PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,
Menimbang
: a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagi mitra Pemerintah Desa; b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu mengatur Badan Permusyawaratan Desa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 ); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
6.
7.
8.
9.
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986 tentang Pemindahan Ibukokota kabupaten daerah Tingkat II Pekalongan dari Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan ke Kota Kajen di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 70); Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381); Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587); Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan Karangdadap, kecamatan Siwalan dan Kecamatan Wonokerti Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 13); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2001 tentang Penetapan Kembali Wilayah Kerja Kecamatan Kedungwuni, Kecamatan Sragi dan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2001 Nomor 14);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN dan BUPATI PEKALONGAN MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pekalongan. 4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pekalongan. 5. Camat adalah Kepala Kecamatan; 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal–usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Pekalongan. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa; 10. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa; 11. Pengganti Antar Waktu adalah anggota BPD yang dipilih, diangkat dan ditetapkan oleh karena adanya kekosongan anggota BPD yang diberhentikan dan/atau mengundurkan diri. 12. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan. 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
BAB II KEANGGOTAAN BPD Pasal 2
(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah.
(2) Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya.
BAB III PERSYARATAN ANGGOTA BPD Pasal 3 Yang dapat diangkat menjadi anggota BPD adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat : a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah; c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat; d. Berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun; e. Sehat jasmani dan rohani; f. Berkalakuan baik, jujur dan adil; g. Tidak sedang menjalani hukuman atau menjadi terdakwa; h. Bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; i. Memenuhi syarat-syarat lain sesuai dengan adat istiadat setempat yang diatur dalam Peraturan Desa.
BAB IV MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT PENETAPAN ANGGOTA Pasal 4 (1) Penetapan anggota BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat. (2) Pelaksanaan musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Kepala Desa. (3) Mekanisme musyawarah dan mufakat adalah : a. Melaksanakan musyawarah. b. Mengambil keputusan berdasarkan kesepakatan bersama (mufakat). c. Menetapkan hasil musyawarah. (4) Peserta musyawarah adalah ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. (5) Yang dapat dipilih menjadi anggota BPD adalah peserta musyawarah.
Pasal 5 Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan desa. Pasal 6 (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris. (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimkasud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. (3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
BAB V PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA DAN TATA CARA PENGUCAPAN SUMPAH ATAU JANJI
Pasal 7 (1) Hasil pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan pemilihan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan. (2) Pengesahan anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapatkan pengesahan Bupati, Camat atas nama Bupati melantik anggota BPD. (4) Sebelum memangku jabatannya, anggota BPD mengucapkan sumpah/ janji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat. (5) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagi berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota/Ketua Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
BAB VI KEDUDUKAN, FUNGSI DAN WEWENANG Pasal 8 BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pasal 9 (1) BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. (2) Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.
Pasal 10
BPD mempunyai tugas dan wewenang : a. membahas rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa; b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan Peraturan Kepala Desa; c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa; d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa; e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan f. menyusun tata tertib BPD.
BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Pasal 11
BPD mempunyai hak : a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat; Pasal 12 Anggota BPD mempunyai hak : a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan pendapat; d. memilih dan dipilih; dan e. memperoleh tunjangan.
Pasal 13 Anggota BPD mempunyai kewajiban: a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan mentaati segala peraturan perundangundangan; b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; e. memproses pemilihan Kepala Desa; f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; g. menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan. Pasal 14 (1) BPD mempunyai kewajiban mernyampaikan informasi hasil kinerjanya kepada masyarakat. (2) Penyampaian hasil kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun. (3) Penyampaian hasil kinerja BPD dapat dilakukan melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinfromasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
BAGIAN KETIGA Larangan Pasal 15
(1) Pimpinan dan anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang : a. Sebagai pelaksana proyek desa; b. merugikan kepentingan umum, meresahkan kelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain; c. melakukan korupsi, kolusi nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; d. menyalahgunakan wewenang; dan e. melanggar sumpah/janji jabatan.
BAB VIII PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN Bagian Pertama Pemberhentian Pasal 16 Keanggotaa BPD berhenti atau diberhentikan karena : : a. meninggal dunia; b. atas permintaan sendiri; c. telah berakhirnya masa jabatan dan telah dilantiknya anggota BPD yang baru; d. melanggar sumpah dan janji; e. menjadi terpidana; f. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama maupun norma social yang berlaku dalam masyarakat. Pasal 17 (1) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan Kepala Desa. (2) Pemberhentian anggota BPD karena meninggal dunia dan/atau atas permintaan sendiri diusulkan oleh Pimpinan BPD. (3) Anggota BPD yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 jumlah anggota BPD.
Bagian Kedua Masa Jabatan Keanggotaan Pasal 18 Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diusulkan kembali melalui musyawarah dan mufakat untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
BAB IX PENGGANTIAN ANGGOTA DAN PIMPINAN Pasal 19 (1) Penggantian anggota dan pimpinan dapat dilakukan apabila : a. Meninggal dunia; b. Atas permintaan sendiri; c. Melanggar sumpah dan janji; d. Menjadi terpidana; e. Melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum, norma agama maupun norma sosial yang berlaku dalam masyarakat. (2) Dalam hal penggantian pimpinan, harus diadakan rapat secara khusus mengenai penggantian pimpinan.
(3) Hasil rapat sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan sah apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) tambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD. (4) Dalam hal penggantian anggota, harus diadakan rapat secara khusus mengenai penggantian anggota yang dihadiri sekurang-kurangnya oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan diikuti oleh Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. (5) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila mendapat persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) tambah 1 (satu) dari jumlah peserta rapat yang hadir. (6) Hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusdan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD. (7) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) selambatlambatnya 7 (tujuh) hari sejak diputuskan harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan. (8) Pengesahan pimpinan dan/atau anggota BPD baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (9) Paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan Bupati, Camat atas nama Bupati melantik pimpinan dan/atau anggota BPD baru.
BAB X PENGGANTIAN ANTAR WAKTU Pasal 20 (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan penggantian antar waktu. (2) Masa jabatan keanggotaan BPD pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan. (3) Mekanisme penetapan anggota BPD pengganti antar waktu dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Pasal 21
(1) Paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah penggantian antar waktu anggota BPD harus dilaporkan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa. (2) Bupati menerbitkab Keputusan pengesahan anggota BPD pengganti antar waktu paling lambat 15 (lima) hari setelah menerima laporan dari Camat. (3) Paling lambat 15 (lima belas) hari setelah terbitnya Keputusan pengesahan anggota BPD pengganti antar waktu sebagaimana dimkasud pada ayat (2), Camat atas nama Bupati melantik anggota BPD pengganti antar waktu.
Pasal 22 (1) Apabila Pimpinan BPD berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian Pimpinan BPD. (2) Mekanisme penggantian Pimpinan BPD dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat sebagaimna ketentuan dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3). (3) Masa jabatan Pimpinan BPD pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh Pimpinan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
BAB XI PENGATURAN TATA TERTIB DAN MEKANISME KERJA Bagian Kesatu Tata Tertib dan Rapat-rapat BPD Pasal 23 Pengaturan tata tertib BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD.
Pasal 24 (1) Rapat-rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali yang dinyatakan tertutup berdasarkan Peraturan Tata Tertib BPD. (2) Rapat tertutup BPD dapat mengambil keputusan, kecuali mengenai : a. Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa; b. Usul pengangkatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan staf Sekretariat BPD; c. Pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris BPD; d. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Anggaran Sekretariat BPD. e. Penetapan Peraturan Desa; f. Utang piutang, pinjaman dan pembebanan kepada Desa; g. Badan Usaha Milik Desa; h. Persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai; i. Hal-hal lain yang bersifat membebani, membatasi hak, memuat larangan dan kewajiban kepada Pemerintah Desa maupun masyarakat. Pasal 25 (1) BPD mengadakan rapat atas prakarsa sendiri atau atas permintaan Kepala Desa. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang Rapat BPD diatur dalam peraturan tentang Tata Tertib BPD. Pasal 26 (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
(2) Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekuarang-kurangnya ½ (satu per dua) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak. (3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan Keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir. (4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris BPD.
Bagian Kedua Mekanisme Kerja Pasal 27 (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsi BPD dapat membentuk komisi atau Panitia sesuai dengan kebutuhan. (2) Dalam setiap pembentukan Komisi atau Panitia harus disertai dengan pengangkatan 1 (satu) orang Kerua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris yang membidangi komisi dan/atau melaksanakan kepanitiaan. (3) Pembentukan alat kelengkapan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD. (4) Rapat pembentukan dan pemilihan Pimpinan Komisi dan/atau kepanitiaan diadakan secara khusus dan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
Pasal 28 (1) Setiap komisi atau panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 harus melaporkan hasil kerja kepada seluruh anggota BPD melalui sebuah rapat yang diadakan secara khusus. (2) Hasil rapat laporan hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD. (3) Hasil rapat beserta notulen rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diinformasikan kepada masyarakat, dapat melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
BAB XII TATA CARA MENGGALI, MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT Pasal 29 (1) BPD dalam menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.
(2) Aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan pada saat rapat BPD untuk diagendakan dan dibahas pada rapat-rapat BPD. (3) Hasil pembahasan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diinformasikan kepada masyarakat, dapat melalui selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas dan media lainnya.
BAB XIII HUBUNGAN KERJA Pasal 30 (1) Ketua BPD selaku pimpinan kelembagaan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. (2) Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan seluruh anggota BPD harus melakukan koordinasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Pasal 31 (1) BPD bersama-sama Pemerintah Desa melakukan pembinaan terhadap Lembaga Kemasyarakatan Desa. (2) Hubungan kerja antara Lembaga kemasyarakatan dengan BPD dan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
BAB XIV KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF Pasal 32 (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
Pasal 33 (1) Untuk kegiatan BPD disediakan biaya operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD. (2) Biaya untuk kegiatan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
BAB XV TINDAKAN PENYIDIKAN Pasal 34 Tindakan penyidikan terhadap pimpinan dan anggota BPD yang diduga telah melakukan tindak pidana diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik
kepada Bupati melalui Camat, paling lama 3 (tiga) hari sejak dimulainya tindakan penyidikan.
BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 35 Pemerintah Daerah wajib : a. b.
Membina dan mengawasi penetapan keanggotaan BPD sesuai dengan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Membina dan mengawasi penyelenggaraan fungsi BPD sebagai lembaga legislasi dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.
Pasal 36 Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 meliputi : a. Memberikan pedoman mekanisme penyelenggaraan musyawarah penetapan keanggotaan BPD sesuai dengan kondisi desa setempat; b. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; c. Melakukan evaluasi tentang pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; d. Menetapkan pembiayaan alokasi dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi BPD. e. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota BPD dalam rangka meningkatkan kompetensi kelembagaan sesuai dengan tugas dan fungsinya; f. Memfasilitasi administrasi penyelenggaraan tugas dan fungsi BPD.
BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 37 Anggota Badan Perwakilan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 38
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
Pasal 39 Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 8 Tahun 2003 tentang Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2003 Nomor 24 Seri E Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 40 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pekalongan.
Disahkan di Kajen pada tanggal 30 Nopember 2006
BUPATI PEKALONGAN TTD SITI QOMARIYAH Diundangkan di Kajen pada tanggal 30 Nopember 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TTD SUDIYANTORO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2006 NOMOR 12
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA I.
UMUM Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa maka perlu dilakukan pengaturan kembali Badan Permusyawaratan Desa (BPD). BPD merupakan lembaga penopang demokrasi. Keberadaannya diharapkan dapat menjamin berkembangnya otonomi asli desa. Prinsip demokratisasi sebagaimana dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diejawantahkan pada pembentukan Badan Permusyawaratan Desa memberi kesempatan kepada masyarakat di tingkat local untuk mendesain pemerintahan desa sesuai dengan situasi dan kondisi setempat. Rekrutmen anggota BPD dengan melibatkan Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokokh masyarakat lainnya dapat menjamin keterwakilan setiap komponen dalam masyarakat. Sehingga tidak adadominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Penyerapan aspirasi masyarakat pun dapat dilakukan secara optimal. Sehubungan dengan maksud tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
II.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Huruf a, Cukup jelas. Huruf b, Yang dimaksud dengan “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud dengan “setia kepada Pemerintah” adalah yang mengakui pemerintahan yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Huruf c, Yang dimaksud berpendidikan SLTP atau yang sederajat adalah memiliki ijazah atau (STTB) atau surat keterangan lain yang sejenis baik negeri atau swasta seperti : a. SMP/MTs/Madrasah Diniyah Wustho; b. ST, STR, STP, ST 4 tahun, SKN; c. SMEP; d. SKP, SKKP; e. SGB, SG Agama 4 tahun; f. g.
Kursus Kerajinan Negeri; KPA;
h.
Kejar Paket B dan sekolah lain setingkat SLTP.
Huruf d, Cukup jelas. Huruf e, Dibuktikan dengan Surat Keterangan sehat dari dokter pemerintah. Huruf f, Dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan kepolisian (SKCK) Polisi Resort setempat. Huruf g, Dibuktikan Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri setempat. Huruf h, Dibuktikan dengan Surat Pernyataan Bersedia dicalinkan menjadi Badan Permusyawaratan Desa dengan dibubuhi materai Rp. 6.000,Huruf i, Cukup jelas. Pasal 4 Ayat (1), Cukup jelas. Ayat (2), Cukup jelas. Ayat (3), Cukup jelas. Ayat (4), Yang dimaksud pemuka masyarakat lainnya adalah para tokoh yang terdiri dari tokoh organisasi sosial politik dan organisasi profesi yang bertempat tinggal di desa yang bersangkutan. Pasal 5 Cukup jelas. Pasal 6 Ayat (1), Cukup jelas. Ayat (2), Yang dimaksud rapat BPD yang diadakan secara khusus adalah rapat yang diadakan diluar ketentuan rapat rutin BPD dengan pokok bahasan khusus perihal maksud diadakannya rapat. Ayat (3), Cukup jelas. Pasal 7 Ayat (1), Cukup jelas. Ayat (2), Cukup jelas. Ayat (3), Cukup jelas. Ayat (4), Cukup jelas. Ayat (5), Pada waktu mengucapkan sumpah/janji lazimnya dipakai kata-kata tertentu sesuai dengan agama masing-masing, yaitu : a. Diawali dengan ucapan “Demi Allah” untuk penganut Agama Islam;
b. Diakhiri dengan ucapan “Semoga Tuhan menolong saya” untuk penganut Agama Kristen Protestan/Katholik; c. Diawali dengan ucapan “Om atah Parawisesa” untuk penganut Agama Hindu; d. Diawali dengan ucapan “Demi Sang Hyang Adi Budha” untuk penganut agama Budha. Pasal 8 Yang dimaksud sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa adalah BPD juga sebagai salah satu unsur penyelenggara kegiatan pemerintahan desa selain Pemerintah Desa. Pasal 9 Cukup jelas. Pasal 10 Cukup jelas. Pasal 11 Cukup jelas. Pasal 12 Cukup jelas. Pasal 13 Huruf a, Cukup jelas. Huruf b, Cukup jelas. Huruf c, Cukup jelas. Huruf d, Cukup jelas. Huruf e, Yang dimaksud dengan memproses pemilihan Kepala Desa adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih. Huruf f, Cukup jelas. Huruf g, Cukup jelas. Huruf h, Cukup jelas. Pasal 14 Ayat (1), Cukup jelas. Ayat (2), Yang dimaksud setahun adalah terhitung sejak diambil sumpahnya dan/atau ditetapkannya pembentukan BPD oleh Bupati melalui Camat. Ayat (3), Cukup jelas. Pasal 15 Ayat (1), Cukup jelas. Ayat (2), Huruf a, Cukup jelas. Huruf b,
Cukup jelas. Huruf c, Cukup jelas. Huruf d, Cukup jelas. Huruf e, Melanggar sumpah/janji dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan. Pasal 16 Huruf a, Cukup jelas. Huruf b, Cukup jelas. Huruf c, Cukup jelas. Huruf d, Melanggar sumpah/janji dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan. Huruf e, Cukup jelas. Pasal 17 Cukup jelas. Pasal 18 Cukup jelas. Pasal 19 Cukup jelas. Pasal 20 Cukup jelas. Pasal 21 Cukup jelas. Pasal 22 Cukup jelas. Pasal 23 Cukup jelas. Pasal 24 Cukup jelas. Pasal 25 Cukup jelas. Pasal 26 Cukup jelas. Pasal 27 Cukup jelas. Pasal 28 Cukup jelas. Pasal 29 Cukup jelas. Pasal 30 Cukup jelas. Pasal 31 Cukup jelas. Pasal 32 Cukup jelas. Pasal 33 Cukup jelas.
Pasal 34 Cukup jelas. Pasal 35 Cukup jelas. Pasal 36 Cukup jelas. Pasal 37 Cukup jelas. Pasal 38 Cukup jelas. Pasal 39 Cukup jelas. Pasal 40 Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN NOMOR 9
