PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR
07 TAHUN 2005
TENTANG TRANSPARANSI DAN PERTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang :
Mengingat :
a.
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, aspiratif dan demokratis, perlu memberikan kepada mnasyarakat untuk berperan serat dalam setiap pengambilan kebijakan public di Kabupaten Bantul;
b.
bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan, sebagaimana dimaksudkan huruf a, serta memenuhi tuntutan dinamika perkembangan masyarakat di Kabupaten Bantul, perlu adanya transparansi dan partisipasi public dala penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Transparansi dan Prtisipasi Publik dalam Penyelenggraaan Pemerintahan di Kabupaten Bantul;
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem;
3.
Undang-Undang Nomor Penataan Ruang;
4.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di depan Umum;
5.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas korupsi , Kolusi dan nepotisme;
6.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun Pemberantasan tindak pidana korupsi;
7.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asazi manusia; 1
24
Tahun
1992
1999
tentang
tentang
8.
Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
10. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang; 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah pusat dan pemerintah Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang–Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan; 15. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Kawasan Lindung; 16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 1999 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2001 tentang Retribusi Ijin Gangguan; 19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2002 tentang Ijin Mendirikan Bangunan; 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul; i.
18. Keputusan Bupati Bantul Nomor 127 Tahun 2004 tentang Rencana Teknis Obyek Wisata 2
Parangtritis; 22. Peraturan Bupati Bantul Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penataan Kegiatan Usaha di Kawasan Pantai Parangendog Sampai Dengan Pantai Parangkusumo Desa Parangtritis Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Bantul; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL Dan BUPATI BANTUL MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERATURAN BUPATI TENTANG TRANSPARANSI DAN PERTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATN BANTUL
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul; 2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai undur penyelenggara Pemerintah Daerah 5. Desa adalah desa-desa di Kabupaten Bantul; 6. BAdan Perwakilan desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan perwakilan desa di Kabupaten Bantul ; 7. Lurah desa adalah Lurah dan Pamong desa 8. Publik adalah orang per-orang, kelompok masyarakat yang bersifat sosiologis, profesional, fungsional, dan badan hukum; 9. Badan Publik adalah semua lembaga pembuat kebijakan publik yang meliputi : a. DPRD; b. Pemerintah Daerah; c. Badan Perwakilan Desa; d. Pemerintah Desa; 10. Jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan, pnyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan; 3
11. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul yang selanjutnya disebut Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi; 12. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul; 13. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat; 14. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja diluar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah; 15. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia; 16. Pekerja/buruh adalah setiap orang yang berkerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain;
BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2 Transparansi dan Partisipasi publik berasaskan : a. keterbukaan melalui informasi publik yang benar, jujur dan tidak diskriminatif; b. kepatutan , dengan memperhatikan perlindungan hak asasi , pribadi, goilongan, dan rahasia negara; c. fasilitasi, dengan memberikan informasi yang cepat , tepat waktu, murah dan sederhana , kecuali informasi yang bersifat rahasia berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. kemerdekaan berpendap[at mengeluatrkan pikiran secara lisan maupun tulisan yang bertanggungjawab dengan mengedepankan nilai-nilai etika dan moral; e. rasional, efektif dan efisien.
Pasal 5 Hasil usaha kelompok yang benar-benar bermanfaat bagi penguatan modal kelompok, asa dan kesejahteraan anggota dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bagian Kesatu Sasaran Kegiatan Pasal 6 (1) Sebagai tahap awal program CD-MK dijalankan di 40(empat puluh) pedukuhan, yang tersebar di 75(tujuh puluh lima) desa dan 17 (tujuh belas) kecamatan.
4
(2) Tahap awal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada tahun 2006 dan merupakan periode perintisan dan percontohan (program pioner). Bagian Kedua Bidang Kegiatan Pasal 7 (1) Bidang-bidang kegiatan yang akan dikembangkan oleh kelompok di masing-masing pedukuhan harus benar-benar mencerminkan kemampuan, potensi dan mempunyai prospek untuk dikembangkan di pedukuhan. (2) Bidang-bidang kegiatan terbuka luas dari kefgiatan di bidang pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan dan aneka kegiatan rumah tangga yang disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan kemampuan setempat. (3) Dalam penentuan bidang-bidang kegiatan, fasilitator, terutama fasilitator kabupaten dan kecamatan serta desa memiliki peran besar, terutama dalam memberikan informasi dan mendampingi dalam proses penentuan, yaitu memberikan semangat dan membantu kelompok dalam memahami potensi yang ada. (4) Dalam program percontohan fasilitasi langsung dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa. BAB IV MEKANISME PROGRAM Pasal 8 Fasilitasi dilaksanakan melalui mekanisme : a. Bupati membentuk Tim Fasilitator Kabupaten yang berkewajiban memberikan pedoman, bimbingan pelatihan, arahan dan supervise. b. Tim Fasilitator akan tersusun dalam Tim Fasilitator Kabupaten, Tim Fasilitator kecamatan dan Tim Fasilitator Desa. c. Lurah mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan program CD-MK di Desa masing-masing. d. Dukuh mempunyai tugas membantu Lurah atas pelaksanaan program CD-MK.
Pasal 9 Mekanisme program dan pendanaan diatur sebagai berikut : a. Program dilaksanakan dengan mekanisme : 1. perencanaan program sampai dengan menghasilkan proposal program dilakukan oleh kelompok CD-MK di tingkat pedukuhan melalui rembug pedukuhan; 2. proposal dari kelompok CD-MK diproses dari tingkat desa, kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten dab mendapatkan persetujuan untuk dilaksanakan/dijalankan. b.
Proses pencairan dana dissalurkan kepada kelompok CD-MK.
5
BAB V TAHAPAN KEGIATAN Pasal 10 Proses pembentukan kelompok : a. kelompok dibentuk melalui proses musyawarah pedukuhan, atau rembug pedukuhan dengan semangat kebersamaan, gotong royong dan solidaritas pedukuhan. b. Pemerintah desa dan kecamatan berperan terutama untuk memberikan informasi yang akurat dan obyektif mengenai warga miskin yang benar-benar membutuhkan bantuan dan berpotenssi untuk berkembang. Pasal 11 Organisasi kelompok disusun dengan prinsip sederhana dan operasional. Struktur organisasi secara prinsip mengikuti kebutuhan setempat. Namun demikian, setidak-tidaknya memuat unsur-unsur berikut : a. pengurus,kelompok yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi. Adapun seksi-seksi jumlah dan jenis akan ditentukan berdasarkan persoalan yang ada dan jenis usaha yang dijalankan. b. Anggota, adapun yang menjadi anggota kelompok adalah warga miskin di pedukuhan yang disepakati dalam pertemuan rembug pedukuhan. c. Pendamping, yang akan menjadi pendamping lapangan ( ditingkat pedukuhan) adalah Dukuh dan pemuka masyarakat yang disepakati. a. pengurangan retribusi diberikan kepada anak sekolah memalui kegiatan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dari TAman Kanak-KAnak (TK) sampai dengan Sekolah Menengah Atas (SMA/SMK), diberikan pengurangan retribusi sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari tarif retribusi dengan cara menunjukkan Buku Rujukan UKS, kecuali untuk tariff tindakan medis. Pasal 12 Apabila publik tidak dapat menerima tanggapan yang diberikan oleh pembuat kebijakan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (3) maka publik dapat menyampaikan pengaduan kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. BAB VII SAKSI Pasal 13 Pembuat kebijakan yang tidak melaksanakan ketentuan transparansi dan partisipasi publik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 Kebijakan Publik yang diterbitkan tanpa melalui proses transparansi dan partisipasi publik, dapat di batalkan sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6
BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 15 (1)
Ketentuan yang mengatur tentang trasparansi dan partisipasi public dalam penyelenggraan pemerintahan di daerah yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 6(enam) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini
(2)
Penyusunan prosedur dan mekanisme trasparansi dan partiusipasi public di lingkungan Badan Publik harus ditetapkan paling lama 1(satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini. .
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan daerah ini ditetapkan dengan peraturan Bupati. Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penemp[atannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.
Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Oktober 2005 BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Tanggal 1 Oktober 2005 PELAKSANA TUGAS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL, Drs. GENDUT SUDARTA, KD, MMA ( Pembina Tingkat I, IV/b ) 7
NIP. 490017858
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI C NOMOR 01 TAHUN 2005
8
PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR 07 TAHUN 2005 T E N TAN G TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANTUL I.
PENJELASAN UMUM
Partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabuapten Bantul dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggungjawab masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih . Peran serta masyarakat tersebut di jamin dalam bentuk antara lain mencari , memperoleh dan memberikan data atas informasi mengenai penuyelenggaraan pemerintahan dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Sesuai dengan prinsip tranparansi dalam demokrasi yang mengharuskan penyelenggara pemerintahan membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan Negara sebagimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam penyelenggaraan Negara , maka dalam Peraturan Daerah ini mengatur mengenai hak dan tanggungjawab serta kewajiban masyarakat dan penyelenggara pemerintahan secara seimbang. Hal ini dimaksudkan agar mnasyarakat memperoleh dan menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bantul dengan optimal. Kebebasan menggunakan hak tersebut harus disertai dengan tanggungjawab untuk mengemukakan fakta dan keadian yang sebenarnya serta mentaati dan menghormati nilainilai yang berlaku di masyarakat serta peraturan perundang-undangan .penggunaan hak secara bebas tanpa batas diyakini dapat menganggu kepentingan umum, sehingga penggunaan hak dalam ketentuan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mendukung upaya terwujudnya sebuah pemerintahan yang bersih dan bertanggungjawab. Di sisi lain tanggung jawab penbuat kebijakan publik untuk berperilaku transparans, partsipatif dan akuntabel dalam setiap menjalankan peran dan fungsinya diamksudkan untuk mempercepat upaya pemulihan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan yang beberapa waktu yang lalu mengalami penururnan. Perilaku transparans dan partsipatif serta akuntabel dalam setiap proses pengambilan kebijakan publik disatu sisi memang disadari akan memakan waktu dan pikiran serta biaya yang tidak kecil, namun di sisi lain akhirnya hasilnya akan luar biasa ketika tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemerintahan semakin besar. Hal ini menandakan bahwa legitimasi publik terhadap penyelenggara pemerintahan sudah optimal. Dalam Peraturan daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, dengan maksud agar hal-hal yang bersifat teknis dapat diatur lebih lanjut oleh Bupati, DPRD. Lurah dan BPD berdasarkan Peraturan Daerah ini dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan dinamika masyarakat. Ketentuan teknis yang lebih rinci juga dimaksudkan untuk
mempertegas agar tidak terjadi kekeliruan penafsiran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 huruf a,b, dan c Cukup jelas Huruf d Mengeluarkan pikiran baik secara lisan maupun tulisan sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga publik memiliki kemerdekaan untuk menyampaikan kepada pembuat kebijakan publik. Huruf e Asas rasional, efektif dan efisien artinya jaminan adanya transparansi dan partisipasi publik ini untuk memberikan kelueluasaan peran publik yang optimal. Asas rasional mengandung arti bahwa apa yang disampaikan adalah berdasarkan bukti yang nyata. Efektif dan efisien mengandung arti bahwa dalam menyampaikan informasi publik dengan cara yang sederhana, tepat waktu dan tepat sasaran. Pasal 3 Tujuan dari transparansi dan partisipasi publik adalah untuk mengubah peran aktif publik dalam menggunakan haknya dan mengandung kewajiban bagi penyelenggara pemerintahan untuk lebih transparans dalam mengelola kewenangannnya. Selama ini publik hanya menjadi obyek dari sebuah kebijakan, akan berubah menjadi subyek dari kebijakan. Posisi menjadi subyek dari sebuah kebijakan berarti ikut mempengaruhi dan menentukan kearah mana kebijakan akan diputuskan. Pasal 4 Beberapa kebijakan publik disebutkan dalam pasal ini tidak dimaksudkan untuk membatasi peran serta publik, namun lebih pada upaya untuk member arah yang jelas, bakwa kebijakan publik yang disebutkan dalam pasal ini sangat penting dan terkait dengan hak dan kewajiban yang dibebankan kepada pembuat kebijakan publik juga memberikan jaminan dan batasan bahwa pembuat kebijakan publik tidak akan keluar dari semangat transparansi dan akuntabilitas dalam meyusun kebijakan publik. Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Ayat (1) hak dan kewajiban dalam transparansi dan partsipasi menempatkan hak kepad publik dan kewajiban dari pembuat kebijakn piblik. Hal ini terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh pembuat kebijakan publik yang harus dikelola dengan transparan dan akuntabel. Akan tetapi yang terkait dengan publik merupakan hak sehingga dapat dipergunakan ataupun tidak dipergunakan. Ayat (2)
informasi kebijakan publik disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh publik. Mudah dipahami dlam arti bahwa bahasa dan format disampaikan tidak terlalu sulit untuk dicerna oleh publik. Informasi tersebut juga mudah diakses/didapatkan oleh publik.mekanisme pemyapaian informasi, jenis-jenis informasi yang disediakan dengan sendirinya akan menjadi kewajiban pembuat kebijakan publik untuk menyediakannya. Ayat (3) Huruf a yang dimaksud alasan yang dapat dipertanggungjawabkan meliputi pencantuman identitas yang jelas, maksud permintaan informasi, serta permintaan informasi dilakukan oleh pihak-pihak yang benar-benar berkepentingan terhadap informasi dimaksud. Huruf b yang dimaksud informasi publik belum waktunya untuk diinformasikan adalah apabila berdasarkan pertimbangan badan publik dan pembuat kebijakan publik, informasi publik dimaksud apabila diinformasikan dapat menimbulkan keresahan masyarakat, atau masih perlu dirahasiakan oleh badan publik dan pembuat kebijakan publik.hal tersebut disampaikan kepada publik yang meminta informasi sebagai alasan belum dapat dipenuhinya permintaan informasi yang bersangkutan. Huruf c
cukup jelas
Huruf a
cukup jelas
Pasal 7 Huruf b Mekanisme peran serta publik dalam perumusan dan penetapan kebijakan publik akan dilakukan sesuai dengan kondisi lokal yang ada. Pembuat kebijakan juga berkewajiban untuk membuat mekanisme yang mudah dipahami dan dicerna oleh publik. Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) dan ayat (2) cukup jelas Ayat (3) Permintaan informasi harus secara tertulis, dan tidak boleh dengan menggunakan media lisan, karena untuk meningkatkan budaya menulis kepada publik serta pertanggungjawabanya jelas . demikian juga tanggapan yang diberikan oleb pembuat kebijakan publik harus tertulis. Ayat (4)
cukup jelas
Pasal 10 Ayat (1) Ayat (2)
cukup jelas
Mekanisme dan prosedur pelaksanaan transparansi dan partisipasi di tingkat desa akan diatur sendiri oleh masing-masing desa karena setiap desa memiliki situasi dan kondisi yang berbeda. Hal ini dalam kerangka semangat otonomi desa, dimana desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat. Pasal 11 Ayat (1)
cukup jelas
Ayat (2) Pembatasan waktu 30 (tiga puluh) hari untuk mengajukan keberatan bertujuan untuk mengoptimalkan peran publik dalam mengawasi kebijakan publik dalam mengawasi kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pembuat kebijakan publik. Hal ini juga untuk memberikan kepastiam hukum terhadap lahirnya kebijakan publik. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) waktu 30 (tiga puluh) adalah waktu yang disediakan oleh pembuat kebijakan ublik untuk menunggu apakah ada keberatan dari kebijakan yang dikeluarkan atau tidak. Pembatasan waktu ini juga untuk memberikan kepastian hukum terhadap kebijakan publik yang sudah ditetapkan. Ayat (5) Beratan dari publik atas diteteapkannnya kebijakan publik namun tidak ada tanggapan dari pembuat kebijakan publik, maka dengan sendirinya keberatan itu diterima, dan materi keberatan akan menjadi acuan baru atas kebijakan yang telah dikeluarkan. Keberatan yang diterima bukan berarti menyebabkan suatu kebijakan publik yang telah ditetapkan menjadi batal, karena batalny suatu kebijakan publik dilakukakan dengan pembatalan oleh pembuat kebijakan publik itu sendiri ataua dibatalkan oleh pejabat berwenang yang lebih tinggi sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan. Pasal 12 Mekanisme yang disediakan dalam Peraturan Daerah ini bersifat umum, apabila mekanisme yang ada telah dijalankan secara optimal, namun publik masih merasa belum mendapat kepuasanatas tanggapan dari pembuat kebijakn publik, maka keberatan dapat disampaikan pejabat yang berwenang sebagi upaya pengawasan melekat (waskat). Pasal 13 Sanksi dalam peraturan ini bersifat administratif , karena terkait dengan mekanisme ketatanegaraan dari lahirnya sebuah kebijakan publik, dan bukan merupakan snksi pidana maupun perdata.pelanggaran dari pelaksanaan peraturan daerah ini berimpilkasi pada penyelesaian adminitratif berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Sanksi administrasi akan diberikan oleh pejabat yang berwenang, kepada pejabat pembuat kebijakan publik yang tidak mengindahkan kewajiban transparansi,
partisipasi dan akuntabelitas publik. Bentuk sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 14 Upaya untuk membatalkan sebuah kebijakan publik yang proses pembuatannnya tidak mendasarkan peraturan Daerah ini dapat dimohonkan oleh publik dengan melakukan upaya pelaporan kepada pejabat yang berwenang untuk membatalkan suatu kebijakan publik. Pasal 15 s/d17 Cukup jelas
