BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 49 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2016 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LAMANDAU, Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ayat (1) pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Kabupaten wajib menetapkan Alokasi Dana Desa bagi seluruh desa yang ada di Kabupaten Lamandau; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Lamandau tentang tata cara pembagian dan penetapan Alokasi Dana Desa Kabupaten Lamandau Anggaran 2016; Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
-24. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); 7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934); 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 177);
-312. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 Tahun 2015 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 142); MEMUTUSKAN : Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2016. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Lamandau. 2. Kabupaten adalah Kabupaten Lamandau. 3.
Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.
Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.
Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.
Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Perdes.
7.
8.
Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
9.
Alokasi Dana Desa Minimal atau yang disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa (Azas Merata).
-410. Alokasi Dana Desa Proporsional atau yang disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan kriteria tertentu (Asas Adil). 11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. 12. Bendahara Desa adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa. 13. Pejabat Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut PPTPKD adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa. 14. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah sebagai lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 15. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat. BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2 (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan terhadap tata cara pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamandau Anggaran 2016. (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar terwujudnya transparansi dalam pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamandau Anggaran 2016 kepada desa yang digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan desa di Kabupaten Lamandau. Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3 Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi: a. jumlah ADD; b. penyaluran dana; c. prioritas penggunaan dana; dan d. pengelolaan.
-5BAB II RINCIAN ALOKASI DANA DESA Pasal 4 (1) Jumlah ADD untuk seluruh desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 adalah sebesar Rp.35.000.000.000,- (tiga puluh lima milyar rupiah) (2) Pengalokasian dana tambahan untuk Alokasi Dana Desa dilakukan berdasarkan ketentuan: a. Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM) sebesar 60% (enam puluh perseratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan b. Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari dana bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah dibagi secara proporsional sebesar 2,5% untuk jumlah penduduk, 3,5% untuk angka kemiskinan, 1,0% untuk luas wilayah, dan 3,0 % untuk tingkat kesulitan geografis dari Desa masing-masing. (3) Jumlah Penduduk Miskin dan tingkat Kesulitan Geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mengacu pada data yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Pasal 5 Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dihitung dengan cara: ADD = ADDM + ADDP ADDM= ∑ADD x 60% ∑Desa ADDP = BD x ADDM BD
= (0,025 * Z1) + (0,035 * Z2) + (0,010 * Z3) + (0,030 * Z4)
Keterangan : ADD = Alokasi Dana Desa yang diterima desa. ADDM= Alokasi Dasar minimal yang diterima desa (60% dari total dana). ADDP = Alokasi formula yang diterima desa (40% dari total dana). ∑ADD= Jumlah Alokasi Dana Desa untuk seluruh desa. ∑Desa= Jumlah desa BD
= Bobot desa
Z1
= Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten = Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten = Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa kabupaten = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten
Z2 Z3 Z4
-6Pasal 6 Daftar penerima Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. BAB III PENYALURAN ALOKASI DANA DESA Pasal 7 (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa. (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ADD Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2016 diterima di Rekening Kas Umum Daerah. (3) Penyaluran ADD dilaksanakan 2 (dua) tahap, dengan rincian sebagai berikut : a. tahap I, sebesar 60% dicairkan paling lambat awal April 2016; dan b. tahap II, sebesar 40% dicairkan paling lambat awal September 2016. (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada pihak DPPKAD berupa : a. rekomendasi Camat; b. APBDesa Tahun Anggaran 2016; dan c. rencana penggunaan ADD tahap I dan II. (5) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan a. rekomendasi Camat; b. laporan realisasi pengunaan ADD tahap sebelumnya. (6) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a, agar Kepala Desa menyampaikan kepada Camat antara lain : a. Lembar Evaluasi APBDes; b. Surat Keterangan dari Inspektorat bahwa telah menyelesaikan temuan sebelumnya; dan c. LPPDes tahun sebelumnya. BAB V PENGELOLAAN Pasal 8 (1) Penggunaan dana Alokasi Dana Desa ini digunakan untuk membiayai kegiatan bidang pemerintahan, bidang pembangunan, bidang pemberdayaan masyarakat, dan bidang pembinaan masuarakat serta kegiatan tidak terduga lainya, terutama untuk melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan kesepakatan rapat dengan masyarakat desa sebagaimana yang tercantum dalam RKPDes dan RPJMDes. (2) Untuk pembiayaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat wajib dianggarkan dari Alokasi Dana Desa. (3) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
-7(4) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud. (5) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa. (6) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 9 (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan keuangan desa semester I dan semester II kepada Bupati. (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan: a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya. BAB VI PENUTUP Pasal 10 Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau. Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 31 Desember 2015 BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 31 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU, ARIFIN LP. UMBING BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2016 NOMOR 436B Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ELLY YOSSEPH,SH NIP. 10760131 200312 1 006
LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 49 TAHUN 2015 TANGGAL 31 DESEMBER 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2016 DAFTAR PENERIMA ALOKASI DANA DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2016
No.
Kode Wilayah Administrasi
Nama Kecamatan/Desa
Alokasi Dasar
Alokasi Berdasarkan Formula
Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(2)
(3)
(4)
(5)= (3) + (4)
(1) 62.09.01
KECAMATAN LAMANDAU
1
62.09.01.2001
SUNGAI TUAT
247,058,824
269,188,731
516,247,555
2
62.09.01.2002
TANJUNG BERINGIN
247,058,824
250,284,009
497,342,832
3
62.09.01.2003
CUHAI
247,058,824
108,519,309
355,578,133
4
62.09.01.2004
KAWA
247,058,824
175,092,285
422,151,109
5
62.09.01.2005
KARANG TABA
247,058,824
114,875,521
361,934,344
6
62.09.01.2006
PENOPA
247,058,824
164,569,443
411,628,267
7
62.09.01.2007
SUJA
247,058,824
139,502,882
386,561,705
8
62.09.01.2008
SEKOBAN
247,058,824
171,466,129
418,524,952
9
62.09.01.2009
BAKUNSO
247,058,824
209,219,853
456,278,677
10
62.09.01.2022
SAMU JAYA
247,058,824
71,315,243
318,374,066
62.09.02
KECAMATAN DELANG
11
62.02.2004
RIAM PANAHAN
247,058,824
161,251,659
408,310,482
12
62.02.2005
SEPOYO
247,058,824
289,752,764
536,811,588
13
62.02.20101
NYALANG
247,058,824
170,959,531
418,018,355
14
62.02.2011
RIAM TINGGI
247,058,824
107,194,287
354,253,111
15
62.02.2012
LANDAU KANTU
247,058,824
103,763,435
350,822,259
16
62.02.2013
LOPUS
247,058,824
328,998,833
576,057,656
17
62.02.2014
KUBUNG
247,058,824
382,131,515
629,190,338
18
62.02.2015
SEKOMBULAN
247,058,824
574,069,175
821,127,999
-2-
No.
Kode Wilayah Administrasi
(1) 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41
Nama Kecamatan / Desa (2)
Alokasi Dasar (3)
Alokasi Berdasarkan Formula (4)
Pagu Alokasi Dana Desa perDesa (5)= (3) + (4)
62.02.2016
PENYOBAAN
247,058,824
268,984,945
516,043,768
62.02.2020 62.09.03
HULU JOJABO
247,058,824 38,089,293 KECAMATAN BULIK
285,148,117
62.09.03.2001
SUNGAI MENTAWA
247,058,824
80,001,957
327,060,781
62.09.03.2002
GUCI
247,058,824
81,416,654
328,475,478
62.09.03.2003
BATU KOTAM
247,058,824
273,339,580
520,398,403
62.09.03.2004
KUJAN
247,058,824
235,496,433
482,555,256
62.09.03.2006
BUNUT
247,058,824
209,027,465
456,086,288
62.09.03.2007
BERUTA
247,058,824
180,696,829
427,755,653
62.09.03.2008
TAMIANG
247,058,824
124,320,858
371,379,682
62.09.03.2031
247,058,824
183,820,390
430,879,214
62.09.03.2032
BUMI AGUNG SUMBER MULYA
247,058,824
150,971,672
398,030,495
62.09.03.2036
BUKIT INDAH
247,058,824
246,885,849
493,944,673
62.09.03.2037
ARGO MULYO
247,058,824
89,134,041
336,192,864
62.09.03.2043
PERIGI RAYA NANGA PAMALONTIAN
247,058,824
43,246,979
290,305,802
247,058,824 49,002,375 KECAMATAN BULIK TIMUR
296,061,199
62.09.04.2001
NANGA PALIKODAN
247,058,824
82,603,239
329,662,063
62.09.04.2002
SUNGKUP
247,058,824
133,960,423
381,019,246
62.09.04.2003
247,058,824
76,452,306
323,511,129
62.09.04.2004
NUANGAN NANGA KORING
247,058,824
133,647,615
380,706,439
62.09.04.2005
TOKA
247,058,824
85,690,722
332,749,546
62.09.04.2006
SEPONDAM
247,058,824
99,786,351
346,845,175
62.09.04.2007
MARAMBANG
247,058,824
507,502,536
754,561,359
62.09.04.2008
PEDONGATAN
247,058,824
190,182,083
437,240,907
62.09.03.2044 62.09.04
-3-
No.
Kode Wilayah Administrasi Desa
(1)
Nama Kecamatan/Desa
Alokasi Dasar
(2)
(3)
Alokasi Berdasarkan Formula (4)
Pagu Alokasi Dana Desa perDesa (5)= (3) + (4)
42
62.09.04.2009
BATU NUNGGAL
247,058,824
349,816,404
596,875,228
43
62.09.04.2010
NANGA KEMUJAN
247,058,824
65,937,176
312,995,999
44
62.09.04.2011
BUKIT JAYA
247,058,824
195,341,491
442,400,315
45
62.09.04.2012 62.09.05
SUKA MAJU
247,058,824 117,468,878 KECAMATAN MENTHOBI RAYA
364,527,702
46
62.09.05.2001
MELATA
247,058,824
121,822,500
368,881,323
47
62.09.05.2002
NANUAH
247,058,824
136,007,028
383,065,852
48
62.09.05.2003
BATU AMPAR
247,058,824
185,505,214
432,564,037
49
62.09.05.2004
LUBUK HIJAU
247,058,824
178,725,727
425,784,551
50
62.09.05.2005
TOPALAN
247,058,824
108,143,420
355,202,244
51
62.09.05.2006
BUKIT MAKMUR
247,058,824
185,623,663
432,682,487
52
62.09.05.2007
MODANG MAS
247,058,824
150,281,100
397,339,924
53
62.09.05.2008
247,058,824
196,633,474
443,692,297
54
62.09.05.2009
BUKIT RAYA MUKTI MANUNGGAL
247,058,824
211,132,161
458,190,984
55
62.09.05.2010
SUMBER JAYA
247,058,824
129,780,842
376,839,666
56
62.09.05.2011 62.09.06
BUKIT HARUM
247,058,824 167,977,425 KECAMATAN SEMATU JAYA
415,036,249
57
62.09.06.2001
BINA BHAKTI
247,058,824
139,617,844
386,676,668
58
62.09.06.2002
WONOREJO
247,058,824
192,198,668
439,257,492
59
62.09.06.2003
MEKAR MULYA
247,058,824
160,690,916
407,749,740
60
62.09.06.2004
JANGKAR PRIMA
247,058,824
172,829,091
419,887,915
61
62.09.06.2005
PURWOREJO
247,058,824
230,838,747
477,897,570
62
62.09.06.2006
247,058,824
152,653,645
399,712,468
63
62.09.06.2007
TRI TUNGGAL BATU HAMBAWANG
247,058,824
102,141,715
349,200,538
-4-
No.
Kode Wilayah Administrasi
Nama Desa
Alokasi Dasar
(2)
(3)
(1)
RIMBA JAYA
Alokasi Berdasarkan Formula (4)
247,058,824 45,917,214 KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
Pagu Alokasi Dana Desa perDesa (5)= (3) + (4)
64
62.09.06.2008 62.09.07
292,976,037
65
62.09.07.2001
NANGA BELANTIKAN
247,058,824
123,526,731
370,585,555
66
62.09.07.2002
SUNGAI BULUH
247,058,824
231,045,386
478,104,209
67
62.09.07.2003
TANGGA BATU
247,058,824
139,134,871
386,193,694
68
62.09.07.2004
SELIBI
247,058,824
158,305,646
405,364,469
69
62.09.07.2005
BAYAT
247,058,824
430,295,691
677,354,515
70
62.09.07.2006
KARANG BESI
247,058,824
105,875,146
352,933,970
71
62.09.07.2007
BANUATAN
247,058,824
93,195,179
340,254,003
72
62.09.07.2008
KAHINGGAI
247,058,824
175,762,596
422,821,419
73
62.09.07.2009
247,058,824
92,055,925
339,114,748
74
62.09.07.2010
NANGA MATU BINTANG MANGALIH
247,058,824
127,127,077
374,185,901
75
62.09.07.2011
PETARIKAN
247,058,824
125,907,740
372,966,564
76
62.09.07.2012 62.09.08
SUMBER CAHAYA
247,058,824 132,505,353 KECAMATAN BATANG KAWA
379,564,177
77
62.09.08.2001
BATU TAMBUN
247,058,824
71,173,563
318,232,387
78
62.09.08.2002
KINIPAN
247,058,824
127,569,963
374,628,787
79
62.09.08.2003
GINIH
247,058,824
198,793,824
445,852,647
80
62.09.08.2004
BENAKITAN
247,058,824
88,423,108
335,481,932
81
62.09.08.2005
LIKU
247,058,824
71,928,687
318,987,510
82
62.09.08.2006
MENGKALANG
247,058,824
96,352,266
343,411,090
83
62.09.08.2007
KARANG MAS
247,058,824
160,886,444
407,945,267
84
62.09.08.2008
KINA
247,058,824
84,472,188
331,531,011
85
62.09.08.2009
JEMUAT
247,058,824
112,163,072
359,221,895
Total
21,000,000,000
14,000,000,000 35,000,000,000
LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 49 TAHUN 2015 TANGGAL 31 DESEMBER 2015 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA KEPADA DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2016
DAFTAR PEMBAGIAN MASING-MASING TAHAP ALOKASI DANA DESA KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2016
No.
Kode Wilayah Administrasi
(1)
(2)
1
62.09.01.2001
2
Nama Kecamatan/Desa
Pagu Alokasi Dana Desa perDesa
Tahap I (60%)
Tahap II (40%)
(3)
(4)
(5)
(6)
516,247,555
309,748,533
206,499,022
62.09.01.2002
SUNGAI TUAT TANJUNG BERINGIN
497,342,832
298,405,699
198,937,133
3
62.09.01.2003
CUHAI
355,578,133
213,346,880
142,231,253
4
62.09.01.2004
KAWA
422,151,109
253,290,665
168,860,443
5
62.09.01.2005
KARANG TABA
361,934,344
217,160,606
144,773,738
6
62.09.01.2006
PENOPA
411,628,267
246,976,960
164,651,307
7
62.09.01.2007
SUJA
386,561,705
231,937,023
154,624,682
8
62.09.01.2008
SEKOBAN
418,524,952
251,114,971
167,409,981
9
62.09.01.2009
BAKUNSO
456,278,677
273,767,206
182,511,471
10
62.09.01.2022
SAMU JAYA
318,374,066
191,024,440
127,349,627
11
62.02.2004
RIAM PANAHAN
408,310,482
244,986,289
163,324,193
12
62.02.2005
SEPOYO
536,811,588
322,086,953
214,724,635
13
62.02.20101
NYALANG
418,018,355
250,811,013
167,207,342
14
62.02.2011
RIAM TINGGI
354,253,111
212,551,866
141,701,244
15
62.02.2012
LANDAU KANTU
350,822,259
210,493,355
140,328,903
16
62.02.2013
LOPUS
576,057,656
345,634,594
230,423,063
17
62.02.2014
KUBUNG
629,190,338
377,514,203
251,676,135
18
62.02.2015
SEKOMBULAN
821,127,999
492,676,799
328,451,200
-2-
No. (1)
Kode Wilayah Administrasi
Nama Desa
Pagu Alokasi Dana Desa perDesa
Tahap I (60%)
Tahap II (40%)
(3)
(4)
(5)
(6)
(2)
19
62.02.2016
PENYOBAAN
516,043,768
309,626,261
206,417,507
20
62.02.2020
285,148,117
171,088,870
114,059,247
21
62.09.03.2001
HULU JOJABO SUNGAI MENTAWA
327,060,781
196,236,469
130,824,312
22
62.09.03.2002
GUCI
328,475,478
197,085,287
131,390,191
23
62.09.03.2003
BATU KOTAM
520,398,403
312,239,042
208,159,361
24
62.09.03.2004
KUJAN
482,555,256
289,533,154
193,022,102
25
62.09.03.2006
BUNUT
456,086,288
273,651,773
182,434,515
26
62.09.03.2007
BERUTA
427,755,653
256,653,392
171,102,261
27
62.09.03.2008
TAMIANG
371,379,682
222,827,809
148,551,873
28
62.09.03.2031
BUMI AGUNG
430,879,214
258,527,528
172,351,685
29
62.09.03.2032
SUMBER MULYA
398,030,495
238,818,297
159,212,198
30
62.09.03.2036
BUKIT INDAH
493,944,673
296,366,804
197,577,869
31
62.09.03.2037
ARG MULYO
336,192,864
201,715,719
134,477,146
32
62.09.03.2043
290,305,802
174,183,481
116,122,321
33
62.09.03.2044
296,061,199
177,636,719
118,424,479
34
62.09.04.2001
PERIGI RAYA NANGA PAMALONTIAN NANGA PALIKODAN
329,662,063
197,797,238
131,864,825
35
62.09.04.2002
SUNGKUP
381,019,246
228,611,548
152,407,699
36
62.09.04.2003
NUANGAN
323,511,129
194,106,678
129,404,452
37
62.09.04.2004
NANGA KORING
380,706,439
228,423,863
152,282,575
38
62.09.04.2005
TOKA
332,749,546
199,649,728
133,099,818
39
62.09.04.2006
SEPONDAM
346,845,175
208,107,105
138,738,070
40
62.09.04.2007
MARAMBANG
754,561,359
452,736,816
301,824,544
41
62.09.04.2008
PEDONGATAN
437,240,907
262,344,544
174,896,363
-3-
No. (1)
Kode Wilayah Administrasi (2)
Nama Desa
Pagu Alokasi Dana Desa perDesa
Tahap I (60%)
Tahap II (40%)
(3)
(4)
(5)
(6)
42
62.09.04.2009
BATU NUNGGAL
596,875,228
358,125,137
238,750,091
43
62.09.04.2010
NANGA KEMUJAN
312,995,999
187,797,600
125,198,400
44
62.09.04.2011
BUKIT JAYA
442,400,315
265,440,189
176,960,126
45
62.09.04.2012
SUKA MAJU
364,527,702
218,716,621
145,811,081
46
62.09.05.2001
MELATA
368,881,323
221,328,794
147,552,529
47
62.09.05.2002
NANUAH
383,065,852
229,839,511
153,226,341
48
62.09.05.2003
BATU AMPAR
432,564,037
259,538,422
173,025,615
49
62.09.05.2004
LUBUK HIJAU
425,784,551
255,470,731
170,313,820
50
62.09.05.2005
TOPALAN
355,202,244
213,121,346
142,080,897
51
62.09.05.2006
BUKIT MAKMUR
432,682,487
259,609,492
173,072,995
52
62.09.05.2007
MODANG MAS
397,339,924
238,403,954
158,935,969
53
62.09.05.2008
443,692,297
266,215,378
177,476,919
54
62.09.05.2009
BUKIT RAYA MUKTI MANUNGGAL
458,190,984
274,914,591
183,276,394
55
62.09.05.2010
SUMBER JAYA
376,839,666
226,103,799
150,735,866
56
62.09.05.2011
BUKIT HARUM
415,036,249
249,021,749
166,014,500
57
62.09.06.2001
BINA BHAKTI
386,676,668
232,006,001
154,670,667
58
62.09.06.2002
WONOREJO
439,257,492
263,554,495
175,702,997
59
62.09.06.2003
MEKAR MULYA
407,749,740
244,649,844
163,099,896
60
62.09.06.2004
JANGKAR PRIMA
419,887,915
251,932,749
167,955,166
61
62.09.06.2005
PURWOREJO
477,897,570
286,738,542
191,159,028
62
62.09.06.2006
399,712,468
239,827,481
159,884,987
63
62.09.06.2007
TRI TUNGGAL BATU HAMBAWANG
349,200,538
209,520,323
139,680,215
-4-
No. (1)
Kode Wilayah Administrasi
Nama Desa
Pagu Alokasi Dana Desa perDesa
Tahap I (60%)
Tahap II (40%)
(3)
(4)
(5)
(6)
(2)
64
62.09.06.2008
292,976,037
175,785,622
117,190,415
62.09.07.2001
RIMBA JAYA NANGA BELANTIKAN
65
370,585,555
222,351,333
148,234,222
66
62.09.07.2002
SUNGAI BULUH
478,104,209
286,862,526
191,241,684
67
62.09.07.2003
TANGGA BATU
386,193,694
231,716,216
154,477,478
68
62.09.07.2004
SELIBI
405,364,469
243,218,682
162,145,788
69
62.09.07.2005
BAYAT
677,354,515
406,412,709
270,941,806
70
62.09.07.2006
KARANG BESI
352,933,970
211,760,382
141,173,588
71
62.09.07.2007
BANUATAN
340,254,003
204,152,402
136,101,601
72
62.09.07.2008
KAHINGGAI
422,821,419
253,692,852
169,128,568
73
62.09.07.2009
339,114,748
203,468,849
135,645,899
74
62.09.07.2010
NANGA MATU BINTANG MANGALIH
374,185,901
224,511,540
149,674,360
75
62.09.07.2011
PETARIKAN
372,966,564
223,779,938
149,186,626
76
62.09.07.2012
SUMBER CAHAYA
379,564,177
227,738,506
151,825,671
77
62.09.08.2001
BATU TAMBUN
318,232,387
190,939,432
127,292,955
78
62.09.08.2002
KINIPAN
374,628,787
224,777,272
149,851,515
79
62.09.08.2003
GINIH
445,852,647
267,511,588
178,341,059
80
62.09.08.2004
BENAKITAN
335,481,932
201,289,159
134,192,773
81
62.09.08.2005
LIKU
318,987,510
191,392,506
127,595,004
82
62.09.08.2006
MENGKALANG
343,411,090
206,046,654
137,364,436
83
62.09.08.2007
KARANG MAS
407,945,267
244,767,160
163,178,107
84
62.09.08.2008
KINA
331,531,011
198,918,607
132,612,405
85
62.09.08.2009
JEMUAT
359,221,895
215,533,137
143,688,758
Total
35,000,000,000
21,000,000,000 14,000,000,000
BUPATI LAMANDAU, MARUKAN
