BUPATI LAMANDAU PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 32 TAHUN 2012 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil telah ditetapkan;
b.
bahwa Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil merupakan pungutan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah sehingga perlu diatur pelaksanaannya;
c.
bahwa untuk maksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
1.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
4.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3474 );
5.
Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah ProvinsiDan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Dan Persyaratan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil; 16. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pengawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintahan Daerah; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 85 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D). MEMUTUSKAN: Menetapkan :
PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Lamandau. 5. Instansi Pelaksana adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau yang bertanggungjawab dan berwenang dalam urusan administrasi kependudukan. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau. 7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Kabupaten Lamandau dalam wilayah kerja Kecamatan. 8. Retribusi adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 9. Retribusi KTP adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya dokumen KTP oleh Instansi Pelaksana. 10. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah indentitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 11. Kartu keterangan bertempat tinggal yang selanjutnya disingkat KKBT adalah surat/ kartu bukti diri yang wajib dimiliki oleh penduduk musiman. 12. Kartu identitas kerja yang selanjutnya disingkat KIK adalah kartu tanda pengenal/ bukti diri (legitimasi) bagi penduduk komuter di luar wilayah
13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
22. 23. 24. 25. 26. 27.
Kabupaten Lamandau yang mempunyai pekerjaan/ kegiatan rutin setiap hari di wialayah Kabupaten Lamandau. Kartu Penduduk Sementara yang selanjunya disingkat KTPS adalah Dokumen/ Bukti diri seseorang tinggal terbatas di Kabupaten Lamandau dan telah mendapat izin tinggal terbatas dari instansi yang berwenang. Kartu identitas penduduk musiman yang selanjutnya disingkat KIPEM adalah kartu tanda pengenal sementara bagi penduduk musiman di Kabupaten Lamandau. Penduduk Musiman adalah orang yang datang dari luar Kabupaten Lamandau bertempat tinggal tidak terus-menerus dengan tujuan belajar dan mencari nafkah dengan tidak bermaksud menjadi penduduk Kabupaten Lamandau. Retribusi KK adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya Kartu keluarga. Kartu Keluarga yang selanjutnya di singkat KK adalah Kartu indentitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. Retribusi Akta Catatan Sipil adalah pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat atas diterbitkannya Kutipan Akta Catatan Sipil. Akta Catatan Sipil adalah kutipan dokumen atas peristiwa penting yang dialami oleh seseorang yang mana sebelum akta diterbitkan terlebih dahulu dicatat kedalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Akta perceraian adalah kutipan dokumen atas peristiwa perceraian yang mana sebelum kutipan akta diterbitkan terlebih dahulu dicatat kedalam register akta perceraian. Akta pengakuan dan pengesahan anak adalah dokumen peristiwa atas pengakuan anak dan pengesahan anak yang mana sebelumnya dilakukan pencatatan oleh instansi pelaksana pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran. Akta ganti nama bagi warga negara asing adalah kutipan dokumen atas ganti nama orang asing yang sebelum kutipan akata diterbitkan terlebih dahulu dicatat kedalam register akta ganti nama. Akta kematian adalah kutipan dokumen atas peristiwa kematian yang mana sebelum kutipan akta diterbitkan terlebih dahulu dicatat kedalam register akta kematian. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-Undangan diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran retribusi. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan; Penduduk Rentan adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh dokumen kependudukan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan. BAB II OBJEK RETRIBUSI Pasal 2
Objek Retribusi adalah pelayanan pencetakan KTP dan Akta Catatan Sipil oleh Pemerintah Daerah, meliputi: 1. Kartu tanda penduduk; 2. Kartu keterangan bertempat tinggal; 3. Kartu identitas kerja; 4. Kartu Penduduk Sementara; 5. Kartu identitas penduduk musiman; 6. Kartu keluarga; dan 7. Akta Catatan Sipil yang meliputi: a. Akta Perkawinan; b. Akta Perceraian; c. Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak;
d. Akta Ganti Nama bagi warga Negara orang Asing; dan e. Akta Kematian. BAB III PERSYARATAN PENERBITAN KTP, KARTU KETERANGAN BERTEMPAT TINGGAL, KARTU IDENTITAS KERJA, KARTU PENDUDUK SEMENTARA, KARTU IDENTITAS PENDUDUK MUSIMAN, KARTU KELUARGA DAN AKTA CATATAN SIPIL Paragraf 1 Bagian Kesatu Persyaratan Pengurusan Penerbitan KTP Pasal 3 (1) Syarat penerbitan KTP adalah sebagai berikut: a. Fotocopy KK; b. Telah berusia 17 tahun; c. Surat pengantar dari RT/RW dan Kepala Desa/Lurah; d. Surat keterangan pindah bagi yang pindah; e. Potocopy Kartu Golongan Darah; f. Potocopy Sidik Jari/SIM/SKCK; g. Akta Kelahiran; h. Paspor (bagi yang memiliki); i. Potocopy Ijazah; j. Akta Perceraian (bagi yang cerai); k. Potocopy Akta Nikah/ Akta Perkawinan bagi penduduk yang belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah. l. Surat kehilangan KTP dari Kepolisian (bagi yang kehilangan KTP); (2) Prosedur dan tatacara pengurusan Kartu Tanda Penduduk berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. (3) Bentuk blanko formulir pengurusan penerbitan KTP sebagaimana dimaksud ayat (1), terlampir pada lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Persyaratan Pengurusan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal Pasal 4 (1) Syarat pengurusan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal adalah sebagai berikut: a. Surat pengantar dari RT/RW setempat yang diketahui dan ditandatangani Lurah dan Camat dimana yang bersangkutan berdomisili. b. Copy KTP yang masih berlaku atau surat jalan dari tempat asal. c. Untuk WNI keturunan dilengkapi dengan persyaratan: Surat ganti nama bagi yang telah berganti nama; Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia; Pas photo 2 (dua) lembar ukuran 2x3 cm (2) Prosedur dan tatacara pengurusan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. (3) Bentuk blanko formulir pengurusan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal sebagaimana dimaksud ayat (1), terlampir pada lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Persyaratan Pengurusan Kartu Identitas Kerja Pasal 5 (1) Syarat pengurusan Kartu Identitas Kerja adalah sebagai berikut: a. KTP dari tempat asal yang masih berlaku; b. Surat keterangan/ pengantar; c. Pas photo 3 (tiga) lembar ukuran 2x3 cm; d. Untuk warga WNI keturunan, dilengkapi dengan: Surat bukti kewarganegaraan RI; Surat ganti nama bagi yang telah berganti nama.
e. Untuk WNA, dilengkapi dengan: Dokumen keimigrasian; Surat keterangan lapor diri (SKLD) dari Kepolisian setempat (2) Prosedur dan tatacara pengurusan Kartu Identitas Kerja berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. (3) Bentuk blanko formulir pengurusan Kartu Indentitas Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), terlampir pada lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat Persyaratan Penerbitan Kartu Penduduk Sementara Pasal 6 (1) Syarat pengurusan Kartu Penduduk Sementara bagi WNI adalah sebagai berikut: a. Surat keterangan pindah dari daerah asal yang dilegalisir oleh Ketua RT dan Camat setempat; b. Surat keterangan kelakukan baik dari Kepolisian daerah asal bagi yang belum bekerja); c. Surat jaminan bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau; d. Surat keputusan/ keterangan/ mutasi dari pimpinan instansi/ kantor dari daerah asal bagi yang mutasi kerja; e. Mengisi formulir biodata yang telah disediakan di kantor kelurahan; f. Masa berlaku KTP selama 6 (enam) bulan. (2) Syarat pengurusan Kartu Penduduk Sementara bagi WNA adalah sebagai berikut: a. Photo copy Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari Kantor Imigrasi ; b. Photo copy Surat Tanda Melapor Diri (STMD) dari Kepolisian RI; c. Photo copy Pasport; d. Mengisi formulir biodata yang telah disediakan di Kelurahan; e. Mendapat Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS). (3) Prosedur dan tatacara pengurusan Kartu Tanda Penduduk Sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. (4) Bentuk blanko formulir pengurusan penerbitan Kartu Penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), terlampir pada lampiran III Peraturan Bupati ini. Bagian Kelima Persyaratan penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman Pasal 7 (1) Syarat pengurusan Kartu identitas penduduk musiman adalah sebagai berikut: a. Melampirkan KTP atau surat jalan dari daerah asalnya; b. Surat pengantar/ surat keterangan dari Kantor Lurah/ desa setempat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Dukcapil; c. 3 (tiga) buah pas poto berwarna 2x4 cm; d. Surat pernyataan penampung. (2) Apabila persyaratan yang dimaksud ayat (1), tidak terpenuhi maka penerbitan Kartu identitas penduduk musiman tidak dapat dilayani dan diterbitkan; (3) Prosedur dan tatacara pengurusan Kartu Identitas Penduduk Musiman berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. (4) Bentuk blanko formulir pengurusan Kartu Penduduk sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), terlampir pada lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Keenam Persyaratan Penerbitan Kartu Keluarga Pasal 8 (1) Syarat pengurusan KK adalah sebagai berikut: a. Surat keterangan pindah bagi yang pindah; b. Penduduk mengisi formulir F1.01 dan ditandatangani oleh Ketua RT, Register dan Kepala Desa/Lurah; c. Fotocopy Akta Perkawinan/ Buku Nikah;
d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.
Surat Domisili yang diketahui RT setempat; Potocopy Sidik Jari; Potocopy Kartu Golongan Darah; Akta Kelahiran; Paspor (bagi yang memiliki); Fotocopy Ijazah; Akta Perceraian (bagi yang bercerai); Surat permohonan KK; Surat kehilangan KK dari Kapala Desa/ Lurah (bagi yang kehilangan KK); KK asli (bagi yang ada penambahan/ pengurangan anggota Keluarga); Bagi anggota keluarga yang pindah agama, melampirkan potocopy surat dari pejabat yang berwenang. (2) Prosedur dan tatacara pengurusan Kartu Keluarga berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. (3) Bentuk blanko formulir pengurusan KK sebagaimana dimaksud ayat (1), terlampir pada lampiran I Peraturan Bupati ini. Paragraf 2 Bagian Kesatu Persyaratan Penerbitan Akta Perkawinan Pasal 9 (1) Syarat penerbitan Akta Perkawinan adalah sebagai berikut: a. Pemberitahuan/ melaporkan untuk melangsungkan pencatatan perkawinan kepada Dukcapil Kab. Lamandau sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pencatatan perkawinan dilangsungkan; b. Mengisi formulir perkawinan yang ditandatangani oleh kedua calon mempelai; c. Mengisi formulir perkawinan yang F-2.12 (Formulir Pelaporan Perkawinan); d. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Kelurahan (N.1-N.4) masing-masing mempelai; e. Surat Keterangan Imunisasi dari Dokter; f. Potocopy KTP kedua calon mempelai yang mempunyai NIK; g. Potocopy Akta Kelahiran kedua calon mempelai; h. Potocopy Kartu Keluarga calon kedua mempelai (lampirkan aslinya); i. Potocopy KTP kedua saksi calon kedua mempelai yang mempunyai NIK dan para saksi menghadiri Pencatatan dan menandatangani apa register; j. Potocopy KTP kedua orang tua calon mempelai bagi yang tepat waktu; k. Potocopy surat pemberkatan nikah Gereja/ Vihara/ Parisada (lampirkan aslinya); l. Paspoto gandeng calon mempelai berwarna 4X6 = 6 (enagem) lembar; m. Potocopy surat keterangan cerai (bagi yang sudah menikah dan bercerai secara syah di Pengadilan Negeri (lampirkan aslinya). (2) Syarat tambahan selain yang dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut : a. Petikan akta kelahiran bagi calon mempelai pria berusia 19 tahun dan calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun, supaya dilampirkan Dispensasi Pengadilan Negeri; b. Surat izin Komandan bagi TNI/ Polri : 1) Bagi PNS melampirkan Surat izin dari Kepala/ Pimpinan Instansi Pemerintah tempat yang bersangkutan bekerja; 2) Surat izin kawin dari orang tua/wali, orang yang memelihara/ keluarga, saudara dalam garis lurus ke atas sebanyak 2 (dua) rangkap. (3) Prosedur dan tatacara pengurusan Akta Perkawinan berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. (4) Bentuk blanko formulir pengurusan penerbitan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud ayat (1), terlampir pada lampiran I Peraturan Bupati ini. Pasal 10 (1) Untuk yang beragama Islam syarat untuk memiliki Buku Nikah adalah sebagai berikut: a. Mengisi Formulir N1- N4;
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP); c. Kartu Keluarga (KK); d. Akta Kelahiran/ Surat Kenal Lahir; e. Paspoto berwarna ukuran 2X3 CM = 4 (empat) lembar. (2) Prosedur dan tatacara pengurusan untuk memiliki Buku Nikah berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. (3) Bentuk blanko formulir untuk memiliki Buku Nikah sebagaimana dimaksud ayat (1), terlampir pada lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Kedua Persyaratan Penerbitan Akta Perceraian Pasal 11 (1) Syarat penerbitan Akta Perkawinan adalah sebagai berikut: a. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; b. Mengisi formulir F-2.19 (formulir Pencatatan Perceraian); c. Kutipan Akta Perkawinan (asli); d. Potocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; e. Potocopy Kutipan Akta Kelahiran; f. Bagi WNI keturunan yang sudah ganti nama membawa surat Bukti ganti nama; g. Bagi penduduk orang asing membawa dokumen imigrasi dan STLD. (2) Prosedur dan tatacara pengurusan Akta Percerian berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. (3) Bentuk blanko formulir pengurusan penerbitan Akta Perceraian sebagaimana dimaksud ayat (1), terlampir pada lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Ketiga Persyaratan pengurusan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak Pasal 12 (1) Syarat pengurusan Akta Pengesahan Anak adalah sebagai berikut: a. Mengisi formulir F-2.40 (formulir pelaporan pengesahan Anak); b. Kutipan Akta Perkawinan; c. Kutipan Akta Kelahiran; d. Fotocopy Kartu Keluarga; e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk orang tua. (2) Syarat pengurusan Akta Pengakuan Anak adalah sebagai berikut: a. Mengisi formulir F-2.38 (formulir pelaporan pengangkatan Anak; b. Mengisi Surat Pernyataan Pengakuan Anak F-2.39; c. Kutipan Akta Kelahiran; d. Fotocopy Kartu Keluarga orang tua; e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Orang tua. (3) Prosedur dan tatacara pengurusan Akta Pengesahan Anak dan Akta Pengakuan Anak berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. (4) Bentuk blanko formulir pengurusan penerbitan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), terlampir pada lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Keempat Persyaratan Pengurusan Akta Ganti Nama Bagi Warga Negara Orang Asing Pasal 13 (1) Syarat pengurusan Akta Ganti Nama bagi warga Negara orang Asing adalah sebagai berikut: a. Mengisi formulir permohonan akta ganti nma WNA yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; b. Pemohon WNA mengajikan kepada Pengadilan Negeri setempat untuk mengajukan akta ganti nama yang bersangkutan; c. Fotocopy akta perkawinan;
d. e. f. g. h.
Fotocopy akta perceraian bagi yang sudah bercerai; Fotcopy akta kelahiran dari negara asal; Fotocopy KK; Fotocopy KTP; Salinan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon berasal (melaporkan 30 hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri. (2) Prosedur dan tatacara pengurusan Akta Ganti Nama bagi warga Negara orang Asing berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. (3) Bentuk blanko formulir pengurusan penerbitan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak sebagaimana dimaksud ayat (1), terlampir pada lampiran I Peraturan Bupati ini. Bagian Kelima Persyaratan Penerbitan Akta Kematian Pasal 14 (1) Syarat penerbitan Akta Kematian adalah sebagai berikut: a. Surat keterangan kematian dari Bidan/Dokter yang menolong 1 (satu) lembar; b. Surat keterangan pelaporan kematian dari Kelurahan/ Desa setempat 1 (satu) lembar; c. Potocopy Kartu Keluarga (lampirkan aslinya), serta KTP saksi I dan II yang sudah punya NIK Kab. Lamandau (masing-masing 1 (satu) lembar), untuk sementara tidak boleh memakai NIK Kabupaten lain; d. Potocopy Akta Kelahiran yang meninggal; e. NIK pelapor tidak boleh sama dengan NIK yang meninggal. (2) Prosedur dan tatacara pengurusan Akta Kematian berpedoman pada petunjuk teknis yang berlaku. (3) Bentuk blanko formulir pengurusan penerbitan Akta Kematian sebagaimana dimaksud ayat (1), terlampir pada lampiran I Peraturan Bupati ini. BAB VII STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 15 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi adalah sebagai berikut : NO
OBJEK RETRIBUSI
1 1.
2 Kartu tanda penduduk: a. Penggantian biaya cetak KTP b. Penggantian biaya cetak KTP bagi Lanjut Usia (umur 60 tahun keatas) c. Penggantian biaya cetak KTP bagi Penduduk Miskin (Pemegang Kartu Miskin) d. KTP bagi Orang Cacat e. Penggantian biaya cetak KTP bagi Orang Asing f. KTP sementara
TARIF RETRIBUSI (Rp) 3 30.000 20.000 20.000 Gratis 200.000 25.000
2.
Kartu keterangan bertempat tinggal
25.000
3.
Kartu identitas kerja
25.000
4.
Kartu identitas penduduk musiman
25.000
5.
Surat Keterangan Pindah Penduduk
25.000
6.
Kartu Keluarga: a. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) b. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) bagi keluarga Lanjut Usia (umur 60 tahun keatas)
30.000 20.000
c. Penggantian biaya cetak Kartu Keluarga (KK) bagi keluarga miskin (pemegang kartu miskin) d. Kartu Keluarga (KK) bagi keluarga orang cacat e. Penggantian biaya cetak KK bagi orang asing 7.
Akta Catatan Sipil: a. Akta Perkawinan tepat waktu b. Akta Perkawinan tidak tepat waktu c. Akta Perkawinan bagi Orang asing d. Akta Perceraian e. Akta Pengesahan dan Pengakuan anak f. Akta ganti nama bagi Warga Negara Asing g. Akta Kematian
20.000 Gratis 200.000
150.000 175.000 750.000 650.000 50.000 500.000 10.000
BAB VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 16 (1) Masa retribusi masing-masing dokumen administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, adalah sebagai berikut: a. Masa retribusi KTP adalah selama jangka waktu 5 tahun; b. Masa retribusi KK adalah untuk jangka waktu lamanya hingga ada perubahan; c. KTP Orang asing masa retribusinya sama dengan masa berlakunya KITAP; d. KK Orang Asing masa retribusinya sama dengan masa berlakunya KITAP atau sampai adanya perubahan; e. Kutipan Akta masa berlakunya retribusi adalah selamanya atau sampai adanya pembatalan. (2) Bagi penduduk yang telah berumur 60 tahun retribusi KTP setelah pembayaran berlakunya selamanya. (3) Masa retribusi Kartu identitas penduduk musiman adalah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. (4) Retribusi terutang terjadi sejak diterbitkannya SKRD. BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN Pasal 17 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yaitu berupa karcis retribusi. (4) Bentuk SKRD dan karcis retribusi sebagaimana lampiran II dan III Peraturan Bupati ini. Pasal 18 (1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah sebagai Pengelola retribusi dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sebagai Pelaksana pengelolaan dan pemungut retribusi. (2) Tata cara pemungutan dan pengelolaan retribusi adalah sebagai berikut: a. Pemungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melalui loket yang disediakan khusus yang mana ada petugas khusus pemungut retribusi; b. Wajib retribusi membayar retribusi berdasarkan karcis yang disediakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah dan dipungut pada saat kepengurusan Kartu tanda penduduk, Kartu keterangan bertempat tinggal, Kartu identitas kerja, Kartu Penduduk Sementara, Kartu identitas penduduk musiman, Kartu keluarga dan Akta Catatan Sipil yang meliputi: Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak,
Akta Ganti Nama bagi warga Negara orang Asing dan Akta Kematian yang dilaksanakan oleh Petugas Pemungut retribusi; c. Petugas pemungut menyetorkan hasil pemungutan retribusi seluruhnya kepada Bendahara penerima Dinas Kependudukan dan Catatan sipil yang sudah ditunjuk oleh Bupati untuk di setorkan ke Kas Daerah. BAB X TATA CARA PEMBAYARAN Pasal 19 (1) Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus di muka untuk satu kali masa retribusi. (2) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan. (4) Pembayaran retribusi langsung dibayarkan sekaligus pada tempat atau loket yang disediakan termasuk angsuran dan penundaan pembayaran retribusi. Pasal 20 (1) Pembayaran retribusi dicatat dalam buku penerimaan. (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran buku disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. (3) Penerimaan retribusi seluruhnya harus disetorkan ke Kas Daerah dengan SSRD oleh Bendahara Penerima paling lambat 1x24 jam ke Kas Daerah dan membuat laporan secara berkala hasil pemungutan retribusi tersebut kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan Dan Aset Daerah pada setiap triwulan. Pasal 21 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan restribusi dapat diberikan kepada : a. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan, yaitu penduduk korban bencana alam, korban bencana sosial, terlantar dan penduduk miskin; b. Penduduk yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas; c. Berdasarkan permintaan atas pertimbangan kondisi sosial atau peristiwa tertentu. BAB XI TATA CARA PENAGIHAN Pasal 22 (1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas retribusi yang terutang dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis. (2) Penagihan Retribusi Terutang didahului dengan Surat Teguran. (3) STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (4) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis dikeluarkan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang. BAB XII KEBERATAN Pasal 23 (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya. (4) Keadaan diluar kekuasaanya sebagaimana dimaksud ayat (3), adalah sesuatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kekuasaannya. (5) Pengajuan kebearatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi. Pasal 24 (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati. (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. Pasal 25 (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagan atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB. BAB XIII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN Pasal 26 (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati. (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi harus memberikan keputusan. (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan. (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut. (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB. (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi. BAB XIV PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA Pasal 27 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi tertangguh jika : a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi. (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran. (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah. (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi. Pasal 28 (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan. (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa. BAB XV SANKSI ADMINISTRSASI Pasal 29 Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. BAB XVI INSENTIF PEMUNGUTAN Pasal 30 (1) Petugas pemungut retribusi diberikan insentif pemungutan. (2) Pemberian insentif dianggarkan dalam APBD pada setiap tahun anggaran berdasarkan realisasi Pendapatan dan dapat diberikan setiap triwulan. (3) Besaran insentif yang diberikan diatur dengan Keputusan Bupati. BAB XVII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 31 (1) Untuk melaksanakan fungsi penertiban, pengawasan dan pengendalian yang melakukan pemeriksaan terhadap wajib retribusi, Kepala Dinas membentuk Tim Penertiban, Pengawasan dan Pengendalian Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil. (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri dari SKPD terkait Yang dikoordinir langsung oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil. (3) Tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1), sebagai berikut : a. Melakukan Penertiban Pemungutan Retribusi; b. Memantau kegiatan penyelenggaraan terkait masalah Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil. c. Melakukan usaha/ tindakan lain terkait Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil sesuai peraturan perundangundangan. d. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2012. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 10 April 2012 BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN
Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 10 April 2012 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2012 NOMOR 244
Lampiran 1
: Peraturan Nomor Tanggal Tentang
Bupati Lamandau : : : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil.
