PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 80 TAHUN 2011 TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BANTUL, Menimbang :
Mengingat :
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul; 1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 6. Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Daerah;
1
58
Tahun
2005
tentang
7. Peraturan Pemerintah Nomor Organisasi Perangkat Daerah;
41
Tahun
2007
tentang
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2011; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Bupati Bantul. 2. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. 4. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. 5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di Daerah. 7. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun. 2
8. 9.
10.
11.
12. 13.
14.
15.
16. 17.
18. 19. 20. 21. 22.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPASKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN dan/atau APBD Provinsi yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan tugas pembantuan; Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintah Daerah. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM). Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD. 3
23. Urusan hukum adalah penyiapan dan penyusunan produk hukum dan pemberian bantuan hukum sesuai tugas dan fungsi SKPD. 24. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu. BAB II RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2 Kepala Dinas mempunyai tugas : a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; dan b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3 Sekretariat mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan sekretariat; d. mengkoordinasikan perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis semua bidang; e. menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data rencana anggaran dan belanja kegiatan semua bidang; f. mengkoordinasikan semua bidang dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dinas; g. menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, kepegawaian, gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana; h. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan naskah dinas, kepegawaian, keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan dinas; i. menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan di bidang tugasnya; k. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 4 Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan dan memfasilitasi urusan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dinas; 4
d. melaksanakan tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, surat-menyurat, dan alat tulis unit kerja; e. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan kerja Dinas; f. menyimpan, mendistribusikan dan memelihara barang dinas; g. memelihara kendaraan dinas; h. melaksanakan administrasi perjalanan dinas bagi pejabat dan staf di lingkungan Dinas yang akan melakukan perjalanan dinas; i. menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas; j. menghimpun, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian; k. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan pegawai; l. melaksanakan administrasi kepegawaian; m. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; o. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 5 Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menghimpun, menelaah, menganalisis, mengklarifikasi dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan dinas; d. merencanakan dan melaksanakan pengembangan program dan kegiatan dinas; e. mengkoordinasikan penyusunan Renstra, Renja, Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Prioritas dan Plafon Anggaran PPA) SKPD; f. mengkoordinasikan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (LAKIP), dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM); g. mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang; h. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; j. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 6 Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji pegawai; d. melaksanakan penatausahaan pengelolaan keuangan sesuai SAP; e. mengkoordinasikan penyusunan DPA; 5
f. melaksanakan administrasi penerimaan, penyetoran dan pelaporan pajak; g. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; h. melaksanakan administrasi, inventarisasi, dan laporan pertanggungjawaban pengelolaan aset; i. mengusulkan penghapusan BMD; j. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; l. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketiga Bidang Pendaftaran dan Penetapan Pasal 7 Bidang Pendaftaran dan Penetapan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pendaftaran, penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak daerah sesuai bidangnya; d. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pendaftaran, penetapan, pendataan dan pelayanan di bidang pajak daerah; e. menyelenggarakan pengelolaan pajak daerah; f. menyelenggarakan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah; g. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan realisasi hasil penerimaan pendapatan daerah; h. menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 8 Seksi Pendataaan, Pendaftaran dan Pelayanan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan pengamatan potensi pajak daerah, pendataan objek subjek pajak, penilaian pajak dalam rangka ekstensifikasi pajak daerah; d. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan data dasar pendapatan daerah; e. menyusun data dasar perkembangan subjek dan objek pajak daerah; f. memproses dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah; g. menerima dan meneliti Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) atau Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dari wajib pajak daerah beserta dokumen pendukungnya; h. memproses dan menyampaikan surat peringatan/teguran kepada wajib pajak daerah yang belum mengirimkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)/Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada wajib pajak daerah; 6
i.
j. k. l. m. n. o. p. q.
memproses pembetulan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil (SKPDN) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar (SKPDLB); mengkoordinasikan pelaksanaan pendataan sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah; melaksanakan validasi data sumber-sumber pendapatan pajak dan retribusi daerah serta sumber pendapatan lain yang sah; mendokumentasikan berkas layanan pajak daerah; menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 9
Seksi Verifikasi dan Informasi Pendapatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan verifikasi data subjek dan objek pajak daerah; d. menyusun data base subjek dan objek pajak daerah; e. melaksanakan konfirmasi dan klarifikasi terhadap perubahan dan ketidaksesuaian data pajak daerah; f. melaksanakan koordinasi dan pengolahan data dalam rangka perhitungan perolehan pendapatan asli daerah; g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi pengolahan data pendapatan daerah; h. melaksanakan penatausahaan penerimaan pajak, bagi hasil pajak dan dana perimbangan; i. menyiapkan sarana prasarana teknologi informasi; j. menyiapkan bahan koordinasi, sosialisasi, dan sinkronisasi bagi hasil pajak; k. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; m. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan o. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 10 Seksi Penetapan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan nota perhitungan dan penetapan pajak daerah; d. menyiapkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); e. memproses dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); f. melaksanakan penatausahaan, monitoring, dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD); g. melaksanakan legalisasi benda berharga dan objek pajak daerah; 7
h. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; j. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Keempat Bidang Penagihan Pasal 11 Bidang Penagihan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis penagihan, piutang, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah; d. menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penagihan, piutang, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding, pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah e. menindaklanjuti surat pengurangan/keringanan, keberatan dan surat permohonan banding atas materi penetapan pajak daerah; f. menyelenggarakan evaluasi tunggakan pajak daerah, penghapusan piutang, penundaaan pembayaran, angsuran tunggakan, pengurangan/keringanan, keberatan dan banding pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan di bidang pajak daerah; g. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian retribusi daerah; h. menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 12 Seksi Penagihan dan Piutang mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah; d. melaksanakan penatausahaan piutang pajak, penundaan pembayaran dan angsuran tunggakan pajak; e. menyiapkan usulan penghapusan piutang pajak; f. menyiapkan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran; g. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; h. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak daerah; i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; j. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; 8
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 13 Seksi Keberatan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. memproses permohonan pengurangan/keringanan pajak daerah; d. memproses permohonan keberatan dan banding atas materi penetapan pajak daerah; e. menyiapkan bahan pertimbangan keputusan terhadap permohonan pengurangan/keringanan dan keberatan dan banding pajak daerah; f. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; g. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; h. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan j. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas . Pasal 14 Seksi Pengendalian Operasional, Pemeriksaan dan Penindakan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan bahan koordinasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan; d. memproses permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran pajak daerah; e. melaksanakan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap objek pajak dan subjek pajak daerah; f. melaksanakan pemeriksaan pembukuan, pelaporan dan penyetoran pajak dan retribusi daerah; g. menyusun laporan hasil pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah secara berkala; h. melaksanakan penindakan atas pelanggaran pajak daerah; i. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah; j. melaksanakan intensifikasi pajak daerah; k. menyiapkan bahan koordinasi untuk pelaksanaan, pemberdayaan dan pengendalian retribusi daerah; l. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; n. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
9
Bagian Kelima Bidang Anggaran Pasal 15 Bidang Anggaran mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; d. menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; e. mengkoordinasikan penyusunan APBD dan perubahan APBD. f. menerbitkan DPA , DPPA-SKPD, dan SPD; g. menyusun Analisis Standar Belanja (ASB) dan Standar Harga Barang dan Jasa (SHBJ); h. menyusun manajemen anggaran kas; i. mengkoordinasikan penyusunan anggaran rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); j. menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; k. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 16 Seksi Perencanaan Anggaran mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan bahan koordinasi dan perencanaan APBD dan perubahan APBD; d. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD; e. menyiapkan penyusunan Analisis Standar Belanja (ASB); f. menyusun APBD dan perubahan APBD; g. menyusun standarisasi harga barang dan jasa daerah; h. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; j. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 17 Seksi Pengendalian Anggaran mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah; d. menyiapkan bahan penyusunan manajemen anggaran kas; e. menyiapkan bahan penerbitan DPA dan DPPA-SKPD; f. menyiapkan bahan penerbitan SPD; g. menyiapkan bahan koordinasi penyusunan anggaran rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM); h. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; 10
i.
menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; j. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Keenam Bidang Perbendaharaan Pasal 18 Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang perbendaharaan; d. menyelenggarakan kebijakan manajemen investasi; e. menyelenggarakan penerbitan SP2D; f. menyelenggarakan pengendalian pencairan APBD; g. menyelenggarakan rekonsiliasi dan pelaporan dana perimbangan; h. menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; i. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; j. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 19 Seksi Belanja Tidak Langsung mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan belanja tidak langsung; d. melaksanakan penatausahaan dan pembayaran gaji; e. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja tidak langsung; f. melaksanakan pengujian SPM belanja tidak langsung; g. memproses penerbitan SP2D belanja tidak langsung; h. melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja tidak langsung; i. melaksanakan pemotongan, penyetoran dan pelaporan Iuran Wajib Pegawai (IWP), PPh Pasal 21 gaji PNS dan Tabungan Perumahan (Taperum); j. melaksanakan sistem informasi gaji; k. memproses penerbitan Surat Keterangan Pemberhentian Pembayaran (SKPP) bagi pegawai yang pindah dan pensiun; l. Menyiapkan bahan penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) dalam pelaksanaan anggaran; m. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; n. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; o. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; 11
p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 20 Seksi Belanja Langsung mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan bahan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengelolaan belanja langsung d. melaksanakan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan belanja langsung; e. melaksanakan pengujian SPM belanja langsung; f. memproses penerbitan SP2D belanja langsung; g. melaksanakan pengendalian pencairan dana belanja langsung; h. melaksanakan penatausahaan dokumen SP2D belanja langsung; i. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; k. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Ketujuh Bidang Akuntansi Pasal 21 Bidang Akuntansi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis di bidang akuntansi; d. menyelenggarakan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP; e. mengkoordinasikan laporan keuangan SKPD dan tugas pembantuan; f. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca. g. menyelenggarakan rekonsiliasi bank dan evaluasi realisasi APBD; h. menyelenggarakan penatausahaan keuangan selain kas; i. menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; k. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 22 Seksi Pembukuan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan secara sistematis dan kronologis sesuai SAP; 12
d. melaksanakan penelitian bukti kas penerimaan dan pengeluaran dari kas daerah; e. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan penyusunan neraca; f. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaporan pengelolaan dana tugas pembantuan; g. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; i. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 23 Seksi Pengolahan Data dan Laporan mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan akuntansi pengelolaan keuangan daerah; d. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; e. menyiapkan bahan penyusunan laporan semesteran; f. menyiapkan bahan penyusunan laporan neraca daerah; g. menyiapkan bahan penyusunan laporan realisasi anggaran dan laporan alur kas; h. menyusun naskah pengantar penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; i. menyiapkan bahan informasi keuangan daerah; j. menyiapkan bahan evaluasi pelaksanaan APBD; l. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; m. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; n. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan p. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Bagian Kedelapan Bidang Aset Pasal 24 Bidang Aset mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. merumuskan kebijakan, pedoman sistem dan prosedur pengelolaan aset dan petunjuk sistem dan prosedur penatausahaan persediaan teknis di bidang pengelolaan BMD; d. menyelenggarakan pengelolaan BMD; e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pengelolaan BMD; f. menyelenggarakan koordinasi dan pembinaan pengeloaan BMD; g. menyusun dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; h. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; 13
i.
memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 25 Seksi Inventarisasi dan Penghapusan mempunyai tugas: a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. melaksanakan inventarisasi dan verifikasi BMD; d. melaksanakan pengamanan administrasi, fisik dan hukum atas seluruh BMD; e. menyusun buku induk inventaris dan rekapitulasi BMD; f. menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan pelaksanaan inventarisasi dan mekanisme penghapusan BMD; g. mengumpulkan, menyusun, dan mengolah data rencana penghapusan dan pemindahtanganan BMD; h. menyiapkan administrasi pelaksanaan penghapusan dan pemindahtanganan BMD; i. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, verifikasi penyerahan hasil pengadaaan BMD dari SKPD; j. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; k. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; l. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan n. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas. Pasal 26 Seksi Penilaian dan Optimalisasi mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan bahan penyusunan tata cara penilaian BMD; d. menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan penilaian, optimalisasi dan pemeliharaan BMD; e. menyiapkan bahan dalam rangka pengadaan BMD sesuai dengan peraturan yang berlaku; f. melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan peraturan yang berlaku; g. melaksanakan penatausahaan BMD hasil pengadaan dan penerimaan hibah; h. melaksanakan penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengawasan serta pelaporan BMD; i. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; k. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
14
Pasal 27 Seksi Pengolahan Data dan Pengendalian mempunyai tugas : a. menyusun rencana kegiatan; b. menyiapkan bahan kerja; c. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD), Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMD), Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD) dari masing-masing SKPD; d. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengelolaan BMD; e. menyiapkan bahan penyusunan standarisasi sarana prasarana kerja; f. menyusun rekapitulasi mutasi BMD dan laporan pengguna barang, serta pemeliharaan BMD dari masing-masing SKPD secara berkala; g. menyiapkan bahan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada pengurus barang dan penyimpanan barang di SKPD; h. menyiapkan keputusan tentang pengurus dan penyimpanan barang atau sebutan lainnya; i. menyiapkan dan mengevaluasi SOP sesuai bidang tugasnya; j. menginventarisasi, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya; k. memberikan saran dan/atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah atau tindakan yang diambil sesuai bidang tugasnya; l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya; dan m. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Pasal 28 Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis. Bagian Kesepuluh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 29 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya; b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya; c. melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku; d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya; dan e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan. BAB III FUNGSI Pasal 30 Dinas dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; 15
b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset; d. pelaksanaan kesekretariatan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. BAB IV TATA KERJA Pasal 31 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, secara lintas program dan lintas sektor baik horizontal maupun vertikal. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengidentifikasikan dan menyiapkan bahan pemecahan masalah dan melaksanakan evaluasi di bidang tugasnya. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas wajib memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Pasal 32 Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban menjadi teladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 33 (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan. (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugas dan pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala. Pasal 34 (1)
Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing, serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing.
(2)
Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing. Pasal 35
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu kepada atasan masing-masing. (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan masingmasing. 16
(3) Setiap laporan yang disampaikan oleh pimpinan satuan organisasi kepada atasan masing-masing, tembusan laporannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 36 Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas. BAB V RINCIAN KEGIATAN Pasal 37 Rincian kegiatan masing-masing personil diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 38 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. Ditetapkan di Bantul pada tanggal 30 Desember 2011 BUPATI BANTUL,
SRI SURYA WIDATI Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor 80 Tahun 2011 Tanggal 30 Desember 2011 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
RIYANTONO
17
