PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN
Menimbang
: a. bahwa
untuk melaksanakan
ketentuan
Pasal
53
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan,
Pelantikan
dan
Pemberhentian Kepala Desa; b. bahwa pengaturan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam
lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan
Propinsi
Jawa
Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Republik
Kepegawaian
Indonesia
Tahun
(Lembaran 1974
Negara
Nomor
55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia
Tahun
2005
Nomor
108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukokota kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan dari Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan
dan
Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun
2001
tentang
Pembentukan
Kecamatan
Karangdadap, kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerti Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali
Wilayah
Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan
Wiradesa
Kabupaten
Pekalongan
(Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN
DAERAH
PENCALONAN,
TENTANG
PEMILIHAN,
TATA
CARA
PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten. 5. Camat adalah Kepala Kecamatan; 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Pekalongan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh
Pemerintah
Desa
dan
Badan
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa; 11. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan
kebutuhan
dan
merupakan
mitra
pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 13. Tim Pengendali adalah tim tingkat Kabupaten yang dibentuk Bupati untuk membantu dalam pengendalian proses pemilihan Kepala Desa. 14. Tim Pengawas adalah tim tingkat Kecamatan yang dibentuk Bupati untuk mengawasi jalannya pemilihan kepala desa. 15. Panitia Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat P2KD adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Desa. 16. Pelamar adalah orang yang mengajukan lamaran untuk pencalonan kepala desa.
17. Bakal Calon adalah pelamar yang telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi. 18. Calon adalah bakal calon yang ditetapkan setelah lolos penjaringan dan penyaringan yang dilakukan oleh P2KD. 19. Calon
terpilih
adalah
calon
kepala
desa
yang
mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa. 20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya. 21. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan. 22. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
BAB II KEKOSONGAN KEPALA DESA
Pasal 2
(1) Kekosongan jabatan Kepala Desa terjadi karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati. (2) Paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak kekosongan jabatan Kepala Desa sebagaimna dimkasud pada ayat (1) harus sudah dimulai persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa paling lambat diselenggarakan dalam waktu 4 (empat) bulan sejak kekosongan jabatan Kepala Desa.
BAB III PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN
Bagian Kesatu Mekanisme Pembentukan Panitia Pemilihan
Pasal 3
(1) Masa persiapan pemilihan meliputi : a. Pemberitahuan secara tertulis oleh BPD kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa; b. Pembentukan
Panitia
Pemilihan
Kepala
Desa
(P2KD); c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. (2) Pembentukan P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, telah diputuskan BPD paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disampaikannya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 3 (tiga) hari sejak diputuskan sudah disampaikan kepada Kepala Desa dan P2KD. (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan. (5) BPD memproses pemilihan kepala desa paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.
Pasal 4
(1)
Berdasarkan dalam
pemberitahuan
Pasal
3
ayat
(1)
sebagaimana huruf
a,
dimaksud
kepala
Desa
menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
kepada
Bupati
melalui
Camat
dan
Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban kepada BPD paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan BPD. (2)
P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, menetapkan perencanaan penyelenggaraan meliputi tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
(3)
Penetapan
tata
cara
dan
jadwal
waktu
tahapan
pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan P2KD dan disampaikan kepada BPD dan Kepala Desa paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan BPD. (4)
BPD melaporkan rencana pelaksanaan pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan P2KD.
(5)
Kebutuhan
anggaran
untuk
kegiatan
pemilihan
disampaikan oleh P2KD kepada Kepala Desa untuk diproses
sesuai
dengan
mekanisme
dan
pengelolaan keuangan desa.
Bagian Kedua Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa
Pasal 5
(1) Pemilihan diselenggarakan oleh P2KD.
prosedur
(2) Pemilihan
sebagaimana
dilaksanakan
secara
dimaksud
demokratis
pada
ayat
berdasarkan
(1) asas
langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. (3) Dalam
penyelenggaraan
dimaksud pada ayat (1),
pemilihan
sebagaimana
P2KD bertanggung jawab
kepada BPD. (4) Paling
lambat
pemberitahuan
14
(empat
rencana
belas)
pemilihan
hari
setelah
kepala
desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dibentuk Tim Pengendali di tingkat Kabupaten dan Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa di tingkat kecamatan. (5) Tim
pengendali
dan
tim
pengawas
sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 6 (1) Pembentukan P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dalam satu rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan BPD. (2) Anggota P2KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) paling banyak 9 (Sembilan) orang terdiri dari unsur
perangkat
desa,
pengurus
lembaga
kemasyarakatan dan tokoh masyarakat. (3) Kepengurusan P2KD terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris dan Anggota. (4) Untuk membantu kelancaran tugass-tugas P2KD dapat membentuk satuan tugas (satgas) yang terdiri dari Pengurus RT/RW dan tokoh masyarakat.
Pasal 7 (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat pengesahan dari Bupati. (2) Anggota
P2KD
tidak
boleh
mempunyai
hubungan
keluarga dengan bakal calon Kepala Desa sampai dengan derajat pertama, ke atas, ke bawah dan ke samping. (3) Dalam hal anggota P2KD ikut mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan
diri
dari
keanggotaan
P2KD
dan
digantikan oleh orang yang ditunjuk oleh BPD dalam rapat BPD.
Paragraf 1 Tugas, Wewenang dan Kewajiban P2KD
Pasal 8
P2KD
sebagai
penyelenggara
pemilihan
kepala
desa
mempunyai tugas dan wewenang : a. mengadakan pendaftaran pemilih; b. meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada BPD untuk mendapat pengesahan; c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa; d. menetapkan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat administrasi menjadi calon Kepala Desa; e. mengajukan daftar bakal calon kepala Desa yang memenuhi
syarat
administrasi
kepada
disahkan menjadi daftar calon Kepala Desa;
BPD
untuk
f. mengumumkan secara terbuka nama-nama calon dan daftar pemilih yang telah disahkan; g. menyiapkan kartu suara atau yang sejenis sesuai dengan daftar daftar pemilih yang telah disahkan; h. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara kepada BPD; i.
menyelenggarakan rapat khusus yang diadakan untuk memberikan
kesempatan
bagi
calon
kepala
desa
menyampaikan visi dan misinya; j.
mengadakan persiapan supaya pelaksanaan pemilihan kepala desa berjalan dengan tertib dan lancar;
k. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara; l.
membuat Berita Acara jalannya pemungutan suara dan Berita Acara Penghitungan Suara serta melaporkan Berita Acara dimaksud kepada BPD dengan tembusan kepada Bupati melalui Camat;
m. membuat
laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan biaya
pemilihan
pemilihan
dan
Kepala
Desa
kepada BPD dengantembusan kepada Bupati melalui Camat.
Pasal 9
P2KD sebagai penyelenggara pemilihan berkewajiban : a. memperlakukan calon secara adil; b. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat desa; c. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada BPD; d. melaksanakan semua tahapan pemilihan tepat waktu.
Paragraf 2 Tim Pengendali
Pasal 10
(1) Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas : a. memantau pelaksanaan penelitian administrasi Bakal Calon Kepala Desa; b. memantau pelaksanaan pemilihan Kepala Desa; c. mengkoordinasikan
jadwal
waktu
pelaksanaan
pemilihan Kepala Desa dengan memperhatikan usulan P2KD; d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati terhadap laporan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang disampaikan oleh P2KD; e. memfasilitasi penyelesaian masalah yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa. (2) Tim Pengendali wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
Paragraf 3 Tim Pengawas
Pasal 11
(1) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) mempunyai tugas : a. mengawasi proses pelaksanaan pencalonan kepala desa beserta persyaratannya; b. mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala desa dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
c. memberikan petunjuk-petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa; d. menghadiri rapat-rapat P2KD; e. memberikan saran dan pertimbangan kepada Tim Pengendali. (2) Tim Pengawas wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengendali.
BAB IV PERSYARATAN DAN ALAT PEMBUKTIAN Paragraf 1 Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal 12
(1) Calon Kepala Desa adalah penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. setia
kepada
Pancasila
sebagai
Dasar
Negara,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah; c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat; d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun; e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa; f. terdaftar sebagai penduduk desa setempat dan bertempat tinggal tetap di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun tidak terputus-putus; g. sehat jasmani dan rohani; h. tidak terganggu jiwa dan ingatannya;
i.
berkelakuan baik;
j.
tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
k. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap; l.
mengenal desanya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat;
m. menyampaikan visi dan misinya sebelum menjadi kepala desa; n. sanggup melakukan pencarian suara dengan cara jujur dan tidak melakukan pembelian suara; o. belum pernah menjabat sebagai kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan; p. memenuhi syarat-syarat lain yang sesuai dengan adat istiadat yang diatur dalam Peraturan Desa. (2) Bagi pelamar dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau perangkat desa yang akan mengajukan lamaran di samping harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada
ayat
(1),
juga
harus
mendapat
ijin/persetujuan tertulis dari atasannya. (3) Bagi pelamar dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau perangkat desa di samping harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga tidak pernah mendapatkan hukuman berupa pernyataan tidak púas atau hukuman yang lebih tinggi dari atasannya.
Paragraf 2 Pembuktian Persyaratan Calon Kepala Desa
Pasal 13
(1) Pembuktian persyaratan Calon Kepala Desa dilakukan oleh P2KD.
(2) Pembuktian
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
dilakukan dengan mekanisme pemeriksaan dan penelitian terhadap berkas persyaratan Calon Kepala Desa. (3) P2KD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan penelitian identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan. (4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diumumkan kepada masyarakat, dapat melelui selebaran yang editempelkan pada papan pengumumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya. (5) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada P2KD mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diproses dan ditindaklanjuti P2KD.
Pasal 14
(1) P2KD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian sebagaimana dimkasud dalam Pasal 13 kepada Bakal Calon Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tamggal penutupanpendaftaran. (2) Apabila calon belum memenuhi syarat Bakal Calon Kepala Desa, yang bersangkutan diberi kesempatan untuk
melengkapi
dan/atau
memperbaiki
surat
pencalonan beserta lampirannya. (3) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat
pencalonan
dan
lampirannya
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan hasil penelitian.
Pasal 15 (1) P2KD
melakukan
penelitian
ulang
terhadap
surat
pencalonan beserta lampirannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14. (2) P2KD memberitahukan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bakal Calon Kepala Desa. (3) Jangka waktu penelitian dan pemberitahuan secara tertulis hasil penelitian ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), paling lambat 7 (tujuh) hari.
BAB V PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON
Pasal 16
Penjaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan melalui pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut : a. Permohonan pencalonan Kepala Desa ditulis sendiri oleh Bakal Calon Kepala Desa di atas kertas bermaterai cukup ditujukan kepada P2KD; b. Permohonan pencalonan sebagaimana dimaksud pada huruf
a,
dilampiri
berkas
persyaratan
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12; c. Batas waktu pendaftaran sampai dengan melengkapi persyaratan Bakal Calon Kepala Desa adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diumumkannya penerimaan permohonan pencalonan Kepala Desa.
Pasal 17
(1) Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilakukan dengan mekanisme
pemeriksaan
dan
penelitian
berkas
persyaratan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15. (2) Berdasarkan hasil penelitian, P2KD menetapkan namanama bakal calon yang memenuhi syarat sebagai peserta penyaringan calon Kepala Desa. (3) Penyaringan calon Kepala Desa dilaksanakan oleh P2KD dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan penjaringan bakal calon Kepala Desa.
BAB VI PENETAPAN DAN KAMPANYE CALON KEPALA DESA
Bagian Kesatu Penetapan Calon Pasal 18 (1) Bakal calon yang telah mengikuti penyaringan dan telah memenuhi syarat, ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh P2KD dan berhak mengikuti pemilihan Kepala Desa. (2) Penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penyaringan Calon Kepala Desa dan ditetapkan dengan Keputusan P2KD. (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua dan Anggota P2KD.
Pasal 19
(1) Berdasarkan hasil penelitian dan penyaringan, P2KD menetapkan nama-nama calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan paling sedikit 2 (dua) calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Kepala Desa. (2) Dalam hal tidak terpenuhi 2 (dua) calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa hingga terpenuhi paling sedikit 2 (dua) calon. Pasal 20 (1) P2KD mengumumkan secara luas melalui pertemuan di tingkat Rukun Tetangga, Rukun Warga dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya jangka waktu penelitian dan penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3). (2) Setelah pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penentuan nomor urut dan tanda gambar masing-masing calon melalui undian secara terbuka. (3) Undian nomor urut dan tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dihadiri oleh Calon Kepala Desa. (4) Nomor urut dan tanda gambar calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon oleh P2KD. (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat. (6) Bentuk dan ukuran tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pasal 21
(1) Setelah pengumuman calon sebagaimana dimaksud dalam
Pasal
20,
calon
Kepala
Desa
dilarang
mengundurkan diri. (2) Dalam hal calon Kepala Desa lebih dari 2 (dua) orang dan salah seorang calon berhalangan tetap maka proses pemilihan dapat dilanjutkan dengan tidak mengubah nomor urut dan tanda gambar yang telah ditetapkan. (3) Dalam hal calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang dan salah seorang calon berhalangan tetap maka proses pemilihan ditunda untuk memberi kesempatan kepada masyarakat mendaftarkan diri. (4) Penundaan proses pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
Bagian kedua Kampanye
Paragraf 1 Pelaksanaan Kampanye
Pasal 22
(1) Kampanye
dilaksanakan
sebagai
bagian
dari
penyelenggaraan pemilihan. (2) Penyelenggaraan
kampanye
sebagaimana
dimaksud
pada ayat (1) dilakukan di seluruh wilayah desa. (3) Kampanye
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(1)
diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk calon Kepala Desa. (4) Penanggung jawab kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon kepala desa yang dalam
pelaksanaannya
dipertanggungjawabkan
oleh
tim
kampanye.
Pasal 23
(1) Kampanye dilakukan selama 7 (tujuh) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. (2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan masa tenang.
Paragraf 2 Bentuk Kampanye Pasal 24 Kampanye dapat dilaksanakan melalui : a. pertemuan terbatas; b. tatap muka dan dialog; c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik; d. penyebaran bahan kampanye kepada masyarakat umum; e. pemasangan alat peraga di tempat umum; f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan yang berlaku dan tidak mengganggu ketertiban umum. Pasal 25 (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dititikberatkan pada penyampaian visi, misi dan program. (2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib dan bersifat mendidik.
Pasal 26
(1) Pemerintah desa memberikan kesempatan yang sama kepada calon untuk menggunakan fasilitas umum. (2) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan. (3) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, harus sudah dibersihkan oleh tim kampanye masing-masing calon
paling lambat 3 (tiga)
hari sebelum hari pemungutan suara.
Paragraf 3 Larangan Kampanye Pasal 27 Dalam pelaksanaan kampanye, calon atau tim kampanye dilarang : a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan atau calon kepala desa; c. menghasut atau mengadu domba perseorangan dan/atau kelompok masyarakat; d. menggunakan menganjurkan
kekerasan,
ancaman
penggunaan
kekerasan
kekerasan
atau
kepada
perseorangan dan/atau kelompok masyarakat; e. mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum; f. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye calon lain;
g. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah desa; h. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan.
Pasal 28
(1) Dalam kampanye, calon atau tim kampanye dilarang melibatkan : a. Pengurus dan anggota BPD serta lembaga -lembaga desa; b. perangkat desa. c. Orang dari luar desa. (2) Pengurus lembaga-lembaga desa dan perangkat desa dilarang membuat keputusan dan / atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama kampanye. (3) Pengurus lembaga desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)
yang
menjadi
calon
kepala
desa
dalam
melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti. (4) Cuti pejabat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Camat atas nama Bupati. (5) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib diberitahukan oleh kepala desa kepada P2KD dan BPD. (6) Pengaturan lebih lanjut tentang kampanye ditetapkan oleh P2KD.
Pasal 29
(1) Pelanggaran
atas
ketentuan
larangan
pelaksanaan
kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan tindak
pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pelanggaran
atas
ketentuan
larangan
pelaksanaan
kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, huruf g dan huruf h yang merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi : a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh desa apabila terjadi gangguan
terhadap
keamanan
yang
berpotensi
menyebar ke wilayah desa yang lain. (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh P2KD. (4) Pelanggaran
atas
ketentuan
larangan
pelaksanaan
kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh P2KD.
Pasal 30
(1) Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih. (2) Calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh BPD.
Paragraf 4 Dana Kampanye
Pasal 31
(1) Dana kampanye bersumber dari : a. calon kepala desa; b. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat. (2) Calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
BAB VII MEKANISME PENGADUAN, PENYELESAIAN MASALAH DAN SANKSI
Pasal 32
(1) Tim pengawas menerima laporan pelanggaran pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, baik yang dilakukan oleh para Calon Kepala Desa maupun P2KD. (2) Laporan
pelanggaran
ayat
dilaporkan
(1)
sebagimana oleh
warga
dimaksud
pada
masyarakat
yang
mempunyai hak pilih dan/atau Calon Kepala Desa. (3) Laporan disampaikan secara lisan atau tertulis yang berisi : a. Nama dan alamat pelapor; b. Nama dan alamat pelanggar; c. Nama dan alamat saksi; d. Uraian kejadian.
(4) Laporan
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(3),
disampaikan kepada Tim Pengawas paling lambat 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran. (5) Penyerahan
dan
penerimaan
laporan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan Berita Acara
Penerimaan
Laporan
Pelanggaran
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
Pasal 33
(1) Tim Pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima. (2) Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh Tim Pengawas. (3) Laporan yang mengadung unsur pidana diteruskan kepada penyidik. (4) Penyelesaian sengketa yang tidak mengadung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), keputusan Tim Pengawas bersifat final dan mengikat.
Pasal 34
(1) Sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh calon Kepala Desa sepenuhnya menjadi kewenangan P2KD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Dalam hal penentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) P2KD dapat berkonsultasi dengan Tim Pengawas. (3) Sanksi atas pelanggaran yang bersifat pidana yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa menjadi wewenang sepenuhnya dari putusan pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 35
(1) Setiap anggota P2KD yang terbukti telah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) dapat dikenai sanksi berupa : a. Teguran secara lisan; b. Teguran secara tertulis; c. Pencabutan keanggotaan dari P2KD; (2) Sanksi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mutlak dan final. (3) Dalam hal pelanggaran yang bersifat pidana, sanksi menjadi wewenang sepenuhnya dari putusan pihak yang berwenang
sesuai
dengan
ketentuan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
BAB VIII PEMUNGUTAN SUARA, PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN DAN PENGANGKATAN
Bagian Kesatu Pemungutan Suara
Pasal 36
(1) Pemungutan
suara
pemilihan
kepala
desa
diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan kepala desa berakhir. (2) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara dilaksanakan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ditetapkan oleh P2KD. (3) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan suara melalui kartu suara yang berisi nomor dan tanda gambar calon.
(4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu tanda gambar dalam kartu suara. (5) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat kartu suara yang digunakan oleh pemilih.
Pasal 37
(1) Jumlah kartu suara pemilihan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua setengah per seratus) dari jumlah pemilih tersebut. (2) Tambahan kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan untuk mengganti kartu suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta kartu suara yang rusak. (3) Penggunaan
tambahan
kartu
suara
sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acaranya.
Pasal 38
(1) Sebelum
melaksanakan
pemungutan
suara,
panitia
pemilihan melakukan : a. pembukaan kotak suara; b. pengeluaran seluruh isi kotak suara; c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; d. penghitungan
jumlah setiap
jenis dokumen dan
peralatan. (2) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, tim pengawas, tim pengendali dan warga masyarakat. (3) Kegiatan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua)
anggota P2KD serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
Pasal 39
(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, P2KD memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara. (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1),
pemilih
diberi
kesempatan
oleh
P2KD
berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih. (3) Apabila menerima kartu suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta kartu suara pengganti kepada P2KD,
kemudian
P2KD
memberikan
kartu
suara
pengganti hanya satu kali. (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta kartu suara pengganti kepada P2KD, kemudian P2KD memberikan kartu suara pengganti hanya satu kali.
Pasal 40
Suara untuk pemilihan kepala desa dinyatakan sah apabila : a. kartu suara ditandatangani oleh Ketua P2KD; dan b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat tanda gambar Calon; atau c. tanda coblos lebih dari satu tetapi masih di dalam kotak yang memuat tanda gambar calon; atau d. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat tanda gambar calon.
Pasal 41
(1)
Penghitungan suara dilakukan oleh P2KD setelah pemungutan suara berakhir.
(2)
Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD menghitung: a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap; b. jumlah kartu suara yang tidak terpakai; dan c. jumlah kartu suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
(3)
Penghitungan suara dapat dihadiri oleh saksi calon, tim pengendali, tim pengawas dan warga masyarakat.
(4)
Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus membawa surat mandat dari calon atau tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua P2KD.
(5)
Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi calon, tim pengendali, tim pengawas dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
(6)
Calon dan warga masyarakat melalui saksi calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh P2KD apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan.
(7)
Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diterima, P2KD seketika itu juga mengadakan pembetulan.
(8)
Segera
setelah
selesai
penghitungan
suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD membuat berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan
sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota P2KD serta dapat ditandatangani oleh saksi calon. (9)
Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (8), tidak ditandatangani oleh saksi calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.
(10) P2KD memberikan salinan berita acara penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada masingmasing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.
Pasal 42
(1) Setelah penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, selambat-lambatnya 1 (satu) hari diputuskan dalam Pleno P2KD untuk menetapkan calon kepala desa terpilih. (2) Penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan calon terpilih. (3) Apabila
ada
pengajuan
keberatan
terhadap
hasil
pemilihan oleh calon, P2KD menyampaikan keberatan tersebut kepada BPD. (4) BPD
wajib
menyelesaikan
keberatan
sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam rapat Pleno BPD paling lambat 3 (hari) setelah penyampaian keberatan.
Pasal 43
Penghitungan ulang surat suara dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan : a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup; b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
c. saksi calon, tim pengendali, tim pengawas dan warga masyarakat
tidak
dapat
menyaksikan
proses
penghitungan suara secara jelas; d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan kartu suara yang sah dan kartu suara yang tidak sah.
Pasal 44
(1) Pemungutan
suara
dapat
diulang
apabila
terjadi
kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. (2) Pemungutan suara dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila hasil penelitian dan pemeriksaan Tim Pengawas terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan : a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan; b. P2KD
meminta
pemilih
memberi
tanda
khusus,
menandatangani atau menulis nama atau alamatnya pada kartu suara yang sudah digunakan; c. Seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali; d. P2KD merusak lebih dari satu kartu suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga kartu suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau e. Orang yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara.
Pasal 45
Pemungutan dan penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diputuskan oleh BPD dan dilaksanakan Paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.
Pasal 46
(1) Pemungutan suara tahap kedua dapat dilakukan apabila terdapat 2 (dua) orang atau lebih calon kepala desa yang mendapatkan dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama. (2) Pemungutan suara tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh calon yang mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah sama. (3) Pemilihan tahap kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara tahap pertama.
Bagian Kedua Penetapan, pengesahan, Pengangkatan Calon Terpilih
Pasal 47
(1) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih. (2) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari P2KD. (3) Penetapan calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga)
hari setelah
diterimanya
laporan
dan berita
acara
pemilihan dari P2KD. (4) BPD mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk disahkan menjadi Kepala Desa terpilih paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih. (5) Bupati
menerbitkan
Keputusan
Bupati
tentang
pengesahan pengangkatan kepala desa terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.
Pasal 48 Warga desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah mempunyai hak memilih.
BAB IX PENETAPAN PEMILIH
Pasal 49
(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga desa harus terdaftar sebagai pemilih. (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat : e. Nyata-nyata
tidak
sedang
terganggu
jiwa
dan
ingatannya; f. Tidak
sedang
dicabut
hak
pilihnya
berdasarkan
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; g. Terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara tetap sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan
sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda penduduk. (3) Seorang warga desa yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
Pasal 50
(1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih. (2) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), P2KD menyusun dan menetapkan Dafrat Pemilih Sementara.
Pasal 51
(1) Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2), diumumkan oleh P2KD pada tempattempat yang mudah
dijangkau masyarakat dengan
bantuan petugas desa, petugas Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih sementara sebagimana dimkasud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejah berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih sementara. (3) Apabila ada usul perbaikan, P2KD segera mengadakan perbaikan Daftar Pemilih Sementara.
Pasal 52
(1) Penduduk desa yang belum tercantum dalam Daftar Pemilih Sementara, secara aktif melaporkan kepada
P2KD melalui pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga dan dicatat sebagai pemilih tambahan. (2) Pencatatan data pemilih tambahan sebagimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.
Pasal 53
(1) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, diumumkan oleh P2KD pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat dengan bantuan petugas desa, pengurus Rukun Tetangga atau Rukun Warga untuk mendapat tanggapan masyarakat. (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tambahan.
Pasal 54
Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) dan Pasal 52, disahkan dan diumumkan menjadi Daftar Pemilih Tetap oleh P2KD.
Pasal 55
(1) Daftar pemilih tetap sebagimana dimaksud dalam Pasal 54, diumumkan di balai desa, Rukun Tetangga, Rukun Warga atau tempat lain yang strategis untuk diketahui oleh masyarakat. (2) Jangka
waktu
pengumuman
daftar
pemilih
tetap
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.
Pasal 56
(1) Daftar
pemilih
penyusunan
tetap
kebutuhan
digunakan kartu
sebagai suara
dan
bahan alat
perlengkapan pemilihan. (2) Bentuk dan ukuran kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Bupati.
Pasal 57
(1) Setelah daftar pemilih tetap diumumkan, P2KD membuat surat undangan untuk setiap pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap. (2) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih. (3) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditandatangani oleh Ketua P2KD berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54. (4) Bentuk dan ukuran surat undangan ditetapkan oleh Bupati.
Pasal 58
(1) P2KD dengan dibantu oleh Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga mendatangi tempat kediaman pemilih, untuk menyerahkan surat undangan untuk pemilih. (2) Surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih dalam memberikan suara pada hari dan tanggal pemungutan suara. (3) Penyerahan surat undangan untuk pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
BAB X MASA JABATAN DAN PELANTIKAN
Pasal 59
Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
Pasal 60
(1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati. (2) Pelantikan kepala desa dapat dilaksanakan di desa yang bersangkutan di hadapan masyarakat.
Pasal 61
(1) Kepala desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik. (2) Sumpah/janji kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan
sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya,
dan
seadil-
adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi
dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruslurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. (3) Pada acara pelantikan kepala desa, dilaksanakan juga serah terima jabatan di hadapan pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak
memungkinkan,
serah
terima
jabatan
dapat
dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lambat 1 (satu) minggu setelah tanggal pelantikan.
Pasal 62
(1) Pada upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, kepala desa yang akan diambil sumpah/janji dan kepala desa yang berakhir masa jabatannya berpakaian dinas PDU I yaitu pakaian dinas upacara berwarna putih dengan lencana lengkap. (2) Urutan acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan kepala desa adalah sebagai berikut : a. Pembacaan Keputusan Bupati b. Pengambilan sumpah/janji oleh Bupati atau pejabat yang mewakili; c. Penandatanganan
Berita
Acara
Pengambilan
sumpah/janji; d. Kata pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang mewakili; e. Penyematan tanda jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang mewakili; f. Serah terima jabatan kepala desa; g. Pidato kepala desa yang baru dilantik; h. Amanat Bupati;
i.
Pembacaan do’a.
BAB XI BIAYA PEMILIHAN
Pasal 63
Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APB Desa masing-masing dan APBD Kabupaten Pekalongan.
Pasal 64
(1) Rencana biaya pemilihan Kepala Desa diajukan oleh P2KD kepada BPD. (2) Rencana biaya pemilihan kepala desa harus mendapat pengesahan dari BPD. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang biaya pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
BAB XII KEWAJIBAN KEPALA DESA
Pasal 65
(1) Kepala desa mempunyai kewajiban: a. memegang
teguh
melaksanakan Republik
dan
mengamalkan
Undang-Undang
Indonesia
Tahun
Pancasila,
Dasar 1945
Negara serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. melaksanakan kehidupan demokrasi; e. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; g. menaati
dan
menegakkan
seluruh
peraturan
perundang-undangan; h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan desa yang baik; i.
melaksanakan
dan
mempertanggungjawabkan
pengelolaan keuangan desa; j.
melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa; l.
mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
m. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati,
memberikan
pertanggungjawaban menginformasikan
laporan kepada
laporan
keterangan BPD,
serta
penyelenggaraan
pemerintahan desa kepada masyarakat; (3) Laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan
desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun pada setiap akhir tahun anggaran;
(4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD; (5) Menginformasikan
laporan
penyelenggaraan
Pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan
pada
papan
pengumuman
atau
diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya; (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh
Bupati
sebagai
dasar
melakukan
evaluasi
penyelenggaraan Pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut; (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD.
BAB XIII LARANGAN KEPALA DESA
Pasal 66
Kepala desa dilarang : a. menjadi pengurus partai politik; b. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, dan lembaga kemasyarakatan di desa bersangkutan; c. merangkap jabatan sebagai Anggota DPRD; d. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah; e. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat,
dan
mendiskriminasikan
warga
atau
golongan masyarakat lain; f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima
uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menyalahgunakan wewenang; dan h. melanggar sumpah/janji jabatan.
BAB XIV PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
Bagian Kesatu Pemberhentian Sementara
Pasal 67
(1) Kepala desa dapat diberhentikan sementara atas usul BPD apabila : a. melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; b. terbukti melakukan pelanggaran administrasi berat. (2) Kepala desa diberhentikan sementara tanpa melalui usulan BPD apabila : a. dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
belum
memperoleh kekuatan hukum tetap; b. terbukti melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan
putusan
pengadilan
memperoleh kekuatan hukum tetap;
yang
telah
c. berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar atau tindak pidana terhadap keamanan negara. (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
Pasal 68
(1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan ayat (2), setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus
merehabilitasi
dan/atau
mengaktifkan
kembali
kepala desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan. (2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi kepala desa yang bersangkutan.
Pasal 69
(1) Kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 67 diberikan penghasilan 50% (lima puluh perseratus) dari penghasilannya sebagai Kepala Desa. (2) Sisa penghasilan kepala desa sebesar 50% (lima puluh persen) dimasukkan dalam kas desa. (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sisa penghasilan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Bagian Kedua Pemberhentian Kepala Desa
Pasal 70
(1) Kepala desa berhenti, karena : a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. diberhentikan. (2) Kepala desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena : a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru; b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan; c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa; d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; e. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; f. melanggar larangan bagi kepala desa; dan/atau g. terbukti
melakukan
tindak
pidana
sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf a dan ayat (2) berdasarkan
putusan
pengadilan
yang
telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.
Pasal 71
(1) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (1) huruf a, huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD.
(2) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD. (3) Dalam hal pengajuan usul pemberhentian Kepala Desa oleh
BPD
sebagaimana
dimaksud
pada
ayat
(2),
sebelumnya harus didahului dengan : a. Tindakan teguran/peringatan secara tertulis sebanyakbanyaknya 3 (tiga) kali, dengan jangka waktu masingmasing 15 (lima belas) hari; b. Tindakan teguran/peringatan sebagaimana tersebut dalam haruf a ayat ini dilakukan oleh Bupati atas usul BPD melalui Camat. c. Apabila
tindakan
teguran/peringatan
sebagaimana
tersebut dalam huruf a ayat ini tidak juga mendapatkan perhatian, maka Bupati atas usul BPD melalui Camat memberhentikan sementara paling lambat 6 (enam) bulan. (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (2) huruf g dilakukan oleh BPD setelah adanya Keputusan Pengadilan. (5) Pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 70 ayat (2) huruf g dilakukan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD.
BAB XV MEKANISME PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS DAN PENJABAT KEPALA DESA Pasal 72 (1) Dalam hal Kepala desa berhalangan sementara, Camat menunjuk Sekretaris desa sebagai Penjabat Pelaksana Tugas Kepala Desa.
(2) Kepala desa yang berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memberitahukan secara tertulis kepada Camat dengan tembusan pada BPD. (3) Kepala desa yang berhalangan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan cuti. (4) Masa kerja pelaksana tugas kepala desa sampai dengan berakhirnya masa cuti dan/atau pemberhentian sementara Kepala Desa.
Pasal 73
(1) Apabila
Kepala
Desa
diberhentikan
sebagaimana
dimaksud pada Pasal 71, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan kepala desa. (2) Masa kerja penjabat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberhentian Kepala Desa.
BAB XVI PENYIDIKAN TERHADAP KEPALA DESA
Pasal 74
(1) Tindakan penyidikan terhadap kepala desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Bupati. (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari.
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 75
(1) Kepala Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pengangkatannya. (2) Desa yang masa jabatan kepala desanya berakhir masa jabatan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini maka ditunjuk penjabat kepala desa. (3) Kepala desa yang sudah berakhir masa jabatannya dapat ditunjuk sebagai penjabat kepala desa. (4) Kepala desa yang sudah berakhir masa jabatannya dapat mencalonkan kembali sepanjang memenuhi persyaratan. (5) Apabila ada desa yang baru dibentuk, maka ditunjuk Penjabat Kepala Desa dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP
Pasal 76
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati.
Pasal 77
Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal 78
Peraturan
Daerah
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.
Disahkan di Kajen pada tanggal 30 Nopember 2006 BUPATI PEKALONGAN TTD SITI QOMARIYAH Diundangkan di Kajen Pada tanggal 30 Nopember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD SUDIYANTORO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2006 NOMOR 13
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
I. UMUM Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tentang Desa yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maka Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahuhn 2000 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa perlu disesuaikan. Perubahan Undang-Undang tidak mengubah 5 (lima) prinsip dasar sebagai
landasan
keanekaragaman,
pemikiran partisipasi,
pengaturan otonomi
mengenai
asli,
desa
yaitu
demokratisasi
dan
pemberdayaan masyarakat. Sejalan dengan prinsip demokratisasi, Kepala Desa dipilih oleh penduduk desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena itu Kepala Desa bertanggung jawab kepada rakyat desanya yang prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa wajib memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada rakyat dan menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya. Prosedur pertanggungjawaban
demikian
tetap
memberikan
peluang
kepada
masyarakat melalui BPD untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut mengenai hal-hal yang bertalian dengan pertanggungjawaban dimaksud.
Proses pemilihan kepala desa dilaksanakan melalui beberapa tahapan dimulai dari masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan mencakup persiapan pemilihan, penyelenggaraan pemilihan, penetapan pemilih, pendaftaran dan
penetapan calon,
kampanye,
pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan calon terpilih, pengesahan dan pengangkatan serta pelantikan. Karena
pencalonan,
pemilihan,
pengangkatan,
pelantikan
dan
pemberhentian kepala desa merupakan satu kesatuan maka diatur sekaligus dalam Peratuarn Daerah ini.
II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Yang dimaksud “berhenti dan diberhentikan” sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 dan Pasal 70. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 3 Cukup jelas. Pasal 4 Cukup jelas. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1) Apabila Ketua BPD berhalangan, maka rapat dapat dipimpin oleh salah satu dari unsur pimpinan BPD, baik Wakil Ketua maupun Sekretaris.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan” seperti Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karng Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain. Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Yang dimaksud dengan Satuan Tugas adalah satuan pembantu pelaksanaan teknis dari seluruh rangkaian kegiatan pemilihan Kepala Desa. Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan hubungan derajat pertama ke atas adalah orang tua; hubungan derajat pertama ke bawah adalah anak dan hubungan
derajat
pertama
sekandung/saudara tiri. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 8 Cukup jelas. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas.
ke
samping
adalah
saudara
Pasal 12 Ayat (1) Huruf a, Cukup jelas. Huruf b Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf c Yang dimaksud berpendidikan SLTP atau yang sederajat adalah memiliki ijazah atau (STTB) atau surat keterangan lain yang sejenis baik negeri atau swasta seperti : a. SMP/MTs; b. ST, STR, STP, ST 4 tahun, SKN; c. SMEP; d. SKP, SKKP; e. SGB, SG Agama 4 tahun; f. Kursus Kerajinan Negeri; g. KPA; h. Kejar Paket B dan sekolah lain setingkat SLTP. Huruf d Cukup jelas. Huruf e Dibuktikan
dengan
Surat
pernyataan
Bersedia
Dicalonkan Menjadi Kepala Desa dengan dibubuhi materai Rp 6.000,-
Huruf f Yang dimaksud dengan “Penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa bersangkutan. Huruf g Dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah. Huruf h Dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah. Huruf i Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK) Polisi Resort setempat. Huruf j Tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun. Dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat. Huruf k Dibuktikan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat. Huruf l Cukup jelas. Huruf m Visi dan misi Kepala Desa dibuat dalam bentuk tertulis yang
dilampirkan
dalam
berkas
persyaratan
dan
selanjutnya disampaikan secara lisan pada kesempatan rapat khusus yang ditentukan oleh P2KD. Huruf n Kesanggupan untuk melakukan pencarían suara dengan cara yang jujur tersebut dituangkan dalam bentuk Surat pernyataan yang bermaterai cukup dan ditandatangani Bakal Calon Kepala Desa.
Huruf o Yang dimaksud dengan “masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun adalah masa jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang
Nomor
22
Tahun
1999
tentang
Pemerintahan Daerah. Yang dimaksud dengan “dua kali masa jabatan” adalah seorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak. Huruf p Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Bagi PNS dibuktikan dengan Surat Keterangan dari atasan langsung yang membina dan bagi perangkat desa dari kepala desa. Pasal 13 Cukup jelas. Pasal 14 Cukup jelas. Pasal 15 Cukup jelas. Pasal 16 Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas.
Pasal 21 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “berhalangan tetap” yaitu kondisi berhalangan yang dikarenakan sakit keras/sakit menahun (sakit yang tidak dapat disembuhkan) yang dibuktikan dengan surat keterangan sakitdari dokter pemerintah. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas.
Pasal 33 Cukup jelas. Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. Pasal 41 Cukup jelas. Pasal 42 Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 43 Cukup jelas. Pasal 44 Ayat (1) Yang
dimaksud
“kerusuhan
yang
mengakibatkan
hasil
pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan” adalah kondisi dimana terjadi aksi huru hara dan/atau bencana alam yang mengakibatkan rusaknya kartu suara hasil pemungutan suara dan/atau dokumen-dokumen tentang hasil pemungutan suara, seperti
Berita Acara Jumlah Kartu Suara, Berita Acara Junlah Kartu Suara Tambahan, Berita Acara Pemilihan. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 45 Cukup jelas. Pasal 46 Cukup jelas. Pasal 47 Cukup jelas. Pasal 48 Cukup jelas. Pasal 49 Cukup jelas. Pasal 50 Cukup jelas. Pasal 51 Cukup jelas. Pasal 52 Cukup jelas. Pasal 53 Cukup jelas. Pasal 54 Cukup jelas. Pasal 55 Cukup jelas. Pasal 56 Cukup jelas. Pasal 57 Ayat (1) Yang dimaksud “surat undangan untuk pemilih” adalah surat pemberitahuan
sebagi
pemilih
dari
P2KD
yang
dapat
ditukarkan dengan kartu suara untuk memilih calon Kepala Desa.
Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 58 Cukup jelas. Pasal 59 Yang dapat dipilih kembali adalah Kepala Desa yang pengangkatan dan pelantikannya tidak berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2000 tentang
tata
Pemberhentian
Cara
Pencalonan,
Kepala
Desa
Pemilihan,
(Lembaran
Pelantikan
Daerah
dan
Kabupaten
Pekalongan Tahun 2000 Nomor 14 Seri C Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2003 Nomor 25 Seri E
Nomor 4)
berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 60 Cukup jelas. Pasal 61 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Pada waktu mengucapkan sumpah/janji lazimnya dipakai katakata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu : a. Diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut agama Islam; b. Diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut agama Kristen Protestan/Katholik;
c. Diawali dengan ucapan “Om Atah Parawisesa” untuk penganut agama Hindu; d. Diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 62 Cukup jelas. Pasal 63 Ayat (1) Yang dimaksud dengan ditanggung oleh pemerintah desa bersama warga desa adalah biaya sebagaimana yang dialokasikan dalam APBDesa sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dan sumbangan swadaya masyarakat yang bersifat tidak mengikat, baik dari para calon maupun masyarakat pada umumnya. Ayat (2) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan biaya pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sepanjang memungkinkan. Pasal 64 Cukup jelas. Pasal 65 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “laporan penyelenggaraan pemerintahan desa” adalah
laporan
semua kegiatan desa
berdasarkan
kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten. Yang
dimaksud
pertanggungjawaban”
dengan adalah
“memberikan keterangan
keterangan
seluruh
proses
pelaksanaan peraturan-peraturan desa termasuk APBDesa.
Yang
dimaksud
dengan
“menginformasikan
laporan
penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat” adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Ayat (6) Cukup jelas. Ayat (7) Cukup jelas. Pasal 66 Cukup jelas. Pasal 67 Ayat (1) Huruf a Cukup jelas. Huruf b Ketentuan
tentang
jenis
dan
klasifikasi
administrasi diatur lebih lanjut oleh Bupati. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Pasal 68 Cukup jelas. Pasal 69 Cukup jelas. Pasal 70 Ayat (1) Cukup jelas.
pelanggaran
Ayat 2 Huruf a Cukup jelas Huruf b Tidak
dapat
melaksanakan
tugas
secara
berkelanjutan
dan/atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan, tidak termasuk dalam rangka melaksanakan tugas
dalam
rangka
kegiatan
yang
berkaitan
dengan
pemerintahan. Huruf c Cukup jelas. Huruf d Pernyataan melanggar sumpah/janji jabatan ditetapkan dengan Keputusan Pengadilan. Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Cukup jelas. Pasal 71 Cukup jelas. Pasal 72 Ayat (1) Yang dimaksud “berhalangan sementara” adalah kepala desa tidak mampu menjalankan tugas yang dapat mengganggu pelayanan bagi masyarakat. Dalam hal ini dapat disebabkan
karena alasan penting, sakit atau hal lain yang dibenarkan oleh ketentuan yang berlaku. Ayat (2) Cukup jelas. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal 73 Ayat (1) Masa kerja penjabat kepala desa dapat diperpanjang apabila situasi dan kondisi desa selama 6 bulan berjalan belum memungkinkan dilaksanakan pemilihan kepala desa. Ayat (2) Cukup jelas. Pasal 74 Cukup jelas. Pasal 75 Cukup jelas. Pasal 76 Cukup jelas. Pasal 77 Cukup jelas. Pasal 78 Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2006 NOMOR 10
