BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 188.45/79/II/HUK/2014 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PEMBANTU PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BUPATI LAMANDAU, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan ciri penting Negara Demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik sehingga perlu mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan Negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
b.
bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta guna mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah dan wajar sesuai dengan standar yang dibuat secara nasional perlu dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
c.
bahwa perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Domentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1.
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah;
2.
Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 3. Undang – Undang …………
3.
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4.
Undang–Undang Nomor 14 Keterbukaan Informasi Publik;
5.
Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
9.
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau;
Tahun
2008
tentang
10. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamandau. MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
:
Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lamandau dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Domentasi sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
KEDUA
:
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dibantu oleh Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Domentasi yang ada di masing – masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
KETIGA
:
Pejabat Pengelola Informasi dan Domentasi Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas : a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Dokumentasi; b. menyimpan ……………..
b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik; c. melakukan verifikasi bahan informasi publik; d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat. KEEMPAT
:
Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Domentasi sebagimana dimaksud Diktum KEDUA, bertugas : a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lamandau dalam melaksanakan tugasnya sebagimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini; b. menyelenggarakan fungsi PPID pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing – masing dan melakukan koordinasi dengan PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau; c. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan.
KELIMA
:
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan KEEMPAT, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pembantu Pengelola Informasi dan Domentasi dimaksud bertanggungjawab dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
KEENAM
:
Segala Biaya timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau.
KETUJUH
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 24 Pebruari 2014 BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN
Tembusan disampaikan kepada Yth : 1. Gubernur Kalimatan Tengah; 2. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau; 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Lamandau; 4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Lamandau; 5. Yang bersangkutan; 6. Arsip.
LAMPIRAN
: KEPUTUSAN NOMOR : TANGGAL : TENTANG :
BUPATI LAMANDAU 188.45/79/II/HUK/2014 24 PEBRUARI 2014 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAN PEJABAT PEMBANTU PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PEMBANTU PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU No 1 A 1.
JABATAN DALAM PPID 2 PPID Dewan Pembina
2. 3.
Ketua PPID Pengelola Informasi
4.
Pelayanan Informasi
5.
Dokumen dan Arsip
B .
PPID PEMBANTU Anggota
JABATAN DALAM DINAS 3 1. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau 2. Asisten Perekonomian, Pembangunan dan SDM SETDA Kab. Lamandau 3. Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kab. Lamandau 4. Kepala DISHUBKOMINFO Kab. Lamandau Kepala Bagian Hubungan Masyarakat SETDA Kab. Lamandau Kasubbag. Penyaringan Informasi dan Penyiaran pada Bagian Humas SETDA Kab. Lamandau Kasubbag. Pemberitaan, Publikasi, Data dan Dokumentasi pada Bagian Humas SETDA Kab. Lamandau Kasubbag. Data dan Informasi pada Bagian Humas SETDA Kab. Lamandau 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.
Sekretaris DISHUBKOMINFO Kab. Lamandau Kabid. KOMINFO pada DISHUBKOMINFO Kab. Lamandau Sekretaris Inspektorat Kab. Lamandau Sekretaris BAPEDDA Kab. Lamandau Sekretaris Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kab. Lamandau Sekretaris Dinas Kesehatan Kab. Lamandau Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Kab. Lamandau Sekretaris DINSOSNAKERTRANS Kab. Lamandau Sekretaris DPPKAD Kab. Lamandau Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Lamandau Sekretaris Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kab. Lamandau Sekretaris Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Lamandau Sekretaris DISDUKCAPIL Kab. Lamandau Sekretaris DISPERINDAKOP dan UMKM Kab. Lamandau Sekretaris Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kab. Lamandau Sekretaris DISTANAKAN Kab. Lamandau Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kab. Lamandau Sekretaris BPMD Kab. Lamandau Sekretaris BPPKB Kab. Lamandau Sekretaris BKPP Kab. Lamandau Sekretaris Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kab. Lamandau Sekretaris BPBD Kab. Lamandau Sekretaris Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kab. Lamandau Sekretaris KESBANGPOL dan LINMAS Kab. Lamandau Kabag. Tata Usaha pada SATPOL PP Kab. Lamandau Kepala Kantor PERPUSDA dan Kearsipan Kab. Lamandau Sekretaris RSUD Kab. Lamandau Kabag. Hukum dan Humas Sekretariat DPRD Kab. Lamandau Sekretaris Kecamatan Bulik Sekretaris Kecamatan Sematu Jaya
31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.
Sekretaris Kecamatan Menthobi Raya Sekretaris Kecamatan Delang Sekretaris Kecamatan Batang Kawa Sekretaris Kecamatan Belantikan Raya Sekretaris Kecamatan Bulik Timur Sekretaris Kecamatan Lamandau Lurah Kelurahan Nanga Bulik Lurah Kelurahan Tapin Bini Lurah Kelurahan Kudangan
BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN