BUPATI BANTUL PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 63 TAHUN 2008 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL BUPATI BANTUL, Menimbang :
a. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 1
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 15. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 16. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN BANTUL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul. 2. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. 4. Sekretariat adalah adalah Sekretariat Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. 5. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul. 6. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 7. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 8. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap 2
9. 10. 11.
12.
13.
14.
15. 16.
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Urusan hukum adalah penyiapan produk-produk hukum dan bantuan hukum sesuai tugas dan fungsi SKPD. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu. BAB II RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2
Kepala Dinas mempunyai tugas : a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 Sekretariat mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat; d. mengumpulkan, mengolah, menyajikan dokumen perencanaan dan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja; e. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Dinas; f. menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, administrasi keuangan, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana; g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Dinas; h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku; i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; 3
j.
menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 4 Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; d. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas; e. menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja; f. melaksanakan administrasi dan kearsipan data kepegawaian Dinas; g. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas; h. menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan Dinas; i. mengkooordinasikan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; j. memelihara kendaraan dinas; k. melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf Dinas; l. menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas; m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 5 Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja dan program kerja; c. menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas; d. merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program Dinas; e. menkoordinasikan penyusunan Renstra-SKPD dan Renja-SKPD ; f. mengkoordinasikan penyusunan KUA-SKPD, PPAS-SKPD dan PPA-SKPD; g. menyusun dan mengelola data base; h. mengembangkan Sistem Informasi; i. mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); j. mengkoordinasikan penyusunan dan pengolahan data base ketenagakerjaan; k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 6 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; 4
b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan penataausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. mengkoordinasikan penyusunan RKA – SKPD dan DPA – SKPD; e. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; f. melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; g. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; h. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan barang; j. mengusulkan penghapusan barang milik daerah; k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kerja Pasal 7 Bidang Penempatan Kerja dan Perluasan Kerja mempunyai tugas : a. menyusun rencana kebijakan ketenagakerjaan; b. menyiapkan bahan kerja; c. mengumpulkan data ketenagakerjaan; d. merumuskan kebijakan teknis operasional yang berhubungan dengan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; e. melaksanakan koordinasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; f. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja; g. menyelenggarakan informasi pasar kerja dan bursa kerja; h. melaksanakan pengawasan penempatan dan pengiriman TKI di dalam dan luar negeri; i. melakukan operasional dan fasilitasi perijinan perwakilan daerah PPTKIS, LPPS, BKK, IMTA; j. melaksanakan pemberian rekomendasi pengurusan paspor bagi CTKI yang telah dinyatakan telah lulus seleksi; k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 8 Seksi Informasi dan Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan informasi dan penempatan tenaga kerja; d. menyelenggarakan informasi pasar kerja dan bursa kerja dan sosialisasi ketenagakerjaan; 5
e. melaksanakan analisis dalam pemberian rekomendasi perijinan perwakilan daerah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), dan Bursa Kerja Khusus (BKK); f. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perijinan perwakilan daerah Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), Lembaga Pelayanan Penempatan Swasta (LPPS), Bursa Kerja Khusus (BKK), tenaga kerja asing, serta memfasilitasi dan mengawasi penempatan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia di dalam dan ke luar negeri; g. melaksanakan fasilitasi dan pengawasan penempatan dan pengiriman tenaga kerja Indonesia; h. melaksanakan penyuluhan kerja khusus; i. melaksanakan analisis dalam pemberian rekomendasi ijin kerja dan pembinaan bagi tenaga kerja asing dalam jangka waktu tertentu; j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 9 Seksi Pendataan dan Perluasan Tenaga Kerja mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pendataan dan perluasan tenaga kerja; d. melaksanakan upaya perluasan lapangan kerja dan kerja; e. memfasilitasi usaha bantuan modal tenaga kerja; f. memfasilitasi penugasan belajar tenaga kerja mandiri terdidik; g. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data keternagakerjaan dan kesempatan kerja; h. melaksanakan upaya perluasan lapangan kerja melalui sistem padat karya; i. memfasilitasi usaha bantuan modal tenaga kerja melalui penugasan belajar Tenaga Kerja Mandiri Terdidik (TKMT); j. melaksanakan pengumpulan data usaha, data tenaga kerja sektor informal; k. melaksanakan pengumpulan Data Terapan Teknologi Tepat Guna; l. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan o. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja Pasal 10 Bidang Pelatihan dan Produktifitas Kerja mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis operasional yang berhubungan dengan pelatihan dan produktifitas kerja; d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pelatihan dan produktifitas kerja. e. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dan produktifitas kerja; f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; 6
g. h. i.
menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 11
Seksi Pengendalian Lembaga Latihan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan analisis guna pemberian rekomendasi ijin dan pengawasan Lembaga Pelatihan Swasta dan Perusahaan; d. melaksanakan operasional dan memfasilitasi Lembaga Pelatihan Swasta, perusahaan dan Pemerintah; e. melaksanakan analisis guna pemberian rekomendasi pemberian perijinan terhadap Lembaga Pelatihan Asing; f. melaksanakan bimbingan penyuluhan sertifikasi tenaga kerja; g. mengkoordinasikan pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan Loka Latihan Kerja Usaha Kecil dan Menengah (LLUKM), Institusional maupun Mobile Trainning Unit (MTU) dalam hal pendaftaran, seleksi dan pemanggilan peserta; h. melaksanakan inventarisasi kebutuhan pelatihan. i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 12 Seksi Produktifitas dan Standarisasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pengembangan kapasitas pengendalian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. d. melaksanakan pelatihan tenaga kerja dan produktifitas kerja sektor informal, usaha kecil dan menengah; e. melaksanakan uji ketrampilan; f. menyiapkan bahan standarisasi pelatihan dan test kualifikasi tenaga kerja; g. melaksanakan operasional mekanisme program pemagangan ke luar negeri; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Kelima Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Pasal 13 Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis operasional yang berhubungan dengan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan; d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan; 7
e. f. g. h. i.
melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan; memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 14
Seksi Hubungan Industrial dan Syarat Kerja mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan Hubungan Industrial dan Syarat Kerja; d. melaksanakan fasilitasi sarana hubungan industrial; e. melaksanakan fasilitasi kesejahteraan pekerja; f. melaksanakan fasilitasi organisasi pekerja dan pengusaha; g. melaksanakan fasilitasi lembaga kerjasama bipartit dan pelaksanaan fungsi/peran lembaga tripartite; h. melaksanakan fasilitasi syarat-syarat kerja dan jaminan sosial tenaga kerja; i. melaksanakan fasilitasi mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial/pemutusan hubungan kerja; j. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 15 Seksi Pengawasan Ketenagakerjaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman, petunjuk teknis, koordinasi dan kerjasama yang berkaitan dengan pengawasan ketenagakerjaan; d. menyiapkan bahan untuk penetapan kebijakan pengupahan; e. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pengupahan sesuai ketentuan yang berlaku; f. melaksanakan operasional dan Law Inforcement terhadap pelaksanaan perundangundangan ketenagakerjaan sesuai kewenangan Kabupaten; g. melaksanakan pemeriksaan, penelitian, pengkajian dan penetapan santunan kecelakaan, perhitungan upah lembur dan perselisihan hak; h. melaksanakan penelitian, pengkajian dan penerbitan ijin lembur, kerja malam wanita; i. melaksanakan operasional dan fasilitasi serta rekomendasi pengesahan kepengurusan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3), rekomendasi pestisida, penerbitan/penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3), penerbitan Keputusan Penunjukan Ahli K3 Bidang Kimia, penunjukan Petugas K3 Bidang Kimia, pengesahan instalasi listrik; j. melaksanakan pemberian pengesahan instalasi listrik, pengesahan instalasi penyalur petir, pengesahan instalasi proteksi kebakaran, perijinan pesawat lif listrik; k. melaksanakan pemberian perijinan pemakaian pesawat uap, perijinan bejana tekan botol baja, perijinan pemakaian pesawat angkat dan angkut pengesahan pemakaian motor diesel pembangkit listrik, pelayanan bidang hyperkes dan K3; l. melaksanakan monitring dan evaluasi pelaksanaan pengawasan ketenakerjaan yang meliputi norma pelatihan, norma penempatan, norma hubungan kerja, norma kerja, norma keselamatan dan kesehatan kerja serta norma jaminan sosial tenaga kerja maupun pelaksanaan transmigrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 8
m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Keenam Bidang Transmigrasi Pasal 16 Bidang Transmigrasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis operasional yang berhubungan dengan transmigrasi; d. melaksanakan koordinasi pelaksanaan transmigrasi; e. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan transmigrasi; f. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan i. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 17 Seksi Penyuluhan dan Motivasi Masyarakat mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan penyuluhan dan motivasi masyarakat dalam program transmigrasi; d. melaksanakan perencanaan pengarahan dan penempatan transmigrasi sesuai dengan kualitas penduduk, daya dukung dan daya tampung lingkungan; e. memberikan informasi dan penyuluhan tentang ketransmigrasian kepada masyarakat; f. melaksanakan pendidikan dan pelatihan calon transmigran; g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 18 Seksi Pendaftaran, Seleksi dan Pemindahan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan pedoman dan petunjuk teknis berkaitan dengan pendaftaran, seleksi dan pemindahan transmigran. d. melaksanakan pendaftaran, seleksi calon transmigran dan legitimasi calon transmigran; e. melaksanakan pelayanan penampungan calon transmigran; f. melaksanakan pelayanan pengangkutan calon transmigran dari desa asal ke penampungan sementara; g. melaksanakan penanganan transmigran yang kembali dan bermasalah; h. melaksanakan koordinasi dengan daerah tujuan transmigran. i. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; 9
k. l.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketujuh Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Balai Latihan Kerja Pasal 19
UPTD Balai Latihan Kerja mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan kegiatan teknik pelatihan peningkatan produktivitas, uji kompetensi, sertifikasi konsultasi dan kerjasama, teknik pemasaran serta melaksanakan urusan tata usaha umum. Pasal 20 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Balai Latihan Kerja mempunyai fungsi : a. pengembangan program pelatihan dan produktivitas; b. pelaksanaan koordinator dan evaluasi pelatihan; c. pelaksanaan uji kompetensi, sertifikasi, pemasaran dan kerjasama kelembagaan; dan d. pelaksanaan urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga. Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 21 1. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus membantu Kepala Dinas sesuai denga kebutuhan dan keahliannya. 2. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya. 3. Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasrkan kebutuhan dan beban kerja. 4. Pembinaan terhadap petugas jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 22 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya; b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya; c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya; d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya; dan e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan. BAB III FUNGSI Pasal 23 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang tenaga kerja dan transmigrasi; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang tenaga kerja dan transmigrasi; dan d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
10
BAB IV TATA KERJA Pasal 24 Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Pasal 25 Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban menjadi teladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 26 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan. (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 27 (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat berkala. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. Pasal 28 Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas. Pasal 29 Rincian tugas masing-masing personil diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 30 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor Tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
GENDUT SUDARTO 11
12
