PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 1 TAHUN 2010 T E N T A N G

PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 1 TAHUN 2010 TENTANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( SIAK ) KABUPATEN KAPUAS DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KAPUAS, Menimbang

: a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan prinsip yang seluas-luasnya, nyata dan bertanggung jawab, dipandang perlu mengatur masalah Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam wilayah Kabupaten Kapuas; b. bahwa sejalan dengan deregulasi dibidang Pelayanan Kependudukan dan pemberian identitas diri kepada masyarakat yang lebih baik dan lebih akurat diperlukan Penyelenggaraan Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Rangka Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Kapuas.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1953 tentang Pengawasan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 64) ; 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Drt Tahun 1955 tentang Kependudukan dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551) ; 3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1647) ; 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) ;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) ; 7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ; 8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026) ; 9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) ; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) 14. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Kapuas; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kabupaten Kapuas.

2

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS dan BUPATI KAPUAS MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM RANGKA PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN ( SIAK ) KABUPATEN KAPUAS BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

9. 10. 11. 12.

13.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Kapuas. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kapuas. Bupati adalah Bupati Kapuas. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas, selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas yang memiliki tugas dan wewenang dalam Bidang Kependudukan dan Pencatatan sipil. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten di bawah Kecamatan. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa. Lurah adalah Kepala Kelurahan. Rukun Tetangga dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RT dan RW atau sebutan lain adalah lembaga masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat, diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan serta untuk membantu dan meningkatkan kelancaran tugas pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

3

14. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 15. Warga Negara Indonesia disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. 16. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia. 17. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan Sipil. 18. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 19. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. 20. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen penduduk yang disebabkan oleh bencana alam, kerusakan sosial atau bertempat tinggal didaerah terbelakang 21. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. 22. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas. tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia. 23. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama,susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 24. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingakt KTP adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 25. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 26. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 27. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan. 28. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 29. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4

30. Petugas Registrasi adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting serta pengelolaan dan penyajian data kependudukan di Desa/Kelurahan. 31. Kantor Urusan Agama, selanjutnya disingkat KUA adalah satuan kerja instansi vertical yang melaksanakan nikah, talak, cerai, dan rujuk pada tingkat kecamatan bagi penduduk yang beragama Islam. 32. Unit Pelaksana Teknis Dinas selanjutnya disingkat UPTD, adalah satuan kerja di bawah dinas yang melaksanakan pelayanan pencatatan sipil dengan kewenangan menerbitkan akta yang wilayah kerjanya meliputi 1 (satu) Kecamatan atau lebih. 33. Buku Induk Kependudukan/Buku Induk Penduduk Sementara adalah buku yang memuat catatan perubahan data setiap penduduk/penduduk sementara dalam wilayah suatu Desa/Kelurahan. 34. Surat Keterangan Kependudukan adalah bentuk keluaran sebagai hasil dari kegiatan penyelenggaraan pendaftaran penduduk. 35. Akta Pencatatan Sipil adalah akta otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai kelahiran perkawinan perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dokumen negara. 36. Kutipan Akta adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ketiga mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan dan pengesahan anak, pengangkatan anak dan perubahan nama. 37. Kutipan Akta Kedua dan seterusnya adalah kutipan Akta Pencatatan Sipil yang kedua dan seterusnya yang dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas karena kutipan akta yang asli (pertama) hilang, rusak atau musnah setelah dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berwajib. 38. Salinan Akta adalah salinan lengkap isi Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas permintaan permohonan. 39. Tanda Bukti Pelaporan adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Dinas atas pelaporan yang dilakukan Warga Negara Indonesia mengenai perkawinan dan perceraian bagi yang bukan Islam, Kelahiran dan Kematian yang telah didaftarkan di Luar Negeri. 40. Spesifikasi adalah uraian tentang materi bahan baku, desaign ukuran besaran, warna, ukuran tanda pengaman dan elemen data yang direkam dalam blanko. 41. Register Akta adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 42. Pindah Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal untuk menetap karena perpindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. 43. Pengakuan Anak adalah pengakuan secara hukum dari seorang bapak terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. 44. Pengesahan Anak adalah pengesahan status hukum seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah menjadi anak sah sepasang suami isteri. 45. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang selanjutnya disingkat BHPPK adalah buku yang dipakai untuk mencatat kegiatan harian di Desa/Kelurahan, Kecamatan atau Kabupaten di wilayah Kabupaten Kapuas yang berkaitan dengan pelayanan terhadap pelaporan peristiwa penting kependudukan atau pengurusan dokumen penduduk.

5

46. Buku Induk Penduduk yang selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi penduduk Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap di wilayah Kabupaten Kapuas. 47. Buku Mutasi Penduduk yang selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota bagi Warga Negara Indonesia tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap di wilayah Kabupaten Kapuas. 48. Buku Induk Penduduk Sementara BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi peristiwa penting dan peristiwa kependudukan bagi Warga Negara Indonesia sementara dan orang asing tinggal terbatas di wilayah. 49. Buku Mutasi Penduduk Sementara BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut keluarga di Desa/Kelurahan bagi Warga Negara Indonesia sementara dan orang asing tinggal terbatas di wilayah Daerah. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai hak untuk : a. Bertempat tinggal di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk di wilayah Daerah; b. Sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan; c. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kehidupan; d. Mendapatkan hak-hak lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan adat-istiadat setempat; e. Memperoleh pelayanan yang sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pasal 3 Setiap Penduduk mempunyai kewajiban : a. menjunjung tinggi dan menghormati hukum, hak asasi manusia serta adat istiadat setempat; b. Memelihara dan menjaga keutuhan , kesatuan dan persatuan; c. Menerapkan prinsip di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung; d. Menciptakan suasana yang tenang, aman dan damai; e. Menjunjung tinggi semangat hormat-menghormati sesama warga, antara pemeluk agama / kepercayaan; f. Menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan; g. Menjaga dan menghormati hak-hak orang lain; h. Menjauhi sikap dan perilaku yang bertentangan dengan agama, hukum dan adat istiadat setempat; i. mematuhi, mentaati semua ketentuan hukum , peraturan perundangundangan yang berlaku dan adat istiadat setempat;

6

BAB III KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 4 (1) Dinas mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di daerah . (2) Pelaksanaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. b. c. d. e.

Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK) Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran Pencatatan dan Penerbitan Akta Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam f. Pencatatan dan Penerbitan Akta Perceraian bagi yang bukan beragama Islam g. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kematian. h. Pencatatan dan Penerbitan Akta Pengangkatan Anak dan Pengesahan Anak Pasal 5 (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melakukan : a. Pencatatan biodata untuk penerbitan NIK, pencatatan peristiwa kependudukan dan pendaftaran penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. b. Pencatatan peristiwa penting c. Penerbitan dokumen hasil pendaftaran penduduk yang meliputi 1. Biodata Penduduk; 2. Kartu Keluarga (KK); 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan 4. Surat Keterangan Kependudukan d. Penerbitan dokumen hasil pencatatan sipil yang meliputi 1. Akta Kelahiran; 2. Akta Kematian; 3. Akta Perkawinan; 4. Akta Perceraian; 5. Akta Pengangkatan Anak; 6. Akta Pengakuan Anak; dan 7. Akta Pengesahan Anak. e. Perubahan Akta Pencatatan Sipil karena terjadinya peristiwa penting meliputi 1. Perubahan nama; 2. Perubahan kewarganegaraan; dan 3. Peristiwa penting lainnya (2) Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Sipil

7

BAB IV AZAS PENYELENGGARAAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL Pasal 6 (1) Azas Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk meliputi : a. Manfaat; yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk harus memiliki manfaat bagi penduduk maupun pemerintah. b. Tertib; yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk diarahkan bagi terwujudnya tertib administrasi kependudukan. c. Legalitas; yaitu penyelenggaraan pendaftaran penduduk didasarkan pada bukti – bukti legal sesuai dengan ketentuan perundang–undangan yang berlaku. (2) Azas Penyelenggaraan Pencatatan Sipil meliputi : a. Universal; yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil selain harus didasarkan pada hukum positif juga harus memperhatikan prinsipprinsip atau kaidah-kaidah yang berlaku internasional sehingga hasilhasil proses pencatatan dapat diakui oleh dunia internasional. b. Kepastian Hukum; yaitu penyelenggaraan pencatatan sipil harus menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti otentik bagi penduduk bersangkutan.

BAB V PEJABAT REGISTRASI DAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL Bagian Pertama Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Pasal 7 (1) Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Warga Negara Indonesia di Desa / Kelurahan dalam daerah dilaksanakan oleh Pejabat Registrasi (2) Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil. Pasal 8 Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diangkat oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan atas usul Kepala Dinas dengan ketentuan sebagai berikut : a. Pejabat Registrasi untuk Desa / Kelurahan adalah Sekretaris Desa atau Sekretaris Kelurahan dalam daerah . b. Pejabat Pencatatan Sipil dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil dari Dinas. c. Bagi Sekretaris Desa yang belum Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati. Pasal 9 (1) Pejabat Pencatatan Sipil menerima, memverifikasi dan memvalidasi kebenaran data, mencatat data, menandatangani register dan kutipan akta serta membuat catatan pinggir pada Akta – Akta Pencatatan Sipil. (2) Dalam hal Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas.

8

Bagian Kedua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasal 10 (1) Di daerah – daerah yang kondisi geografisnya terpencil, sulit dijangkau transportasi umum, Bupati Kapuas dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) untuk melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil, dengan mengangkat Pejabat Pencatatan Sipil dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk membantu kelancaran pelayanan Pencatatan Sipil di Daerah yang berkedudukan di Kecamatan. (2) Pejabat Pencatatan Sipil pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang meliputi akta ; a. Akta Kelahiran; b. Akta Kematian; c. Akta Perkawinan d. Akta Perceraian; dan e. Akta Pengakuan Anak. (3) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil Pencatatan Sipil kepada Bupati dengan diberi tembusan kepada Kepala Dinas. (4) Wilayah Kerja UPTD dapat meliputi 1 (satu) Kecamatan atau lebih yang secara geografis letaknya berdekatan. (5) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Daerah. (6) Susunan organisasi dan tata kerja serta eselonisasi UPTD disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah mengenai pedoman pembentukan perangkat daerah. BAB VI PENDAFTARAN PENDUDUK Pasal 11 (1) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk melakukan : a. Pendafataran Perpindahan Penduduk; b. Pendaftaran Kedatangan; c. Pelaporan Perubahan Status Kependudukan dan Status Kewarganegaraan; d. Pendaftaran Mutasi Biodata; dan e. Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan. (2) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendaftaran Penduduk, menerbitkan dokumen hasil pendaftaran penduduk, meliputi : a. Biodata Penduduk; b. Kartu Keluarga (KK); c. Kartu Tanda Penduduk (KTP); d. Surat Keterangan Kependudukan.

9

Bagian Pertama Pendaftaran Pindah Datang Penduduk WNI Kabupaten Kapuas Dalam Wilayah Republik Indonesia Pasal 12 (1) Pindah Datang Penduduk Daerah dari atau ke Kabupaten / Kota atau Provinsi lain, dilaksanakan melalui satu pintu yaitu Dinas. (2) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI dalam daerah dengan klasifikasi sebagai berikut : a.Klasifikasi 1 : antar RT / RW dalam satu Desa / Kelurahan; b.Klasifikasi 2 : antar Desa / Kelurahan dalam satu Kecamatan; c. Klasifikasi 3 : antar Kecamatan dalam satu Kabupaten; d.Klasifikasi 4 : antar Kabupaten dalam satu Provinsi; atau e.Klasifikasi 5 : antar Provinsi dalam Wilayah Republik indonesia. Pasal 13 (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk Daerah untuk klasifikasi 1 dilakukan oleh Kepala Desa / Lurah setempat. (2) Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk Daerah untuk klasifikasi 2, ditandatangani oleh Kepala Desa / Lurah di daerah asal dan di daerah tujuan. (3) Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk Daerah untuk klasifikasi 3, diterbitkan dan ditandatangani di daerah asal oleh Kepala Desa / Lurah dan Camat, dilaporkan oleh penduduk di daerah tujuan kepada Kepala Desa / Lurah untuk mendapat pengesahan. (4) Surat Keterangan Pindah Datang bagi Penduduk Daerah untuk klasifikasi 4 dan 5 diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk diteruskan ke daerah tujuan guna mendapatkan pengesahan oleh Instansi yang berwenang di daerah tujuan. (5) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) digunakan sebagai dasar : a.Penerbitan KK di daerah asal atau di daerah tujuan; dan b.Penerbitan perubahan alamat dalam KTP di daerah tujuan. (6) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal (6) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan yang meliputi : a.Hanya kepala keluarga; b.Kepala Keluarga dan seluruh anggota keluarga; c. Kepala keluarga dan sebagian anggota keluarga; atau d.Hanya anggota keluarga. (7) Persyaratan dan tata cara pendaftaran pindah datang penduduk daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

10

Bagian Kedua Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing Dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia Pasal 14 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2). (2) Pendaftaran Pindah Datang Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Dinas. Pasal 15 (1) Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia mengikuti ketentuan Pasal 13 disesuaikan dengan klasifikasinya. (2) Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar : a. Penerbitan KK bagi Orang Asing Tinggal Tetap di daerah atau di daerah tujuan dan penerbitan perubahan alamat KTP bagi Orang Asing Tinggal tetap di daerah tujuan; b. Perubahan Alamat Surat Keterangan Tempat Tinggal bagi Orang Asing Tinggal Terbatas di daerah tujuan. (3) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan sesuai dengan jenis kepindahan. (4) Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Pindah Datang Orang Asing diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketiga Pendaftaran Penduduk WNI Kabupaten Kapuas Ke Luar Negeri Pasal 16 (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran perpindahan penduduk WNI Daerah ke luar negeri (2) Bagi WNI Daerah yang bermaksud tinggal menetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 1 (satu) tahun atau lebih berturut-turut. (3) Penduduk WNI Daerah yang akan pergi ke luar negeri bagi dirinya untuk melaporkan keberangkatannya ke Dinas paling lama 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahannya. Pasal 17 Pendaftaran perpindahan penduduk WNI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Desa / Lurah dengan menerbitkan Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri dan disahkan oleh Camat setempat dan diteruskan ke Dinas.

11

Pasal 18 (1) Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, sebagai dasar bagi Dinas untuk menerbitkan Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri. (2) Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor dan pelaporan pada Perwakilan Republik Indonesia.

Bagian Keempat Pendaftaran Kedatangan Penduduk WNI Kabupaten Kapuas Dari Luar Negeri Pasal 19 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran Kedatangan Penduduk WNI dari luar negeri. (2) Penduduk WNI Daerah yang datang dari luar negeri dan ingin tinggal menetap di Daerah wajib bagi dirinya untuk melaporkan kedatangannya ke Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari setelah kedatangannya. (3) Pendaftaran Kedatangan WNI Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan menerbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN). (4) Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan sebagai dasar a.Penerbitan KK; dan b.Penerbitan KTP. Bagian Kelima Pendaftaran Kedatangan Orang Asing Dari Luar Negeri Ke Kabupaten Kapuas Pasal 20 Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran Kedatangan Orang Asing dari Luar Negeri yang masuk ke Daerah : (1) Orang Asing yang baru datang dari luar negeri dan telah mendapat izin tinggal terbatas di Daerah; (2) Orang Asing yang telah berada di Daerah dan telah mengubah status menjadi tinggal tetap di Daerah. (3) Pendaftaran Kedatangan Orang Asing ke Daerah dilakukan oleh Dinas, berdasarkan laporan penduduk paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan izin tinggal terbatas. (4) Pendaftaran Kedatangan Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Keterangan Tempat Tinggal. (5) Surat Keterangan Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada Orang Asing Tinggal Terbatas, berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.

12

Bagian Keenam Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas Yang Mengubah Status Menjadi Orang Asing Tinggal Tetap Di Kabupaten Kapuas. Pasal 21 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi penduduk Orang Asing Tinggal Tetap di Daerah. (2) Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah status menjadi Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (2) dilakukan oleh Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Tetap. (3) Pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas yang mengubah statusnya menjadi Penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP. Bagian Ketujuh Pendaftaran Kepindahan Orang Asing Ke Luar Negeri Pasal 22 (1) Pemerintah Daerah melakukan pendaftaran Orang Asing Tinggal Terbatas atau Orang asing Tinggal Tetap yang akan pindah ke luar negeri. (2) Pendaftaran Kepindahan Orang Asing ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas dengan mengisi formulir Keterangan Pindah Ke Luar Negeri. (3) Pengisian Formulir Keterangan Pindah ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Orang Asing di Dinas. (4) Orang Asing yang memiliki Ijin Tinggal Terbatas atau Orang Asing Tinggal Tetap yang akan pindah keluar negeri wajib melaporkan kepada Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum rencana kepindahan. Pasal 23 Persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kedelapan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Kapuas. Pasal 24 (1) Pemerintah Daerah melakukan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.

13

(2) Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : a. Pengungsi; b. Penduduk Korban Bencana; dan c. Komunitas Adat Terpencil Pasal 25 (1) Pendataan Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan pada saat terjadinya bencana alam maupun bencana akibat kerusuhan sosial. (2) Pendataan komunitas adat terpencil dilakukan secara periodik dengan membentuk Tim Pendataan. (3) Pendataan Pengungsi dan Penduduk Korban Bencana serta Komunitas Adat Terpencil sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati BAB VII PENCATATAN SIPIL Pasal 26 (1) Pemerintah Daerah Dalam menyelenggarakan Pelayanan Pencatatan Sipil, melakukan : a. Pencatatan Kelahiran; b. Pencatatan Lahir Mati; c. Pencatatan Perkawinan; d. Pencatatan Pembatalan Perkawinan; e. Pencatatan Perceraian; dan f. Pencatatan Kematian. (2) Penerbitan Dokumen hasil Pencatatan Sipil, meliputi ; a. Akta Kelahiran; b. Akta Kematian; c. Akta Perkawinan; d. Akta Perceraian; e. Akta Pengangkatan Anak; f. Akta Pengakuan Anak;dan g. Akta Pengesahan Anak. (3) Perubahan Akta Pencatatan Sipil karena terjadinya peristiwa penting, meliputi : a. Perubahan Nama; b. Perubahan Kewarganegaraan; dan c. Peristiwa penting lainnya. Bagian Pertama Kelahiran Pasal 27 (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

14

(2) Bagi yang pelaporan kelahirannya tepat waktu atau sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penerbitan Akta Kelahiran tidak dikenakan biaya. Pasal 28 (1) Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) yang melampaui batas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Kepala Dinas. (2) Pencatatan Kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri. (3) Persyaratan dan tata cara pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 29 Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kelahiran dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Pasal 30 (1) Kelahiran Penduduk yang terjadi di luar negeri, wajib dilaporkan orangtuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas setelah kembali ke Indonesia dan menetap di Daerah. (2) Persyaratan dan tatacara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Lahir mati Pasal 31 (1) Setiap Kelahiran bayi dalam keadaan mati dengan usia kandungan paling cepat 28 (dua puluh delapan) minggu, wajib dilaporkan kepada Kepala Desa / Lurah setempat dan diteruskan ke Dinas. (2) Untuk Lahir Mati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bagi WNA pelaporannya menggunakan Formulir Pelaporan Lahir Mati WNA dan diteruskan ke Dinas. (3) Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Lahir Mati dan diterbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

15

Bagian Ketiga Perkawinan Pasal 32 (1) Setiap perkawinan bagi yang bukan beragama Islam dan telah dilangsungkan secara sah menurut Hukum Agama dan/atau Kepercayaan yang bersangkutan wajib dilaporkan ke Dinas paling lambat 60 (enam puluh ) hari kerja sejak peristiwa perkawinan. (2) Pelaporan Perkawinan bagi yang bukan beragama Islam dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Perkawinan dan diterbitkan Akta Perkawinan. (3) Pencatatan perkawinan bagi yang bukan beragama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan pada Register Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan oleh Dinas. (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penduduk yang beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan. (5) Persyaratan dan tata cara pelaporan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33 Penduduk Daerah yang melaksanakan perkawinan di luar negeri, wajib melaporkan perkawinannya ke Dinas setelah kembali ke Indonesia dan menetap di Daerah.

Bagian Keempat Pembatalan Perkawinan Pasal 34 (1) Pembatalan Perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Dinas paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. (2) Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta Perkawinan dan mencabut Kutipan Akta Perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan. (3) Persyaratan dan tatacara pencatatan Pembatalan Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

16

Bagian Kelima Perceraian Pasal 35 (1) Setiap perceraian yang sah atau telah mendapatkan Penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan. (2) Berdasarkan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian. (3) Pelaporan Perceraian bagi yang bukan beragama Islam dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian serta memberikan Catatan Pinggir pada Akta Perkawinan yang bersangkutan. (4) Persyaratan dan tata cara pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 36 Penduduk Daerah yang melaksanakan perceraian di luar negeri, wajib melaporkan perceraiannya kepada Dinas setelah kembali ke Indonesia dan menetap di Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Daerah. Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian Pasal 37 (1) Pencatatan Pembatalan Perceraian bagi penduduk wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Perceraian yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas mencabut Kutipan Akta Perceraian dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian. (3) Persyaratan dan tatacara Pencatatan Pembatalan Perceraian diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Ketujuh Kematian Pasal 38 (1) Setiap Kematian Penduduk Daerah wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau keluarganya atau kuasanya kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Dinas mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian.

17

(3) Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan Keterangan Kematian dari pihak yang berwenang. (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan pada seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Kepala Dinas baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan. (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Dinas melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari Kepolisian.

Bagian Kedelapan Pengakuan Dan Pengesahan Anak Pasal 39 (1) Setiap Pengakuan dan Pengesahan Anak wajib dilaporkan kepada Dinas, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan. (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana pada ayat (1) Dinas mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak. (4) Berdasarkan Laporan Pengesahan Anak sebagaimana ayat (1), Dinas membuat Catatan Pinggir pada Akta Kelahiran

Bagian Kesembilan Pengangkatan Anak Pasal 40 (1) Setiap Pengangkatan Anak yang telah mendapatkan penetapan dari Instansi yang berwenang berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Dinas yang menerbitkan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah penetapan. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Dinas membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran.

Pasal 41 Pengangkatan Anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri, wajib dilaporkan kepada Dinas, setelah yang bersangkutan kembali ke Indonesia dan menetap di Daerah.

18

Pasal 42 Persyaratan dan tata cara pelaporan pengakuan anak, pengesahan anak dan pengangkatan anak serta pengangkatan anak oleh WNI yang dilaksanakan di luar negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 39, Pasal 40 dan Pasal 41 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Bagian Kesepuluh Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya Pasal 43 (1) Dinas mencatat peristiwa penting lainnya yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan. (2) Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil. (3) Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan formulir Pelaporan Peristiwa Penting Lainnya Bagian Kesebelas Pencatatan Perubahan Nama Pasal 44 (1) Dinas mencatat Perubahan Nama Keluarga yang telah mendapatkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. (2) Perubahan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh Pejabat Pencacatan Sipil pada Akta Pencatatan Sipil dalam bentuk catatan pinggir. Bagian Keduabelas Pembatalan Akta Pasal 45 (1) Akta Pencatatan Pengadilan.

Sipil

dapat

dibatalkan

berdasarkan

Keputusan

(2) Dinas mencatat Pembatalan Akta setelah mendapatkan Putusan Pengadilan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja seteleh diterimanya Salinan Putusan Pengadilan. (3) Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam Register Akta oleh Pejabat Pencatatan Sipil. (4) Pembatalan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) direkam pada Bank Data Kependudukan Nasional.

19

Bagian ketigabelas Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan Pasal 46 (1) Dinas mencatat Perubahan Data Kewarganegaraan Penduduk yang telah mendapatkan penetapan / pengesahan sesuai dengan peraturan Perundang – Undangan yang berlaku, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah penetapan / pengesahan. (2) Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan WNI Menjadi WNA di Indonesia (Kabupaten Kapuas) dan Formulir Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI yang berdomisili di Daerah. Pasal 47 (1) Data Perubahan Kewarganegaraan yang diterima dari Perwakilan Republik Indonesia berdasarkan pelaporan dari penduduk dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Akta Pencatatan Sipil. (2) Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan WNI menjadi WNA di Luar Negeri. Pasal 48 Pemerintah Daerah akan mencabut dokumen KTP dan KK Penduduk Daerah yang telah merubah status kewarganegaraan Indonesia menjadi Warga Negara Asing. BAB VIII NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK Bagian Pertama Nomor Induk Kependudukan Pasal 49 (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK. (2) NIK diberikan oleh Pemerintah setelah biodata penduduk direkam dalam Bank Data Kependudukan Nasional menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup, terdiri dari 16 (enam belas) digit didasarkan pada variabel kode wilayah, tanggal lahir dan nomor seri kependudukan. (4) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik.

20

Bagian Kedua Kartu Keluarga Pasal 50 (1) Setiap Kepala Keluarga wajib memiliki KK. (2) KK diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. (3) Penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap di Wilayah Daerah. (4) Penduduk WNI atau penduduk Orang Asing Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat didaftar dalam satu KK (5) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki nomor yang terdiri dari 16 digit yang didasarkan pada kombinasi variabel kode wilayah, tanggal pencatatan dan nomor seri KK. (6) Nomor KK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan oleh Pemerintah setelah biodata Kepala Keluarga direkam dalam Bank Data Nasional dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). (7) Perubahan susunan keluarga dalam KK wajib dilaporkan kepada Dinas paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya perubahan Bagian Ketiga Kartu Tanda Penduduk Pasal 51 (1) Setiap penduduk yang telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin, atau pernah kawin wajib memiliki KTP. (2) KTP diterbitkan oleh Pemerintah Daerah, ditandatangani oleh Kepala Dinas, atas nama Bupati. (3) KTP berlaku secara Nasional, digunakan sebagai tanda pengenal dalam pelayanan publik. (4) Penduduk wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku KTP kepada Dinas apabila masa berlakunya telah berakhir. (5) Penduduk yang telah memiliki KTP wajib membawa pada saat bepergian. (6) KTP diberikan kepada penduduk WNI dan Orang Asing Tinggal Tetap di Daerah yang telah berusia 17 (tujuhbelas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin. (7) Penduduk dimaksud pada ayat (4) hanya memiliki 1 (satu) KTP. (8) Bagi Penduduk Daerah yang terkena korban bencana daerah atau nasional di Daerah akan diterbitkan KTP oleh Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya. Pasal 52 (1) Kepemilikan KTP dapat diasuransikan, ketentuan pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

21

(2) KTP untuk WNI berlaku selama masa 5 (lima) tahun, kecuali bila terjadi perubahan. (3) Masa berlaku KTP bagi Orang Asing Tinggal Tetap di wilayah Daerah disesuaikan dengan masa berlakunya Izin Tinggal Tetap. (4) Penerbitan KTP bagi penduduk WNI yang baru datang dari luar negeri akan dilakukan setelah diterbitkan Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri oleh Dinas. (5) Bagi penduduk WNI yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas akan diberikan KTP yang berlaku seumur hidup.

Pasal 53 (1) Dalam KTP dimuat pas photo penduduk dengan ketentuan warna, sebagai berikut : a. Penduduk yang lahir pada tahun ganjil, latar belakang phas photonya berwarna merah; atau b. Penduduk yang lahir pada tahun genap, latar belakang phas photonya berwarna biru. (2) Pas photo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berukuran 2 cm x 3 cm dengan ketentuan 70 % tampak wajah dan dapat menggunakan jilbab.

Bagian Keempat Pendaftaran Perubahan Alamat Pasal 54 (1) Dalam hal terjadi pemekaran daerah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah akan melakukan penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk tanpa dipungut biaya. (2) Dalam hal tidak terjadi pemekaran daerah atau pembangunan yang menyebabkan perubahan alamat penduduk, Pemerintah Daerah akan melakukan perubahan alamat dalam KK dan KTP dengan memberi kemudahan kepada penduduk dan akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. BAB IX PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS RAHASIA KHUSUS Pasal 55 (1) Dinas dapat menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Khusus bagi Petugas Rahasia Khusus, yang menjalankan tugas Pemerintah di Daerah atas ijin Bupati. (2) Petugas Rahasia khusus diberikan KTP Khusus dan dijamin kerahasiaan identitasnya selama menjalankan tugas rahasia. (3) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan menggunakan spesifikasi yang sama dengan spesifikasi KTP Nasional.

22

(4) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diperlukan pencatatan biodata penduduk dan KK dari Petugas Rahasia Khusus. Pasal 56 (1) Kepala/Pimpinan Lembaga mengajukan Surat Permintaan KTP Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 kepada Kepala Dinas. (2) Surat permintaan KTP Khusus dilengkapi dengan informasi identitas Petugas Rahasia Khusus dan jangka waktu penugasan. (3) Kepala Dinas berwenang untuk mencabut dan memperpanjang KTP Khusus atas izin Bupati.

Pasal 57 (1) Berdasarkan Surat Permintaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Dinas menerbitkan KTP Khusus. (2) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan paling lama 6 (enam) hari kerja sejak Surat Permintaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 56 diterima oleh Kepala Dinas. (3) Penerbitan KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa dipungut biaya. (4) KTP Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun. Pasal 58 (1) Data Petugas Rahasia Khusus direkam dan disimpan dalam Registrasi Khusus di Dinas. (2) Data Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijaga keamanan dan dilindungi kerahasiannya oleh Dinas. Pasal 59 (1) Petugas Rahasia Khusus yang tidak lagi menjadi Petugas Rahasia Khusus sebelum berakhirnya masa berlaku KTP Khusus sebagaimana maksud dalam Pasal 55 ayat (2) wajib menyerahkan KTP Khusus kepada Kepala Dinas. (2) Kepala/Pimpinan Lembaga yang menugaskan Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengembalikan KTP Khusus kepada Kepala Dinas. (3) KTP Khusus yang dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib dimusnahkan oleh Kepala Dinas. Pasal 60 (1) Kepala Dinas berwenang mencabut KTP Khusus apabila KTP Khusus tidak dikembalikan sejak saat berakhirnya masa tugas Petugas Rahasia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1).

23

(2) Dalam hal KTP Khusus berakhir masa berlakunya sebelum masa tugas berakhir dan tidak diberitahukan kepada Dinas maka Kepala Dinas berwenang mencabut. (3) Dalam hal masa tugas diperpanjang, Dinas berkewajiban memperpanjang dan menerbitkan KTP Khusus sebagai pengganti KTP Khusus yang telah dicabut. BAB X BLANKO DOKUMEN KEPENDUDUKAN Bagian Pertama Pengadaan Pasal 61 (1) Pengadaan blanko dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memilih perusahaan percetakan yang telah mempunyai kualifikasi izin percetakan dokumen sekuriti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang telah ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2) Pemerintah Daerah dalam hal membutuhkan blanko dokumen penduduk harus mendapatkan nomor registrasi blanko dari Kementerian Dalam Negeri, sebelum melakukan pengadaan pencetakan. Bagian Kedua Pembukuan Penggunaan Blanko Pasal 62 (1) Dinas menyelenggarakan pembukuan, pencetakan serta penggunaan blanko setiap bulan. (2) Hasil pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Kalimantan Tengah. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi : a. Nama dan alamat perusahaan percetakan yang melakukan percetakan blanko. b. Jumlah blanko yang dicetak; dan jumlah dokumen yang diterbitkan Bagian Ketiga Pengisian Data Pasal 63 Pengisian elemen data pada blanko KK, KTP, Surat Keterangan Tinggal Sementara dan Surat Keterangan Tempat Tinggal dan Register Akta serta Kutipan Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan sistem manual atau menggunakan perangkat lunak Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

24

Bagian Keempat Blanko formulir Pelaporan dan Permohonan Dokumen Kependudukan Pasal 64 Bentuk dan format formulir pendaftaran, Pelaporan dan Permohonan Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan disesuaikan menurut ketentuan penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI PENCABUTAN DAN PEMBATALAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pasal 65 (1) Dinas dapat membatalkan dan mencabut dokumen kependudukan apabila yang bersangkutan tidak bertempat tinggal lagi di alamat lama tanpa ada laporan kepindahan. (2) Dinas dapat membatalkan dan mencabut Dokumen Pencatatan Sipil apabila diperoleh tidak melalui prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Daerah . (3) Pelaksanaan pencabutan dan atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Dinas berdasarkan usul / pertimbangan dari Camat dan Kepala Desa / Lurah.

BAB XII PENGELOLAAN DATA / INFORMASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pasal 66 (1) Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang diperoleh dari hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil merupakan dokumen Pemerintah yang harus dipelihara dan dilindungi. (2) Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kerahasiaannya hanya dapat diinformasikan untuk kepentingan penyidikan, Pemerintah dan pihak lain yang berkepentingan setelah mendapat izin dari Bupati. Pasal 67 (1) Data Kependudukan yang diperoleh dari hasil Pendaftaran Penduduk secara fisik disimpan di Dinas.

Penyelenggaraan

(2) Dinas melaksanakan proses pengolahan Data Kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). (3) Pengelolaan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan melalui Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang dilaksanakan oleh Dinas, Unit Kerja di Kecamatan dan Unit Kerja di Desa / Kelurahan.

25

Pasal 68 Penatausahaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) menggunakan tiga jenis buku sebagai berikut : a. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan, terdiri dari atas : 1. Buku Harian Peristiwa Penting dan Kependudukan untuk Desa / Kelurahan; 2. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk Kecamatan; dan 3. Buku Harian Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan untuk Kabupaten. b. Buku Mutasi Penduduk terdiri atas : 1. Buku Mutasi Bagi WNI; 2. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Tetap; 3. Buku Mutasi Bagi WNI Pindah Sementara; 4. Buku Mutasi Bagi WNI Tinggal Sementara; dan 5. Buku Mutasi Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas. c. Buku Induk Penduduk, terdiri atas : 1. Buku Induk Bagi WNI; 2. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Tetap; 3. Buku Induk Bagi WNI Tinggal Sementara; 4. Buku Induk Penduduk Bagi Orang Asing Tinggal Terbatas;

BAB XIII PELAPORAN DATA KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pasal 69 (1) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berjenjang sesuai dengan susunan pemerintahan.

dilaporkan

secara

(2) Kepala Desa / Lurah wajib melaporkan Data Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di wilayahnya kepada Camat 1 (satu) kali setiap bulan. (3) Camat wajib melaporkan Data Hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diwilayahnya kepada Bupati melalui Dinas 1 (satu) kali setiap bulan. (4) Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan kependudukan secara berkala kepada Menteri.

administrasi

BAB XIV PENGENDALIAN Pasal 70 (1) Setiap penduduk yang datang dan atau berkunjung ke Daerah wajib mematuhi administrasi kependudukan dalam penyelenggaraan pendaftaran dan pengendalian penduduk.

26

(2) Untuk memenuhi maksud pada ayat (1), dilakukan langkah – langkah : a. Pendaftaran Pendatang; b. Pengawasan Pendatang; (3) Pendatang yang bermaksud menjadi Penduduk Daerah harus melaksanakan ketentuan sesuai klasifikasi dalam Pasal 12 ayat (2). Pasal 71 (1) Bupati melalui Dinas dapat melaksanakan razia KTP dan atau Surat Kependudukan lainnya dalam Daerah . (2) Dalam melaksanakan razia sebagaimana dimaksud ayat (1), Bupati dapat melakukan tindakan pemulangan pendatang yang tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan. BAB XV HAK AKSES DATA DAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN Pasal 72 (1) Bupati atas usul Kepala Dinas mengajukan Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan Hak Akses Data dan Dokumen Kependudukan ke Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui Gubernur. (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) yang dapat diberikan Hak Akses Data dan Dokumen Kependudukan adalah yang memenuhi persyaratan : a. Memiliki pangkat / golongan paling rendah Pengatur Tingkat I (II/d); b. Memiliki Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dengan predikat baik; c. Memiliki kompetensi yang cukup dibidang pranata komputer; dan d. Memiliki dedikasi dan tanggung jawab terhadap tugasnya. (3) Hak Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut karena : a. Meninggal dunia; b. Mengundurkan diri; c. Menderita sakit permanen sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya; d. Tidak cakap menjalankan tugas dengan baik; dan atau e. Membocorkan Data dan Dokumen Kependudukan.

(4) Ruang lingkup hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri kepada Petugas Penyelenggara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota yang meliputi memasukan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi data dan kependudukan. (5) Penyelenggara Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dalam memasukan, menyimpan, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data, mengkopi Data dan Dokumen Kependudukan dilakukan setelah melakukan verifikasi secara berjenjang.

27

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 73 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (3), Pasal 190 ayat (2), Pasal 22 ayat (4), Pasal 50 ayat (7), Pasal 51 ayat (4) dan Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda yaitu : a. b.

Bagi WNI paling banyak Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) Bagi Orang Asing paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)

(2) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1), Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1), Pasal 33 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) (3) Setiap penduduk sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (5) yang bepergian tidak membawa KTP dikenai denda paling banyak Rp. 50.000-, (lima puluh ribu rupiah) (4) Setiap Orang Asing yang memiliki ijin tinggal terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (5) yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal dikenai denda paling banyak Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah). BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 74 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a.

b.

c.

d.

Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendafataran Penduduk dan Pencatatan Sipil agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Memeriksa Buku–buku, Catatan–catatan dan Dokumen–dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

28

e.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen – dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut. f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang tindak pidana Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e. h. Memotret orang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi. j. Menghentikan penyidikan. k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 75 Barang siapa dengan sengaja memalsukan surat dan / atau dokumen dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan / atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Pasal 76 Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan /atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) Pasal 77 Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 75 dan Pasal 76 adalah pelanggaran. BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 78 KTP, KK dan Dokumen Kependudukan lainnya yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa berlakunya.

29

Pasal 79 (1) Untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat UPTD dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. (2) Sebelum terbentuknya UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) semua Dokumen Kependudukan dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas. BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 80 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 4 Tahun 2005 sepanjang mengenai pengaturan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 81 Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 82 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya pada Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas. Ditetapkan di Kuala Kapuas pada tanggal 14 Agustus 2010 BUPATI KAPUAS, cap dtt MUHAMMAD MAWARDI Diundangkan di Kuala Kapuas pada tanggal 14 Agustus 2010 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS, cap dtt NURUL EDY LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2010 NOMOR : 1

30