BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG

BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4), Pasal 10 ayat (3), Pasal 13 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16 ayat (8), Pasal 18 ayat (6), Pasal 20 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, maka perlu diatur lebih lanjut mengenai petunjuk pelaksanaan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;

b.

bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

: 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4180); 4. Undang-Undang...

4.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);

5.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-hak Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya;

8.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tantang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5333); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas Dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5358); 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 29 Seri D;. 14. Peraturan Daerah....

14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014, Nomor 116, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2014 Nomor 114). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING BAB I KETENTUA UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Lamandau dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Lamandau. 4. Dinas dinas yang membidangi ketenagakerjaan. 5. Kepala Dinas kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan. 6. Izin Memperkerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah Izin yang diterbitkan oleh Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia kepada Tenaga Kerja Asing yang bekerja di Indonesia. 7. Perpanjangan IMTA adalah Izin yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja warga Negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping tenaga kerja asing. 9. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA, adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Kabupaten Lamandau. 10. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. 11. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pemohon untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Mentri atau pejabat yang ditunjuk. 12. Kartu Izin Tinggal Sementara yang selanjutnya disingkat KITAS adalah kartu yang diberikan sebagai bentuk persetujuan izin kepada orang asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas. 13. Kartu Izin Tinggal....

13. Kartu Izin Tinggal Tetap yang selanjutnya disingkat KITAP adalah kartu yang diberikan sebagai bentuk persetujuan alih status dari izin tinggal terbatas untuk tinggal diwilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Retribusi Daerah yang Selanjutnya disebut restribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 15. Wajib Restribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 16. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 17. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Lamandau. 18. Pemungutan adalah suatu rangkai kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuaan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 19. Retribusi perpanjang izin memperkerjakan tenaga asing yang selanjutnya disebut perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing 20. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang. 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi admitrasi berupa bunga dan/atau denda. 22. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah surat untuk melakukan setoran ke Bank yang ditunjuk. 23. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan mengunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah. 24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat dengan SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih bayar daripada Retribusi yang tertuang atau seharusnya tidak tertuang. 25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan pengolah data dan/atau keterangan lainya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

26. Penyidikan....

26. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat (PPNS) untuk mencari serta pengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan petunjuk yang jelas dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. kewenangan penerbitan perpanjangan IMTA; b. tata cara, persyaratan perpanjangan IMTA; c. pemungutan retribusi dan penarikan sisa retribusi; d. tata cara penagihan; e. penghapusan kedaluwarsa penagihan; f. pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi; dan g. pemanfaatan retribusi.

BAB III KEWENANGAN PENERBITAN PERPANJANGAN IMTA Pasal 3

(1) Bupati menerbitkan kewenangannya.

perpanjangan

IMTA

di

daerah

sesuai

dengan

(2) Untuk membantu kelancaran penerbitan IMTA, Bupati melimpahkan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Kepala Dinas.

BAB IV TATA CARA, PERSYARATAN PERPANJANGAN IMTA Pasal 4 (1) Pemberi kerja Tenaga Kerja Asing yang akan melakukan perpanjangan IMTA, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas. (2) Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Kepala Dinas yang membidangi Ketenagakerjaan untuk Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerjanya dalam 1 (satu) wilayah Kabupaten Lamandau. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan selambatlambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.

Pasal 5....

Pasal 5 (1) Permohonan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dilakukan dengan mengisi fomulir perpanjangan IMTA dengan melampirkan syarat berupa: a. Copy IMTA yang masih berlaku; b. Bukti Pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA melalui Bank yang ditunjukan oleh Bupati; c. Copy polis asuransi; d. Laporan Realisasi Pelaksanaa Pendidikan dan Pelatihan kepada Tenaga Kerja Indonesia; e. Copy keputusan RPTKA yang masih berlaku; f. Foto berwarna ukuran 4X6 sebanyak 2 (dua) lembar; g. rekomendasi dari instansi terkait untuk sektor tertentu; h. surat kuasa dari pimpinan perusahaan kepada staf yang bertanggungjawab dalam hal mengurus administrasi berkenaan tenaga kerja asing; dan i. Dokumen izin badan hukum perusahaan (SITU, SIUP, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan). (2) Berkas Permohonan Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuat sebanyak 2 (dua) rangkap dengan perihal permohonan perpanjangan IMTA dan permohonan perpanjangan KITAS. (2) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak terpenuhi maka permohonan perpanjangan ditolak. (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah lengkap, maka Kepala Dinas menerbitkan IMTA paling lama 3 ( tiga ) hari kerja. (4) Bentuk formulir permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 4 (1) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu berlakunya RPTKA dengan ketentuan setiap perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun. (2) Jangka waktu perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan untuk jabatan Komisaris dan Direksi. (3) Jangka waktu perpanjangan IMTA untuk jabatan Komisaris dan Direksi paling lama 2 (dua) tahun. (4) IMTA perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk memperpanjang KITAS. Pasal 5 (1) Setelah Pengguna Tenaga Kerja Asing memperoleh IMTA wajib menunjuk dan melatih Tenaga Kerja Indonesia calon pendamping yang dipersiapkan sebagai pengganti Tenaga Kerja Asing. (2) Tenaga Kerja Indonesia calon pendamping Tenaga Kerja Asing harus melalui pengujian atas Kemampuan Keahlian dan Keterampilan.

(3) Hasil seleksi....

(3) Hasil seleksi dan pelatihan bagi Tenaga Kerja Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan program pendidikan dan pelatihan yang tercantum dalam RPTKA sebagai bahan pertimbangan pemberian perpanjangan IMTA. BAB III PENGENDALIAN Pasal 6 (1) Pengendalian perpanjangan IMTA wajib melaporkan penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada dinas setiap 1 (satu) bulan sekali. (2) Pengguna perpanjangan IMTA wajib melaporkan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan surat keputusan pengesahan RPTKA kepada dinas setiap 1 (satu) tahun sekali sebagaimana tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB IV PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PENARIKAN SISA RETRIBUSI Bagian Kesatu Penetapan Cara Pemungutan Pasal 7 (1) Penetapan besarnya retribusi terutang ditetapkan oleh Pejabat dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk, format, dan isi dari SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh SKPD pengguna barang dan tidak dapat di borongkan dan/atau tidak dapat melalui pihak ketiga. (4) Penetapan SKPD Pengguna Barang sebagai pemungut retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal 8 (1) Jatuh tempo pembayaran retribusi daerah terutang yang tertera pada SKRD 15 (lima belas) hari dihitung sejak tanggal diterbitkan SKRD. (2) Apabila jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh pada hari libur, maka pembayaran paling lambat dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran dan Tempat Pembayaran Pasal 9 (1) Bagi pengguna Tenaga Kerja Asing wajib membayar Retribusi perpanjang IMTA. (2) Besarnya retribusi....

(2) Besarnya Retribusi sebagaimana dimasukan pada ayat (1), sebesar USD 100 perorang, perbulan dan perjabatan. (3) Retribusi dibayar dimuka selama 12 (dua belas) bulan atau kurun waktu penggunaan tenaga kerja Asing. (4) Jika pengguna Tenaga Kerja Asing kurang dari 1 (satu) bulan pembayaran Retribusinya dibayar 1 (satu) bulan penuh. (5) Pengguna Tenaga Kerja Asing melakukan pembayaran restribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dengan mengisi formulir SKRD yang sudah ditetapkan oleh kepala OPD atau pejabat yang ditunjuk dan melakukan di kas umum daerah. (6) Pembayaran retribusi sebagai mana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dilaksanakan oleh pengguna Tenaga Kerja Asing pada rekening kas umum daerah, langsung dikonvirmasi kedalam kurs rupiah yang nilainya disesuaikan kurs Bank Indonesia (BI) yang berlaku pada saat pembayaran berdasarkan jumlah bulan atau kurun waktu penggunaan tenaga kerja Asing. (7) Bank penerima retribusi setelah menerima setoran dari Tenaga Kerja Asing mengeluarkan tanda bukti setoran yang dibuat 3 (tiga) masing-masing untuk: a. Lembar pertama untuk tenaga kerja asing; b. Lembar kedua untuk kas daerah atau Bank pemerintah retribusi; dan c. Lembar ketiga untuk dinas/instansi pengelola izin pengguna tenaga kerja asing. (8) Tanda bukti pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7), merupakan salah satu persyaratan untuk perpanjangan IMTA. Bagian Ketiga Tata Cara Penyetoran Pasal 10 (1) Pembayaran retribusi terutang dibayar sendiri oleh wajib retribusi atau kuasanya dengan menggunakan SSRD atau tanda bukti pembayaran. (2) Bentuk, format, dan isi dari SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. (3) Pembayaran retribusi dilakukan dengan cara disetor lansung ke rekening bank pemegang kas umum daerah yang ditujuk Bupati. (4) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah dan/atau bendahara penerimaan SKPD Pengguna Barang paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak uang kas tersebut diterima. (5) Dalam hal kondisi geografis tempat pemungutan retribusi sulit dijangkau dengan transportasi dan secara teknis tidak memungkinkan dilakukan setiap hari, batas waktu penyetoran ke kas daerah dan/atau bendahara penerimaan ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan dilampiri rekapitulasi penerimaan harian retribusi. (6) Bendahara penerimaan SKPD Pengguna Barang selanjutnya menyetorkan seluruh penerimaan ke kas daerah setiap hari kerja dan jam kerja. (7) Pertanggungjawaban penyetoran hasil pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat....

Bagian Keempat Penarikan Sisa Retribusi Pasal 11 (1) Retribusi yang telah dibayarkan pada kas Umum Daerah dapat ditarik kembali sisanya jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Tenaga Kerja Asing bersangkutan. (2) Penarikan sisa retrebusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dapat diberikan kepada pengguna Tenaga Kerja Asing dengan ketentuan: a. Bagi perpanjangan IMTA yang telah diterbitkan sisa retribusi yang telah dibayar pada kas umum daerah dapat ditarik kembali dari sisa waktu yang belum terpakai. b. Bagi pengguna Tenaga Kerja Asing yang membayar retribusi, dan belum diterbitkan IMTA-nya dapat ditarik kembali retribusinya. (3) Penarikan sisa retribusi dapat ditarik setelah 3 (tiga) bulan dari pengajuan permohonan. (4) Persyaratan untuk dapat menarik sisa retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yaitu: a. Mengajukan permohonan pengambilan sisa retribusi; b. Melampirkan bukti setor retribusi asli; c. Melampirkan bukti pencabutan IMTA; dan d. Foto copy IMTA Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan. (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengeluarkan surat keterangan penarikan sisa retribusi kepada Kas Umum Daerah. (6) Kas Umum Daerah berdasarkan Surat Keterangan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (5), selanjutnya mengembalikan retribusi sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam Surat Keterangan Dinas. (7) Kepulangan Tenaga Kerja Asing dengan bukti Exit Permit Only (EPO) yang tidak dilaporkan kepala Dinas, sampai habis masa berlakunya IMTA, maka dianggap IMTA masih digunakan oleh pegguna dan dianggap masih dipekerjakan dan sisa retribusinya tidak dapat ditarik kembali.Kas Umum Daerah berdasarkan Surat Keterangan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (5), selanjutnya mengembalikan retribusi sesuai dengan nilai nominal yang tercantum dalam Surat Keterangan Dinas. BAB V TATA CARA PENAGIHAN Pasal 12 (1) Pejabat menerbitkan STRD apabila: a. retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar; b. dari hasil pemeriksaan atas SSRD terdapat kekurangan pembayaran retribusi karena salah tulis dan/atau salah hitung; dan c. wajib retribusi dikenakan sanksi administrative berupa denda dan/atau bunga. (2) Sanksi administratif berupa bunga atas retribusi yang terutang yang tidan atau kurang dibayar dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditetapkan untuk paling banyak 48% (empat puluh delapan per seratus) sejak saat terutangnya retribusi.

(3) Sanksi adminstratif....

(3) Sanksi administratif berupa denda dan/atau bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dalam hal wajib retribusi membetulkan sendiri SSRD yang mengakibatkan utang retribusi menjadi lebih besar dari SKRD, dihitung sejak tanggal disampaikan pembetulan SSRD sampai dengan tanggal pembayaran. (4) Penagihan retribusi didahului dengan Surat Teguran Retribusi Daerah (STRD) yang dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran. (5) STRD sebagaimana dimaksud ayat (2), memuat perhitungan jumlah pokok retribusi terutang, ditambah dengan sanksi bunga sebesar 2% (dua per seratus) setiap bulan dan/atau denda yang harus dibayar lunas paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan STRD. (6) Bentuk, format, dan isi dari STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB VI PENGHAPUSAN KEDALUWARSA PENAGIHAN Pasal 13 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang di bidang retribusi. (2) Saat terutangnya retribusi sebagaimana dimkasud pada ayat (1), ditentukan terhitung sejak STRD diterbitkan. (3) Terhadap retribusi yang tidak tertagih, SKPD Pengguna Barang wajib membuat iventarisasi dan laporan terhadap piutang retribusi yang tidak tertagih, sehingga mengakibatkan kedaluarsa penagihan. (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa: a. kronologis yang membuat pelaksanaan pemungutan piutang retribusi; b. daftar umur piutang; c. surat keterangan yang menyangkut keberadaan Wajib Retribusi; d. keterangan lain yang diperlukan sebagai pertanggung jawaban terjadinya kedaluarsa penagihan. (5) Penetapan kedaluarsa penagihan oleh SKPD pengguna Barang dibahas bersama instansi lain yang terkait dan dituangkan dalam format berita acara. (6) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai usulan SKPD Pengguna Barang kepada Bupati untuk penghapusan piutang retribusi. (7) Berdasarkan usulan SKPD Pengguna Barang, Bupati dapat menerbitkan keputusan tentang penghapusan retribusi dimaksud. BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 14 Atas dasar permohonan wajib retribusi dapat keringanan atau pembebasan retribusi dalam hal:

diberikan

pengurangan,

a. Kondisi objek retribusi....

a. Kondisi objek retribusi : Usaha yang menjadi objek retribusi tutup/hilang sementara atau permanen atau tidak diketahui lagi aktivitasnya atau sebab lain berkaitan dengan objek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan paling banyak 30% (tiga puluh per seratus); b. Kondisi subjek retribusi : Kemampuan bayar wajib retribusi yang menurun atau hilang sama sekali semisal karena sakit, meninggal dunia, kondisi ekonomi lokal, regional, global yang tidak kondusif bagi dunia usaha atau sebab lain berkaitan dengan subjek retribusi yang relevan, dengan besaran pengurangan, keringanan atau pembebasan paling banyak 100% (seratus per seratus); c. Kondisi lain yang disebabkan oleh keadaan kahar berupa : bencana alam atau sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan huru-hara yang terjadi dengan besaran pengurangan/pembebasan paling banyak 100% (seratus per seratus); Pasal 15 (1) Wajib retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi setelah mendapat perhitungan SKRD kepada SKPD Pengguna Barang dengan permohonan yang diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang jelas. (2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi harus melampirkan bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan sesuai ketentuan yang berlaku meliputi: a. fotocopy perhitungan SKRD; b. fotocopy KTP, SIM, Paspor, Kartu Keluarga atau identitas lain; dan c. surat keterangan kepala desa atau instansi lain yang terkait. (3) SKPD Pengguna Barang atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan pemberian pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi. (4) Pejabat harus memberikan keputusan atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan wajib pajak dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya surat permohonan. (5) Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), berupa mengabulkan sebagian, atau mengabulkan seluruhnya, atau menolak. (6) Apabila dalam waktu sebagaimana dalam ayat (4), telah lewat dan pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi yang diajukan dianggap dikabulkan. BAB VIII PEMANFAATAN RETRIBUSI Pasal 16 Pemanfaatan dan penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA diutamakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal. BAB IX....

BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintah pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Maret 2015 BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 NOMOR 399

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

ELLY YOSSEPH,SH NIP. 10760131 200312 1 006

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING FORMULIR PERMOHONAN PERPANJANGAN IMTA PERMOHONAN IZIN MEMPERKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) PERPAJANGAN I.

DATA PERMOHONAN IZIN UNTUK MEMPERKERJAKAN TKA : 1. 2. 3. 4. 5.

6. 7. 8.

II.

Nama Perusahaan/Instansi Nama Pimpinan/Penanggung Jawab Alamat Perusahaan/Instansi Nomor Teleondan Fax, e-Mail Tempat Kedudukan Cabang Izin Usaha :a. Dari b. Nomor c. Tanggal Jenis Lapangan Usaha Jumlah Tenaga Kerja

: : : : : : : : : :

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja a. Nomor SK Pengesahan b. Tahun berlaku s/d

: : :

Sektor Kode Teknis a. Indonesia b. Tenaga Asiang Sudah disahkan

: : : :

Orang Orang

DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DITEMPATKAN : 1. 2. 3. 4. 5.

Nama Alamat di Luar Negeri Alamat di Indonesia Kewarganegaraan Nomor Paspor Tanggal Berlaku Tempat Lahir Tanggal Lahir Jenis Kelamin

: : : : : : : : :

Laki-laki

Perempuan

7.

Status Perkawinan

:

Kawin

Belum Kawin

8. 9.

Pendidikan Tinggi *) Pengalaman Kerja *)

: :

a. b. c.

10.

Surat Izin Masuk/Tinggal yang dimiliki a. Visa - Jenis - Nomor - Tanggal Dikeluarkan - Masa Berlaku b. Kartu Izin Tinggal Terbatas - Nomor - Tanggal Dikeluarkan - Masa Berlaku c. Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) - Nomor - Tanggal Dikeluarkan - Masa Berlaku d. Surat Kartu Kependudukan - Nomor - Tanggal Dikeluarkan

: : : : : : : : : : : : : : : :

6.

- Masa Berlaku

III.

:

JABATAN YANG AKAN DIISI OLEHTENAGA KERJA ASING 1.

2. 3.

1.

Nama Jabatan Level Jabatan Uraian Jabatan (Tugas, tanggung jawab dan wewenang TKI sebagai Pendamping TKA a. Pendidikan b. Pengalaman Kerja c. Persyaratan untuk menduduki jabatan d. Diklat yang akan dilaksanakan kepada TKI e. Rencana waktu penggantian TKA kepada TKI

: :

Pimpinan Manajer

Profesional

Panasehat/Advisor

Supervisor

Dapat

Tidak Dapat Tidak Dapat

: : : : : : :

KONDISI KERJA Perjanjian kerja berlaku sampai dengan tanggal :

2.

Fasilitas dan gaji yang diberikan a. Perumahan b. Kendaraan c. Gaji per bulan TKA d. Gaji per bulan TKI

: : : : :

Dapat

IV. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU Demikian permohonan ini kami isi dengan sesungguahnya dan kami bertanngunggjawab akan kebenarannya. ------------------------------------------Tanda tangan dan nama terang penanggungjawab di atas matrai Rp.6.000,-

*) Lampiran copy ijazah terakhir/tanda bukti lain yang sah.

LAPORAN PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENAGA KERJA INDONESIA NO 1

NAMA JABATAN YANG DIDUDUKI TKI 2

DIKLAT YANG DILAKSANAKAN JENIS LAMA 3 4

NAMA TKI SEBAGAI PENDAMPING NAMA TKI 5

JABATAN TKI 6

PELAKSANAAN PROGRAM DIKLAT DALAM PERUSAHAAN 7

LUAR PERUSAHAAN*) 8

RENCANA PENEMPATAN

KETERANGAN

9

10

*) Sebutkan lembaga diklat dan alamatnya. Nanga Bulik,……………………

PIMPINAN

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING NO

NAMA JABATAN

1

2

Catatan :LampirkanStrukturOrganisasi

JUMLAH TKA 3

JANGKA WAKTU PENGGUNAAN 4

MULAI DIPEKERJAKAN

KETERANGAN

5

6

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DAN PERSYARATAN JABATAN TKA NO

NAMA JABATAN

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN/JABATAN

1

2

3

PERSYARATAN MINIMUM PENDIDIKAN

PENGALAMAN KERJA

4

5

Nanga Bulik,……………………………………………..

PIMPINAN

RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING UNTUK PEKERJAAN SEMENTARA NO

NAMA JABATAN

JUMLAH TKA

JANGKA WAKTU PENGGUNAAN

MULAI DIPEKERJAKAN

KETERANGAN

Nanga Bulik, …………………………… PIMPINAN Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Maret 2015 BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

BENTUK, FORMAT, DAN ISI DARI SKRD

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Maret 2015 BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 09

TAHUN 2015

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING BENTUK, FORMAT, DAN ISI DARI SSRD

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Maret 2015 BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 09 TAHUN 2015 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2014 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING BENTUK, FORMAT, DAN ISI DARI STRD

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Maret 2015 BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 27 Maret 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

ARIFIN LP. UMBING