai sesuai dengan ketentuan dan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

(4)

Kelengkapan dan kebenaran persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung melalui Seleksi Penyaringan Administrasi. Pasal 71

(1)

Setiap Permohonan Bakal Calon Kepala Kampung yang diajukan oleh penduduk Kampung yang mencalonkan diri dan atau atas usulan masyarakat Kampung akan dilakukan Seleksi Penyaringan Administrasi dan atau Test Tertulis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan Kampung masing-masing.

(2)

Seleksi Penyaringan Administrasi dan atau Test Tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan.

(3)

Hasil Seleksi Penyaringan Administrasi dan atau Test Tertulis sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BMK tentang Bakal Calon Kepala Kampung yang gugur dan Bakal Calon Kepala Kampung yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Kampung yang yang berhak dipilih dengan tembusan Camat.

Paragraf 5 Penetapan Calon Kepala Kampung Yang Berhak Dipilih Pasal 72 (1)

Penetapan Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih ditetapkan sekurangkurangnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.


(2)

Penetapan Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan hasil seleksi dan/atau hasil test tertulis yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

(3)

Apabila hasil seleksi dan/atau hasil test tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), lebih dari 5 (lima) orang, maka dapat dilakukan test tertulis tahap II.

(4)

Penetapan test tertulis tahap II ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dengan persetujuan BMK dan tembusan Kepala Daerah dan Camat. Pasal 73

(1)

Pengunduran diri bagi Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan Pemilihan.

(2)

Pengunduran diri bagi Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (1) diumumkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung.

(3)

Pengumuman pengunduran diri Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BMK dengan tembusan Kepala Daerah dan Camat.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemilihan Kepala Kampung Paragraf 1 Persiapan Pelaksanaan Pemilihan Pasal 74 (1)

Panitia Pemilihan menetapkan tanda gambar untuk setiap Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih.

(2)

Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa buah-buahan atau gambar lainnya yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan bersama Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih.


(3)

Penetapan tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan BMK dengan tembusan Kepala Daerah dan Camat.

Pasal 75 (1)

Sebelum Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan Kepala Kampung wajib mengumumkan tanda gambar untuk setiap Calon Kepala Kampung kepada Masyarakat sekurang-kurangnya selama 6 (enam) hari sebelum pemilihan dilaksanakan.

(2)

Pengumuman tanda gambar setiap Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih oleh Penduduk Kampung agar ditempatkan pada tempat yang telah ditetapkan atau pada tempat-tempat yang terbuka, strategis dan mudah terlihat dan dibaca oleh penduduk Kampung, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat Kampung menilai dan memilih Calon Kepala Kampungnya, serta tata cara, waktu dan tempat pelaksanaan pemilihan.

Paragraf 2 Ketentuan dan Persyaratan Pemungutan Suara Pasal 76 (1)

Pemilihan Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia, serta jujur dan adil.

(2)

Pemberian suara dilakukan dengan mencoblos tanda gambar Calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

(3)

Seorang pemilih hanya berhak memberikan satu suara.

(4)

Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan.

(5)

Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan .

(6)

Pemilihan dilaksanakan didalam wilayah Kampung yang bersangkutan.


Pasal 77 (1)

Jumlah TPS disesuaikan dengan jumlah pemilih.

(2)

Pelaksanaan Pemungutan suara pada setiap TPS dilaksanakan oleh KPPS yang terdiri dari Ketua, Sekretaris dan anggota termasuk Pengurus Keamanan.

(3)

Tugas KPPS menyelenggarakan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan wajib menjaga keamanan dan ketertiban serta kelancaran pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 78 (1)

Untuk kelancaran Pelaksanaan Pemilihan, Panitia berkewajiban menyediakan alat dan perlengkapan pelaksanaan pemungutan suara antara lain berupa : a.

Papan tulis yang memuat nama-nama calon dan atau tanda gambar Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih.

(2)

b.

Surat Suara.

c.

Kotak Suara berikut kuncinya.

d.

Segel kotak suara dan kuncinya.

e.

Menyiapkan bilik suara.

f.

Alat pencoblos.

Alat dan perlengkapan sebagaimana tersebut pada ayat (1), disediakan untuk masing-masing TPS dan diserahkan pada KPPS.

(3)

KPPS sesuai dengan tugas dan fungsinya mengatur alat dan perlengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) di lokasi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 79 (1)

Sebelum melaksanakan Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemillih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong dan menutup kembali, mengunci dan menyegel tutup dan kunci kotak suara dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap/stempel Panitia Pemilihan.

(2)

Pemilih yang hadir akan dipanggil sesuai dengan urutan daftar hadir oleh KPPS dan diberikan surat suara.


(3)

Pemilih mencoblos surat suara dalam bilik suara sesuai dengan pilihannya.

(4)

Pemilih yang keliru mencoblos surat suara, dapat meminta surat suara baru setelah menyerahkan surat suara yang keliru kepada Panitia Pemilihan. Pasal 80

(1)

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :

(2)

a.

Menjamin agar tata demokrasi Pancasila berjalan dengan tertib dan teratur.

b.

Menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan pemungutan suara.

Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih wajib berada ditempat yang ditentukan dan mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.

(3)

Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun.

Pasal 81 Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Kampung mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. Pasal 82 (1)

Surat suara dianggap tidak sah apabila : a.

Tidak memakai surat suara yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

b.

Tidak terdapat tanda tangan dan cap dari ketua Panitia Pemilihan dan Ketua KPPS pada surat suara.

c.

Terdapat tulisan/coretan pada surat suara.

d.

Memberikan suara untuk lebih dari 1(satu) Calon yang berhak dipilih.

e.

Mencoblos tidak tepat sasaran pada lingkaran tanda gambar yang telah disediakan.

(2)

Pemberian suara sah apabila : a.

Menggunakan surat suara yang sah.

b.

Coblosan dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang dipilih.


c.

Menggunakan alat pencoblos yang disiapkan Panitia Pemilihan.

d.

Tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara dan tidak rusak/sobek. Pasal 83

(1)

Selesai pelaksanaan pemungutan suara, Ketua KPPS melakukan penghitungan suara dengan saksi yang telah ditetapkan dihadapan para undangan dan hadirin.

(2)

Ketua KPPS membuka kotak suara dan membuka surat suara satu persatu serta menyebutkan Calon Kepala Kampung yang dipilih dan sahnya tidaknya surat suara dan ditunjukkan dihadapan para saksi dan hadirin.

(3)

Setiap surat suara yang dibuka dengan menyebutkan Calon Kepala Kampung yang dipilh dinyatakan sah, dicatat dipapan tulis dan atau kertas yang telah ditetapkan dan dihitung dengan disaksikan oleh para saksi dan hadirin.

Pasal 84 Setelah penghitungan suara di TPS selesai, Ketua KPPS membuat berita acara hasil pemilihan suara ditanda tangani oleh KPPS dan saksi, selanjutnya disampaikan kepada Panitia Pemilihan pada hari itu juga beserta Kotak Suara yang berisi surat suara yang berisi surat suara. Pasal 85 (1)

Panitia

Pemilihan

melaksanakan

penghitungan

kembali

jumlah

suara

berdasarkan laporan dan berita acara yang disampaikan oleh para Ketua KPPS, untuk masing-masing Calon Kepala Kampung dihadapan para saksi, Calon Kepala Kampung, undangan dan hadirin. (2)

Pelaksanaan penghitungan kembali oleh Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan pada hari itu juga.

(3)

Berdasarkan hasil pemilihan dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2), Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon Kepala Kampung untuk membuat pernyataan menerima dengan baik dan ikhlas terhadap kebenaran hasil pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Kampung dimaksud.


Pasal 86 (1)

Panitia Pemilihan membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Kampung yang ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan Para Saksi.

(2)

Panitia Pemilihan membuat laporan pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Kampung kepada BMK dengan tembusan kepada Kepala Daerah dan Camat.

(3)

Laporan

Panitia

Pemilihan

sebagaimana

dimaksud

ayat

(2)

dengan

melampirkan: a.

Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Kampung.

b.

Surat Pernyataan masing-masing Calon Kepala Kampung menerima dengan baik dan ikhlas terhadap kebenaran hasil pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Kampung.

c.

Kelengkapan

persyaratan

administrasi

Calon

Kepala

Kampung

sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (1).

Paragraf 3 Penetapan Kepala Kampung Terpilih Pasal 87 (1)

BMK menetapkan Calon Kepala Kampung Terpilih dengan Keputusan BMK berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan tentang Hasil Pemilihan Calon Kepala Kampung.

(2)

Keputusan BMK tentang Penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih sebagaimana dimaksud ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan Kepala Daerah, dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi antara lain sebagai berikut : a.

Laporan Ketua Panitia Pemilihan tentang Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Kampung.

b.

Berita Acara Hasil Pemilihan Calon Kepala Kampung.

c.

Persyaratan

kelengkapan

administrasi

sebagaimana dimaksud Pasal 56 ayat (1).


Kepala

Kampung

Terpilih,

(3)

Kelengkapan persyaratan administrasi Kepala Kampung Terpilih sebagaimana dimaksud ayat (2) masing-masing sebanyak 2 (dua) rangkap.

Paragraf 4 Pemilihan Ulang Pasal 88 Apabila lebih dari 1 (satu) orang Calon Kepala Kampung Terpilih mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang. Pasal 89 Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud Pasal 88, dilaksanakan terhadap Calon-calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan perolehan suara dukungan dengan jumlah yang sama. Pasal 90 (1)

Pemilihan Calon Kepala Kampung sekurang-kurangnya dilakukan oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar (quorum).

(2)

Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih belum mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pelaksanaan pemilihan dapat diperpanjang selama 1 (satu) jam oleh Panitia Pemilihan.

(3)

Apabila dalam pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) juga belum mencapai quorum, maka pelaksanaan pemilihan Calon Kepala Kampung dianggap tidak sah dan wajib dilaksanakan pemilihan ulang.

(4)

Panitia Pemilihan membuat Laporan dan Berita Acara Pemilihan Calon Kepala Kampung dan disahkan oleh BMK.

(5)

Panitia Pemilihan membuat Keputusan tentang Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Kampung tidak memenuhi quorum dan menyatakan bahwa pelaksanaan


Pemilihan Calon Kepala Kampung tidak sah serta menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Ulang dengan persetujuan BMK. (6)

Penetapan waktu pelaksanaan pemilihan ulang Calon Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (5) selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pemilihan pertama. Pasal 91

(1)

Dalam hal Pemilihan Ulang hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan Calon yang dinyatakan terpilih, dilaksanakan dengan cara Calon yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan yang telah disediakan Panitia Pemilihan dalam sampul yang disegel.

(2)

Pelaksanaan pengisian daftar pertanyaan yaitu pada hari dan tanggal pelaksanaan pemungutan suara setelah selesainya penghitungan suara.

(3)

Nilai yang terbaik pada jawaban terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), menentukan Calon sebagai pemenang.

Pasal 92 (1)

Keputusan

Panitia

Pemilihan

tentang

Pelaksanaan

Pemilihan

Ulang

sebagaimana dimaksud Pasal 90 ayat (5) disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat dengan melampirkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan Calon Kepala Kampung. (2)

Pelaksanaan Pemilihan Ulang Calon Kepala Kampung tetap merupakan tugas dari Panitia Pemilihan sampai terpilihnya Calon Kepala Kampung yang sah.

Paragraf 5 Pemilihan Tidak Tepat Waktu Pasal 93 (1)

Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Kepala

Kampung tidak dapat dilaksanakan tepat waktu, maka Kepala Kampung yang telah berakhir masa jabatannya dapat diperpanjang sampai dengan dilantiknya Kepala Kampung Baru. http://www.huma.or.id

(2)

Perpanjangan masa jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1),

diusulkan oleh BMK kepada Kepala Daerah melalui Camat. (3)

Perpanjangan masa jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2),

paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 6 Biaya Pemilihan Kepala Kampung Pasal 94 (1)

Biaya Pemilihan Kepala Kampung dibebankan pada APBK dan/atau sumbangan dari warga Kampung serta sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan rapat/musyawarah BMK yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung dengan persetujuan BMK.

(2)

Penggunaan biaya pelaksanaan pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), dikeluarkan berdasarkan permintaan dan perincian biaya yang diajukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Kampung, serta yang disesuaikan dengan kemampuan APBK yang tersedia.

(3)

Perincian biaya pemilihan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2), antara lain terdiri dari : a. Biaya administrasi. b. Biaya pendaftaran pemilih. c. Biaya pembuatan kotak suara dan bilik tempat pemungutan suara. d. Biaya honorarium Panitia dan Petugas Pelaksana. e. Biaya konsumsi dan rapat panitia. f. Biaya penunjang operasional lainnya.

Bagian Kelima Pengesahan dan Pelantikan Kepala Kampung


Pasal 95 (1)

BMK mengajukan usulan pengesahan Kepala Kampung Terpilih kepada Kepala Daerah berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan yang telah ditetapkan dengan Keputusan BMK tentang Penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih.

(2)

Berdasarkan usulan BMK yang dilengkapi dengan laporan dan Berita Acara Pemilihan serta Keputusan BMK tentang Penetapan Calon Kepala Kampung Terpilih, Kepala Daerah menerbitkan Keputusan tentang Pengesahan Calon Kepala Kampung Terpilih.

Pasal 96 (1)

Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Calon Kepala Kampung Terpilih dan secara definitif berlaku sejak tanggal pelantikan.

(2)

Pelantikan

Calon

Kepala

Kampung

sebagaimana

dimaksud

ayat

(1)

dilaksanakan oleh Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Keenam Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji, Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Kepala Kampung Pasal 97 (1)

Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya Keputusan BMK tentang Pemberhentian dan Penetapan Kepala Kampung Terpilih, Kepala Daerah menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian dan Pengesahan Kepala Kampung Terpilih.

(2)

Pelantikan Kepala Kampung terpilih selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah setelah ditetapkannya Keputusan Kepala Daerah tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Terpilih.

(3)

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Kampung jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.


Pasal 98 (1)

Pada saat pelantikan Kepala Kampung mengucapkan sumpah dan janji menurut agama dan Kepercayaannya dihadapan Kepala Daerah atau pejabat lain yang ditunjuk untuk melantik dengan disaksikan oleh Ketua dan Anggota BMK serta para undangan lainnya yang terdiri dari para pejabat Pemerintah ditingkat Kecamatan dan Kampung, serta tokoh/pemuka masyarakat di Kampung yang bersangkutan.

(2)

Susunan sumpah dan janji dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah / berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Kampung dengan sebaik-baiknya, sejujurjujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang 1945 sebagai kontstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Kampung, Daerah,dan Kesatuan Republik Indonesia". Pengucapan sumpah/janji Kepala Kampung dilakukan menurut agama yang diakui Pemerintah, yakni : a.

diawali dengan ucapan " Demi Allah " untuk penganut agama Islam.

b.

diakhiri dengan ucapan " Semoga Tuhan menolong saya " untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik.

c.

diawali dengan ucapan " Om atah paramawisesa " untuk penganut agama Hindu.

d.

diawali dengan ucapan " Demi Sanghyang Adi Budha" untuk agama Budha.

(3)

Setelah pelantikan Kepala Kampung Terpilih dilaksanakan serah terima jabatan dari Kepala Kampung Lama kepada Kepala Kampung Baru.

Bagian Ketujuh Masa Jabatan Kepala Kampung


Pasal 99 (1)

Kepala Kampung diangkat untuk masa jabatan 5 Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2)

Kepala Kampung yang berprestasi, mempunyai konduite baik dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan untuk dipilih kembali pada masa jabatan berikutnya.

(3)

Apabila masa jabatan kedua berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan kembali untuk masa jabatan berikutnya.

(4)

Masa jabatan Kepala Kampung paling lama sepuluh tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

(5)

Kepala Kampung dilantik oleh Kepala Daerah atau pejabat lainnya yang ditunjuk.

Bagian Kedelapan Serah Terima Jabatan Kepala Kampung Pasal 100 (1)

Serah Terima Jabatan dilakukan pada saat Pelantikan Kepala Kampung dengan susunan acara terdiri dari : a.

Penanda tanganan Berita Acara Serah Terima Jabatan dari Pejabat Lama kepada Pejabat Baru, yang disaksikan oleh BMK dan Camat atau Pejabat yang ditunjuk.

b. (2)

Penyerahan memory dari pejabat lama kepada pejabat baru.

Memory serah terima jabatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, memuat tentang pelaksanaan tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh Pejabat Lama yang perlu dilanjutkan oleh Pejabat Baru, yang memuat keadaan umum Kampung, keuangan Kampung, inventarisasi barang milik Pemerintah Kampung dan lainlain.


Bagian Kesembilan Pertanggungjawaban Kepala Kampung Pasal 101 (1)

Kepala Kampung memimpin

Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan bersama BMK. (2)

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Kampung bertanggung jawab kepada rakyat melalui BMK dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Camat.

(3)

Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 102 (1)

Pertanggung jawaban Kepala Kampung yang ditolak oleh BPD, termasuk pertanggungjawaban keuangan, harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama tiga puluh hari disampaikan kembali kepada BMK.

(2)

Dalam hal pertanggung jawaban Kepala Kampung yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, maka BMK dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Kampung kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Bagian Kesepuluh Larangan Kepala Kampung Pasal 103 (1)

Kepala Kampung dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau Norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kampung baik Hukum Pidana dan Perdata maupun Hukum Adat.

(2)

Melakukan

tindakan-tindakan

yang

dapat

menghilangkan

kepercayaan

penduduk Kampung terhadap kepemimpinannya sebagai Kepala Kampung.


(3)

Kepala Kampung dilarang bersikap dan bertindak tidak adil, diskriminatif dan mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kesebelas Tindakan Penyidikan Terhadap Kepala Kampung Pasal 104 (1)

Kepala Kampung yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dapat dilakukan penyidikan.

(2)

Dalam pelaksanaan tindakan penyidikan terhadap Kepala Kampung yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin tertulis dari Kepala Daerah, terkecuali tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana.

(3)

Kepala Kampung yang sedang dalam proses penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) atas usul BMK dapat diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah dengan menerbitkan Keputusan Kepala Daerah tentang Pemberhentian Sementara Kepala Kampung yang bersangkutan.

Bagian Keduabelas Penunjukkan Pejabat Yang Mewakili dan Pejabat Sementara Kepala Kampung Paragraf 1 Penunjukkan Pejabat Yang Mewakili Kepala Kampung Pasal 105 Berhalangan adalah keadaan Kepala Kampung yang sedang sakit, dan atau ditugaskan melaksanakan tugas tertentu keluar Kampung lebih dari 6 (enam) hari, wajib menunjuk Pejabat Yang Mewakili (Pjw) Kepala Kampung.


Pasal 106 (1)

Penunjukan Pejabat Yang Mewakili sebagaimana dimaksud Pasal 105, dilaksanakan berdasarkan hierarkhis/berjenjang sebagai berikut : a.

Kepada

Sekretaris

Kampung,

apabila

Sekretaris

Kampung

juga

berhalangan maka dapat ditunjuk Kepala Urusan yang dinilai mampu. b.

Apabila Kepala Urusan juga berhalangan, maka dapat ditunjuk salah seorang Kepala Kampung yang dinilai mampu.

(2)

Penunjukan Pejabat Yang Mewakili sebagaimana dimaksud Pasal 105 ayat (1) dibuat oleh Kepala Kampung dan disampaikan kepada BMK dengan tembusan Kepala Daerah dan Camat. Pasal 107

(1)

Pejabat Yang Mewakili (Pjw) sebagaimana dimaksud Pasal 106, dalam pelaksanaan tugasnya sebagai Pejabat Yang Mewakili Kepala Kampung bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.

(2)

Pejabat Yang Mewakili Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak boleh menetapkan kebijakan yang bersifat prinsipil tanpa koordinasi dan persetujuan dari Kepala Kampung dan/atau BMK.

Paragraf 2 Penunjukan Pejabat Sementara Kepala Kampung Pasal 108 (1)

Dalam hal Kepala Kampung berhalangan tetap, dapat ditunjuk Pejabat Sementara Kepala Kampung. Yang dimaksud dengan berhalangan tetap antara lain adalah Kepala Kampung meningal dunia, mengundurkan diri, sakit yang berdasarkan keterangan dokter dinyatakan tidak lagi mampu menjabat sebagai Kepala Kampung dan atau berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang untuk itu.


(2)

Usulan penunjukan Pejabat Sementara Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Kepala Kampung kepada BMK, dan/atau oleh BMK kepada Kepala Daerah melalui Camat.

Pasal 109 (1)

Masa jabatan Pejabat Sementara Kepala Kampung ditetapkan selama 6 (enam) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

(2)

Dalam hal Kepala Kampung berhalangan tetap, Pejabat Sementara Kepala Kampung dalam waktu 6 (enam) terhitung sejak tanggal BMK dan Perangkat Kampung segera melaksanakan Pemilihan Kepala Kampung dan penetapan Kepala Kampung Baru dan/atau paling lama 1 (satu) tahun sudah harus ditetapkan Kepala Kampung Baru.

Bagian Ketigabelas Pemberhentian Kepala Kampung Paragraf 1 Pemberhentian Pasal 110 Kepala Kampung diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul BMK karena : a.

meninggal dunia.

b.

mengajukan permintaan sendiri.

c.

tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji.

d.

berakhirnya masa jabatan dan telah dilantik Kapala Kampung yang baru.

e.

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kampung.


f.

melalaikan tugasnya selaku Kepala Kampung tanpa Pemberitahuan Kepada Pejabat yang berwenang selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari meninggalkan tugas dan kewajibannya sebagai Kepala Kampung.

Pasal 111 (1)

Dalam hal akan berakhirnya masa Jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud Pasal 110 huruf d, BMK wajib memberitahukan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung, tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung.

(2)

Surat Pemberitahuan BMK kepada Kepala Kampung tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan tembusan kepada Kepala Daerah dan Camat.

Pasal 112 Berdasarkan pemberitahuan tentang akan berakhirnya masa jabatan Kepala Kampung dari BMK sebagaimana dimaksud Pasal 56, Kepala Kampung mempersiapkan segala administrasi laporan akhir masa jabatannya yang terdiri dari : a.

Laporan Akhir Pertanggungjawaban Kepala Kampung.

b.

Memory Serah Terima Jabatan.

Paragraf 2 Pemberhentian Sementara Pasal 113 (1)

Kepala Kampung yang diduga dan/atau melaksanakan suatu tindak pidana dan sedang dalam proses penyidikan oleh Aparat Penegak Hukum dan/atau melanggar adat istiadat Kampung setempat yang telah dibuktikan dan diputuskan oleh Dewan Adat Kampung yang dibentuk dan ditetapkan dalam Peraturan Kampung, atas usul BMK dapat diberhentikan sementara dari Jabatan Kepala Kampung.


(2)

Pemberhentian sementara Kepala Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dicabut kembali apabila yang bersangkutan telah diputuskan dan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan Keputusan Pengadilan dan/atau Keputusan Dewan Adat Kampung, atas usul BMK kepada Kepala Daerah melalui Camat yang bersangkutan dapat dikukuhkan kembali sebagai Kepala Kampung.

(3)

Apabila Keputusan Pengadilan dan/atau Keputusan Dewan Adat Kampung sebagaimana dimaksud ayat (2), diputuskan dan dinyatakan bersalah, maka BMK dapat mengajukan pemberhentian yang bersangkutan kepada Kepala Daerah melalui Camat dan dapat dilaksanakan pemilihan Kepala Kampung Baru.

BAB VII TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN PERANGKAT KAMPUNG DAN SEKRETARIS BMK Bagian Pertama Persyaratan Calon Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK Pasal 114 Yang dapat di pilih menjadi Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK adalah Penduduk Kampung Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a.


b.

Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

c.

Tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan yang menghianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; G30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.

d.

Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau berpengetahuan yang sederajat.

e.

Berumur sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun.

f.

Sehat jasmani dan rohani berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah.


g.


h.

Berkelakuan baik, jujur dan adil.

i.

Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tidak pidana berdasarkan Surat Keterangan dari Kepolisian setempat.

j.

Mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat Kampung setempat.

k.

Tidak pernah dihukum adat oleh Dewan Adat setempat.

l.

Membuat pernyataan bersedia bekerja bersungguh-sungguh untuk kemajuan Kampung.

m.

Sekurang-kurangnya telah berdomisili dua tahun di Kampung dan bertempat tinggal di Pusat Pemerintahan Kampung.

n.

Bagi Pegawai Negeri harus melampirkan surat izin dari pejabat yang berwenang dari Dinas/Instansinya.

o.

Membuat pernyataan bersedia menjadi Calon Perangkat Kampung dan atau Sekretaris BMK dan bersedia mengabdikan diri untuk kemajuan pembangunan Kampung.

Bagian Kedua Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Kampung Pasal 115 (1)

(2)

Yang dimaksud dengan Perangkat Kampung dalam Peraturan Daerah ini adalah: a.

Sekretaris Kampung.

b.

Kepala-kepala Urusan pada Sekretariat Kampung.

c.

Unsur Pelaksana Teknis Lapangan pada Pemerintah Kampung.

d.

Kepala Wilayah Bagian Kampung.

Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diangkat dari Calon yang telah memenuhi syarat.


Pasal 116 (1)

Pengangkatan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115, dilaksanakan dengan cara melalui dan pemilihan dan atau tidak melalui pemilihan terhadap calon yang telah memenuhi syarat.

(2)

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 117 Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Kampung ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung setelah mendapat persetujuan BMK. Pasal 118 (1)

Surat Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, ditetapkan berlaku Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan.

(2)

Pelantikan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Kampung.

(3)

Pada saat pelantikan Perangkat Kampung mengucapkan sumpah/janji.

Bagian Ketiga Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Sekretaris Kampung Paragraf 1 Pembentukan dan Susunan Personalia Serta Tugas dan Fungsi Panitia Pemilihan Pasal 119 (1)

Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Sekretaris Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan dari Ketua BMK.

(2)

Susunan Personalia Panitia Pemilihan Sekretaris Kampung terdiri dari :


a.

Ketua.

b.

Sekretaris.

c.

Anggota.

d.

Tim Asistensi dari Kecamatan dan unsur Pemerintah Daerah.

(3)

Ketua Panitia Pemilihan adalah Kepala Kampung.

(4)

Sekretaris dan anggota terdiri dari unsur Perangkat Kampung dan Anggota BMK.

(5)

Jumlah Anggota Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya sepuluh orang. Pasal 120

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a.

Membuat tata tertib Pemilihan.

b.

Melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

c.

Menetapkan jadwal penerimaan bakal calon sekretaris Kampung dan jadwal pemeriksaan kelengkapan administrasi calon Sekretaris Kampung.

d.

Mengumumkan para pelamar atau yang mengajukan diri sebagai Calon Sekretaris Kampung yang memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi yang telah ditetapkan.

e.

Menetapkan Calon Sekretaris Kampung yang berhak dipilih.

f.

Membuat/mencetak surat suara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Cap Panitia Pemilihan.

g.

Mempersiapkan perlengkapan guna pelaksanaan pemilihan Calon Sekretaris Kampung yang berhak dipilih.

h.

Menyusun dan menetapkan daftar pemilih yang berhak memilih Calon Sekretaris Kampung dan disahkan/disetujui oleh Ketua BMK.

i.

Membuat daftar hadir yang berhak memilih.

j.

Melaksanakan pemilihan calon yang berhak dipilih.


k.

Membuat Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan yang disampaikan kepada BMK dengan tembusan Kepala Daerah dan Camat.

Paragraf 2 Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Pemilih Pasal 121 Persyaratan penduduk Kampung yang berhak memilih adalah : a.

Anggota BMK.

b.

Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

c.

Ketua dan Sekretaris RW/RT

d.

Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Pengurus Organisasi Sosial Kemasyarakatan, Lembaga Adat serta Pengurus Organisasi Kemasyarakatan lainnya di Kampung.

e.

Para Tokoh/Pemuka Masyarakat dan Pemuka Agama di Kampung.

Pasal 122 Tata Cara Pendaftaran Pemilih : a.

Pendaftaran pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

b.

Penduduk Kampung yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, dan atau dapat mendaftarkan diri langsung kepada Panitia, apabila belum didaftar oleh Panitia.

Paragraf 3 Penjaringan dan Penyaringan Calon Sekretaris Kampung Pasal 123 (1)

Panitia Pemilihan melakukan penjaringan Calon Sekretaris Kampung.

(2)

Jumlah Bakal Calon hasil penjaringan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang.


(3)

Apabila sampai batas waktu penjaringan jumlah Calon kurang dari 3 (tiga) orang, pelaksanaan penjaringan dapat diperpanjang paling lama 6 (Enam) hari, oleh Panitia Pemilihan dengan persetujuan Ketua BMK.

Pasal 124 Persyaratan administrasi yang harus penuhi dan dilengkapi oleh Calon Sekretaris Kampung : a.

Membuat permohonan/lamaran sebagai Calon Sekretaris Kampung yang dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditujukan kepada Kepala Kampung selaku Ketua Panitia Pemilihan yang ditulis dengan tangan sendiri dan menggunakan tinta hitam serta ditanda tangani di atas meterai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tembusan kepada Ketua BMK.

b.

Melengkapi dan memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

c.

Mengikuti Seleksi atau test yang dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

Paragraf 4 Penetapan Calon Sekretaris Kampung Yang Berhak Dipilih Pasal 125 (1)

Telah lulus penyaringan/seleksi kelengkapan administrasi sesuai dengan ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagai Calon Sekretaris Kampung dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disahkan oleh Kepala Kampung.

(2)

Keputusan

Panitia

Pemilihan

dan

atau

Keputusan

Kepala

Kampung

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan persetujuan Ketua BMK.

Paragraf 5 Pelaksanaan Pemilihan


Pasal 126 (1)

Pemilihan Calon Sekretaris Kampung dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

(2)

Untuk

kelancaran

pelaksanaan

pemilihan

Calon

Sekretaris

Kampung

sebagaimana dimaksud dalan ayat (1), Panitia Pemilihan mempersiapkan peralatan dan kelengkapan antara lain sebagai berikut :

(3)

a.

Papan tulis yang memuat nama-nama Calon yang berhak dipilih.

b.

Surat Suara.

c.

Daftar hadir peserta yang berhak memilih.

d.

Kotak suara berikut kuncinya, sesuai kebutuhan.

e.

Bilik suara.

f.

Alat Pencoblos.

Sekretaris Kampung dipilih langsung oleh penduduk Kampung yang berhak memilih berdasarkan daftar pemilih yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dan disahkan oleh Ketua BMK.

Paragraf 6 Ketentuan dan Persyaratan Pemungutan Suara Pasal 127 (1)

Pemilihan Calon Sekretaris Kampung yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.

(2)

Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos nama dan atau tanda gambar Calon yang berhak dipilih pada surat suara yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dalam bilik suara.

(3)

Seorang pemilih hanya berhak memberikan satu suara, untuk satu orang Calon yang berhak dipilih.

(4)

Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan alasan apapun.

(5)

Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan.


(6)

Pemilihan dilaksanakan di Pusat Pemerintahan Kampung.

Pasal 128 (1)

Pemilihan Calon yang berhak dipilih dihadiri oleh Ketua dan Anggota BMK dan unsur Kecamatan dan/atau Perangkat Daerah sebagai undangan.

(2)

Pemilihan Calon Sekretaris Kampung yang berhak dipilih dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang terdaftar.

(3)

Dalam hal jumlah pemilih yang hadir kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari quorum yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pemilihan dapat ditunda paling lama 2 (dua) jam.

(4)

Apabila setelah waktu penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), quorum tidak terpenuhi maka Pemilihan dianggap batal dan wajib dilaksanakan Pemilihan Ulang.

Pasal 129 (1)

(2)

Surat suara dinyatakan sah apabila : a.

Dibuat/disediakan oleh Panitia Pemilihan.

b.

Ditanda tangani oleh Ketua Panitia Pemilihan.

c.

Dicap dengan cap Panitia Pemilihan.

d.

Surat suara tidak rusak.

Pemberian suara dinyatakan sah apabila : a. Menggunakan surat suara yang sah. b. Coblosan dapat menunjukkan dengan jelas siapa yang di pilih. c. Menggunakan alat coblos yang digunakan panitia. d. Tidak terdapat tulisan/coretan pada surat suara selain yang telah di tentukan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Keempat Tata Cara Pencalonan dan Pengangkatan Sekretaris Kampung Tanpa Pemilihan http://www.huma.or.id

Pasal 130 (1)

Pencalonan dan pengangkatan Sekretaris Kampung tanpa pemilihan dapat dilakukan sesuai dengan kondisi sosial budaya dan adat istiadat setempat.

(2)

Ketentuan pencalonan dan pengangkatan Sekretaris Kampung tanpa pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

Pasal 131 (1)

Penerimaan Calon Sekretaris Kampung dilakukan melalui Panitia Penerimaan Calon Sekretaris Kampung yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dengan persetujuan Ketua BMK.

(2)

Calon Sekretaris Kampung mengajukan lamaran/permohonan kepada Kepala Kampung melalui Panitia Penerimaan Calon Sekretaris Kampung.

Pasal 132 (1)

Para peserta Calon Sekretaris Kampung berkewajiban melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

(2)

Kepada peserta Calon Sekretaris Kampung dilakukan seleksi atau test kemampuan yang ditetapkan oleh Panitia Penerimaan Calon Sekretaris Kampung.

(3)

Materi test kemampuan Calon Sekretaris Kampung disusun dan ditetapkan oleh Tim Asistensi Kecamatan dan unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 133 (1)

Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Sekretaris Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan dari Ketua BMK.

(2)

Susunan Personalia Panitia Pemilihan Calon Sekretaris Kampung terdiri dari : a. Ketua. b. Sekretaris. c. Anggota. d. Tim Asistensi dari Kecamatan dan unsur Pemerintah Daerah.

(3)



(4)


(5)

Jumlah Anggota Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya sepuluh orang.

Pasal 134 Untuk penetapan Tim Asistensi Kecamatan, Kepala Kampung wajib melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Camat dan atau Kepala Daerah. Pasal 135 Tugas Panitia Penerimaan Calon Sekretaris Kampung adalah sebagai berikut : a.

Menerima dan menyaring Calon Sekretaris Kampung.

b.

Menyusun dan menetapkan jadwal penerimaan dan seleksi Calon Sekretaris Kampung.

c.

Membuat perincian anggaran biaya pelaksanaan Panitia Penerimaan Calon Sekretaris Kampung yang diajukan kepada Kepala Kampung dan dibebankan pada APBK dengan persetujuan Ketua BMK.

d.

Menerima dan mengagenda surat lamaran Calon Sekretaris Kampung.

e.

Memeriksa kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Calon Sekretaris Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

f.

Menetapkan materi seleksi atau test Calon Sekretaris Kampung.

g.

Melaksanakan seleksi atau test kemampuan Calon Sekretaris Kampung.

h.

Menetapkan Calon Sekretaris Kampung yang lulus persyaratan administrasi dan seleksi atau atau test yang telah dilaksanakan.

i.

Mengumumkan Calon Sekretaris Kampung yang lulus persyaratan administrasi dan seleksi atau test.

j.

Melaporkan pelaksanaan Penerimaan Calon Sekretaris Kampung kepada Kepala Kampung dengan tembusan Ketua BMK.


Pasal 136 (1)

Peserta Calon Sekretaris Kampung yang lulus persyaratan administrasi dan seleksi atau test ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Penerimaan Calon Sekretaris Kampung tentang Peserta yang Lulus dalam Pemeriksaan Kelengkapan Persyaratan Administrasi dan Seleksi Penerimaan Calon Sekretaris Kampung.

(2)

Surat Ketua Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kampung dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi dan penilaian hasil seleksi peserta Calon Sekretaris Kampung dengan tembusan kepada Ketua BMK.

Pasal 137 Calon Sekretaris Kampung diangkat dengan Keputusan Kepala Kampung berdasarkan Surat Keputusan Ketua Panitia yang memperoleh suara terbanyak dan atau yang Lulus seleksi atau test, setelah mendapat persetujuan Ketua BMK, Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Daerah, Camat dan Ketua BMK.

Bagian Kelima Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung Pasal 138 (1)

Kepala Urusan adalah unsur pelaksana pada Sekretariat Kampung yang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi membantu Kepala Kampung dalam memberikan pelayanan teknis administrasi penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

(2)

Kepala Urusan sebagaimana dimaksud ayat (1), dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung.


Pasal 139 (1)

Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung diangkat dan diberhentikan dengan Surat Keputusan Kepala Kampung.

(2)

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memerlukan persetujuan BMK.

(3)

Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Urusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib ditembuskan kepada BMK, Camat dan Kepala Daerah.

Pasal 140 (1)

BMK berwenang meminta keterangan dan atau penjelasan kepada Kepala Kampung tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Urusan apabila tidak sesuai dan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2)

Kepala Kampung wajib memberikan keterangan dan atau penjelasan kepada BMK, sesuai dengan permintaan BMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 141 (1)

Penerimaan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung dilakukan melalui Panitia Penerimaan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dengan persetujuan Ketua BMK.

(2)

Calon

Kepala

Urusan

pada

Sekretariat

Kampung

mengajukan

lamaran/permohonan kepada Kepala Kampung melalui Panitia Penerimaan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung.

Pasal 142 (1)

Para peserta Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung berkewajiban melengkapi persyaratan administrasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada Pasal 114.


(2)

Kepada peserta Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung dilakukan seleksi atau test kemampuan yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh Panitia Penerimaan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung.

(3)

Materi test kemampuan Calon Sekretaris Kampung disusun dan ditetapkan oleh Tim Asistensi Kecamatan dan unsur Pemerintah Daerah.

Pasal 143 (1)

Pembentukan Panitia Pemilihan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan dari Ketua BMK.

(2)

Susunan Personalia Panitia Pemilihan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung terdiri dari : a.

Ketua.

b.

Sekretaris.

c.

Anggota.

d.

Tim Asistensi dari Kecamatan dan unsur Pemerintah Daerah.

(3)


(4)


(5)

Jumlah Anggota Panitia Pemilihan sebanyak-banyaknya sepuluh orang. Pasal 144

Untuk penetapan Tim Asistensi Kecamatan, Kepala Kampung wajib melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Camat dan atau Kepala Daerah. Pasal 145 Tugas Panitia Penerimaan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung adalah sebagai berikut : a.

Menerima dan menyaring Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung.

b.

Menyusun dan menetapkan jadwal penerimaan dan seleksi Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung.


c.

Membuat perincian anggaran biaya pelaksanaan Panitia Penerimaan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung yang diajukan kepada Kepala Kampung dan dibebankan pada APBK dengan persetujuan Ketua BMK.

d.

Menerima dan mengagenda surat lamaran Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung.

e.

Memeriksa kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

f.

Menetapkan materi seleksi atau test Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung.

g.

Melaksanakan seleksi atau test kemampuan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung.

h.

Menetapkan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung yang lulus persyaratan administrasi dan seleksi atau test yang telah dilaksanakan.

i.

Mengumumkan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung yang lulus persyaratan administrasi dan seleksi atau test.

j.

Melaporkan pelaksanaan Penerimaan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung kepada Kepala Kampung dengan tembusan Ketua BMK.

Pasal 146 (1)

Peserta Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung yang lulus persyaratan administrasi dan seleksi atau test ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Panitia Penerimaan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung tentang Peserta yang Lulus dalam Pemeriksaan Kelengkapan persyaratan administrasi dan Seleksi atau test Penerimaan Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung.

(2)

Surat Ketua Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada Kepala Kampung dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi dan penilaian hasil seleksi atau test peserta Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung dengan tembusan kepada Ketua BMK.


Pasal 147 Calon Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung yang lulus persyaratan administrasi dan seleksi atau test diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Daerah, Camat dan Ketua BMK.

Bagian Keenam Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Bagian Wilayah Kampung Pasal 148 (1)

Unsur Wilayah Bagian Kampung.

(2)

Wilayah Bagian Kampung dipimpin oleh seorang Kepala Wilayah Bagian Kampung.

(3)

Kepala Wilayah Bagian Kampung adalah unsur pembantu Kepala Kampung di Wilayah Bagian Kampung.

(4)

Kepala Wilayah Bagian Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Kepala Kampung.

Pasal 149 (1)

Kepala Wilayah Bagian Kampung diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kampung.

(2)

Pengangkatan

dan

pemberhentian

Kepala

Wilayah

Bagian

Kampung

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan berdasarkan pemilihan dan atau usulan aspirasi masyarakat dalam Wilayah Bagian Kampung

yang

bersangkutan. (3)

Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Wilayah Bagian Kampung ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Wilayah Bagian Kampung setelah mendapat persetujuan Ketua BMK.


(4)

Surat Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Wilayah Bagian Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tebusan Kepala Daerah, Camat dan Ketua BMK. Pasal 150

(1)

Pengangkatan Kepala Wilayah Bagian Kampung dilaksanakan berdasarkan hasil pemilihan dan pemilihan yang dilaksanakan oleh Panitia.

(2) Panitia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung tentang Pembentukan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Wilayah Bagian Kampung.

Pasal 151 Susunan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Wilayah Bagian Kampung terdiri dari : a.

Kepala Kampung sebagai Ketua merangkap anggota.

b.

Sekretaris Kampung sebagai Sekretaris merangkap anggota.

c.

Anggota Panitia terdiri dari : 1).

Unsur Sekretariat Kampung dan Pengurus RW/RT di Kampung yang bersangkutan.

2).

Tokoh/pemuka masyarakat Kampung setempat.

3).

Anggota Panitia sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) orang. Pasal 152

Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Wilayah Bagian Kampung mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a.

Menjaring dan menyaring Calon Kepala Wilayah Bagian Kampung.

b.

Menyusun dan menetapkan jadwal penerimaan dan seleksi administrasi Calon Kepala Wilayah Bagian Kampung.

c.

Membuat perincian anggaran biaya pelaksanaan Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Wilayah Bagian Kampung yang diajukan kepada Kepala Kampung dan dibebankan pada APBK dengan persetujuan Ketua BMK.


d.

Memeriksa kebenaran dan kelengkapan persyaratan administrasi Calon Kepala Wilayah Bagian Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

e.

Menetapkan Calon Kepala Wilayah Bagian Kampung yang lulus persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

f.

Mengumumkan Calon Kepala Wilayah Bagian Kampung yang lulus persyaratan administrasi yang telah ditetapkan.

g.

Membuat/mencetak surat suara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Cap Panitia Pemilihan.

h.

Menyusun dan menetapkan daftar pemilih yang berhak memilih Calon Kepala Wilayah Bagian Kampung.

i.

Membuat daftar hadir yang berhak memilih.

j.

Melaksanakan pemilihan Calon Kepala Kampung dan Kebayan yang berhak dipilih.

k.

Membuat Laporan dan Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Wilayah Bagian Kampung kepada Kepala Kampung dengan tembusan kepada Kepala Daerah, Camat dan Ketua BMK.

Pasal 153 Persyaratan penduduk Kampung yang berhak memilih adalah : a.

Penduduk Wilayah Bagian Kampung yang bersangkutan dan telah pernah kawin atau telah berusia 17 tahun ke atas.

b.

Nyata-nyata tidak terganggu jiwa atau ingatannya.

c.

Bertempat tinggal di Wilayah Bagian Kampung sekurang-kurangnya selama 6 bulan dan tidak terputus-putus.

d.

Tidak sedang menjalani hukuman kurangan dan atau tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan atau Hukum Adat setempat.

e.

Terdaftar sebagai pemilih pada Panitia Pemilihan.


Pasal 154 Tata Cara Pendaftaran Pemilih : a.

Pendaftaran pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan.

b.

Penduduk Wilayah Bagian Kampung yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153, dan atau dapat mendaftarkan diri langsung kepada Panitia, apabila belum didaftar oleh Panitia.

Pasal 155 Tata cara pelaksanaan pemilihan dan atau pemungutan suara dapat diberlakukan sesuai dengan tata cara pemilihan Kepala Kampung dan atau Sekretaris Kampung. Pasal 156 Calon Kepala Wilayah Bagian Kampung yang lulus persyaratan administrasi dan seleksi atau test diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Kepala Wilayah Bagian Kampung Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan setelah mendapat persetujuan Ketua BMK dan disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Daerah, Camat dan Ketua BMK.

Bagian Ketujuh Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Sekretaris BMK Pasal 157 (1)

Pengangkatan Sekretaris BMK dapat dilakukan dengan cara melalui tahap pencalonan dan pemilihan dan atau tidak melalui pemilihan, tetapi dilaksanakan melalui pencalonan dan seleksi atau test kemampuan yang dilaksanakan oleh Panitia terhadap Calon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114.

(2)

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan kondisi, sosial budaya dan sumber daya manusia yang ditetapkan dalam Peraturan Kampung.


Pasal 158 Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Sekretaris BMK dapat diberlakukan sama dengan Tata Cara Pencalonan dan Pemilihan Sekretaris Kampung.

Bagian Kedelapan Tata Cara Pengangkatan dan Pelantikan Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK Pasal 159 Perangkat Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Wilayah Bagian Kampung serta Sekretaris BMK yang ditetapkan oleh Panitia memperoleh suara terbanyak dan dinyatakan telah lulus seleksi atau test penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia, dapat diangkat dan ditetapkan dalam jabatannya masing-masing dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan Ketua BMK. Pasal 160 (1)

Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Wilayah Bagian Kampung serta Sekretaris BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159, ditetapkan berlaku Terhitung Mulai Tanggal Pelantikan.

(2)

Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disampaikan kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada Kepala Daerah, Camat dan Ketua BMK.

Pasal 161 (1)

Pelantikan Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Wilayah Bagian Kampung dilaksanakan oleh Kepala Kampung.

(2)

Pada saat pelantikan Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Wilayah Bagian Kampung mengucapkan sumpah/janji.


(3)

Pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (2), disaksikan oleh Ketua BMK dan Rohaniawan sesuai dengan agama dan kepercayaan pejabat yang dilantik.

Pasal 162 (1)

Pelaksanaan Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Wilayah Bagian Kampung dibuat Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Naskah Pelantikan sesuai ketentuan yang berlaku.

(2)

Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh masing-masing pejabat yang dilantik, para saksi dan Kepala Kampung.

(3)

Naskah Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh Kepala Kampung.

Pasal 163 (1)

Pelantikan Sekretaris BMK dilaksanakan oleh Ketua BMK.

(2)

Pada saat pelantikan, Sekretaris BMK mengucapkan Sumpah/Janji.

(3)

Pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (2), disaksikan oleh Kepala Kampung dan Rohaniawan sesuai dengan agama dan kepercayaan pejabat yang dilantik.

Pasal 164 (1)

Pelaksanaan Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Sekretaris BMK, dibuat Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Naskah Pelantikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2)

Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh pejabat yang dilantik, para saksi dan Ketua BMK.

(3)

Naskah Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditanda tangani oleh Ketua BMK.


Bagian Kesembilan Masa Jabatan, Larangan, Penyidikan Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK Paragraf 1 Masa Jabatan Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK Pasal 165 (1)

Masa jabatan Perangkat Kampung yang terdiri dari Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Wilayah Bagian Kampung serta Sekretaris BMK adalah 5 (lima) tahun.

(2)

Apabila telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali sepanjang dinilai baik oleh masyarakat dan atau Kepala Kampung.

Paragraf 2 Larangan Bagi Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK Pasal 166 (1)

Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK, dilarang melakukan kegiatankegiatan yang merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung dan masyarakat.

(2)

Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma yang hidup serta adat yang hidup dan berkembang di Kampung.

(3)

Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2), dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik secara administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian dari jabatan.


Pasal 167 (1)

Sekretaris Kampung, Kepala Urusan, Kepala Kampung dan Kebayan serta Sekretaris BMK tidak diperkenankan melibatkan diri sebagai pengurusan Partai Politik.

(2)

Harus bersikap netral, tidak memihak dengan seluruh organisasi Partai Politik.

Paragraf 3 Tindakan Penyidikan Terhadap Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK Pasal 168 (1)

Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK yang diduga terlibat dalam suatu tindak pidana dapat di lakukan penyidikan.

(2)

Dalam hal penyidikan terhadap Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK diduga terlibat suatu tindak pidana, yang bersangkutan harus segera melapor kepada Kepala Kampung dan Kepala Kampung segera melaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Ketua BMK.

(3)

Penyidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana di maksdu ayat (2), pada tahap pertama di laksanakan oleh aparat yang berwenang, selanjutnya dapat dilakukan oleh penyidik Umum.

(4)

Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK yang sedang menjalani suatu tindak penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), atas usul BMK dapat diberhentikan sementara dengan Keputusan Kepala Kampung dengan persetujuan Ketua BMK.

Bagian Kesepuluh Mekanisme Pemberhentian dan Pemberhentian Sementara Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK


Pasal 169 (1)

Perangkat Kampung atau Sekretaris BMK diberhentikan dan atau berhenti karena : a.

Meninggal Dunia.

b.

Atas permintaan sendiri.

c.

Tidak lagi memenuhi syarat dan/atau melanggar sumpah/janji.

d.

Berakhir masa Jabatan.

e.

Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma-norma adat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

f.

Menjalani sanksi hukuman tindak pidana berdasarkan keputusan Pengadilan.

g.

Telah berusia 60 Tahun.

(2) Perangkat Kampung atau Sekretaris BMK diberhentikan sementara karena : a.

Perangkat Kampung atau Sekretaris BMK yang diduga/tertuduh dan sedang dalam menjalani proses penyidikan suatu tindak pidana atas usul BMK dapat diberhentikan sementara.

b.

Selama Pejabat Perangkat Kampung atau Sekretaris BMK diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, maka untuk pelaksanaan tugasnya dapat ditunjuk seorang pejabat sementara yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung atas persetujuan Ketua BMK.

c.

Apabila berdasarkan pemberitahuan dari penyidik Umum atau berdasarkan putusan pengadilan Tingkat Pertama di nyatakan bahwa Perangkat Kampung atau Sekretaris BMK dalam proses penyidikan diputuskan tidak terbukti dan dibebaskan dari sebagai tertuduh, maka yang bersangkutan dapat ditetapkan kembali dalam jabatannya semula. Pasal 170

(1)

Perangkat Kampung atau Sekretaris BMK, yang mengajukan permintaan pengunduran diri/berhenti ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan BMK.


(2)

3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan bagi Pejabat Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK, Ketua BMK memberi tahu secara tertulis kepada yang bersangkutan tentang akan berakhirnya masa jabatannya.

(3)

Para pejabat Perangkat Kampung atau Sekretaris BMK yang berdasarkan surat pemberitahuan dari Ketua BMK akan berakhir masa jabatannya agar melaporkan kepada Kapela Kampung.

(4)

Selambat-lambatnya 2 (Dua) bulan sebelum masa berakhirnya masa jabatan Perangkat Kampung atau Sekretaris BMK, Kepala Kampung membentuk Panitia Pemilihan dan atau Penerimaan Calon Perangkat Kampung atau Sekretaris BMK bersama BMK.

Pasal 171 (1)

Apabila Kepala Kampung berkeyakinan adanya Perangkat Kampung termasuk Sekretaris BMK yang melanggar Sumpah /janji dan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, wajib mengambil tindakan secara administratif.

(2)

Tindakaan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain berupa :

(3)

a.

Teguran Tertulis Pertama.

b.

Teguran Tertulis kedua yang bersifat peringatan.

c.

Teguran Tertulis ketiga sebagai peringatan terakhir.

Tenggang waktu teguran setiap tingkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), adalah 30 (tiga puluh) hari, yang disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan dengan tembusan Kepala Daerah, Camat dan Ketua BMK.

(4)

Apabila teguran-teguran di maksud tidak mendapat tanggapan atau di abaikan, yang bersangkutan dapat di berhentikan dari jabatannya dengan hormat.

(5)

Pemberhentian sebagaimana di maksud dalam ayat (4) pasal ini di tetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung setelah mendapat persetujuan BPD. Pasal 172

Unsur Pelaksana Teknis Lapangan pada Pemerintah Kampung yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan http://www.huma.or.id

Pengangkatannya diberlakukan sama dengan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung dalam Peraturan Daerah ini. Pasal 173 Unsur Pelaksana pada Sekretariat BMK yang dibentuk dengan Peraturan Kampung, Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatannya diberlakukan sama dengan dengan Tata Cara Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Sekretaris BMK dalam Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas Mekanisme Pengangkatan Penjabat Sementara Pasal 174 (1)

Apabila terjadi adanya Jabatan Perangkat Kampung atau Sekretaris BMK yang lowong karena Pejabatnya mengundurkan diri, meninggal dunia atau diberhentikan, maka dapat ditunjuk Pejabat Sementara.

(2)

Penunjukan Penjabat Sementara sebagaimana di maksud ayat (1) di tetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dengan persetujuan Ketua BMK dan berlaku sampai dengan dilantiknya Pejabat yang baru sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Keduabelas Biaya Pencalonan, Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK Pasal 175 Biaya pelaksanaan Panitia Pemilihan dan atau Penerimaan Calon Perangkat Kampung dan Sekretaris BMK di bebankan pada APBK dan atau swadaya masyarakat serta sumber pendapatan Kampung lainnya yang sah.


BAB VIII ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG Bagian Pertama Ketentuan dan Tata Cara Penyusunan APBK Pasal 176 (1)

APBK merupakan rencana operasional tahunan dari program pemerintahan dan pembangunan yang dijabarkan dalam angka-angka rupiah, berdasarkan perkiraan yang dapat dicapai sebagai target pendapatan dan perkiraaan target tertinggi pengeluaran belanja Kampung.

(2)

Setiap menjelang tahun anggaran baru, Kepala Daerah memberikan pedoman penyusunan APBK kepada Pemerintah Kampung dan atau BMK.

(3)

APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditetapkan oleh Kepala Kampung dengan Peraturan Kampung setelah mendapat persetujuan BMK, selambat-lambatnya satu bulan setelah ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 177 (1)

Rancangan APBK dibuat oleh Kepala Kampung dan atau BMK.

(2)

Materi Rancangan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), oleh Kepala Kampung dan atau Komisi Anggaran BMK, kemudian diajukan kepada BMK selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari untuk dibahas pada sidang atau Rapat Anggaran bersama Anggota BMK untuk mendapatkan persetujuan.

(3)

Apabila APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak disetujui oleh BMK, maka diberlakukan APBK tahun lalu.

Pasal 178 (1)

APBK terdiri atas Bagian Penerimaan dan Pengeluaran.

(2)

Bagian

Pengeluaran

terdiri

atas

Pengeluaran

Pembangunan.


Rutin

dan

Pengeluaran

Pasal 179 (1)

Bagian Penerimaan dibagi dalam delapan Pos, yaitu : a.

Pos I, Sisa lebih perhitungan tahun lalu.

b.

Pos II, Pendapatan Asli Kampung.

c.

Pos III, bantuan dari Pemerintah Daerah.

d.

Pos IV, bantuan dari Pemerintah Propinsi.

e.

Pos V, bantuan dari Pemerintah.

f.

Pos VI, Sumbangan dari Pihak Ketiga.

g.

Pos VII, Pinjaman Kampung.

h.

Pos VIII, Lain-lain Pendapatan yang sah menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2)

(3)

(4)

Bagian Pengeluaran Rutin dibagi dalam enam Pos, yaitu : a.

Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran rutin tahun lalu.

b.

Pos II, Belanja Pegawai.

c.

Pos III, Belanja Barang.

d.

Pos IV, Belanja pemeliharaan.

e.

Pos V, Belanja Perjalanan Dinas.

f.

Pos VI, Belanja lain-lain.

Bagian pengeluaran Pembangunan dibagi dalam tujuh Pos, yaitu : a.

Pos I, sisa kurang perhitungan anggaran pembangunan tahun yang lalu.

b.

Pos II, Pembangunan Prasarana Pemerintahan Kampung.

c.

Pos III, Pembangunan Prasarana Produksi.

d.

Pos IV, Pembangunan Prasarana Perhubungan.

e.

Pos V, Pembangunan Prasarana Pemasaran.

f.

Pos VI, Pembangunan Prasarana Sosial.

g.

Pos VII, Pembangunan lainnya.

Pos-pos Anggaran sebagaimana dimaksud pasd ayat (1), (2) dan (3), tiap tahun anggaran disusun menurut aturan dan urutan yang sama.

(5)

Pedoman dan ketentuan Penyusunan APBK akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


Bagian Kedua Tata Usaha Keuangan Kampung Pasal 180 (1)

Pengelolaan APBK meliputi Penyusunan Anggaran, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan dan Perubahan serta Perhitungan Anggaran.

(2)

Pengelolaan

Anggaran

sebagaimana

dimaksud

dalam

ayat

(1),

dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kampung kepada BMK selambatlambatnya tiga bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

Pasal 181 (1)

Pengelolaan administrasi keuangan APBK dilaksanakan oleh Sekretariat Kampung berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan Kampung harus dicatat dalam buku Administrasi Keuangan Kampung dan setiap pengeluaran harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kampung dan setiap pengeluaran keuangan

Kampung

harus

dibuatkan

bukti

pengeluaran

yang

dapat

dipertanggungjawabkan. (3)

Pedoman dan petunjuk pengelolaan administrasi keuangan akan ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Bendaharawan Kampung Pasal 182 (1)

Bendaharawan Kampung diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kampung dengan Surat Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan Bendaharawan Kampung.

(2)

Surat Keputusan Kepala Kampung tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Bendaharawan Kampung ditetapkan untuk setiap tahun anggaran.


(3)

Bendaharawan Kampung diangkat dari salah seorang Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung setelah mendapat persetujuan BMK.

(4)

Persyaratan Bendaharawan Kampung adalah : a.

Telah mengikuti Pembekalan Administrasi Keuangan Kampung.

b.

Jujur, teliti dan cermat serta dapat dipercaya.

c.

Berpendidikan serendah-rendahnya tamat SLTP atau sederajat. Pasal 183

(1)

Pengelolaan keuangan Kampung dilaksanakan oleh Bendaharawan Kampung.

(2)

Bendaharawan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkewajiban melaksanakan pengelolaan Administrasi Keuangan Kampung sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3)

Setiap bulan Bendaharawan Kampung membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan Administrasi Kampung.

(4)

Setiap pengeluaran keuangan Kampung harus disertai dengan bukti pengeluaran yang

secara

administratif

sesuai

dengan

ketentuan

dapat

dipertanggungjawabkan. (5)

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali Kepala Kampung melakukan pemeriksaan Buku Administrasi Keuangan Kampung dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan sesuai dengan pedoman dan ketentuan pengelolaan administrasi keuangan Kampung.

Bagian Keempat Rapat Pembahasan APBK Pasal 184 (1)

Setelah Rancangan APBK disusun, maka selanjutnya diajukan kepada BMK untuk dilakukan Rapat Rapat Pembahasan Rancangan APBK antara Pemerintah Kampung dan BMK.

(2)

Rapat Pembahasan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh BMK. http://www.huma.or.id

(3)

Rapat Pembahasan APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin oleh Ketua, dan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BMK.

(4)

Dalam penetapan APBK dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat serta apabila tidak berhasil dilakukan dengan jalan musyawarah dan mufakat, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan suara terbanyak (votting).

(5)

APBK ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Bagian Kelima Perubahan APBK Pasal 185 (1)

Apabila dalam tahun anggaran yang bersangkutan terjadi perubahan baik anggaran penerimaan maupun pengeluaran, maka dengan adanya perubahan tersebut dapat dilakukan Perubahan APBK.

(2)

Perubahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Kampung kepada BMK.

(3)

BMK selanjutnya dapat mengadakan Rapat BMK tentang Rapat Perubahan APBK yang dipimpin langsung oleh Ketua BMK.

(4)

Perubahan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

(5)

Perubahan APBK ditetapkan dengan Peraturan Kampung selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 186 Pedoman tentang Penyusunan Perubahan APBK sebagaimana dimaksud Pasal 185, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.


Bagian Keenam Perhitungan APBK Pasal 187 (1)

Kepala Kampung membuat perhitungan anggaran Kampung pada setiap akhir tahun anggaran.

(2)

Perhitungan anggaran Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

Pasal 188 Pedoman tentang Penyusunan Perhitungan APBK sebagaimana dimaksud Pasal 187, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Ketujuh Pertanggungjawaban Keuangan Kampung Pasal 189 (1)

Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Kepala Kampung wajib menyampaikan Perhitungan Anggaran Kampung sebagai bahan pertanggung jawaban pengelolaan Keuangan Kampung kepada BMK.

(2)

Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada rapat BMK dan dibahas pada Rapat BMK yang dipimpin Ketua BMK dan dihadiri oleh semua anggota BMK serta Perangkat Kampung.

Bagian Kedelapan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Pasal 190 (1)

Bendaharawan Kampung bertanggungjawab atas pelaksanaan keuangan Kampung.


(2)

Apabila terdapat penyimpangan karena pribadi menjadi tanggungjawab Bendahara.

(3)

Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi diberlakukan terhadap Bendaharawan Kampung baik langsung maupun tidak langsung yang merugikan Kampung.

(4)

Informasi mengenai adanya kekurangan/penyimpangan perbendaharaan yang mengakibatkan kerugian Kampung dapat diketahui dari beberapa sumber : a.

hasil pemeriksanaan BMK dan Aparat Pengawasan Fungsional Daerah.

b.

hasil pengawasan dan pemeriksanaan yang dilaksanakan oleh Kepala Kampung.

c. (5)

informasi dari masyarakat.

Kepala Kampung wajib melaksanakan pemeriksaaan atas kebenaran laporan dan melakukan tindakan dalam rangka pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Kampung dengan bantuan Aparat Pengawasan Fungsional Daerah.

(6)

Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi dilakukan dengan upaya damai apabila Bendaharawan/Ahli Waris, baik sekaligus/tunai ataupun angsuran.

(7)

Apabila usaha untuk mendapatkan pengantian kerugian upaya damai tidak berhasil,

proses

Tuntutan

Perbendaharaan

dan

Tuntutan

Ganti

Rugi

dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (8)

Penyimpangan karena kebijaksanaan Pemerintah Kampung, Kepala Kampung wajib mempertangungjawabkan kepada BMK.

Pasal 191 Mekanisme dan bentuk pertanggungjawaban keuangan Kampung serta tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi keuangan Kampung akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Kesembilan Pengawasan Pelaksanaan APBK


Pasal 192 (1)

BMK setiap akhir tahun anggaran meminta pertanggungjawaban Keuangan kepada Kepala Kampung.

(2)

Pengawasan atas tertib dan kelancaran pelaksanaan APBK dilakukan oleh BMK dan atau Kepala Daerah serta pejabat lain yang berwenang.

(3)

Hasil Pemeriksaan Buku Administrasi Keuangan Kampung yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan tembusannya wajib disampaikan kepada BMK.

Bagian Kesepuluh Pembinaan dan Pengawasan Pasal 193 (1)

Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam rangka pembinaan, memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.

(2)

Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai upaya memberdayakan

Pemerintahan

Kampung

melalui

pemberian

pedoman,

bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

Pasal 194 Dalam rangka pengawasan, Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Camat, selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan. Pasal 195 (1)

Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

(2)

Keputusan pembatalan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberitahukan kepada Pemerintah Kampung yang bersangkutan dan BMK dengan menyebutkan alasan-alasannya.


(3)

Pemerintah Kampungyang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Kampung dan keputusan Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi setelah mengajukan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG Pasal 196 Kepala Kampung dan Perangkat Kampung diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan Keuangan Kampung. Pasal 197 (1)

Penghasilan tetap dan tunjangan lainnya yang diberikan setiap bulannya kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Kampung, yang dibebankan pada APBK.

(2)

Penetapan besarnya penghasilan dan tunjangan bagi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dan ditetapkan dalam APBK, berdasarkan : a.

Uraian jenis penghasilan dan tunjangan yang diberikan kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

b.

Penentuan besarnya pembebanan pemberian penghasilan dan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.

(3)

Pembebanan dan penetapan dan rincian jenis penghasilan dan tunjangan yang akan diberikan kepada Kepala Kampung dan Perangkat Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.


Pasal 198 (1)

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Wilayah Bagian Kampung dibebaskan sementara waktu dari tugas organiknya selama menjabat sebagai Kepala Kampung, Sekretaris Kampung, Kepala Urusan dan Kepala Wilayah Bagian Kampung tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2)

Bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), haknya selama menjabat sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung tetap diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai melaksanakan tugasnya sebagai Kepala Kampung dan Perangkat Kampung dikembalikan ke Instansi Induknya.

Pasal 199 Pegawai Negeri Sipil yang dipilih/diangkat menjadi Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, diberikan penghasilan tetap setiap bulannya sesuai dengan kemampuan APBK. Pasal 200 (1)

Apabila Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta staf Pemerintahan Kampung mengalami musibah kecelakaan di dalam dan sewaktu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pemerintahan Kampung sehingga berakibat tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan Tunjangan Kecelakaan sekaligus sebesar dua kali penghasilan yang diterimanya setiap bulan yang dibebankan dari APBK yang bersangkutan dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2)

Apabila Kepala Kampung dan Perangkat Kampung serta staf Pemerintahan Kampung meningggal dunia sewaktu menjalankan tugas sebagai Pejabat Pemerintah Kampung, maka kepadanya diberikan Tunjangan Kematian sesuai dengan kemampuan APBK serta tunjangan lainnya yang bersumber dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah.

(3)

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Pasal 201 Biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kesehatan bagi Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan staf Pemerintahan Kampung yang bukan dari Pegawai Negeri Sipil dapat dipertimbangkan untuk diberikan berdasarkan kemampuan APBK. Pasal 202 Kepala Kampung dan Perangkat Kampung yang diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri dari jabatannya dan mempunyai masa kerja berturut sekurangkurangnya 5 (lima) tahun untuk Kepala Kampung dan 10 (sepuluh) tahun untuk Perangkat Kampung, sebagai Pejabat Pemerintah Kampung dapat diberikan penghargaan dan uang jasa sesuai dengan kemampuan APBK. Pasal 203 Untuk Anggota BMK dan Sekretaris BMK serta Kepala Urusan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Peraturan Kampung diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan tunjangan lainnya yang besarnya ditetapkan sesuai dengan kemampuan Keuangan Kampung yang dibebankan pada APBK. Pasal 204 (1)

Penetapan mengenai besarnya penghasilan dan tunjangan bagi Anggota BMK, Sekretaris dan Kepala Urusan pada Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, di atur dan ditetapkan dalam APBK, berdasarkan : a. Uraian jenis penghasilan dan tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BMK. b. Uraian jenis penghasilan dan tunjangan yang diberikan kepada Sekretaris dan Kepala Urusan pada Sekretariat BMK.

(2)

Penentuan besarnya pembebanan pemberian penghasilan dan tunjangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BMK serta Sekretaris dan Kepala Urusan pada Sekretariat Kampung.

(3)

Pembebanan dan penetapan rincian jenis penghasilan dan tunjangan yang diberikan kepada Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BMK serta Sekretaris dan Kepala Urusan pada Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),


ditetapkan dengan Peraturan Kampung sesuai dengan kemampuan Keuangan Kampung.

BAB X SUMBER PENDAPATAN KAMPUNG Bagian Pertama Jenis-Jenis Sumber Pendapatan Kampung Paragraf 1 Sumber Pendapatan Asli Kampung Pasal 205 (1)

Sumber Pendapatan Asli Kampung terdiri dari : a. hasil usaha Kampung. b. hasil kekayaan Kampung. c. hasil swadaya dan partisipasi. d. hasil gotong-royong. e. lain-lain Pendapatan Asli Kampung yang sah.

(2)

Sumber Pendapatan Asli Kampung lainnya yang sah antara lain : a. Sumbangan dari pihak ketiga. b. Pinjaman Kampung. Pasal 206

Sumber Pendapatan Asli Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 205, untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Kampung. Paragraf 2 Sumber Pendapatan Kampung Dari Pemerintah Pasal 207 Bantuan dari Pemerintah Daerah yang meliputi :


a. Bagian dari perolehan pajak dan retribusi. b. Bagian dari dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah. c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi. Pasal 208 Sumber Pendapatan Kampung dari Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 207, diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atau ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Jenis-Jenis Kekayaan Kampung Pasal 209 Yang dimaksud dengan Jenis-jenis Kekayaan Kampung adalah antara lain terdiri dari: a.

Tanah Kas Kampung.

b.

Pemandian Umum yang diurus oleh Kampung.

c.

Pasar Kampung.

d.

Obyek wisata yang diurus Kampung.

e.

Bangunan Milik Kampung.

f.

Hutan Kampung.

g.

Perairan/pantai dalam batas tertentu yang diurus oleh Kampung.

h.

Tempat-tempat pemancingan di sungai.

i.

Pelelangan ikan yang dikelola oleh Kampung.

j.

Lain-lain kekayaan milik Pemerintah Kampung.

Pasal 210 Pemeliharaan dan pemanfaatan serta pengurusan Jenis-jenis Kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 209, menjadi hak dan wewenang serta tanggung


jawab Pemerintah Kampung, terkecuali ditetapkan lain oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga Pengurusan dan Pengelolaan Sumber Pendapatan Kampung Pasal 211 (1)

Penetapan dan pengaturan sumber pendapatan asli Kampung menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kampung.

(2)

Penetapan dan pengaturan sumber pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

(3)

Mekanisme dan prosedur pelaksanaan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Kepala Kampung menerbitkan Keputusan Kepala Kampung tentang Pelaksanaan Peraturan Kampung.

Pasal 212 (1)

Pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Kampung yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211, dilaksanakan oleh Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Kampung.

(2)

Dalam pengurusan dan pengelolaan sumber pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipertanggungjawabkan oleh Kepala Kampung kepada BMK tentang pelaksanaannya sekurang-kurangnya satu kali pada akhir tahun anggaran.

Pasal 213 (1)

Sumber Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, pelaksanaannya dituangkan dalam APBK oleh Kepala Kampung dibantu oleh Perangkat Pemerintah Kampung.

(2)

Tata cara dan pemungutan obyek pendapatan Kampung yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung dan Keputusan Kepala Kampung sepanjang mengenai pelaksanaannya.


(3)

Pengelolaan dan pemanfaatan Sumber Pendapatan Kampung digunakan oleh Pemerintah Kampung untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kampung.

(4)

Sumber Pendapatan Kampung yang telah diurus dan dimiliki oleh Pemerintah Kampung tidak dibenarkan dipungut lagi dan atau diambil alih oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 214 (1)

Sumber Pendapatan Daerah yang berada di Kampung baik Pajak maupun Retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Daerah tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Kampung.

(2)

Sumber Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan diberikan pembagian kepada Kampung yang bersangkutan dengan pembagian yang secara proporsional dan adil berdasarkan peraturan-perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 215 Sumber Pendapatan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 213 dan Pasal 214, dikelola melalui APBK.

Bagian Keempat Pengembangan dan Pengawasan Sumber-Sumber Pendapatan Kampung Paragraf 1 Pengembangan Sumber-Sumber Pendapatan Kampung Pasal 216 Pemberdayaan potensi Kampung dalam rangka meningkatkan Pendapatan Kampung dapat dilakukan dengan pendirian BUMK dan atau melakukan pinjaman.


Pasal 217 (1)

Untuk mendirikan BUMK sebagaimana dimaksud pada Pasal 216, dapat dilakukan secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama dengan Pemerintan Kampung lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

(2)

Untuk BUMK yang didirikan secara bersama-sama dengan Pemerintah Kampung lainnya, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku ketentuan Kerja Sama Antar Kampung.

Pasal 218 (1)

Untuk Pinjaman Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 216, dapat dilakukan oleh Pemerintah Kampung setelah mendapat persetujuan BMK.

(2)

Pinjaman Kampung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak boleh digunakan untuk biaya kegiatan Rutin Pemerintah Kampung.

(3) Pemerintah Kampung dan BMK dapat mengadakan pinjaman setelah melalui perhitungan APBK. (4)

Dana pinjaman Kampung dapat bersumber dari Pemerintah, Bank-Bank Pemerintah, Bank Pembangunan Kampung dan sumber lain yang sah.

Pasal 219 (1)

Untuk mendirikan BUMK dan melakukan Pinjaman Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung.

(2)

Pengaturan mengenai pedoman umum tentang Pinjaman Kampung dan pendirian BUMK akan ditetapkan tersendiri oleh Pemerintah.

Pasal 220 (1)

Sumber Pendapatan Kampung dan Kekayaan Kampung yang belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh Kampung dapat dikelola oleh Kampung sebagai sumber pendapatan Kampung.

(2)

Kekayaan Kampung yang berupa Tanah Kas Kampung dan atau yang sejenis selanjutnya disebut Tanah Kas Kampung dan dikuasai oleh Kampung dan untuk


selanjutnya dapat ditetapkan sebagai Sumber Pendapatan Kampung dan dikelola oleh Kampung sebagai sumber pendapatan Kampung.

Paragraf 2 Pengawasan dan Pembinaan Sumber-Sumber Pendapatan Kampung Pasal 221 Pengawasan sumber pendapatan dan pengelolaan sumber kekayaan Kampung yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dilakukan oleh BMK melalui persetujuan dan penetapan APBK dan atau penyampaian pertanggungjawaban Kepala Kampung. Pasal 222 (1)

Pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan sumber pendapatan Kampung memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintah Kampung.

(2)

Memfasilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sebagai upaya memberdayakan Pemerintah Kampung melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.

BAB XI PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DI KAMPUNG Bagian Pertama Nama Lembaga Kemasyarakatan di Kampung Pasal 223 (1)

Dalam rangka memberdayakan masyarakat di Kampung dapat dibentuk lembaga-lembaga kemasyarakatan Kampung sesuai dengan kebutuhan seperti Lembaga

Ketahanan

Masyarakat

Kampung

(LKMD)

dan

Pembinaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) atau dengan nama dan atau sebutan lain.


(2)

Lembaga Kemasyarakatan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Kampung atas prakarsa masyarakat Kampung yang bersangkutan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Kampung Pasal 224 (1)

(2)

Susunan Organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Kampung terdiri dari : a.

Ketua.

b.

Wakil Ketua.

c.

Sekretaris.

d.

Bendahara.

e.

Anggota yang terbagi dalam seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Susunan organisasi Lembaga Kemasyarakatan di Kampung ditetapkan dengan Peraturan Kampung. Pasal 225

(1)

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 huruf a dan b, ditetapkan melalui proses pemilihan sesuai dengan perolehan suara terbanyak.

(2)

Pemilihan pengurus sebagaimana dimaksud pada Pasal 224 huruf c sampai dengan huruf e, dilakukan secara musyawarah yang dipimpin oleh Ketua.

Bagian Ketiga Kedudukan dan Tugas


Pasal 226 Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 223, merupakan mitra kerja Pemerintah Kampung dan merupakan lembaga masyarakat yang bersifat intern dan secara organisatoris berdiri sendiri. Pasal 227 (1)

Lembaga Kemasyarakatan di Kampung merupakan mitra kerja Pemerintah Kampung

dalam

aspek

perencanaan,

pelaksanaan

dan

pengendalian

pembangunan yang bertumpu pada masyarakat Kampung. (2)

Lembaga Kemasyarakatan di Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Kampung dan merupakan lembaga yang membantu Pemerintah Kampung dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang bertumpu pada pengembangan aspirasi dan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat Kampung.

Pasal 228 (1)

Lembaga Kemasyarakatan di Kampung merupakan wahana untuk mewujudkan dan atau menggerakan swadaya, gotong-rotong dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kampung.

(2)

Dalam menyelenggarakan tugasnya Lembaga Kemasyarakatan harus mampu menampung aspirasi masyarakat dan menindaklanjutinya dengan menyusun program kegiatan pembangunan di Kampung.

(3)

Lembaga Kemasyarakatan di Kampung merupakan mitra kerja Pemerintah Kampung yang secara aktif membantu dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan Kampung dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi bersama Pemerintah Kampung.

Pasal 229 Lembaga Kemasyarakatan di Kampung mempunyai tugas : a.

Membantu dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b.

Melaksanakan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pelaksanaan pembangunan Kampung.


c.

Menumbuh kembangkan semangat gotong-royong, swadaya dan partispasi masyarakat dalam pelaksanaana pembangunan di Kampung.

d.

Membantu menyebarluaskan, mengamankan setiap program pemerintah dan menjembatani hubungan antara sesama anggota masyarakat dan angggota masyarakat dengan Pemerintah Kampung.

e.

Membantu penyelenggaraan tugas pelayanan kepada masyarakat dan berperan aktif dalam menciptakan kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Anggota Lembaga Kemasyarakatan di Kampung Pasal 230 (1)

Anggota Lembaga Kemasyarakatan di Kampung, mempunyai hak sebagai berikut : a.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

b.

Mengajukan usul dan pendapat dalam musyawarah dan menelaah rencana dan pelaksanaan pembangunan Kampung.

c.

Memilih dan dipilih sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Kampung, kecuali yang berstatus warga negara asing.

(2)

Anggota Lembaga Kemasyarakatan di Kampung, mempunyai kewajiban sebagai berikut : a.

Turut serta berperan aktif dalam melaksanakan hal-hal yang menjadi tugas pokok Lembaga Kemasyarakatan Kampung.

b.

Turut serta berperan aktif dalam menggerakkan dan meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat serta menumbuh kembangkan ide-ide baru dalam rangka menciptakan demokrasi dan menampung aspirasi masyarakat dalam pembangunan Kampung.

c.

Turut serta aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

d.

Memelihara hasil pembangunan di Kampung.


e.

Ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kampung.

BAB XII KERJASAMA ANTAR KAMPUNG Bagian Pertama Bentuk Kerjasama Pasal 231 (1)

Beberapa Kampung dapat mengadakan kerjasama untuk kepentingan Kampung yang diatur dengan Keputusan Bersama dan diberitahukan kepada Camat.

(2)

Untuk pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk Badan Kerjasama.

(3)

Kerjasama antar Kampung yang memberikan beban kepada masyarakat harus mendapat persetujuan BMK.

Pasal 232 Kerjasama antar Kampung dapat dilakukan antara : a.

Kampung dengan Kampung lain dalam satu wilayah Kecamatan.

b.

Kampung dengan Kampung lain diluar wilayah Kecamatan tapi masih dalam lingkup wilayah Kabupaten.

c.

Kampung dengan Kampung lain diluar wilayah Kabupaten tapi masih dalam lingkup wilayah Propinsi.

d.

Kampung dengan Kampung lain diluar wilayah Propinsi tapi masih dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Kedua Obyek dan Materi Kerjasama


Paragraf 1 Obyek Kerjasama Pasal 233 (1)

Obyek kerjasama antar Kampung, meliputi : a.

Bidang Pemerintahan seperti kerjasama dalam penetapan batas wilayah Kampung.

(2)

b.

Bidang Pembangunan seperti bidang usaha koperasi.

c.

Bidang Kemasyarakatan seperti pendirian Yayasan Sosial.

Obyek kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat Kampung.

(3)

Dalam proses penetapan Kerjasama Antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari BMK.

Paragraf 2 Materi Keputusan Kerjasama Pasal 234 Materi Keputusan Kerjasama Antar Kampung memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur hal-hal mengenai: a.

Bentuk dan obyek kerjsama.

b.

Susunan Organisasi dan personalia dalam Badan Kerjasama.

c.

Tata Cara Pelaksanaan.

d.

Pembiayaan.

e.

Jangka Waktu.

f.

Penyelesaian sengketa.

g.

Sanksi terhadap pelanggaran kerjasama.

h.

Lain-lain ketentuan yang dianggap perlu.


Bagian Ketiga Penetapan dan Pelaksanaan Kerjasama Paragraf 1 Penetapan Kerjasama Pasal 235 (1)

Keputusan Bersama dalam Kerjasama Antar Kampung ditandatangani oleh masing-masing Kepala Kampung yang bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari BMK.

(2)

Perubahan, penundaan atau pencabutan Keputusan Bersama baru berlaku setelah mendapat persetujuan dari BMK.

(3)

Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Camat paling lambat 15 (lima belas) hari setelah penetapannya.

Paragraf 2 Pelaksanaan Kerjasama Pasal 236 (1)

Untuk memperlancar pelaksanaan kerjasama antar Kampung dibentuk Badan Kerjasama dengan personalianya mengutamakan Perangkat Kampung dan unsur BMK, Tokoh Adat, Tokoh Agama serta dari unsur masyarakat.

(2)

Badan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan wadah dan atau tempat untuk melaksanakan kegiatan dari obyek kerjasama yang telah ditetapkan.

Pasal 237 Untuk kelancaran dan tercapainya daya guna dan hasil guna dalam pelaksanaan kerjasama antar Kampung, Camat yang bersangkutan wajib untuk memberikan petunjuk, bimbingan dan pengawasan.


Paragraf 3 Biaya Pelaksanaan Pasal 238 (1)

Biaya Pelaksanaan Kerjasama Antar Kampung dibebankan kepada masingmasing Kampung yang bersangkutan.

(2)

Penggunaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dianggarkan dan atau disediakan melalui APBK.

(3)

Penggunaan biaya sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus mendapat

persetujuan dari BMK.

Bagian Keempat Penyelesaian Perselisihan Pasal 239 Pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah kabupaten wajib menyelesaikan perselisihan yang terjadi akibat pelaksanaan kerjasama antar Kampung. Pasal 240 (1)

Dalam perselisihan antar Kampung Pejabat yang berwenang untuk bertindak dan mengambil keputusan dalam penyelesaiannya adalah : a.

Camat menyelesaikan perselisihan antar Kampung dengan Kampung dalam satu wilayah Kecamatan.

b.

Kepala Daerah menyelesaikan perselisihan antar Kampung dengan Kampung yang tidak termasuk dalam satu wilayah Kecamatan.

(2) Penyelesaian perselisihan antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara musyawarah/mufakat, yang hasilnya ditetapkan dalam Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh masing-masing Kepala Kampung yang berselisihan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).


(3)

Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pasa ayat (2), juga ditandatangi oleh Saksi yang terdiri dari Unsur Adat dan atau BMK.

BAB XIII PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT Bagian Pertama Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Pasal 241 Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat di daerah dilakukan bersama antara organisasi atau lembaga adat dengan : a.

Kepala Daerah dalam wilayah Kabupaten.

b.

Camat dalam wilayah Kecamatan.

c.

Kepala Kampung/Kelurahan dalam wilayah Kampung/Kelurahan.

d.

Kepala Adat/Pemangku Adat (ketua adat atau Pemimpin adat), pemuka-pemuka adat di wilayah adat.

Pasal 242 Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 241, dalam hal-hal sebagai berikut : a.

Pembangunan sumberdaya manusia melalui penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunnan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

b.

Terwujudnya pelestarian kebudayaan daerah, baik dalam upaya memperkaya kebudayaan daerah maupun dalam rangka memperkaya khasanah kebudayaan nasional.

c.

Terciptanya kebudayaan daerah yang menunjang kebudayaan nasional yang mengandung nilai-nilai luhur dan beradab sehingga mampu menyaring secara


selektif terhadap nilai-nilai budaya asing, yakni menerima yang positif dan menolak yang negatif. d.

Terkondisinya suasana yang dapat mendorong peningkatan peranan dan fungsi adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat dalam upaya untuk : 1).

meningkatkan harkat dan martabat manusia dalam memperkuat jati diri dan kepribadian bangsa.

2).

meningkatkan sikap kerja keras, disiplin dan tanggung jawab sosial, menghargai

prestasi,

berani

bersaing

mampu

bekerjasama

dan

menyesuaikan diri serta kreatif untuk memajukan kehidupan diri pribadi secara sosial dan memajukan masyarakat. 3).

mendukung dan berpartisipasi aktif dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan pada semua tingkatan pemerintahan di Daerah, terutama di Kampung/Kelurahan. Pasal 243

(1)

Pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adat istiadat kebiasaankebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242, terutama ditujukan kepada adat istiadat dan dan kebiasaan-kebiasaan yang masih hidup dan berkembang atau yang telah ada, tetapi mengalami kemerosotan.

(2) Dalam melakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adatistiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendorong terciptanya : a.

Sikap demokratis, adil dan obyektif dikalangan aparat pemerintah dan masyarakat yang bersangkutan.

b.

Keterbukaan budaya terhadap pengaruh nilai-nilai budaya daerah lain dan asing yang bersifat positif.

c.

Integritas nasional yang makin kukuh dengan kebhinekaan bangsa.


Pasal 244 (1)

Kepala Daerah berkewajiban membina dan mendorong serta membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi lembaga adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di daerah yang bersangkutan.

(2)

Kewajiban Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan guna mementapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat setempat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 245 (1)

Maksud dilakukan pemberdayaan dan pelestarian serta pengembangan adatistiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adalah dimaksudkan untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat di daerah dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan,kelansungan pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, serta turut mendorong upaya mensejahterakan warga warga masyarakat setempat.

(2)

Tujuannya adalah mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di Kampung/Kelurahan sehingga warga masyarakat setempat merasa perpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas kesejahteraan hidup masyarakat dan lingkungannya.

Bagian Ketiga Kedudukan, Tugas dan Fungsi Lembaga Adat


Pasal 246 (1)

Lembaga

adat

berkedudukan

sebagai

wadah

organisasi

permusyawaratan/permufakatan Kepala adat/pemangku adat/ketua adat dan pemimpin/pemuka-pemuka adat lainnya yang berada diluar susunan organisasi pemerintah Kabupaten, Kecamatan dan atu Kampung/Kelurahan. (2)

Lembaga adat mempunyai tugas sebagai berikut : a.

menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat, adatistiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat.

b.

memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah

serta

memberdayakan

masyarakat

dalam

menunjang

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. c.

menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Kepala Adat/Pemangku Adat/Ketua Adat dan Pemimpin atau Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintahan di Daerah.

(3)

Untuk menjalankan tugas-tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), lembaga adat mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dalam rangka menyusun kebijaksanaan dan strategi untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan pembangunan dan mendukung keberhasilan pembinaan kemasyarakatan.

(4)

Jika ada perbedaan pendapat antara lembaga adat dan aparat pemerintah di Daerah, perbedaan itu diselesaikan secara musyawarah/mufakat dan apabila tidak berhasil diselesaikan, upaya penyelesaian dilakukan oleh Kepala Daerah dan lembaga adat yang lebih tinggi tingkatannya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.

Bagian Keempat Hak, Wewenang dan Kewajiban


Pasal 247 (1)

Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut : a.

mewakili masyarakat adat keluar, yakni dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan dan mempengaruhi adat.

b.

mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih layak dan lebih baik.

c.

menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan

masyarakat

sepanjang

penyelesaian

itu

tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2)

Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut : a.

membantu

kelancaran

pembangunan

dan

penyelenggaraan

pembinaan

pemerintahan,

kemasyarakatan

pelaksanaan

terutama

dalam

pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat. b.

memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah, terutama pemerintahan Kampung/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkuantitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.

c.

menciptakan

suasana

yang

dapat

menjamin

tetap

terpeliharanya

kebhinnekaan masyarakat adat dalam rangka memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.

Bagian Kelima Susunan Organisasi Pasal 248 Organisasi Lembaga Adat adalah merupakan wadah yang mempunyai hak, wewenang dan kewajiban mengkoordinir dan menyalurkan aspirasi masyarakat adat setempat dalam upaya mendorong dan meningkatkan kesejahteraan, ketertiban dan ketahanan


masyarakat dalam berbangsa, bernegara serta Pemerintah berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pasal 249 (1)

Susunan Organisasi Lembaga Adat sekurang-kurangnya terdiri dari : a.

Ketua.

b.

Wakil Ketua.

c.

Sekretaris.

d.

Bendahara.

e.

Beberapa Seksi/Bidang dan atau yang sejenisnya yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

(2)

Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah, bentuk dan atau namanya disesuaikan dengan norma-norma adat dan kebiasaan yang berlaku pada wilayah adat setempat.

(3)

Nama, struktur organisasi dan mekanisme pembentukan serta mekanisme kerja organisasi dituangkan dalam bentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat.

(4) Untuk pertama kali Anggarang Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Adat disahkan oleh Kepala Daerah untuk lingkup wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan. (5)

Susunan pengurus Organisasi Lembaga Adat dikukuhkan untuk pembentukan pertama dikukuhkan oleh Kepala Daerah untuk lingkup wilayah Kabupaten, Kecamatan dan Kampung/Kelurahan.

Bagian Keenam Hubungan Lembaga Adat dan Organisasi Pemerintahan Pasal 250 Organisasi Lembaga Adat sebagai mitra kerja Pemerintah dapat turut serta dan berperan aktif dalam memberikan aspirasi dan masukan dalam penyusunan rencana strategi kebijaksanaan pembangunan di Daerah dalam upaya menciptakan dan


meningkatkan kesejahteraan, ketertiban dan ketahanan masyarakat pada umumnya dan masyarakat adat setempat pada khususnya. Pasal 251 (1)

Untuk menghimpun aspirasi, saran dan masukan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada pasal 250, organisasi lembaga adat sekurang-kurangnya satu kali setahun menyelenggarakan musyawarah masyarakat adat atau kelompok adat.

(2)

Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam keputusan musyawarah yang disampaikan secara berjenjang kepada : a.

Tingkat

Kampung/Kelurahan

kepada

Kepala

Kampung/Kelurahan

selanjutnya Kepala Kampung/Kelurahan menyampaikannya kepada Camat. b.

Tingkat Kecamatan kepada Camat selanjutnya Camat menyampaikannya kepada Kepala Daerah.

c.

Tingkat Kabupaten Kepada Kepala Daerah selanjutnya Kepala Daerah menyampaikannya kepada Gubernur. Pasal 252

Dalam pelaksanaan musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 251, perlu memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi, saran dan masukan masyarakat adat dan atau kelompok adat sebagai masukan pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan strategi dalam mewujudkan pembangunan masyarakat yang mampu mensejahterakan masyarakat dan miningkatkan kualitas ketertiban, keamanan dan ketahanan masyarakat.

Bagian Ketujuh Pembiayaan Pasal 253 Dalam rangka upaya pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat adat setempat, organisasi lembaga adat yang dibentuk dapat menetapkan sumber-sumber pembiayaan melalui musyawarah dan


mufakat bersama anggota masyarakat adat setempat yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Lembaga Adat. Pasal 254 Penetapan sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 253, dapat terdiri dari : a.

Iuran anggota.

b.

Kekayaan adat.

c.

Sumbangan dan bantuan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

d.

Bantuan dari pemerintah, perusahaan dan swasta.

e.

Lain-lain. Pasal 255

Guna menunjang keberhasilan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat Kepala Daerah berkewajiban mengalokasikan dana berdasrkan kebutuhan dalam setiap tahun disesuaikan dengan keuangan dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 256 Untuk Desa yang telah ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini yang jumlah penduduknya kurang dari 250 KK atau 1250 jiwa, dapat ditetapkan sebagai 1 (satu) Kampung. Pasal 257 Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun yang menjabat saat ini tetap melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sampai dengan dibentuk/ditetapkan serta dilantiknya Pejabat Baru Pemerintah Kampung dan BMK berdasarkan Peraturan Daerah ini. http://www.huma.or.id

Pasal 258 Kedudukan dan Peran Lembaga Musyawarah Desa di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kampung masih tetap difungsikan sampai terbentuknya BMK. Pasal 259 Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang telah ada dan masih berkembang dimasyarakat Kampung, seperti LKMD masih tetap berfungsi dan berperan sebagaimana mestinya sepanjang belum dibentuk Lembaga Kemasyarakatan Kampung yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 260 Organisasi Lembaga Adat dan atau forum serupa lainnya yang telah ada dan telah dibentuk dengan maksud dan tujuan yang sama dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat agar dapat menyesuaikan bentuk dan susunan organisasinya sesuai dengan Peraturan Daerah ini. Pasal 261 Pengaturan mengenai Pemerintahan Kelurahan, ditetapkan tersendiri dalam Peraturan Daerah.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 262 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan secara efektif selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini. Pasal 263 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 264 Hal-hal lain yang belum diatur dan atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya. Pasal 265 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau. Ditetapkan di Sanggau Pada tanggal 30 Desember 2002 BUPATI SANGGAU ttd MICKAEL ANDJIOE, S.IP, MBA Diundangkan di Sanggau Pada tanggal 30 Desember 2002 Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau, ttd Drs. H. ASPAN GANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2002 NOMOR 5 SERI D NOMOR 2


PENJELASAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR

TAHUN 2002

TENTANG PEMERINTAHAN KAMPUNG

I.

PENJELASAN UMUM Dengan digantinya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka telah memberikan kewenangan yang luas dalam penyelenggaraan otonomi daerah serta memberikan ruang untuk kembali kepada model pemerintahan sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa di Propinsi Kalimantan Barat khususnya Kabupaten Sanggau. Tujuan dibentuknya Pemerintahan Kampung adalah agar Kampung menjadi sebuah daerah yang otonom dan berdaulat atas model pemerintahannya yang asli dan istimewa, serta berdaulat terhadap sumber daya alam yang dimiliki melalui pengelolaan yang baik. Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Kampung ini disusun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan PP Nomor 76 Tahun 2001 dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan dalam penyelenggaraan Otonomi Pemerintahan Kampung. Maka sebagai konsekuensinya, Pemerintahan Kampung diberi wewenang dan tanggungjawab dalam memajukan kampungnya, termasuk menyusun peraturan-peraturan yang bersifat mengikat dan memberikan beban kepada masyarakat. Dalam penyusunan Peraturan kampung wajib menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat yang dapat disampaikan melalui Aparat/Perangkat Kampung dan atau Badan Musyawarah Kampung, sehingga Peraturan Kampung yang ditetapkan dapat berlaku secara umum bagi masyarakat

Kampung

dan

berlaku

untuk

berkesinambungan.


kurun

waktu

tertentu

dan

II.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 13 Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Setiap Peraturan Kampung dibuat secara tertulis dan merupakan dokumen penting yang harus dipelihara keberadaannya sebagai sumber hukum positif yang mengatur masyarakat Kampung serta harus diketahui oleh masyarakat Kampung, sehingga perlu diundangkan dalam Lembaran Kampung. Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 s/d 55 Cukup jelas Pasal 56 ayat (1) huruf a, b, dan c cukup jelas huruf d, yang dimaksud dengan berpendidikan serendah-rendahnya SLTP dan/atau berpengetahuan sederajat SLTP tetapi tidak tamat, namun berpengalaman pernah memimpin suatu organisasi dan kemasyarakatan serta berpengaruh dan dapat dipercaya mampu memimpin masyarakat di Kampung. huruf e sampai dengan p, cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 57 s/d 70 Cukup jelas http://www.huma.or.id

Pasal 71 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan seleksi penyaringan administrasi adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi para Bakal Calon dan Calon Kepala Kampung sebagaimana yang ditetapkan pada Pasal 56 ayat (1) dan (2) serta persyaratan lainnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Kampung. Test Tertulis adalah test tertulis yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan berupa uji pengetahuan, kemampuan dan sikap serta tindakan para Calon Kepala Kampung dalam memimpin dan menyelenggarakan Pemerintahan Kampung. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 72 Ayat (1) Penetapan Calon Kepala Kampung dilakukan berdasarkan hasil seleksi kelengkapan administrasi Bakal Calon Kepala Kampung oleh Panitia Pemilihan. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Test tertulis tahap II dilakukan terhadap para Bakal Calon Kepala Kampung yang telah lulus test tertulis tahap I. Ayat (4) Cukup jelas Pasal 73 Cukup jelas


Pasal 74 Ayat (1) Penetapan tanda gambar untuk setiap Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan dan disahkan oleh BMK. Ayat (2) Penetapan gambar bagi para Calon Kepala Kampung berdasarkan musyawarah dan kesepakatan antara Panitia Pemilihan dengan para Calon Kepala Kampung yang berhak dipilih. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 75 s/d 76 Cukup jelas Pasal 77 Ayat (1) Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), ditetapkan oleh Panitia Pemilihan untuk kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dapat dibentuk KPPS dan TPS pada setiap wilayah bagian Kampung dan atau setiap Rukun Warga (RW) dilingkungan wilayah bagian Kampung, dengan pertimbangan agar setiap warga Kampung yang berhak memberikan suara dapat menggunakan hak pilihnya. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 78 Ayat (1)


Papan tulis dan nama-nama dan atau tanda gambar Calon Kepala Kampung sedapat mungkin disediakan pada setiap TPS yang ditempatkan sedemikian rupa dan dapat dilihat serta diketahui oleh para pemilih. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 79 s/d 92 Cukup jelas Pasal 93 Ayat (1) Usulan perpanjangan masa jabatan Kepala Kampung yang telah berakhir masa jabatannya ditetapkan oleh BMK dengan Keputusan BMK tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Kampung. Dalam keputusan BMK tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Kampung tersebut, juga memuat tentang alasan perpanjangan masa jabatan Kepala Kampung dan lamanya masa perpanjangan jabatan Kepala Kampung. Keputusan BMK tentang Penetapan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Kampung berdasarkan Keputusan Rapat BMK. Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 94 s/d 95 Cukup jelas Pasal 96 Ayat (1) http://www.huma.or.id

Cukup jelas Ayat (2) Persiapan pelantikan Calon Kepala Kampung Terpilih oleh Perangkat Kampung dan BMK serta bekerja sama dengan Camat. Untuk kelancaran pelaksanaan pelantikan Calon Kepala Kampung Terpilih, dapat dibentuk Panitia Pelaksana Pelantikan Calon Kepala Kampung Terpilih dengan Keputusan Kepala Kampung dengan Ketua Pelaksana Sekretaris Kampung dan anggotanya terdiri dari Perangkat Kampung dan anggota BMK serta Tim Asistensi dari Kecamatan. Biaya Panitia Pelaksana Pelantikan Calon Kepala Kampung Terpilih dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Pasal 97 s/d 123 Cukup jelas Pasal 124 Apabila pelaksanaan penjaringan Calon Kebayan, ditetapkan dengan cara melalui test kemampuan secara tertulis, maka tidak perlu dilaksanakan pemilihan, tetapi ditetapkan berdasarkan penilaian hasil kelulusan test yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Penerimaan Calon Kebayan. Panitia Penerimaan kebayan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampung dengan persetujuan Pimpinan BMK. Pasal 125 s/d 164 Cukup jelas Pasal 165 Masa jabatan Kebayan, Kepala Urusan, Kepala Wilayah Bagian Kampung serta Sekretaris BMK adalah 5 (lima) tahun dan apabila telah berakhir masa jabatannya dapat dipilih kembali sepanjang dinilai baik oleh masyarakat dan atau Kepala Kampung. Dalam pelaksanaan dan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Kampung dapat ditetapkan sebagai berikut : Masa jabatan Kebayan, Kepala Urusan, Kepala Wilayah Bagian Kampung serta Sekretaris BMK adalah 5 (lima) tahun dan apabila telah berakhir masa jabatannya sepanjang dinilai baikoleh masyarakat dan atau Kepala Kampung dapat diperpanjang selama 5 (lima) tahun, tanpa melalui pemilihan dan atau test yang telah ditetapkan. http://www.huma.or.id

Kebayan, Kepala Urusan, Kepala Wilayah Bagian Kampung serta Sekretaris BMK dapat diberhentikan : a.

Telah berusia 60 Tahun.

b.

Meninggal dunia.

c.

Sakit yang berdasarkan Surat Keterangan Dokter Pemerintah dinyatakan harus istirahat selama 6 (enam) bulan.

d.

Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak dipercaya oleh masyarakat dan atau Kepala Kampung.

e.

Tertangkap tangan melakukan tindak pidana kriminal.

f.

Melanggar ketentuan adat istiadat setempat yang ditetapkan oleh Lembaga Adat Kampung yang diputuskan melanggggar norma adat yang berlaku serta tidak patut menjadi panutan masyarakat.

g.

Berjudi dan mabuk-mabukan.

Pasal 166 s/d 175 Cukup jelas Pasal 176 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) -

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung disusun setiap menjelang tahun anggaran berkenaan.

-

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dengan memperhatikan perimbangan antara Rencana Anggaran Pendapatan dan Rencana Anggaran Belanja Kampung.

-

Besarnya Rencana Anggaran Belanja Kampung tidak boleh lebih besar dari Rencana Anggaran Pendapatan Kampung.

Ayat (3) Cukup jelas


Pasal 177 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dapat diajukan oleh Badan Perwakilan Masyarakat Kampung atau Kepala Kampung, namun secara teknis penuangan Materi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tetap dilaksanakan dan atau disusun oleh Pemerintah Kampung yaitu Kepala Kampung dan Sekretariat Kampung. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 178 s/d 179 Cukup jelas Pasal 180 Ayat (1) -

Secara teknis Penyusunan Anggaran, pelaksanaan tata usaha keuangan dan perubahan serta perhitungan anggaran menjadi tanggungjawab Kepala Kampung dan dilaksanakan oleh Sekretariat Kampung.

-

Secara operasional pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung untuk BMK menjadi tanggungjawab Ketua BMK yang secara administratif dilaksanakan oleh Sekretariat BMK.

-

Untuk operasional pelaksanaan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang dikelola oleh Pemerintah Kampung baik rutin maupun pembangunan

menjadi

tanggungjawab

Kepala

Kampung

yang

secara

administratif dilaksanakan oleh Sekretariat Kampung. -

Dalam pengelolaan administrasi keuangan agar berpedoman pada administrasi keuangan yang telah ditetapkan dan atau keputusan Kepala Daerah.

Ayat (2) Cukup jelas http://www.huma.or.id

Pasal 181 s/d 225 Cukup jelas Pasal 226 Bersifat intern artinya bahwa Lembaga Kemasyarakatan Kampung merupakan organisasi yang berada dalam lingkup Pemerintahan Kampung tetapi bersifat mandiri dan anggotanya bukan dari unsur Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Anggota BMK serta dari Sekretariat BMK. Pasal 227 Cukup jelas Pasal 228 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan bersama Pemerintah Kampung yang dimaksud adalah dalam rangka kebersamaan dan keterpaduan kepentingan antara masyarakat dan Pemerintah Kampung. Pasal 229 s/d 230 Cukup jelas Pasal 231 Ayat (1) Cukup jelas


Ayat (2) Pembentukan Badan Kerjasama dimaksudkan adalah merupakan lembaga atau wadah untuk melaksanakan kegiatan yang telah diatur dalam kerjasama antar Kampung yang keanggotaan dan pengurusnya dipilih dari masyarakat Kampung yang dianggap mampu melakukan kegiatan kerjasama. Ayat (3) Cukup jelas Pasal 232 Untuk kerjasama antar Kampung yang dilakukan dengan Negara Luar, tidak dapat dilakukan langsung oleh Kampung yang bersangkutan karena sudah ada aturan tersendiri yang mengatur hal tersebut. Pasal 233 s/d 238 Cukup jelas Pasal 239 Penyelesaian perselisihan yang terjadi sebagai akibat kerjasama antar Kampung agar dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kampung yang bersangkutan melalui musyawarah dan mufakat antar kedua belah pihak dari Kampung yang berselisih. Pasal 240 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Adanya Saksi-Saksi dimaksudkan agar Keputusan Bersama tersebut mempunyai kekuatan untuk mengikat karena akan diketahui oleh berbagai unsur dari kalangan masyarakat yang merupakan wakil-wakil dari masyarakat.


Pasal 241 s/d 251 Cukup jelas Pasal 252 Dalam hal terjadinya perbedaan pendapat antara organisasi atau forum adat dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan dan atau pembinaan masyarakat yang berhubungan dengan adat dan atau aparat pemerintah dengan ketentuan adat setempat, dalam penyelesaiannya agar dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat bersama secara berjenjang berdasarkan wilayah adat dan kepemerintahan sebagai berikut : a. Tingkat Kampung antar Kepala Kampung dengan Organisasi/Forum Adat Kampung. b. Tingkat Kecamatan antar Camat dengan Organisasi/Forum Adat Kecamatan. c. Tingkat Daerah antar Kepala Daerah dengan Organisasi/Forum Adat Daerah. d. Tingkat Propinsi antar Gubernur dengan Organisasi/Forum Adat Propinsi. Pasal 253 s/d 265 Cukup jelas


PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 4 TAHUN 2002 T E N T A N G PEMERINTAHAN KAMPUNG

Recommend Documents