PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR : 58 TAHUN 2000 T E NTAN G RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL
Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas angkutan dengan kendaraan bermotor di Kabupaten Bantul, maka perlu diadakan pengujian berkala kendaraan bermotor , sehingga semua kendaraan bermotor yang beroperasi laik jalan;. b. bahwa setiap kendaraan bermotor yang telah diadakan pengujian berkala mendapatkan sertifikat laik jalan; c. bahwa untuk menjamin kelancaran pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor , perlu dikenakan retribusi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ( Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3186 ) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 ( Lembaran Negara Tahun 1985 nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293 ); 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Dan angkutan Jalan ( Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485 ); 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 1
6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan orang ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59 , tambahan Lembaran Negara Nomor 3527 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor ( Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan lembaran negara Nomor 3528 ); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan ( Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 61 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528 ); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi ( Lembaran negara Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan lembaran negara nomor 3530 ); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692); 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70); 13. Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul Nomor 5 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkun gan pemerintah Kabupaten daerah Tingkat II Bantul ( lembaran daerah Tahun 1987 Seri D nomor 7 ); 14. Peraturan Daerah kabupaten Bantul nomor 27 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul ( Lembaran Daerah Tahun 2000 Seri D Nomor 14 ); 15. Peraturan daerah kabupaten bantul Nomor 48 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Lembaran daerah Seri D Nomor 35 Tahun 1994 ); 16. Peraturan Daerah Kabupaten bantul Nomor 57 Tahun 2000 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Lembaran daerah Seri C Nomor 01 Tahun 2000); Dengan Persetujuan DEWAN
PERWAKILAN
RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN
BANTUL MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR 2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Bantul ; 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabuptaten Bantul; 3. Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ; 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai Badan eksekutif daerah; 5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang Perhubungan; 6. Kepala dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul; 7. Badan adalah suatu bentuk badabn usaha yang meliputi perseroan terbatas , perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga , dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya; 8. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tehnis dan berada pada kendaraan itu, termasuk gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan; 9. Kendaraan bermotor wajib uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan, meliputi mobil bus, mobil penumpang umum, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan; 10. Kendaran umum adalah setiap Kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran; 11. Mobil penumpang umum adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi; 12. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan dengan bagasi; 13. Kendaraan khusus adalah Kendaraan bermotor selain dari kendaraan bermotor untuk penumpang dan untuk kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaanya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus; 14. Kereta gandengan adalah suatu alat yang digunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya di tumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor; 15. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik sebagai beban ditumpu oleh kendaraan penariknya; 16. Pengujian berkala kemdaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara bertahap untuk setiap kendaraan bermotor , kereta gandengan, kereta tempelan atau kendaraan khusus; 17. Buku uji adalah tanda lulus uji berkala berbentuk buku, berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
3
18. Tanda uji adalah tanda bukti bahwa suatu kendaran telah diuji dengan hasil baik berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangk kendaraan; 19. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan; 20. Tanda samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraaan khusus; 21. Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian pelayanan pengujian kendaraan bermotor; 22. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi; 23. Masa retribusi adalah jangka jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pengujian kendaraan bermotor; 24. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 25. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang; 26. Pemeriksaaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan dan pemenuhan kewajiban pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan pajak daerah; 27. Penyidikan tindak pidana di bidang pajak daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik,untuk mencari data serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya. BAB II NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK RETRIBUSI Pasal 2 Nama retribusi adalah Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor Pasal 3 (1) Obyek retribusi adalah setiap layananan pengujian berkala kendaraan bermotor (2) Termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelayanan numpang uji dari luar daerah serta ijin numpang uji ke luar daerah. Pasal 4 Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pasal 3 adalah kendaraan yang meliputi : a. Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI b. Kendaraan bermotor baru sebagai barang dagangan; 4
c. Kendaraan bermotor dalam keadaan rusak berat yang dibuktikan dengan surat-surat kendaraan dari pihak yang berwenang; d. Kendaraan pemadam kebakaran termasuk palang merah. Pasal 5 Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pasal 6 Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor, termasuk pemungut retribusi. BAB III GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 7 Retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor termasuk golongan retribusi jasa Umum. BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 8 Tingkat penggunaan jasa retribusi diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jenis pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor yang diberikan. BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 9 (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tariff retribusi didasarkan kepada tujuan untuk menutup biaya penyediaan jasa pengujian
berkala kendaraan bermotor dengan
mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. (2) Biaya sebagimana dimaksud ayat (1) meliputi : a. Biaya penyediaan formulir; b. Biaya pengujian; c. Biaya penggantian tanda uji berkala, pengetokan nomor uji dan segel plat uji; d. Biaya buku uji berkala; e. Biaya tanda samping baru; f. Biaya tanda samping (lama/habis uji); g. Biaya segel bosh pomp; h. Biaya mutasi uji 5
i. Biaya perubahan bentuk karoseri dan atau sumbu. BAB VI BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 10 (1) Besarnya tariff retribusi ditetapkan sebagai berikut : a. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang meliputi : a. 1. 2.
3.
4.
5. 6. b. c. d. e. f. g. h. i. 1. 2.
Pengujian berkala kendaraan bermotor yang meliputi : Mobil penumpang umum : Rp. 13.000,00 (tigabelas ribu rupiah). Mobil bus : a. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) : Rp. 17.000,00 (tiga belas ribu rupiah). kg. b. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). (empat ribu) kg Mobil barang a. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) : Rp. 17.000,00 (tiga belas ribu rupiah). kg. b. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kg : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kendaraan khusus : a. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) kurang : Rp. 13.500,00 (tga belas ribu lima dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) ratus rupiah. kg. b. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kg : Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Kereta gandengan : Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah) Kereta tempelan : Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah) Penggantian tanda uji, pengetokan nomor uji, dan segel plat uji : Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) Buku uji berkala : Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) Tanda samping : Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) Mutasi uji : Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) Formulir permohonan uji : Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) Oenggantian buku karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya : Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) Penggantian sebuah tanda uji karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlakunya : Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) Perubahan bentuk karoseri dan atau sumbu yang meliputi : Mobil penumpang umum : Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah) Mobil bus : Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah) a. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) kurang 6
3.
4.
5. 6.
dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kg. b. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kg Mobil barang a. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kg. b. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kg Kendaraan khusus : a. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) kurang dari atau sama dengan 4.000 (empat ribu) kg. b. Jumlah berat diperbolehkan (JBB) lebih dari 4.000 (empat ribu) kg Kereta gandengan Kereta tempelan
: Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) : Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah) : Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) : Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah) : Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) : Rp. 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah) : Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah) : Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah)
(2) Tariff sebagiamana dimaksud ayat (1) berlaku pula untuk kendaraan numpang uji dan ijin numpang uji keluar daerah. (3) Setiap keterlambatan pengajuan pengujian kendaraan bermotor dikenakan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) setiap bulan dri retribusi yang terutang. Pasal 11 Semua hasil pungutan retribusi dan denda administrasi sebagaimana dimaksud pasal 10 disetor ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 12 Rertibusi yang terutang yang dipungut di daerah tempat pelayanan pemberian pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan. BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 13 (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus. (2) Saat Retibusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB X 7
TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 14 1)
Pemungutan retribusi tidak dapat di borongkan
2)
Retibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 15 1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus . 2) Retribusi yang terutang dilunasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. 3)
Tata cara pembayaran,penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur
dengan Keputusan Bupati BAB XI KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 1) 2)
Bupati dapat memberikan keringanan , pengurangan dan pembebasan retribusi
Keringanan ,pengurangan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi 3)
Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi
sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 17 1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat i) kali jumlah retribusi yang terutang. 2) Tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran BAB XIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 18 1) Pejabat Peegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukun Acara Pidana 8
2)
Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat
(1) pasal ini berwenang a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. b. Melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan. c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, d. Melakukan penyitaan benda atau surat ; e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubunganya dengan pemeriksaan perkara ; h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia,bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pedana dan selanjutnya melalui Penyidik Polisi
Republik
Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut umum, tersangka dan keluarganya; i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. BAB XIV PELAKSANAAN, PEMBINAAN,PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 19 1)
Pembinaan dan pengendalian
Peraturan Daerah ini di laksanakan oleh Dinas
Pehubungan dengan mengikutsertakan instansi terkait. 2) Pengawasan umum dilakukan oleh Bupati dalam hal ini aparat pengawasan fungsional. 3) Kepala Dinas atas nama Bupati dapat meminta laporan dalam hal-hal yang dianggap perlu kepada pengusaha angkutan. BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 20 Pengujian berkala kendaraan bermotor atau dalam bentuk lain yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan terbentuknya Dinas Perhubungan. Pasal 21
9
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Bantul melaksanakan Peraturan Daerah ini sampai dengan terbentuknya Dinas perhubungan. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 19 (1) Peraturan Daerah ini dilaksanakan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diundangkan. (2) Ketentuan pelaksanaan sebagi tindak lanjut Peraturan Daerah ini akan diatur pleh Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkan. Pasal 20 1) 2)
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatkanya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Di sahkan di Bantul Pada tangggal 22 Desember 2000 BUPATI BANTUL M.IDHAM SAMAWI
Di undangkan di Bantul Pada tanggal 23 Desember 2000 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL ASHADI LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI B NOMOR 13 TAHUN 2000
10
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 58 TAHUN 2000 T E N TAN G RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR I.
PENJELASAN UMUM Dalam rangka pembinaan , pengawasan dan pengendalian terhadap swetiap kendaraaan
bermotor yangdioperasikan di jalan, terhadap kendaraan bermotor wajib uji, Pemerintah daerah menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pengujian berkala kendaraan bermotor dimaksudkan untuk menjamin keselamatan dan kelancaran pengguna jalan secara keseluruhan, baik yang yang berada dalam kendaraan bermotor yang bersangkutan maupun pengguna jalan yang lain. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, berdasarkan undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah jo. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, Pemerintah Daerah dapat memungut retribusi. Besarnya tariff retribusi dalam Peraturan Daerah inii dipergunakan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan. Selain itu untuk mencapai keseimbangan dengan kabupaten/kota di wilayah sekitar, retribusi juga berdasarkan pada koordinasi antara Pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah sekitar Kabupaten Bantul. II.PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d 9 Cukup jelas Pasal 10 ayat (1) Cukup jelas Pasal 10 ayat (2) Retribusi ijin numpang uji ke luar daerah sama dengan besarnya retribusi yang terutang apabila dilaksanakan pengujian daerah. 11
Ayat (3)
cukup jelas
Pasal 11 s/d 12 Cukup jelas Pasal 13 ayat (1) Cukup jelas Pasal 13 ayat (2) Yang dimaksud dokumen lain yang dipersamakan dalam pasal ini dan pasal-pasal yang lain adalah semua jenis surat yang berisi penetapan besarnya retribusi yang terutang. Pasal 14 ayat (1) Yang dimaksud tidak dapat di borongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan tidak berarti Pemerintah daerah tidak boleh bekerjasama dengan fihak etiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang Karena profesionalismenya layak dipercaaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan retribusi dengan persetujun DPRD . Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran dan penagihan retribusi Ayat (2) cukup jelas Pasal 15 s/d pasal23 Cukup jelas
12
