PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2000 T E N TAN G SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANTUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut diberlakukannnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa perlu ditata kembali; b. bahwa sesuai dengan dengan pasal 31 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten; c. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas pada huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950. Tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15. 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 ,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Bebarapa Perraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undangundang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
1
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan. 6. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN
DAERAH TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BANTUL BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan : 1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Bantul. 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa. 3. Badan Perwakilan Desa dan selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan terdiri
atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa,menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 4. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Desa dan Badan Perwakilan Desa. 5. Bupati adalah Bupati Bantul 6. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul 7. Camat adalah Perangkat daerah di suatu wilayah kerja Kecamatan. 8. Dusun adalah bagian wilayah desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanan
pemerintahan desa.
2
9. Kepala Desa adalah Pimpinan Desa yang dipilih langsung oleh p[enduduk desa yang
bersangkutan. 10.
Perangkat Desa adalah unsure oembantu Kepala Desa yang terdiri dari atas
unsure staf, unsure pelaksana dan unsure wilayah. 11.
Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang ditugaskan. BAB II ORGANISASI PEMERINTAH DESA Pasal 2 1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat desa. 2) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari : a. Unsure pimpinan ialah Kepala Desa; b. Unsure staf ialah Sekretariat Desa; c. Unsure pelaksana ialah seksi-seksi; d. Unsure wilayah ialah Kepala Dusun. 3) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b pasal ini terdiri atas: a. Urusan umum; b. Urusan keuangan; 4) Seksi-seksi sebagimana dimaksud ayat(2) huruf c ini terdiri dari : a. Seksi Pemerintahan; b. Seksi Pembangunan; c. Seksi Agama dam Kesejahteraan rakyat. 5) Bagan Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pasal ini adalah sebagaimana
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Pasal 3 3
1) Kepala Desa berkedudukan sebagai pimpinan Pemerintahan desa sejajar dan bermitra
kerja dengan BPD yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakayat melalui BPD dan memyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan Tembusan kepada Camat. 2) Kepala desa mempunyai tugas: a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa; b. Membina kehidupan masyarakat Desa; c. Membina perokonomian desa; d. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa; e. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa; f. Mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa
hukumnya; g. Mengajukan rancangan Peraturan desa dan bersama BPD menetapkannnya sebagai
Peratutran Desa; h. Menjaga kelestarian adat yang hidup dan berkembang di desa.
Pasal 4 Untuk menyelenggarkan tugas sebagaiamana dimaksud pada pasal 3 Peraturan daerah ini Kepala Desa memp[unyai fungsi : a. Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa; b. Pelaksanaan kewenangan untuk mengraatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa; c. Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa; d. Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat desa dalam pembangunan desa; e. Pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi,
Pemerintah Kabupaten; f. Pelaksanaan koordinasi dan keerjasama dalam rangka penyelengaraan Pemerintah Desa.
Bagian Kedua Sekretariat Desa Pasal 5 1) Secretariat Desa berkedudukan sebagi unsure staf yang emmbantu Kepala Desa dalam
pelaksanaan tugas dan kewajibannnya.
4
2) Secretariat Desa dipimpin oleh seorang sekretaris Desa, berkedudukan dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Pasal 6 Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan tata urusan yang berkaitan administrasi Desa serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Desa. Pasal 7 Dalam menjalankan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 6 Peraturan Daerah ini Sekretariat Desa mempunyai fungsi : a. Pelaksabnaan urusan surat menyurat dan kearsipan; b. Pelaksanaan rencana dan pelaporan kegiatan Pemerintah Desa; c. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan rumah tangga pemerintah desa; d. Pelaksananaan urusan keuangan; e. Pelaksanaan pelayanan administrasi pemerintah desa; f. Pelaksanaan Rancangan Peraturan Desa, Keputusan Kepala Desa dan peraturan desa
yang lain. Pasal 8 Urusan-urusan sebagimana tersebut dalam ayat (3) pasal 2 Peraturan Daerah ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan dinbawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu setingkat tenaga honorer maksimal 2 (dua) orang sesuai dengan kemampuan Desa dan ketentuan yang berlaku. Pasal 9 1) Bagian
umum mempunyai tugas melakukan ketata usahaan, kearsipan, perpustakaan,
personalia, pe3rangkat desa, perlengklapan dan rumah tangga. 2) Bagian keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan rancanagn mengelola anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa, pembukuan , pembendaharaan, p[ungutan Desa, pertanggungjawaban dan perhitungan keuangan desa. Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan Pasal 10
5
1) Seksi Pemerintahan adalah unsure pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas
Kepala Desa di bidabng pemerintahan desa. 2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang kedudukan di bawah dan
betanggungjawab kepada Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang tenaga honorer sesuai dengan beban dan kemampuan desa dan ketentuan yang berklaku. Pasal 11 1) Seksi pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan
kegiatan
pemeliharaan ketentraman dan ketertiban. 2) Melaksanakan adminidstrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pembinaan
social politik. Pasal 12 Dalam menyelenggarkan tugas segaimana tersebut dalam pasal 11 Peraturan daerah ini Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana dan pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban desa; b. penyususnan rencana dan pelaksanaan administrasi kependudukan; c. penyususnan rencana dan pelaksanaan administrasi pertanahan; d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pembinaan social politik; e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
Bagian Keempat Seksi Pembangunan Pasal 13 1) Seksi pembangunan adalah unsure pelaksana teknis lapangan yang membantu tugas
Kepala Desa dalam bidang pembangunan. 2) Seksi pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah
dan bertanggungjawab kepaada Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang tenaga honorer sesuai dengan beban dan kemampuan desa dan ketentuan yang berklaku. Pasal 14
6
Seksi pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan desa, pengelolaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat desa, sumbersumber pendapatan desa. Pasal 15 Untuk menyelenggarakan tugas sebagiamana tersebut pasal 14 Peraturan daerah ini seksi pembangunan mempunyai fungsi : a. Perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan desa; b. Peningkatan kegiatan serta pengem,bangan sarana dan prasarana; c. Pendataan, pengolahan dan peningkatan penghasilan tanah-tanah milikn desa; d. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pendapatan cesa; e. Pelaporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa.
Bagian Kelima Seksi Agama dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 16 1) Seksi Agama dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsure pelaksana teknis lapangan yang
membantu tugas Kepala Desa dalam bidang Agama dan Kesejahteraan rakyat. 2) Seksi Agama dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepaada Kepala Desa dan dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh maksimal 2 (dua) orang tenaga honorer sesuai dengan beban dan kemampuan desa dan ketentuan yang berklaku. Pasal 17 Seksi Agama dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan pembinaan moral spiritual keagamaam, nikah, talak, cerai dan rujuk, social , pendidikan, kebudayaan, olahraga, pemuda, wanita, kesehatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga. Pasal 18 Untuk menyelenggarakan tugas sebagiamana tersebut pasal 17 Peraturan daerah ini seksi Agama dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi : a. Perencanaan mengaktifkan pelaksanaan kegiatan keagamaan; b. Pencatatan dan p[elayanan administrasi Nkah Talak Rujuk dan Cerai; c. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang social; 7
d. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan kebudayaan; e. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemuda, olah raga dan wanita; f. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dibidang kesejahteraan dan kesehatan masyarakat; g. Laporan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan.
Bagian Keenam Kepala Dusun Pasal 19 Kepala Dusun adalah unsure pembantu Kepala desa dalam wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Desa. Pasal 20 Kepala Dusun memiliki tugas : a. Membantu KEpala Desa dalam menjalankan tugas kegiatan Kepqala Desa di wilayah
kerjanya; b. Melaksanankan kegiatan dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
serta membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya; c. Melaksanakan Peratuuran desa di wilayah kerjanya; d. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.
BAB IV TATA KERJA PEMERINTAH DESA Pasal 21 1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di Pemerinytah Desa bertanggungjawab dalam
memimipin, member bimbingan, petunjuk-petunjuk, perintsh dan mengawasi serta mengendalikan tugasnya. 2) Dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahannnya Kepala Desa dapat
mengadakan rapat sekala berkala. Pasal 23 1) Setiap bawahan dilingkungan pemertintah desa wajib mematuhi petunjuk-petunjuk dan
panitia serta bertanggungjawab kepada atasannnya. 2) Setiap bawahan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas berkewajiban untuk
memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan. 8
Pasal 24 Setiap pimpinan kerja di lingkungan Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan tepat waktu sesuai dengan bdang tugas masing-masing kepad atasannya. Pasal 25 1) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannnya, Kepal Desa bertanggungjawab kepad
arakyat melalui BPD yang dituangkan dalam laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. 2) Kepala Desa wajib menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada
Buoati dan tembusannnya kepada Camat. BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 26 1) Kepala seksi-kepala seksi dalam menyelenggarakan kegiatannnya bertanggungjwab
langsung pada Kepala Desa, tetapi di bidang administrasi melalui Sekretaris Desa. 2) Apabila Kepala Desa berhalangan maka Sekretaris Desa mewakili Kepala Desa. 3) Apabial sekretaris Desa, Kepala seksi dan atau Kepala dusun berhalangan, ditunjuk
Pejabat yang mewakilinya berdasarkan keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD. Pasal 27 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanannya diatur kemudian oleh Bupati. BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 28 Sekretaris Desa, Kepala Urusan-kepala Urusan , dan Kepala Dusun yang ada sekarang tetap menjalankan tugas jabatannnya dan dikonversikan serta diberlakukan sebagaiman dimaksud Dalam Peraturan Daerah ini. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peratuarndaerah Ini menjadi pedoman bagi
Pemerintah Desa untuk penyusuann organisaasi dan tata kerja desa di Kabup[aten Bantul. 9
2) Dengahn berlakunya OPeraturan Daerah ini , maka semua ketentuan yang bertentangan
dengan Peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 30 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. 2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatanya dalam Lembaran Daerah. Di sahkan di Bantul Pada tangggal 29 Februari 2000 BUPATI BANTUL M.IDHAM SAMAWI Di undangkan di Bantul Pada tanggal 29 Februari 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ASHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR 02 TAHUN 2000
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 12 TAHUN 2000 T E N TAN G SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KABUPATEN BANTUL I.
PENJELASAN UMUM Bahwa sebagai realisasi pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab yang dititikberatkan pada Daerah Tingkat II dan dalam rangka reformasi di segala bidang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, pengaturan lebih lanjut mengenai pemerintahan desa telah ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pengaturan Desa oleh Menteri dalam negeri. Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pemgaturan Mengenai Desa, Pasal 31 menyebutkan susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten, yang memuat antara lain Susuann Organisasi, kedudukan , Tugas dan fungsi serta Tata kerja. Susunan Oragnisasi Pemerintah desa tersebut di atas ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD, di laporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati dengan tembusan Camat. Dalam rangka pengawasan, Keputusan Kepala zDesa disampaikan kepada Pemerintah kabupaten selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah ditetapkan dengan tembusan Camat. Pemerintah Kabupaten dapat membatalkan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tingggi tingkatannnya. Mekanisme pembataklan Keputusuan Kepala Desa akan diatur dalam Peraturan daerah tersendiri. II.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 s/d 30 Cukup jelas
11
12
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL Nomor 13 Tahun 2000 TENTANG SUSUNAN ORAGNISASI DA TATA KERJA PEMERINTAH DESA DI KAB. BANTUL SEKSI PEMBANGUNANNNN SEKSI PEMERINTAHAN SEKRETARIS DESA SEKRETARIS BPD URUSAN KEUANGAN URUSAN UMUM SEKSI AGAMA DAN KESRA KEPALA DESA BPD KEPALA DUSUN
