PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR
56 TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,
Menimbang :
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Pasal 36 maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman 1
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; 17. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 18. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul. MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DASAR KABUPATEN BANTUL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1.
Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul.
2.
Dinas adalah Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.
3.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.
4.
Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.
5.
Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul.
6.
Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah.
7.
Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah.
8.
Rencana Pencapaian SPM adalah target pencapaian SPM yang dituangkan dalam dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dijabarkan pada Renstra-SKPD dan Renja-SKPD untuk digunakan sebagai dasar perhitungan kebutuhan biaya dalam penyelenggaraan pelayanan dasar.
2
9.
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 12. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 14. Prioritas dan Plafon Anggaran yang selanjutnya disingkat PPA adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah disepakati dengan DPRD. 15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. 16. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. 17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. 18. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas 3
tertentu
dengan
kewajiban
melaporkan
dan
mempertanggungjawabkan
pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 19. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan atau APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan; 20. Urusan hukum adalah penyiapan dan penyusunan produk hukum dan pemberian bantuan hukum sesuai tugas dan fungsi SKPD. 21. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT di lingkungan Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul. 22. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri;
BAB II RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2
Kepala Dinas mempunyai tugas : a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 Sekretariat mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat; d. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja kegiatan dari masing-masing unit kerja; 4
e. mengkoordinasikan bidang-bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas; f. menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, kepegawaian, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana; g. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Dinas; h. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku; i.
memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
j.
menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l.
mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 4
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas; d. menyelenggarakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja; e. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas; f. menyimpan, memelihara, mengelola, dan mendistribusikan barang kebutuhan dinas; g. melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga; h. memelihara kendaraan dinas; i.
melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf Dinas;
j.
menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas;
k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l.
menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 5
Pasal 5 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c.
melaksanakan penataausahaan dan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. melaksanakan penatausahaan keuangan dengan sistem akuntansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. menerima dan menyetorkan pendapatan yang berasal dari retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.
melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; h. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; i.
mengkoordinasikan penyusunan RKA - SKPD dan DPA - SKPD;
j.
melaksanakan penatausahaan keuangan dan barang tugas pembantuan;
k. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan dana tugas pembantuan; l.
melaksanakan
administrasi,
inventarisasi,
dan
laporan
pertanggungjawaban
pengelolaan aset; m. mengusulkan penghapusan aset; n. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 6
Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; 6
b. menyiapkan bahan kerja; c. mengumpulkan, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; d. menyiapkan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan; e. melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai; f. menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional; g. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya; i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
j.
mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bagian Ketiga Bidang Pendidikan Sekolah Dasar Pasal 7
Bidang Pendidikan Sekolah Dasar mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pendidikan Sekolah Dasar atau bentuk lain yang sederajat; d. merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan program Pendidikan di SD/MI; e. mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SD/MI; f. mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan di SD/MI berdasarkan standar nasional; g. mengembangkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tingkat satuan pendidikan di SD/MI; h. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan di SD/MI; i. menyelenggarakan analisis dan pengembangan pendidikan di SD/MI; j.
memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 7
Pasal 8
Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Kurikulum, pendidik dan Tenaga Kependidikan di SD/MI; d. melaksanakan perumusan kebijakan operasional pendidikan di SD/MI; e. melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan di SD/MI; f. melaksanakan dan sosialisasi standar nasional pendidikan di SD/MI; g. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SD/MI; h. menyelenggarakan dan/atau mengelola satuan pendidikan SD/MI bertaraf internasional; i. menyusun rekomendasi kelayakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan di SD/MI; j.
menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal di SD/MI;
k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan SD/MI bertaraf internasional; l. melaksanakan pengelolaan dan penyaluran bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan di SD/MI; m. melaksanakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan SD/MI sesuai kewenangannya; n. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SD/MI; o. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan di SD/MI; p. melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan di SD/MI; q. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan SD/MI; r. melaksanakan pengawasan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SD/MI; s. menyusun analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di SD/MI; t. menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan di SD/MI; u. menyusun analisis peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan di SD/MI; v. membantu pelaksanaan ujian nasional di SD/MI; w. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah di SD/MI; 8
x. menyediakan biaya penyelenggaraan ujian sekolah di SD/MI; y. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di SD/MI; z. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan di SD/MI; aa. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan di SD/MI dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; bb. melaksanakan supervisi dan fasilitasi pendidikan di SD/MI bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; cc. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan di SD/MI berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu; dd. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan di SD/MI; ee. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penerimaan siswa baru di SD/MI; ff. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar di SD/MI; gg. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; hh. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; ii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan jj. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 9
Seksi Pengembangan dan Sarana mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Pengembangan Sarana dan Prasarana di SD/MI; d. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan di SD/MI; e. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana di SD/MI; f. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran di SD/MI; g. melakukan pendataan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana di SD/MI; h. melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan di SD/MI sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; i. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di SD/MI; 9
j.
memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan l.
permasalahan sesuai bidang tugasnya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bagian Keempat Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Pasal 10
Bidang Pendidikan Sekolah Menengah Pertama mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, peraturan perundang-undangan
d. e. f. g.
yang berkaitan dengan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat; menyelenggarakan perencanaan program Pendidikan di SMP/MTs; merumuskan kebijakan teknis penyelenggaraan program Pendidikan di SMP/MTs; mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMP/MTs; mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan di SMP/MTs berdasarkan
standar nasional; h. mengembangkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan tingkat satuan pendidikan di SMP/MTs; i. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan di SMP/MTs; j. menyelenggarakan analisis dan pengembangan pendidikan di SMP/MTs; k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 11
Seksi Kurikulum dan Tenaga Kependidikan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; 10
c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Kurikulum, pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP/MTs; d. melaksanakan perumusan kebijakan operasional pendidikan di SMP/MTs e. melaksanakan perencanaan operasional program pendidikan di SMP/MTs f. melaksanakan dan sosialisasi standar nasional pendidikan di SMP/MTs; g. melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan di SMP/MTs; h. menyelenggarakan dan/atau mengelola satuan pendidikan SMP/MTs bertaraf internasional; i. menyusun rekomendasi kelayakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan di SMP/MTs; j.
menyelenggarakan dan/atau mengelola pendidikan berbasis keunggulan lokal di SMP/MTs; k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan SMP/MTs bertaraf internasional; l. melaksanakan pengelolaan dan penyaluran bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan di SMP/MTs; m. melaksanakan pembiayaan penjaminan mutu satuan pendidikan SMP/MTs sesuai kewenangannya; n. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMP/MTs; o. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan di SMP/MTs; p. melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan pendidikan di SMP/MTs; q. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMP/MTs; r. melaksanakan pengawasan kurikulum tingkat satuan pendidikan di SMP/MTs; s. menyusun analisis kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan di SMP/MTs; t. menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidik dan tenaga kependidikan di SMP/MTs; u. menyusun analisis peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan di SMP/MTs; v. membantu pelaksanaan ujian nasional di SMP/MTs; w. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan ujian sekolah di SMP/MTs; x. menyediakan biaya penyelenggaraan ujian sekolah di SMP/MTs; y. melaksanakan evaluasi pengelola, satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan di SMP/MTs; z. melaksanakan evaluasi pencapaian standar nasional pendidikan di SMP/MTs; aa. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan di SMP/MTs dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar nasional pendidikan; 11
bb. melaksanakan supervisi dan fasilitasi pendidikan di SMP/MTs bertaraf internasional dalam penjaminan mutu untuk memenuhi standar internasional; cc. melaksanakan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan di SMP/MTs berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu; dd. melaksanakan evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu satuan pendidikan di SMP/MTs; ee. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penerimaan siswa baru di SMP/MTs; ff. melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi penilaian hasil belajar di SMP/MTs; gg. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; hh. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; ii. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan jj. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 12
Seksi Pengembangan dan Sarana mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyelenggarakan pengumpulan data, informasi, permasalahan, peraturan perundang-undangan dan kebijakan teknis yang berkaitan dengan Pengembangan Sarana dan Prasarana di SMP/MTs; d. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan prasarana pendidikan di SMP/MTs; e. melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana di SMP/MTs; f. melaksanakan pengawasan penggunaan buku pelajaran di SMP/MTs; g. melakukan pendataan dan analisis kebutuhan sarana dan prasarana di SMP/MTs; h. melaksanakan pengadaan barang/jasa sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan di SMP/MTs sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; i. melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana di SMP/MTs; j.
memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. 12
Bagian Kelima Bidang Bina Program Pasal 13
Bidang Bina Program mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data pendidikan dasar; d. menghimpun, menelaah, menganalisis, mengklasifikasi dan mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dokumen perencanaan; e. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pendidikan dasar; f. menyusun dan mengelola dokumen perencanaan SKPD; g. menyusun dan mengelola database; h. menyusun dan mengelola sistem informasi; i.
menyusun pelaporan;
j.
melaksanakan analisis pengembangan pendidikan dasar;
k. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l.
menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 14
Seksi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. mengkoordinasikan penyusunan Renstra-SKPD, Renja-SKPD, KUA-SKPD, PPASSKPD dan PPA-SKPD; d. mengkoordinasikan penyusunan rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal bidang pendidikan dasar; e. mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). f. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan operasional pendidikan dasar sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi. 13
g. melaksanakan sinkronisasi dan harmonisasi perencanaan operasional program pendidikan dasar sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i.
menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya; j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan
k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 15
Seksi Pendataan dan Informasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyusun dan mengelola data base; d. mengembangkan Sistem Informasi; e. mendokumentasikan peraturan
perundang-undangan
yang
berkaitan
dengan
pendidikan dasar; f. melaksanakan sosialisasi produk hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan dasar; g. melaksanakan koordinasi penyusunan profil pendidikan dasar; h. melaksanakan pendataan satuan pendidikan SD/MI dan SMP/MTs; i.
memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pencapaian SPM Dinas;
j.
melaksanakan analisis standarisasi satuan pendidikan pada pendidikan dasar;
k. menyusun rekomendasi kelayakan pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan pada pendidikan dasar; l.
memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya;
m. menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan sesuai bidang tugasnya; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan o. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
14
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Pasal 16
Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis.
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya. b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya. c. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku. d. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkahlangkah yang diambil sesuai bidangnya. e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan. BAB III FUNGSI Pasal 18 Dinas Pendidikan Dasar Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan dasar; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan dasar; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dasar; d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
15
BAB IV TATA KERJA Pasal 19 (1) Setiap
pimpinan
satuan
organisasi
dalam
melaksanakan
tugasnya
wajib
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, secara lintas program dan lintas sektor baik horizontal maupun vertikal; (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan masalah dan melaksanakan evaluasi di bidang tugasnya; (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas wajib memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 20 Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban memimpin,
menjadi teladan,
menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan Pasal 21 (1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan setiap pimpinan organisasi mengadakan rapat berkala. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pengawasan melekat kepada
bawahannya, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan
sesuai
peraturan dan perundang–undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan (3) Setiap pimpinan satuan organisasi apabila diperlukan wajib memberikan saran dan atau pertimbangan kepada atasan sesuai bidang tugasnya Pasal 22 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan. (3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
16
Pasal 23 Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas. Pasal 24 Rincian kegiatan masing-masing personil diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 25 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. . Ditetapkan di Bantul pada tanggal 15 Desember 2008 BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor : Tanggal : 15 Desember 2008 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
GENDUT SUDARTO
17
