BUPATI LAMANDAU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : / / /HUK/2015 TENTANG JENIS-JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGANNYA KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2015 BUPATI LAMANDAU, Menimbang
Mengingat
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Lamandau diperlukan legalitas formal atas pelimpahan kewenangan tersebut, sehingga pelayanan perizinan berjalan dengan baik berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
b.
bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 5 Peraturan Bupati Nomor......Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelimpahan Wewenang Penerbitan dan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau;
c.
Bahwa untuk maksud huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Jenis-Jenis Perizinan dan Non Perizinan Yang Dilimpahkan Ke Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.
: 1.
Undang-UndangNomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupan Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, TambahaanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Undang-UndangNomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.
6.
7.
Undang-UndangNomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Di Daerah; 18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Menteri Perdagangan, Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Dan Kepala Badan Penanaman Modal Nomor 69 Tahun 2009; Nomor M.HH-08.Ah.01.01.2009; Nomor 60/MDAG/PER/12/2009; Nomor 10 Tahun 2009 tentang Percerpatan Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Untuk Memulai Usaha; 19. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Perizinan Dan Non Perizinan Penanaman Modal; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau; 21. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 06 Seri D). MEMUTUSKAN ....………….
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
PERTAMA
: Jenis-Jenis Perizinan dan Non Perizinan Yang Dilimpahkan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagai lampiran keputusan ini;
KEDUA
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal Mei 2015 BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN
LAMPIRAN : KEPUTUSAN NOMOR TANGGAL TENTANG
No.
SEKTOR
1
2
I
Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
BUPATI LAMANDAU : TAHUN 2015 : : JENIS-JENIS PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEWENANGANNYA KEPADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
YANG MENANDATANGANI
3
4
1
PERIZINAN Izin Tempat Tempat Usaha (SKTU)
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Koperasi Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perorangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Firma Tanda Daftar Perusahaan (TDP) CV Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Konferensi dan Pameran Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Konferensi dan Pameran Surat Izin Tempat Usaha (SIUP) Izin Usaha Industridan Izin Perluasan Industri Tanda Daftar Industri (TDI) Izin Usaha Perdagangan (IUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Gudang (TDG) Akte Pengesahan Koperasi Izin Usaha Simpan Pinjam Izin Pembukaan Kantor Cabang Usaha Simpan Pinjam Izin Pemakaian Kios/Lapak Izin Penyimpanan bahan Bakar untuk Industri Izin Barak/Rumah Sewa Izin Warung Serba Ada Izin Penjualan Minuman beralkohol/Miras Izin Pengilingan Padi
Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Bupati Lamandau Kepala BPPTPM
3 4 5 6 7 8
NON PERIZINAN Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Pinjam Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
PERIZINAN Izin Penyelenggaraan Apotik Izin Penyelenggaraan Toko Obat Izin Penyelenggaraan Optikal Izin Penyelenggaraan Toko Obat Tradisional Izin Praktek Dokter Izin Praktek Bidan Izin Kerja Perawat Izin Praktek Perawat Klinik Bersalin Pratama Klinik Pratama Klinik Kecantikan Estetika Tipe Pratama Klinik Bersalin Utama Klinik Utama Klinik Kecantikan Estetika Tipe Utama Izin Mendirikan Dan menyelenggarakan Rumah Sakit Tipe Umum Tipe C dan D Izin Mendirikan Dan menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus Tipe C Izin Laboratorium Swasta
1 2 3
NON PERIZINAN Rekomendasi Dalam Proses Izin Penyelenggaraan Apotik Rekomendasi Dalam Proses Izin Penyelenggaraan Toko Obat Rekomendasi Dalam Proses Izin Penyelenggaraan Optikal
1 2
II
Kesehatan
Izin Usaha Simpan Pinjam Izin Pembukaan Kantor Cabang Usaha Simpan
Kepala Disperindagkop Kepala Disperindagkop
Izin Pemakaian Kios/Lapak Izin Penyimpanan bahan Bakar untuk Industri Izin Barak/Rumah Sewa Izin Warung Serba Ada Izin Penjualan Minuman beralkohol/Miras Izin Pengilingan Padi
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop Disperindagkop
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM
Kepala Kepala Kepala Kepala
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes Dinkes
17
1
PERIZINAN Izin Usaha Angkutan Bermotor
Kepala BPPTPM
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Izin Angkutan Barang Khusus Izin Trayek Darat/ Sungai/ Baru dan Perpanjangan Izin Trayek Agkutan Pedesaan Kartu Pengawas (KP) Angkutan Pedesaan Izin Insidentil Angkutan Pedesaan / Angkot Izin Sertifikasi dan Past Kapal Izin Penyelenggaraan Pos Izin Pendirian Jasa Titipan ntuk Kantor Agen Izin Warung Telekomunikasi (Wartel) Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G) Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator Izin Instalasi Penangkal Petir Menara Telekomunikasi Izin Penggalian Kabel Telekomunikasi Izin Instalasi Genset Menara Telekomunikasi
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
16
III
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
Rekomendasi Dalam Proses Izin PenyelenggaraanToko Obat Tradisional Rekomendasi Dalam Proses Izin Praktek Dokter Rekomendasi Dalam Proses Izin Praktek Bidan Rekomendasi Dalam Proses Izin Kerja Perawat Rekomendasi Dalam Proses Izin Praktek Perawat Rekomendasi Dalam Proses Izin Klinik Bersalin Pratama Rekomendasi Dalam Proses Izin Klinik Pratama Rekomendasi Dalam Proses Izin Klinik Kecantikan Estetika Tipe Pratama Rekomendasi Dalam Proses Izin Klinik Bersalin Utama Rekomendasi Dalam Proses Izin Klinik Utama Rekomendasi Dalam Proses Izin Klinik Kecantikan Estetika Tipe Utama Rekomendasi Dalam Proses Izin Mendirikan Dan menyelenggarakan Rumah Sakit Tipe Umum Tipe C dan D Rekomendasi Dalam Proses Izin Mendirikan Dan menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus Tipe C Rekomendasi Dalam Proses Izin Laboratorium Swasta
Kepala Dinkes Kepala Dinkes
BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
IV
Sosial Dan Ketenaga Kerjaan
1 2 3 4
1 2
Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi NON PERIZINAN Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Telekomunikasi Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses
Kepala BPPTPM
Izin Usaha Angkutan Bermotor Izin Angkutan Barang Khusus Izin Trayek Darat/ Sungai/ Baru dan Perpanjangan Izin Trayek Angkutan Pedesaan Kartu Pengawas (KP) Angkutan Pedesaan Izin Isidentil Angkutan Pedesaan / Angkot Izin Sertifikasi dan Past Kapal Izin Penyelenggaraan Pos Izin Pendirian Jasa Titipan ntuk Kantor Agen Izin Warung Telekomunikasi (Wartel) Izin Instalatur Kabel Rumah dan Gedung (IKR/G) Izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator Izin Instalasi Penangkal Petir Menara
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
Izin Penggalian Kabel Telekomunikasi Izin Instalasi Genset Menara Telekomunikasi Izin Penempatan Perangkat Telekomunikasi
Kepala Dishubkomimfo Kepala Dishubkomimfo Kepala Dishubkomimfo
PERIZINAN Izin Pengumpulan Uang / Sumbangan Sosial dengan Cara Mencetak dan menjual Karcis Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
NON PERIZINAN Rekomendasi Dalam Proses Izin Pengumpulan Uang / Sumbangan Sosial Dengan Cara Mencetak dan Menjual Karcis Rekomendasi Dalam Proses Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja
Dishubkomimfo Dishubkomimfo Dishubkomimfo Dishubkomimfo Dishubkomimfo Dishubkomimfo Dishubkomimfo Dishubkomimfo Dishubkomimfo Dishubkomimfo Dishubkomimfo Dishubkomimfo Dishubkomimfo
Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM
Kepala Dinsosnakertrans Kepala Dinsosnakertrans
3 4
V
Keparawisataan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Rekomendasi Dalam Proses Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Rekomendasi Dalam Proses Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) PERIZINAN Izin Untuk Pendirian Hotel Berbintang Izin Restoran, Rumah Makan, tempat makan dan jasaboga Izin Permainan ketangkasan elektronik termasuk bingo dan sejenisnya Izin Biro perjalanan dan agen perjalanan wisata. Izin Ruang Serba Guna Izin Karaoke VIP Room / Non VIP Room. Izin Taman Rekreaksi Izin Kolam Pemancingan Izin Pameran Seni / PasarSeni / Galeri Izin Tempat Bilyard Izin Persewaan Audio Visual, VCD dansejenis Play Station, TV kabel. Izin Perizinan Pramuwisata. Izin Musik hidup dan panggung hiburan (terbuka, tertutup) Izin Pertunjukan Film. Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Tanda Daftar Usaha Jasa Makan dan Minum Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insetif, Konferensi dan Pameran Tanda Daftar Usaha Spa Tanda Dafta Usaha Wisata Tirta
Kepala Dinsosnakertrans Kepala Dinsosnakertrans
Bupati Lamandau Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
NON PERIZINAN Rekomendasi Dalam Proses Izin Untuk Pendirian Hotel Berbintang Rekomendasi Dalam Proses Izin Restoran, Rumah Makan, tempat makan dan jasaboga Rekomendasi Dalam Proses Izin Permainan ketangkasan elektronik termasuk bingo dan sejenisnya Rekomendasi Dalam Proses Izin Biro perjalanan dan agen perjalanan wisata. Rekomendasi Dalam Proses Izin Ruang Serba Guna Rekomendasi Dalam Proses Izin Karaoke VIP Room / Non VIP Room. Rekomendasi Dalam Proses Izin Taman Rekreaksi Rekomendasi Dalam Proses Izin Kolam Pemancingan Rekomendasi Dalam Proses Izin Pameran Seni / PasarSeni / Galeri Rekomendasi Dalam Proses Izin Tempat Bilyard Rekomendasi Dalam Proses Izin Persewaan Audio Visual, VCD dansejenis Play Station, TV kabel. Rekomendasi Perizinan Pramuwisata. Rekomendasi Dalam Proses Izin Musik hidup dan panggung hiburan (terbuka, tertutup) Rekomendasi Dalam Proses Izin Pertunjukan Film. Rekomendasi Dalam Proses Tanda Daftar Usaha Daya Tarik Wisata Rekomendasi Dalam Proses Tanda Daftar Usaha Jasa Informasi Pariwisata Rekomendasi Dalam Proses Tanda Daftar Usaha Jasa Konsultan Pariwisata Rekomendasi Dalam Proses Tanda Daftar Usaha Jasa Makan dan Minum Rekomendasi Dalam Proses Tanda Daftar Usaha Jasa Perjalanan Pariwisata Rekomendasi Dalam Proses Tanda Daftar Usaha Jasa Pramuwisata Rekomendasi Dalam Proses Tanda Daftar Usaha Jasa Transportasi Wisata Rekomendasi Dalam Proses Tanda Daftar Usaha Kawasan Pariwisata Rekomendasi Dalam Proses Tanda Daftar Usaha Penyediaan Akomodasi Rekomendasi Dalam Proses Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi Rekomendasi Dalam Proses Tanda Daftar Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insetif, Konferensi dan Pameran Rekomendasi Dalam Proses Tanda Daftar Usaha Spa
Kapala Disparsenibud Kapala Disparsenibud Kapala Disparsenibud Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala
Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud
Kapala Disparsenibud Kapala Disparsenibud Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala Kapala
Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud Disparsenibud
Kapala Disparsenibud Kapala Disparsenibud
VI
VII
Pemerintahan
Lingkungan Hidup
27
Rekomendasi Dalam Proses Tanda Dafta Usaha Wisata Tirta
1 2
PERIZINAN Izin Rumah Ibadah Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT)
1 2
NON PERIZINAN Rekomendasi Dalam Proses Izin Rumah Ibadah Rekomendasi Dalam Proses Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ( IPPT)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIZINAN Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Upaya Pengelolaan / Upaya Pemantauan Lingkungan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Izin Gangguan (HO) Industri / Usaha Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) Izin Penurapan Mata Air (SIPMA) Izin Pengambilan Mata Air Izin Juru Bor Izin Penggunaan Racun Api
1 2 3 4 5 6 7 8
NON PERIZINAN Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Lingkungan Rekomendasi Dalam Proses (SPPL) Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses Rekomendasi Dalam Proses
Kapala Disparsenibud
Bupati Lamandau Kepala BPPTPM
Bag. Pemeritahan dan Kesra Bupati Lamandau
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Analisis Upaya Pengelolaan / Upaya Pemantauan
Kepala BLH Kepala BLH
Analisis Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan
Kepala BLH
Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Izin Gangguan (HO) Industri / Usaha Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA) Izin Penurapan Mata Air (SIPMA) Izin Pengambilan Mata Air
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
BLH BLH BLH BLH BLH
VIII Distanakan
IX
Hutbun
9 10
Rekomendasi Dalam Proses Izin Juru Bor Rekomendasi Dalam Proses Izin Penggunaan Racun Api
Kepala BLH Kepala BPPTPM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PERIZINAN Izin Penangkaran Walet Izin Usaha Peternakan Izin Rumah Potong Hewan Surat Izin Penangkapan Ikan Perikanan (SIPI) Surat Izin Pembudidayaan Ikan Perikanan (SIPBI) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Izin Usaha Pertokoan (Bidang Perikanan) Izin Toko Obat Hewan Tanda Daftar Usaha Peternakan
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
NON PERIZINAN Pertimbangan Teknis Dalam Proses Izin Penangkaran Walet Rekomendasi Dalam Proses Izin Usaha Peternakan Rekomendasi Dalam Proses Izin Rumah Potong Hewan Surat Izin Penangkapan Ikan Perikanan (SIPI) Rekomendasi Dalam Proses Surat Izin Pembudidayaan Ikan Perikanan (SIPBI) Rekomendasi Dalam Proses Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) Rekomendasi Dalam Proses Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Rekomendasi Dalam Proses Izin Usaha Pertokoan (Bidang Perikanan) Rekomendasi Dalam Proses Izin Toko Obat Hewan Rekomendasi Dalam Proses Tanda Daftar Usaha Peternakan Pertimbangan Teknis Dalam Proses Izin Lokasi
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
Distanakan Distanakan Distanakan Distanakan Distanakan Distanakan Distanakan Distanakan Distanakan Distanakan Distanakan Distanakan
1 2 3 4
PERIZINAN Arahan Lokasi/Persetujuan Prinsip Izin Lokasi Izin Usaha Perkebunan (IUP) Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUPP)
Bupati Bupati Bupati Bupati
Lamandau Lamandau Lamandau Lamandau
BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM
5 6 7 8
Lamandau Lamandau Lamandau Lamandau
Kepala Kepala Kepala Kepala
Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun
11
1 2 3 4
PERIZINAN Izin SPBU Izin Pangkalan Elpigi Izin Pengecer Elpigi Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas
Bupati Lamandau Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM
1 2 3 4 5 6 7
NON PERIZINAN Pertimbangan Dalam Proses Teknis Izin SPBU Rekomendasi Dalam Proses Izin Pangkalan Elpigi Rekomendasi Dalam Proses Izin Pengecer Elpigi Rekomendasi Dalam Proses Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas Rekomendasi Dalam Proses Pinjam Pakai Kawasan Hutan Rekomendasi Dalam Proses Pengurusan IUP Eksplorasi Rekomendasi Dalam Proses IUP Operasi Produksi
Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati Bupati
5 6 7 8 9 10
Dinas Pertambangan
Bupati Bupati Bupati Bupati
NON PERIZINAN Pertimbangan Teknis Dalam Proses Izin Prinsip Pertimbangan Teknis Dalam Proses Izin Lokasi Pertimbangan Teknis Dalam Proses Izin Usaha Perkebunan (IUP) Pertimbangan Teknis Dalam Proses Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUPP) Pertimbangan Teknis Dalam Proses Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUPB) Pertimbangan Teknis Dalam Proses Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STDUP) Pertimbangan Teknis Dalam Proses Pelepasan Kawasan Hutan Pertimbangan Teknis Dalam Proses Pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) Pertimbangan Teknis Dalam Proses Alih Fungsi Kawasan Hutan Pertimbangan Teknis Dalam Proses Tukasr Guling Kawasan Hutan Rekomendasi Dalam Proses Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Pertimbangan Teknis Dalam Proses Persetujuan Pembukaan Lahan
1 2 3 4
X
Izin Usaha Perkebunan Budidaya (IUPB) Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan (STDUP) Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) Persetujuan Pembukaan Lahan
Kepala Dishutbun Kepala Dishutbun Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun Dishutbun
Kepala Dishutbun
Lamandau Lamandau Lamandau Lamandau Lamandau Lamandau Lamandau
XI
Pendidikan
8 9
Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Dalam Proses Pengurusan IUP Eksplorasi Pertimbangan Teknis Dalam Rangka Dalam Proses IUP Operasi Produksi
1 2 3 4 5 6
PERIZINAN Izin Pendirian Sekolah Izin Operasional Sekolah Izin Pedirian Kursus Izin Penyelenggaraan Pra Sekolah (TK/PAUD) Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
1 2 3 4 5 6
XII
Pekerjaan Umun
1 2 3
PERIZINAN Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Tinggal/Usaha/Industri/Sosial) Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK) Izin Penyewaan Alat Berat
2 3
NON PERIZINAN Rekomendasi Dalam Proses Izin Mendirikan Bangunan (Rumah Tinggal/Usaha/Industri/Sosial) Rekomendasi Dalam Proses Izin Usaha Jasa Konstruksi ( IUJK) Rekomendasi Dalam Proses Izin Penyewaan Alat Berat
1 2
PERIZINAN Izin Penelitian Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)
1
XIII Kesbang Pol
NON PERIZINAN Rekomendasi Dalam Proses Izin Pendirian Sekolah Rekomendasi Dalam Proses Operasional Sekolah Rekomendasi Dalam Proses Izin Penyelenggaraan Kursus Rekomendasi Dalam Proses Izin Penyelenggaraan Pra Sekolah (TK/PAUD) Rekomendasi Dalam Proses Izin Taman Bacaan Masyarakat (TBM) Rekomendasi Dalam Proses Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Kadis Tamben Kadis Tamben
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM
Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala Kepala
Dikjar Dikjar Dikjar Dikjar Dikjar Dikjar
Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM
Kepala Dinas PU Kepala Dinas PU Kepala Dinas PU
Kepala BPPTPM Kepala BPPTPM
XIV Penanaman Modal
XV
Pendapatan Asli Daearah
1 2
NON PERIZINAN Rekomendasi Dalam Proses Izin Penelitian Rekomendasi Dalam Proses Izin Kuliah Kerja Nyata (KKN)
1 2 3 4
PERIZINAN Izin Prinsip Penanaman Modal Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Izin Usaha (Perluasan, Perubahan dan Penggabungan
Kepala Kepala Kepala Kepala
1
PERIZINAN Izin Reklame
Kepala BPPTPM
Kepala Kesbang Pol Kepala Kesbang Pol
BUPATI LAMANDAU,
MARUKAN
BPPTPM BPPTPM BPPTPM BPPTPM
