BUPATI LAMANDAU PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA WILAYAH YANG AKAN DIBENTUK MENJADI DESA DEFINITIF DI KABUPATEN LAMANDAU BUPATI LAMANDAU, Menimbang
: a. bahwa, sebagai tindak lanjut pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa, perlu diatur tentang pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pada wilayah yang akan dibentuk menjadi Desa di Kabupaten Lamandau; b. bahwa, sebagaimana dimaksud dengan huruf ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau;
Mengingat
a,
perlu
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
-2-
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pembentukan Kecamatan Bulik Timur, Kecamatan Menthobi Raya, Kecamatan Sematu Jaya, Kecamatan Belantikan Raya Dan Kecamatan Batang Kawa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2005 Nomor 05 Seri D); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 32 Seri D); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan Dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 39 Seri E). MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA WILAYAH YANG AKAN DIBENTUK MENJADI DESA DEFINITIF DI KABUPATEN LAMANDAU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Lamandau. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lamandau, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten; 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Lamandau.
-37. Pembinaan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Dan Pengawasan Desa Persiapan Yang Akan Dibentuk Menjadi Desa Definitif untuk mempersiapkan suatu Desa yang akan diresmikan menjadi Desa definitif agar dapat siap dan mandiri untuk menjalankan Pemerintahan Desa. 8. Pengawasan adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Dan Pengawasan Desa Persiapan Yang Akan Dibentuk Menjadi Desa Definitif untuk memonitoring penyelenggaraan Pemerintahan Desa setelah menjadi Desa definitif. 9. Tim Pembinaan Dan Pengawasan Desa Persiapan Yang Akan Dibentuk Menjadi Desa Definitif adalah suatu Tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati yang bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pada Desa yang aan dipersiapkan menjadi Desa definitif, dimana Tim ini langsung bertanggung jawab kepada Bupati Lamandau. 10. DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran. 11. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah. BAB II TUJUAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 2 (1) Tujuan pembinaan dan pengawasan Desa Persiapan yang akan dibentuk menjadi Desa definitif adalah agar Desa definitif yang nantinya akan dibentuk benar-benar mampu dan siap dalam menyelenggarakan Pemerintahan Desanya masing-masing. (2) Mampu sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah ditinjau dari segi keuangan desa maupun dari persyaratan terbentuknya suatu Desa. (3) Siap sebagaimana dimaksud ayat (1), adalah ditinjau dari segi kapasitas dan kapabilitas Sumber Daya Manusia serta potensi yang ada dimiliki oleh Desa Dimaksud. BAB III BENTUK PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 3 Bentuk Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1), dilakukan melalui pemberian pedoman umum, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi. BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 4 (1) Kegiatan Pembinaan dilaksanakan sebelum dan sesudah Desa diresmikan menjadi Desa definitif. (2) Pembinaan sebelum Desa diresmikan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan minimal selama 6 (enam) bulan. (3) Pembiayaan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan adalah berasal dari DPA masing-masing SKPD.
-4Pasal 5 (1) Pembinaan dilaksanakan oleh Tim Pembinaan Dan Pengawasan Desa Persiapan Yang Akan Dibentuk Menjadi Desa Definitif. (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari pihak Kecamatan, Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pekerjaan Umum dan Inspektorat. (3) Tim sebagaimana dimaksud ayat (2) berhak memberikan rekomendasi kepada Bupati terhadap kelayakan Desa dimaksud menjadi Desa definitif. Pasal 6 (1) Kegiatan Pembinaan dilaksanakan setelah ada ditetapkan Keputusan Bupati tentang Desa yang akan dipersiapkan menjadi Desa Definitif. (2) Koordinator dalam pembinaan Desa persiapan ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa. (3) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan melalui tahap-tahap sebagai berikut : a. Persiapan; b. Pelaksanaan; dan c. Evaluasi. (4) Tahap persiapan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a adalah meliputi kegiatan rapat, pembentukan Tim, peninjauan kondisi di lapangan, identifikasi permasalahan dan kendala di lapangan, penentuan jadwal pembinaan dan lainlain. (5) Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b adalah meliputi kegiatan sosialisasi, pelatihan, pertemuan dengan warga dan lain-lain (6) Tahap evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf c adalah meliputi kegiatan pemberian hasil kesimpulan dan saran terhadap kegiatan pembinaan. Pasal 7 (1) Kegiatan Pengawasan mulai dilaksanakan setelah Desa diresmikan menjadi Desa definitif. (2) Pengawasan dilaksanakan oleh pihak Kecamatan dan Inspektorat. (3) Koordinator pelaksanaan pengawasan ini adalah Inspektorat. (4) Pengawasan dilaksanakan secara berkala, minimal selama 5 (lima) tahun berturut-turut. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati. Pasal 9 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
-5Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.
Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 15 Febuari 2013 BUPATI LAMANDAU, ttd MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 15 Februari 2013 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ttd ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR 277
PENJELASAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 03 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA WILAYAH YANG AKAN DIBENTUK MENJADI DESA DEFINITIF DI KABUPATEN LAMANDAU I. PENJELASAN UMUM Peraturan Bupati ini merupakan tindaklanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Desa yaitu pasal 24 yang memuat tentang pembinaan dan pengawasan. Peraturan Bupati tentang Pedoman Tentang Pembinaan dan Pengawasan Desa Persiapan Menjadi Desa Definitif ini mengatur tentang ketentuan umum, Tujuan Pembinaan Dan Pengawasan, Bentuk Pembinaan dan Pengawasan, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan serta Ketentuan Penutup. Kegiatan pembinaan dan pengawasan untuk Desa yang akan dipersiapkan menjadi Desa definitif ini sangat penting dilaksanakan agar Desa ini setelah menjadi Desa definitif dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah diharapakan. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup Jelas Pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) Cukup Jelas Pasal 3 Cukup Jelas Pasal 4 ayat (1), (2) dan (3) Cukup Jelas Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Cukup Jelas Pasal 6 ayat (1), (2), (3), (4), (5) dan (6) Cukup jelas Pasal 7 ayat (1), (2), (3) dan (4) Cukup Jelas
Pasal 8 Cukup Jelas Pasal 9 Cukup Jelas
TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2013 NOMOR SERI :
