PERATURAN BUPATI LAMANDAU

PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR

TAHUN 2015

TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU BUPATI LAMANDAU, Menimbang :

Mengingat :

a.

bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat di bidang perizinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau perlu disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan penanaman Modal Kabupaten Lamandau

b.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Lamandau tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan penanaman Modal Kabupaten Lamandau

1.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah.

2.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008;

3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

4.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

5. 6.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;

7.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik;

8.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;

9.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota;

10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP.M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi instansi Pemerintah; 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 13. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan publik; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu Di Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27 Seri D);

MEMUTUSKAN : Menetapkan

:

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN TERPADU BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lamandau. 4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat. 5. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disebut SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan pelayanan perizinan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan. 6. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk persetujuan prinsip, izin dan tanda daftar perusahaan.

7.

Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan kepada pengusaha bidang Perkebunan dan Pertambangan untuk membuat usaha bidang Ekonomi.

8.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. 9. Tanda Daftar Perusahaan adalah tanda daftar yang diberikan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau, 10. Pendaftaran Perusahaan diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya. 11. Instansi teknis adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Daerah yang mempunyai kewenangan mengelola, membina, mengawasi dan mengendalikan izin. 12. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan. Pasal 2 Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 3 Sistematika Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Memuat uraian tentang Latar Belakang dan Pedoman Umum Penyusunan Standar Pelayanan Publik BAB II : GAMBARAN UMUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Memuat Pengertian, Kegunaan, Dasar dan Landasan Hukum serta Maksud dan Tujuan BAB III : STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) Memuat Jenis Pelayanan Perizinan, Sistem dan Prosedur Pelayanan, Sistem Informasi Manajemen Badan Perijinan, Hak dan Kewajiban, dan Pejabat Penerima Pengaduan Masyarakat BAB IV : PENUTUP Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik Pada tanggal : BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU NOMOR : TAHUN 2015 TANGGAL :

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERIZINAN BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN LAMANDAU BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Amanat dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 mengandung makna negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang prima dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana amanat Undang -Undang Dasar 1945 merupakan tugas negara yang memerlukan peran aktif semua aparatur, dunia usaha dan masyarakat. Berbagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat telah dilakukan oleh seluruh jajaran pemerintah termasuk Pemerintah Kabupaten Lamandau . Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan dan perubahan di berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi luas serta dampak berbagai masalah pembangunan yang kompleks. Sementara itu, tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi, transportasi, investasi, dan perdagangan. Dalam rangka mencapai tujuan pelayanan prima maka pimpinan harus mampu memberikan kesempatan kepada karyawannya agar mereka bersedia berpartisipasi dalam upaya mencapai tujuan dari pelayanan melalui fungsi dan tugasnya sesuai yang telah ditetapkan, loyal dan berdedikasi. Dengan adanya Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, yang didalamnya diamanatkan bahwa setiap layanan yang ada harus sekurang kurangnya memuat : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

dasar hukum; persyaratan; sistem, mekanisme, dan prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi Pelaksana; pengawasan internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah Pelaksana;

l.

jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan n. evaluasi kinerja Pelaksana. Lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik adalah bukti nyata keseriusan Pemerintah dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Pemberlakuan Peraturan ini perlu diwujudkan secara nyata ditengah-tengah masyarakat luas di Indonesia khususnya di daerah Kabupaten Lamandau Untuk mewujudkan Visi dan Misinya, Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan segala potensi yang ada senantiasa berusaha untuk berinovasi dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan khususnya bidang Pelayanan Publik, disamping memberdayakan potensi yang ada. B. Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan, ditegaskan bahwa sebagai landasan penyusunan Standar Operasional Prosedur, harus disusun petunjuk pelaksanaan pelayanan publik yang sekurangkurangnya memuat : 1. Persiapan Penyusunan SOP; 2. Penilaian Kebutuhan SOP; 3. Pengembangan SOP; 4. Integrasi (Penerapan SOP) dalam manajemen; dan 5. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SOP

BAB II GAMBARAN UMUM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) / STANDARISASI PROSEDUR PELAYANAN A. Pengertian Standar Operasional Prosedur (SOP) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah sebuah instruksi yang tertulis untuk dijadikan pedoman dalam menyelesaikan tugas rutin dengan cara yang efektif dan efisien guna menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses penyelesaian oleh aparatur yang dapat mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan. Esensi substansi SOP merupakan uraian yang sangat jelas dan rinci mengenai apa yang dipersyaratkan kepada Aparatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau selama melaksanakan tugas, standar pencapaian pada suatu unit kerja, untuk pengawasan kualitas dan proses penjaminan kualitas dan memastikan penerapan berbagai aturan. B. Kegunaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Ada istilah yang cukup populer yang berkembang di tengah-tengah birokrat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, “Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah”. Image negatif tentang istilah ini harus dihapuskan. Sebab di era reformasi ini telah terjadi paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang pelayanan publik.

Reformasi yang dimaksud adalah bagaimana penerapan pelayanan yang diberikan kepada Masyarakat dapat dilakukan dengan “Mudah, Murah, Cepat, Transparan dan Tepat Waktu“. Kegunaan SOP dalam lingkup penyelenggaraan pelayanan perijinan meliputi : 1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya; 2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksnakan tugas; 3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan; 4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi, sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses tugas sehari hari; 5. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas; 6. Menciptakan ukuran standar kinerja pegawai secara konkrit dan nyata untuk memperbaiki kinerja serta membantu mengevaluasi usaha yang telah dilakukan; 7. Memastikan pelaksanaan tugas penyelenggaraan perijinan dapat berlangsung dalam berbagai situasi; 8. Menjamin konsistensi pelayanan pada masyarakat, baik dari sisi mutu, waktu dan prosedur; 9. Memberikan informasi mengenai kualifikasi kompetensi yang harus dikuasi oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya; 10. Memberikan informasi bagi upaya peningkatan kompetensi pegawai; 11. Memberikan informasi mengenai beban tugas yang dipikul oleh seorang pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan penyimpangan; 12. Menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas; dan 13. Membantu penelusuran terhadap kesalahan kesalahan prosedural dalam memberikan pelayanan.

Di samping itu juga diperlukan peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, mengingat pelayanan prima hanya dapat terwujud apabila pemberi layanan dan penerima layanan memiliki pemahaman dan keinginan yang sama. Oleh karenanya Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Lamandau menetapkan motto pelayanan adalah “Transparant dan tepat waktu” C. Dasar dan Landasan Hukum Secara hirerarki Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dan landasan hukum adalah : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/25/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik; 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/26/M.PAN/05/2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik Dalam Rangka Pelaksanaan Kompetisi Antar Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/31/M.PAN/08/2006; 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan; 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten/Kota 8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP.M.PAN/7/2006 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 118/KEP.M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi instansi Pemerintah; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah; 12. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26/KEP/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik. E. Maksud dan Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dimaksudkan untuk memberikan kepastian penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada masyarakat dalam penerbitan izin yang diselenggarakan Badan Perijinan dqn Penanaman Modal Kabupaten lamandau. Tujuan Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal ini sebagai pedoman yang jelas kepada pelaku pelayanan sampai sejauh mana bentuk konkrit yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Dengan adanya SOP ini diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat selaku penerima layanan. Sehingga kondisi ini akan membawa akses baik untuk mewujudkan “Good Governance dan Clean Government” sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme.

BAB III STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (STANDARD OPERATING PROCEDURES) NO

JENIS PELAYANAN

DASAR HUKUM

PERSYARATAN PELAYANAN

1

2 Izin Usaha Industri dan perluasan industri

3  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang perindustrian  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 Izin Usaha Industri.  Kepmen Nomor 590/PERATURAN PEMERINTAH/KOP/10/1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Industri , Izin Perluasan,dan Tanda Daftar Industri.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

5

Tanda Daftar lndustri (TDI).

 Keperusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 589/MPP/10/1999 ttg tahun 2003  Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 590/MPP/1999 ttg tahun 2003.

1.

2.

Persyaratan Administrasi :  Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte notaris pendirian perusahaan  SITU, SIUP, SIDOM, TDP  NPWP  KTP pemohon  Akte noteris pendirian perusahaan.  IMB dan Ijin Gangguan rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu).  Untuk Ijin Perluasan Industri harus menyertakan IUI dan TDI asli.      

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,Akte notaris pendirian perusahaan SITU, SIUP, SIDOM, TDP NPWP KTP pemohon IMB dan Ijin Gangguan rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.

STANDAR BIAYA 6 -

MASA BERLAKU 7 5 tahun

WAKTU PROSES 8 1 hari

-

5 tahun

1 hari

KEWENANGAN 9 Kepala BPPTPM Kab. Lamandau

Kepala BPPTPM Kab. Lamandau

 Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

3.

Izin Usaha Perdagangan (IUP)

 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tahun 2007 tentang penerbitan surat izin usaha perdagangan.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

 Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu). Persyaratan Administrasi :  Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte notaris pendirian perusahaan  SITU, SIUP, SIDOM, TDP  NPWP  KTP pemohon.  IMB dan Ijin Gangguan rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu).

-

5 tahun

1 hari


4.

5.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Tanda Daftar Gudang (TDG).

 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 327/MPP/Kep/7/1999 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan.  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-Dag/PER/9/2007 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

      

       

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,Akte notaris pendirian perusahaan SITU, SIUP, SIDOM, TDP NPWP KTP pemohon. IMB dan Ijin Gangguan rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya. Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum) dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur pada pasal 63 dalam Perka 12 Tahun 2009). Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,Akte notaris pendirian perusahaan SITU, SIUP, SIDOM, TDP NPWP KTP pemohon IMB dan Ijin Gangguan rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya. Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga). Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu).

-

5 Tahun

1 hari


-

5 tahun

1 hari


6.

Akte Pengesahan Koperasi.

7.

Izin Usaha Simpan Pinjam

8.

Izin Pembukaan Kantor Cabang Simpan Pinjam

 UU Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

      

                  

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,Akta Pendirian. Daftar Hadir Rapat Pembentukan. Berita Acara Rapat Pembentukan Bukti Ketersedianaan Modal. Susunan Pengurus dan Pengawas. Rencana Kegiatan Usaha. Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,Akte notaris pendirian perusahaan SITU, SIUP, SIDOM, TDP NPWP KTP pemohon. IMB dan Ijin Gangguan Sertifikat Denah Lokasi Denah Bangunan

-

5 tahun

1 hari


-

5 Tahun

1 hari

Kepala BPPTPM Kab. Lamandau .

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,Akte notaris pendirian perusahaan SITU, SIUP, SIDOM, TDP NPWP KTP pemohon IMB dan Izin Gangguan (HO) Sertifikat Tanah Denah Lokasi Denah Bangunan Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu).

-

5 tahun

1 hari


9.

Izin Pemakaian Kios/ Lapak

-

       

10.

Izin Penyimpanan Bahan Bakar Industri

 Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

    

   

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,KTP pemohon Fotokopy penanggungjawab perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum. SITU, SIUP, SIDOM, TDP NPWP IMB, Izin Gangguan (HO) Fotokopi Perjanjian sewa/beli tempat usaha Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir. Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,SITU, SIUP, SIDOM, TDP NPWP KTP pemohon Akte Pendirian Perusahaan berbadan Hukum dan Surat Pengesahan Akte Perusahaan berbentuk PT dari Menteri Hukum dan HAM yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga). IMB dan Izin Gangguan (HO) rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya. Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga). Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir. Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup.

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi

-

5 tahun

1 hari


-

5 tahun

2 hari


11.

Izin Barak/Rumah Sewa

12.

Izin Warung Serba Ada

13.

Izin Penyelenggaraan Apotik.

-

-

 Kepmenkes RI Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002 tentang ketentuan dan tata cara pemberian izin apotik.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Persyaratan Administrasi :  Surat permohonann bermaterai Rp. 6000, KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  IMB dan Izin Ganguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah bangunan.

-

5 Tahun

2 Hari


Persyaratan Administrasi :  Surat permohonann bermaterai Rp. 6000, KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  IMB dan Izin Ganguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP  SITU.  Sertifikat tanah. Denah bangunan.

-

5 Tahun

2 hari


Persyaratan Administrasi :  Surat permohonann bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum.  KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Minimal ada seorang apoteker sebagai penanggungjawab Teknis Usaha Ikot.  Memenuhi CPOTB.

-

5 Tahun

2 hari


       

14.

15.

Izin Penyelenggaraan Toko Obat

Izin Penyelenggaraan Optikal

 Kepmenkes RI Nomor 1331/MENKES/SK/X/2002 tentang perdagangan eceran obat.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

 Kepmenkes RI Nomor 1424/MENKES/SK/XI/2002 tentang pedoman penyelenggaraan optikal.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan

IMB dan Izin Gangguan (HO). Memiliki TDP/TDI. SIUP. SITU. Sertifikat tanah. Surat domisili apoteker Denah bangunan. STRA Apoteker.

Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Persyaratan Administrasi :  Surat permohonann bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum.  KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah bangunan.

    

Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Persyaratan Administrasi : Surat permohonan bermeterai Rp. 6000,Akte Pendirian Bagi Pemohon yang berbadan hukum NPWP Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. Memiliki akta pendirian badan usaha.

-

5 Tahun

2 hari


-

5 Tahun

2 hari


Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

16.

Izin Penyelenggaraan Toko Obat Tradisional.





Peraturan Menteri Kesehatan 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional. Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

      

            

IMB dan Izin Gangguan (HO). Memiliki TDP/TDI. SIUP. SITU. Sertifikat tanah. Denah lokasi. Denah bangunan. Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Persyaratan Administrasi : Surat permohonann bermaterai Rp. 6000,Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum. KTP pemohon SIDOM Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. Memiliki akta pendirian badan usaha. Memiliki TDP/TDI. IMB dan Izin Gangguan (HO) SIUP. SITU. Sertifikat tanah. Denah lokasi Denah bangunan.

-

5 Tahun

2 hari


-

5 Tahun

3 hari


Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan 17.

Izin Praktek Dokter

 UU RI Nomor 32 tahun 2004 tentang izin praktek dokter.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan

Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian  KTP pemohon  SIDOM

Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau.

18.

19.

Izin Praktek Bidan

Izin Kerja Perawat

 Permenkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/149/I/2010 tentang izin penyelenggaraan praktek bidan.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

 Permenkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang izin penyelenggaraan praktek Perawat.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan

 Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah lokasi.  Denah bangunan.

            

  

Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Persyaratan Administrasi : Surat permohonan bermaterai Rp. 6000,Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian KTP pemohon SIDOM Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. Memiliki akta pendirian badan usaha. IMB dan Izin Gangguan (HO) Memiliki TDP/TDI. SIUP. SITU. Sertifikat tanah. Denah lokasi. & Denah bangunan. Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Persyaratan Administrasi : Surat permohonan bermaterai Rp. 6000,Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian KTP pemohon

-

5 Tahun

2 hari


-

5 tahun

2 hari


Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

20.

21.

Izin Praktek Perawat.

Klinik Bersalin Pratama

 Permenkes RI Nomor HK.02.02/Menkes/148/I/2010 tentang izin penyelenggaraan praktek Perawat.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

 Permenkes RI Nomor 028/Menkes/PER/2011 tentang Klinik  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan

 SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah lokasi.  Denah bangunan. Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian  KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah lokasi.  Denah bangunan. Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte

Rp. 500.000,-

5 tahun

2 hari


-

3 tahun

2 hari


Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

          

22.

Klinik Pratama

 Permenkes RI Nomor 028/Menkes/PER/2011 tentang Klinik  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

pendirian KTP pemohon SIDOM Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan. Memiliki akta pendirian badan usaha. IMB dan Izin Gangguan (HO) Memiliki TDP/TDI. SIUP. SITU. Sertifikat tanah. Denah lokasi. Denah bangunan.

Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Persyaratan Administrasi :  Pengisian Formulir. Mengisi Formulir bermeterai 6000 sebanyak 5 (lima) lembar.  KTP pemohon  Fotokopy penanggungjawab perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan hukum.  NPWP D  SIDOM  IMB, Ijin Gangguan (HO) dan SITU bagi pasar swasta rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Fotokopi Perjanjian sewa/beli tempat usaha Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir. Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian  KTP pemohon

-

5 tahun

2 hari


 SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah lokasi.  Denah bangunan.

23.

24.

Klinik Kecantikan Estetika Tipe Pratama

Klinik Bersalin Utama.


 Permenkes RI Nomor 028/Menkes/PER/2011 tentang Klinik  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan

Persyaratan Teknis :  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian  KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah lokasi.  Denah bangunan. Persyaratan Teknis :  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte

-

-

5 tahun

2 hari


5 Tahun

2 hari


Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

25.

Klinik Kecantikan Estetika Tipe Utama


pendirian  KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah lokasi.  Denah bangunan. Persyaratan Teknis :  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian  KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah lokasi.  Denah bangunan.

Persyaratan Teknis :  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

-

5 Tahun

3 Hari


26.

27.

Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Tipe C dan D

Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus Tipe C

 UU RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

 UU RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian  KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah lokasi.  Denah bangunan.

Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian  KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah lokasi.  Denah bangunan.

-

1X selamanya selama tidak mengalami perubahan/ perombakan

3 hari


-


3 hari


28.

Izin Usaha Angkutan Bermotor

 Undang-Undang Tahun 1992 tantang LLAJ.  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan sarana lalu lintas.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutatan  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Persyaratan Administrasi : Buat Baru  Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte notaris pendirian perusahaan  SITU, SIUP, SIDOM, TDP  NPWP  KTP pemohon  Melengkapi dokumen kendaraan (STNK, Buku Kir, dll) Persyaratan Teknis :  Advis teknis dari Dinas Perhubungan Kab/Kota asal dan tujuan Perpanjangan Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000, Fotocopy Surat Keterangan Izin trayek yang sudah habis masa berlakunya Persyaratan Teknis :  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Perhubungan

-

5 tahun

3 hari


29.

Izin Angkutan Barang Khusus.

 Undang-Undang Tahun 1992 tantang LLAJ.  Undang- Undang Nomor 43 Tahun 1993 tentang prasarana dan sarana lalu lintas.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

   





   

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,Surat Izin Usaha Angkutan Surat Izin Tempat Usaha Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yg layak jalan yg dibuktikan dengan ST NK Bermotor dan Buku Uji / Kir atau foto copinya, khusus untuk Izin Prinsip dari Dinas Perhubungan Telekomunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau. Memiliki / menguasai fasilitas penyimpanan/pool kendaraan bermotor yang dibuktikan dengan gambar lokasi serta Srt Keterangan dan bangunan mengenai pemilikan atau penguasaan. Memiliki atau bekerja sama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor sehingga dapat merawat kendaraannya untuk tetap dalam kondisi layak jalan. Akte Pendirian Perusahaan/perubahan Daftar kendaraan/indentitas yang disahkan oleh pejabat Dinas/Kantor Perhubungan setempat. Asli Bukti tanda pelunasan iuran wajib dan pertanggungan kecelakaan. Tanda keanggotaan organda yang masih berlaku.

 Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Perhubungan.

-

5 tahun

3 hari


30.

Izin Insidentin

-

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,SITU, SIUP, SIDOM, TDP KTP pemohon Rencana lokasi pemasangan, ukuran, jumlah, lama waktu reklame dipasang serta tulisan atau teks.  Membawa Spanduk, Bagian Baliho, Bagian reklame pada Media Reklame Bando Jalan, Umbul-umbul, Banner dan Reklame Udara untuk mendapatkan legalitas dari BPPTPM dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Lamandau sebagai bukti telah mendapatkan izin pemasangan mediadan lunas pajak reklame insidentil  Bagi Izin Reklame Insidentil yang temanya menyebutkan dan / atau tidak menyebutkan kegiatan / keramaian / tontonan tetapi reklame tersebut ada kegiatan / keramaian / tontonan, wajib melampirkan izin keramaian umum / tontonan atau tanda terima pengurusan izin dimaksud.  Surat pernyataan siap dibongkar apabila tidak dirawat.    

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Tim Teknis.

-

1 tahun

2 hari


31.

32.

Izin Pengumpulan Uang/Sumbangan Sosial dengan cara mencetak dan menjual karcis

Izin Usaha Kepariwisataan.

 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.  Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan.  Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 56/HUK/1996 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Nasional  Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.  Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 012/MKP/IV/ 2000 tentang Pedoman Umum Perizinan Usaha Pariwisata. 

Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Persyaratan Administrasi :  Nama dan alamat organissi pemohon  Akta Pendirian dan susunan pengurus.  Surat Keterangan dari Kepolisian setempat mengenai loyalitas para pengurus/panitia.  Kegiatan social terakhir yang telah dilaksanakan.  Maksud dan Tujuan pengumpulan sumbangan.  Jangka waktu dan wilayah penyelenggaraan.  Mekanisme penyelenggaraan dan penyaluran.  Rincian biaya.  Cek lapangan oleh Tim Teknis Persyaratan Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari DISPIRIDAGKOP.  Pengisian Formulir. Mengisi Formulir bermeterai 6000 sebanyak 5 (lima) lembar.  KTP pemohon  NPWP D  SIDOM  IMB, Ijin Gangguan (HO) dan SITU rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir. Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari DISPARSENIBUD

-

-

1 s/d 3 bulan

2 hari


5 Tahun

2 hari


33.

Izin Tempat Usaha (ITU) dan Reklame

34.

Izin Pendirian Sekolah

-

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,Akte notaris pendirian perusahaan SITU, SIUP, SIDOM, TDP NPWP KTP pemohon IMB dan Izin Gangguan (HO) bagi usaha yang wajib izin ganguan (HO) rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu).

-

5 tahun

3 hari


Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian  KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah lokasi.  Denah bangunan.

-


3 hari


     

 Kep. Mendiknas No 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

35.

36.

Izin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Izin Penyelenggaraan Kursus


-

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  BAP Tim Teknis Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian  KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah lokasi.  Denah bangunan. Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  BAP Tim Teknis Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian  KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.

-

1 Tahun

3 hari


-

1 Tahun

3 hari


 Denah lokasi.  Denah bangunan.

37.

38.

Izin Penyelenggaraan Pra Sekolah (TK/PAUD)

Izin Perpanjangan ( Herregistrasi)


-

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  BAP Tim Teknis Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian  KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)  Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU.  Sertifikat tanah.  Denah lokasi.  Denah bangunan. Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  BAP Tim Teknis Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian  KTP pemohon  SIDOM  Lokasi bebas dari pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.  Memiliki akta pendirian badan usaha.  IMB dan Izin Gangguan (HO)

-


3 hari


-

1 Tahun

1 hari


 Memiliki TDP/TDI.  SIUP.  SITU. 39.

Izin Mendirikan Bangunan ( Rumah Tinggal/Usaha/Industri/ Sosial)

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung.  Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang UUBG.  Pereturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang pedoman umum rencana tata bangunan dan lingkungan.  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.  Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 16 Tahun 2006 tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,Akte notaris pendirian perusahaan NPWP KTP pemohon Site plant berikut gambar denah lokasi. Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir.  Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup.  Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu).

     

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Berita Acara Prperiksaan (BAP) Tim Teknis

Lihat Keterangan Rumus *)

1X (selamanya) apabila tidak merombak /merubah bangunan

3 Hari


40.

Izin Gangguan (HO) Industri/Usaha

  



41.

Izin Penjualan Minuman Beralkohol/Miras

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2009 tentang pedoman penetapan izin gangguan didaerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Gangguan dan Peraturan Bupati Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Retribusi Ijin Gangguan. Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

-

      



Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,KTP pemohon IMB rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya. Site plant berikut gambar denah lokasi. Fotokopi Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga). Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir. Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup. Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu).

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Persyaratan Administrasi :  Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000, SITU, SIUP, SIDOM, TDP  NPWP  KTP pemohon  Akte Notaris Pendirian Perusahaan  IMB dan Ijin Gangguan (HO) rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Lihat Keterangan Rumus *)

5 Tahun

3 Hari


-

5 Tahun

2 Hari

Bupati Kab. Lamandau

2 (dua) Tahun Terakhir.

42.

Izin Trayek Darat/Sungai/Baru dan Perpanjangan



Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan.  Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari DISPERIDAGKOP Persyaratan Administrasi : Buat Baru  Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte notaris pendirian perusahaan  SITU, SIUP, SIDOM, TDP  NPWP  KTP pemohon  Melengkapi dokumen kendaraan (BPKB, STNK, Buku Kir, dll)

-

5 Tahun

2 hari


-

5 Tahun

2 hari


Persyaratan Teknis :  Advis teknis dari Dinas Perhubungan Kab/Kota asal dan tujuan Perpanjangan Persyaratan Administrasi :  Surat permohonan bermaterai Rp. 6.000, Fotocopy Surat Keterangan Izin trayek yang sudah habis masa berlakunya

43.

Izin Sertifikasi dan Past Kapal

-

Persyaratan Teknis :  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Perhubungan Persyaratan Administrasi :  Surat permohonann bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian bagi pemohon yang berbentuk badan hukum dan akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi  KTP pemohon  SIDOM

 Surat Keterangan Berbadan Sehat dari dokter dan tidak cacat jasmani  Surat Keterangan lulus uji dan praktek

44.

Izin Lembaga Pelatihan Kerja

 Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2003 ketenaga kerjaan.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari DISHUBKOMINFO Persyaratan Administrasi :  Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte notaris pendirian perusahaan  SITU, SIUP, SIDOM, TDP  NPWP  KTP pemohon  Akte Pendirian Perusahaan berbadan Hukum dan Surat Pengesahan Akte Perusahaan berbentuk PT dari Menteri Hukum dan HAM yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  IMB dan Ijin Gangguan (HO) rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir.  Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup.  Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu).

-

1 Tahun

2 hari


45.

46.

Izin Penelitian

Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)

 Surat Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor SD6/2/12 tanggal 5 juli 1972 tentang riset dan survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau  Undang –Undang RI Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Peraturan Pemerintah RI 18 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah.  Kepdal Nomor 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3.

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari DINSOSNAKERTRANS Persyaratan Administrasi : Buat Baru  Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte notaris pendirian perusahaan  SITU, SIUP, SIDOM, TDP  NPWP  KTP pemohon Persyaratan Teknis :  Advis teknis KESBANGPOL                

dari

-

1 Tahun

2 hari


-

Sesuai dengan kontrak kerja

3 hari


Dinas

Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000; Fotokopi KTP; Akte pendirian perusahaan Izin lokasi IMB dan Izin Gangguan (HO) SITU SIUP AMDAL NPWP Keterangan tentang lokasi Jenis limbah B3 Tata letak tempat pembuangan limbah di tempat pembuangan sementara. Desain konstruksi tempat pembuangan limbah Lay Out Kegiatan. Perlengkapan system tanggap darurat.. Lingkup area kegiatan pembuangan limbah..

47.

48.

Izin Pengambilan Air Bawah Tanah (SIPA)

Izin Limbah Berbahaya dan Beracun (LB3)

 Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.  Peraturan Pemerintah Nomor 42 Thun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

 Undang –Undang RI Nomor 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.  Peraturan Pemerintah RI 18 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Laksana Perizinan dan Pengawasan

Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup.

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000; Akte Pendirian Perusahaan. KTP pemohon SITU, SIUP, SIDOM, TDP Site plant berikut gambar denah lokasi. Ijin Gangguan (HO) dengan menunjukkan aslinya  Dokimen AMDAL  Perjanjian/ Kesepakatan Kerja Bersama atau ganti rugi tanah dengan pihak ketiga (apabila ada)  Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup.

-

5 tahun

3 hari


5 tahun

3 hari


     

Persyaratan Teknis Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi. Persyaratan Administrasi :  Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000;  Fotokopi KTP;  Akte pendirian perusahaan  Izin lokasi  IMB dan Izin Gangguan (HO)  SITU  SIUP  AMDAL  NPWP  Keterangan tentang lokasi

 

49.

Izin Penangkaran Walet

 

Pengelolaan Limbah B3 serta Pengawasan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah B3 oleh Pemerintah Daerah. Kepdal Nomor 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah B3. Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

  

Persyaratan Teknis : Advis teknis/Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup.

        

50.

Izin Usaha Peternakan

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Jenis limbah B3 Tata letak tempat pembuangan limbah di tempat pembuangan sementara. Desain konstruksi tempat pembuangan limbah

      

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000; Akte Pendirian Perusahaan. KTP pemohon SITU, SIUP, SIDOM, TDP IMB dan Ijin Gangguan (HO) Site plant berikut gambar denah lokasi. Fotokopi Sertifikat Tanah yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga). Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir. Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup. Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000; Akte Pendirian Perusahaah. KTP pemohon SITU, SIUP, SIDOM, TDP IMB dan Iziin Gangguan (HO) Site plant berikut gambar denah lokasi. Fotokopi Sertifikat Tanah yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).

-

5 tahun

3 hari


5 tahun

3 hari


 Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir. Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup.  Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup. Persyaratan Teknis  Cek Lapangan Oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari DISTANAKAN Advis teknis/Rekomendasi dari DISTANAKAN 51.

Izin Rumah Potong Hewan

 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau-

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan Bermaterai Rp.6000; Akte Pendirian Perusahaan. KTP pemohon SITU, SIUP, SIDOM, TDP IMB dan Izin Gangguan (HO) Site plant berikut gambar denah lokasi. Fotokopi Sertifikat Tanah yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir.  Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup.

      

-

1 tahun

3 hari


52.

53.

Izin Usaha Perikanan

Izin Rumah Ibadah

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang peikanan  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

-

Persyaratan Teknis  Cek Lapangan Oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari DISTANAKAN Persyaratan Administrasi :  Pengisian Formulir. Mengisi Formulir bermeterai 6000 sebanyak 5 (lima) lembar.  Akte Pendirian Perusahaah.  KTP pemohon  SITU, SIUP, SIDOM, TDP  Ijin Gangguan (HO) rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  gambar denah lokasi.  Fotokopi Sertifikat Tanah yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir.  Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup. Persyaratan Teknis  Cek Lapangan Oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari DISTANAKAN Persyaratan Administrasi :  Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte notaris pendirian perusahaan  SITU, SIUP, SIDOM, TDP  NPWP  KTP pemohon  Akte Pendirian Perusahaan berbadan Hukum  IMB dan Ijin Gangguan (HO)  Fotokopi Sertifikat Tanah yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3

-

5 tahun

3 hari


-

5 Tahun

5 hari

Kepala BPPTPM Kab. Lamandau.

(tiga).  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir.  Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup.

54.

55.

Izin Prinsip

Izin Lokasi

-

 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  BAP Tim Teknis Persyaratan Administrasi :  Pengisian Formulir. Mengisi Formulir bermeterai 6000 sebanyak 5 (lima) lembar.  Akte Pendirian Perusahaah.  KTP pemohon  SITU, SIUP, SIDOM, TDP  Site plant berikut gambar denah lokasi.  Fotokopi Sertifikat Tanah yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir.  Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup. Persyaratan Teknis  Cek Lapangan Oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari Bag. Pemeritahan dan Pembangunan Kabupaten Lamandau. Persyaratan Administrasi :  Pengisian Formulir. Mengisi Formulir bermeterai 6000 sebanyak 5 (lima) lembar.

-

5 tahun

5 hari


-

5 tahun

7 hari


 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

   

Akte Pendirian Perusahaah. KTP pemohon SITU, SIUP, SIDOM, TDP Ijin Gangguan (HO) rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Site plant berikut gambar denah lokasi.  Fotokopi Sertifikat Tanah yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir. Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup. Persyaratan Teknis  Cek Lapangan Oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Badan Pertanahan Nasional, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pertambangan dan Energi, Distanakan dan BPMD

56.

Izin Pedirian SPBU

 Keputusan Menteri ESDM Nomor 1454.K/30ME/M/2000 tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintah dibidang minyak dan gas bumi.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

     

   



57.

Izin Untuk Pendirian Hotel Berbintang

 Perda Kab. Lamandau No 15 Tahun 2007.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,Akte notaris pendirian perusahaan SITU, SIUP, SIDOM, TDP NPWP KTP pemohon Akte Pendirian Perusahaan berbadan Hukum dan Surat Pengesahan Akte Perusahaan berbentuk PT dari Menteri Hukum dan HAM yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga). IMB dan Ijin Gangguan (HO) rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya. Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga). Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir. Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup. Apabila Tempat Usaha bukan milik sendiri, harus dilengkapi dengan asli surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah/bangunan bermaterai cukup atau bukti/surat perjanjian sewa yang terdiri dari 1 (satu) lembar asli dan fotokopi rangkap 1 (satu).

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Persyaratan Administrasi :  Pengisian Formulir. Mengisi Formulir bermeterai 6000 sebanyak 5 (lima) lembar.  KTP pemohon

-

5 Tahun

7 hari

Bupati Kab. Lamandau.

Usaha Hotel Berbintang :  Room Kelas Rp 200.000  Room

5 Tahun

7 hari

Bupati Kab. Lamandau.

=


58.

Izin Usaha Jasa Konstruksi

 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang jasa kontruksi.  Peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2010 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa kontruksi.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

 NPWP D  SIDOM  IMB, Ijin Gangguan (HO) dan SITU bagi pasar swasta rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir. Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari DISPARSENIBUD Persyaratan Administrasi :  Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000, Akte Pendirian Perusahaan berbadan Hukum dan Surat Pengesahan Akte Perusahaan berbentuk PT dari Menteri Hukum dan HAM yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Fotokopy sertifikat izin usaha (SBU) yang dilegalisir oleh asosiasi/lembaga.  Fotokopy kartu anggota asosiasi  Daftar tenaga teknis tugas penuh perusahaan dengan :  Surat Pernyataan  Fotokopy KTP  Fotokopy izazah  Fotokopy nomor kode tenaga teknik (NKTT)  Daftar pengalaman kerja.  Fotokopy NPWP yang telah dilegalisir  Fotokopy SITU/Reklame – Ho dan SIDOM.  Neraca Perusahaan bermeterai 6000, Membawa surat tugas dari direktur apabila pengurusan izin dikuasakan.  Daftar pengurus perusahaan  Daftar peralatan perusahaan (peralatan kerja dan kantor)  Daftar pengalaman perusahaan

Standar Rp 300.000  Room Vip Rp 500.000

=

-

5 tahun

=

12 hari


59.

60.

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)

Izin Usaha Perkebunan (IUP)

-

 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Petanahan Nasional Nomor 2 tahun 1999 tentang izin lokasi.  Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman izin usaha perkebunan.  Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 tentang perubahan atas Perraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 tentang

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Tim Teknis. Persyaratan Administrasi :  Pengisian Formulir. Mengisi Formulir bermeterai 6000 sebanyak 5 (lima) lembar.  KTP pemohon  SITU, SIUP, SIDOM, TDP  Site plant berikut gambar denah lokasi.  Fotokopi Sertifikat Tanah yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir.  Pernyataan tidak berkeberatan dari tetangga dan atau masyarakat yang berdekatan (izin tetangga) yang diketahui kepala kelurahan dan camat setampat bermaterai cukup. Persyaratan Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau. Persyaratan Administrasi :  Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000, SITU, SIUP, SIDOM, TDP  NPWP  KTP pemohon  Akte Pendirian Badan Usaha dan Perubahan yang terakhir rangkap 3 (tiga).  Ijin Gangguan (HO) rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota dari Bupati / Walikota, untuk IUP yang diterbitkan Gubernur  Rekomendasi kesesuaian dengan rencana

-

5 tahun

12 hari


-

5 tahun

12 hari


Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau



  









 

makro pembangunan perkebunan Provinsi; dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota Izin Lokasi dari Gubernur atau Bupati / walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000 atau skla 1 : 50.000 Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan Jaminan pasukan bahan baku yang diketahui oleh Bupati / Walikota Proposal Pembangunan Usaha Terpadu yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten / kota sesuai kewenangannya Proposal khusus untuk Perkebunan Besar yang menerapkan pola Pengembangan Usaha Industri Perkebunan Besar yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten / kota sesuai kewenangannya Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sitem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran Surat Pernyataan kesedian wajib membangun kebun untuk masyarakat sesuai pasal 11 permentan No 26/2007 yang dilengkapi dengan rencana kerjanya Surat Persetujuan dokumen AMDAL dari komisi AMDAL daerah Referensi Bank yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah yang menerangkan bahwa perusahaan memiliki rekening dan

menyetor deposit dana jaminan dengan saldo terakhir minimal 1% dari nilai rencana investasi  Pernyataan perusahaan belum menguasai lahan melebihi batas luas maksimum  Pernyataan kesedian dan recana kerja kemitraan

61.

Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan

 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman izin usaha perkebunan.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Persyaratan Administrasi :  Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000, SITU, SIUP, SIDOM, TDP  NPWP  KTP pemohon  Akte Pendirian Perusahaan berbadan Hukum dan Surat Pengesahan Akte Perusahaan berbentuk PT dari Menteri Hukum dan HAM yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Ijin Gangguan (HO) rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir.  Copy IUP yang disahkan pemberi izin  Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota dari Bupati / Walikota, untuk IUP yang diterbitkan Gubernur  Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi; dari Gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota  Izin Lokasi dari Gubernur atau Bupati /

-

5 tahun

12 hari








 

62.

Izin Usaha Perkebunan Bududaya ( IUP-B)

 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman izin usaha perkebunan.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan

walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000 atau skla 1 : 50.000 Proposal Pembangunan Usaha Terpadu yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas yang membidangi perkebunan kabupaten / kota sesuai kewenangannya Proposal penambahan kapasitas unit pengelolaan yang disetujui dan diketahui oleh Kepala Dinas Perkebunan Provinsi dan atau Kepala Dinas Perkebunan pada Kabupaten / Kota sesuai kewenangannya Surat Pernyataan bagi perusahaan perkebunan yang menerapkan pola Pengembangan Usaha Industri Perkebunan Besar (PUIPB) bahwa perusahaan dan atau groubnya belum melampaui batas maksimum penguasaan lahan Surat Persetujuan dokumen AMDAL dari komisi AMDAL daerah sesuai lokasi pengembangan baru Pernyataan kesedian dan recana kerja kemitraan

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkenunan Persyaratan Administrasi :  Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000, SITU, SIUP, SIDOM, TDP  NPWP  KTP pemohon  Akte Pendirian Perusahaan berbadan Hukum dan Surat Pengesahan Akte Perusahaan berbentuk PT dari Menteri Hukum dan HAM yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).

-

5 tahun

12 hari



 Ijin Gangguan (HO) rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir.  Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota dari Bupati / Walikota, untuk IUPB yang diterbitkan Gubernur  Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi; dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota  Izin Lokasi dari Gubernur atau Bupati / walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000 atau skla 1 : 50.000  Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan  Rencana kerja pembanguna perkebunan  Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sitem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT )  Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan

63.

Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan

 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang pedoman izin usaha perkebunan.  Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 tahun 2011 tentang Pengelolaan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Lamandau

    

   





  



Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,SITU, SIUP, SIDOM, TDP NPWP KTP pemohon Akte Pendirian Perusahaan berbadan Hukum dan Surat Pengesahan Akte Perusahaan berbentuk PT dari Menteri Hukum dan HAM yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga). Ijin Gangguan (HO) rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya. Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga). Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten / Kota dari Bupati / Walikota, untuk IUPB yang diterbitkan Gubernur Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan perkebunan Provinsi; dari Gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh Bupati / Walikota Izin Lokasi dari Gubernur atau Bupati / walikota sesuai kewenangannya yang dilengkapi peta lokasi skala 1 : 100.000 atau skla 1 : 50.000 Izin Pelepasan Kawasan Hutan (IPKH) apabila areal berasal dari kawasan hutan Rencana kerja pembanguna perkebunan Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sitem pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan ( OPT ) Pernyataan kesanggupan memiliki sarana prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran

-

5 tahun

12 hari


Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan 64.

65

Izin Pangkalan Elpigi

Izin Pengecer Elpigi

-

Persyaratan Administrasi : Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000,SITU, SIUP, SIDOM, TDP NPWP KTP pemohon Akte Notaris Pendirian Perusahaan Ijin IMB dan Ijin Gangguan (HO) rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir.      

Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis  Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi Persyaratan Administrasi :  Surat Permohonan bermaterai Rp. 6000, SITU, SIUP, SIDOM, TDP  NPWP  KTP pemohon  Akte Notaris Pendirian Perusahaan  Ijin IMB dan Ijin Gangguan (HO) rangkap 3 (tiga) dengan menunjukkan aslinya.  Sertifikat Tanah dan Bangunan Tempat Usaha yang telah dilegalisir pejabat berwenang rangkap 3 (tiga).  Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2 (dua) Tahun Terakhir.

-

5 tahun

12 hari


Persyaratan Teknis  Cek lapangan oleh Tim Teknis Advis teknis/Rekomendasi dari Dinas Pertambangan dan Energi

NO

JENIS PELAYANAN

DASAR HUKUM

PERSYARATAN

BIAYA

1 66.

2 Izin Prinsip Penanaman Modal

3

5  Bukti diri pemohon : a. Rekaman pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran. b. Rekaman akta pendirian perusahaan dan perubahannya. c. Rekaman pengesahan anggaran dasr perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM. d. Rekaman NPWP.

6 -

 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal dibidang-bidang usaha tertentu dan / atau di daerah-daerah tertentu..  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan industri.  Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2010 tentang Daftar Bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang Penanaman modal.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan penanaman modal.  Peraturan Bupati Lamandau No 56 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan

 Keterangan rencana kegiatan, berupa : a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart. b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.  Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila disyaratkan.  Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum) dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur pada pasal 63 dalam Perka 12 Tahun 2009).

MASA BERLAKU 7 5 tahun

WAKTU PROSES 8 3 hari

KEWENANGAN 9 Kepala BPPTPM Kab. Lamandau


67.

Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal

-

 Rekaman Izin Usaha/Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), bila diperlukan.  Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya.  Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.  Keterangan rencana kegiatan, berupa : a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku b. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.

5 tahun

3 hari


 Dalam hal terjadi perubahan penyertaan dalam modal perseroan yang mengakibatkan terjadinya perubahan prosentase sahm asing, perusahaan harus menyampaikan : a. Kesepakatan perubahan komposisi saham antara asing dan indonesia dalam perseroan yang dituangkan dalam bentuk rekaman risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/keputusan sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh notaris atau rekaman penyataan keputusan rapat.Barita Acara rapat dalam bentuk akta notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan BAB VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. b. Bukti diri Pemegang saham baru, dalam bentuk : 1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum indonesia. 2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara indonesia. 3. Rekaman paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing. 4. Rekaman Akta Pendirian (article of association) dan terjemahannya dalam bahasa indonesia atau bahasa inggris bagi badan hukum asing. a. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan

sampai dengan permohonan terakhir.  Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila disyaratkan.  Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).  Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum) dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur pada pasal 63 dalam Perka 12 Tahun 2009). 68.

Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal

 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal dibidang-bidang usaha tertentu dan / atau di daerah-daerah tertentu..  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman pemberian insentif dan pemberian kemudahan penanaman modal di Daerah.  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan industri.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Bupati Lamandau Nomor 37 tahun 2012 tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada Badan Pelayanan Perizinan terpadu dan penanaman modal.

 Rekaman Izin Prinsip atau Izin Prinsip Perluasan yang dimohonkan perubahannya.  Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.  Untuk perubahan bidang usaha (jenis/kapasitas produksi) dilengkapi dengan : a. Keterangan rencana kegiatan, berupa uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir/flow chart. b. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait, bila dipersyaratkan.  Untuk perubahan penyertaan dalam modal perseroan dilengkapi dengan : a. Rekaman risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/keputusan sirkular yang ditandatangani oleh seluruh pemegang saham dan telah

-

5 tahun

5 hari


dicatat/didaftarkan (waarmerking) oleh notaris atau rekaman penyataan keputusan rapat.Barita Acara rapat dalam bentuk akta notaris, yang memenuhi ketentuan pasal 21 dan BAB VI UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, atau rekaman pernyataan keputusan rapat/berita acara rapat dalam bentuk akta notaris. b. Bukti diri Pemegang saham baru, dalam bentuk : 1. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya dengan pengesahan Departemen Hukum dan HAM, serta rekaman NPWP bagi badan hukum indonesia. 2. Rekaman Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku serta NPWP bagi perorangan warga negara indonesia. 3. Rekaman paspor yang masih berlaku bagi perorangan warga negara asing. 4. Rekaman Akta Pendirian (article of association) dan terjemahannya dalam bahasa indonesia atau bahasa inggris bagi badan hukum asing. c. Kronologis penyertaan dalam modal perseroan sejak pendirian perusahaan sampai dengan permohonan terakhir.  Laporan kegiatan penanaman modal (LKPM).  Permohonan ditandatangani di atas materai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum) atau oleh direksi perusahaan (bila perusahaan sudah berbadan hukum)

69.

Izin Usaha Penanaman Modal.

 Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan tata cara penanaman modal.  Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian pemberian izin usaha di bidang energi dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2009 Tentang pelimpahan wewenang pemberian izin usaha di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2009 Tentang pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang pekerjaan umum dalam rangka Penanaman Modal.  Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananTentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang kehutanan dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.83/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang transportasi dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha perumahan rakyatdi bidang penanaman modal.  Surta Keputusan Kapolri Nomor Skep/638/XII/2009 Tentang







 

dilengkapi Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan (ketentuan tentang surat kuasa diatur pada pasal 63 dalam Perka 12 Tahun 2009). Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditanda tangani oleh Tim Pelaksana LHP, Khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas import barang & bahan. Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM. Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat persetujuan Perluasa Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki. Rekaman NPWP. Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan : a. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli oleh PPAT, atau b. Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.

 Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : a. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB). b. Rekaman Akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.  Rekaman Izin Gangguan (HO) atau rekaman surat izin tempat usaha (SITU).  Rekaman laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) semester terakhir.

-

Selama perusahaan menjalankan kegiatan usahanya

7 Hari












Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha jasa pengamanan di bidang penanaman modal. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha di bidang usaha industri/perluasan di bidang penanaman modal. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/Menkes/Per/XII/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha kesehatan di bidang penanaman modal. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 50/PER/M.KOMINFO.12/2009 Tentang Pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha di bidang kominfo dalam rangka penanaman modal. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/HK.501/MKP/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka penanaman modal. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian wewenang penerbitan surat izin usaha penjualan langsung dalam rangka penanaman modal.

 Rekaman persetujuan/pengesahan analis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).  Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.  Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan.  Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

70.

Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal.

 Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan tata cara penanaman modal.  Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian pemberian izin usaha di bidang energi dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2009 Tentang pelimpahan wewenang pemberian izin usaha di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2009 Tentang pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang pekerjaan umum dalam rangka Penanaman Modal.  Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananTentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang kehutanan dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.83/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang transportasi dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha perumahan rakyatdi bidang penanaman modal.  Surta Keputusan Kapolri Nomor Skep/638/XII/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha jasa pengamanan di bidang penanaman modal.  Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian kewenangan

 Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditanda tangani oleh Tim Pelaksana LHP, Khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas import barang & bahan.  Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.  Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat persetujuan Perluasa Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki.  Rekaman NPWP.  Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan : c. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli oleh PPAT, atau d. Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.  Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : c. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB). d. Rekaman Akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.  Rekaman Izin Gangguan (HO) atau rekaman surat izin tempat usaha (SITU).  Rekaman laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) semester terakhir.  Rekaman persetujuan/pengesahan analis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

-


7 Hari

Kepala BPPTPM Kab. Lamandau Kepala BPPTPM Kab. Lamandau









pemberian izin usaha di bidang usaha industri/perluasan di bidang penanaman modal. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/Menkes/Per/XII/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha kesehatan di bidang penanaman modal. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 50/PER/M.KOMINFO.12/2009 Tentang Pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha di bidang kominfo dalam rangka penanaman modal. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/HK.501/MKP/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka penanaman modal. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian wewenang penerbitan surat izin usaha penjualan langsung dalam rangka penanaman modal.

 Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.  Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan.  Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

71.

Izin Usaha Penggabungan ( Merger) Pananaman Modal.

 Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan tata cara penanaman modal.  Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian pemberian izin usaha di bidang energi dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2009 Tentang pelimpahan wewenang pemberian izin usaha di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2009 Tentang pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang pekerjaan umum dalam rangka Penanaman Modal.  Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananTentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang kehutanan dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.83/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang transportasi dalam rangka penanaman modal.  Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha perumahan rakyatdi bidang penanaman modal.  Surta Keputusan Kapolri Nomor Skep/638/XII/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha jasa pengamanan di bidang penanaman modal.  Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian kewenangan

 Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditanda tangani oleh Tim Pelaksana LHP, Khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas import barang & bahan.  Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.  Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat persetujuan Perluasa Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki.  Rekaman NPWP.  Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan : e. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli oleh PPAT, atau f. Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.  Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : e. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB). f. Rekaman Akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.  Rekaman Izin Gangguan (HO) atau rekaman surat izin tempat usaha (SITU).  Rekaman laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) semester terakhir.  Rekaman persetujuan/pengesahan analis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).

-

7 Hari









72.

Izin Usaha perubahan penanaman Modal.

 





pemberian izin usaha di bidang usaha industri/perluasan di bidang penanaman modal. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/Menkes/Per/XII/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha kesehatan di bidang penanaman modal. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 50/PER/M.KOMINFO.12/2009 Tentang Pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha di bidang kominfo dalam rangka penanaman modal. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.59/HK.501/MKP/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka penanaman modal. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian wewenang penerbitan surat izin usaha penjualan langsung dalam rangka penanaman modal. Peraturan Kepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan tata cara penanaman modal. Peraturan Menteri ESDM Nomor 05 Tahun 2010 Tentang Pendelegasian pemberian izin usaha di bidang energi dalam rangka penanaman modal. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.30/MEN/2009 Tentang pelimpahan wewenang pemberian izin usaha di bidang kelautan dan perikanan dalam rangka penanaman modal. Peraturan Menteri PU Nomor 24/PRT/M/2009 Tentang

 Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.  Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan.  Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.

 Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditanda tangani oleh Tim Pelaksana LHP, Khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas import barang & bahan.  Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.  Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat persetujuan Perluasa Penanaman

-


5 Hari


















pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang pekerjaan umum dalam rangka Penanaman Modal. Peraturan Menteri Kelautan dan PerikananTentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang kehutanan dalam rangka penanaman modal. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.83/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang transportasi dalam rangka penanaman modal. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 06/PERMEN/M/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha perumahan rakyatdi bidang penanaman modal. Surta Keputusan Kapolri Nomor Skep/638/XII/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha jasa pengamanan di bidang penanaman modal. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 147/M-IND/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha di bidang usaha industri/perluasan di bidang penanaman modal. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1244/Menkes/Per/XII/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha kesehatan di bidang penanaman modal. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 50/PER/M.KOMINFO.12/2009 Tentang Pendelegasian kewenangan pemberian izin usaha di bidang kominfo dalam rangka penanaman modal. Peraturan Menteri Kebudayaan dan

Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki.  Rekaman NPWP.  Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan : a. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli oleh PPAT, atau b. Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.  Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : a. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB). b. Rekaman Akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.  Rekaman Izin Gangguan (HO) atau rekaman surat izin tempat usaha (SITU).  Rekaman laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) semester terakhir.  Rekaman persetujuan/pengesahan analis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).  Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.  Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan.  Surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan.



73.

Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)

   

74.

Izin Perpanjangan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

75.

Insentif Daerah dan/ atau Kemudahan Penanaman Modal Sesuai Kewenangan Pemerintah Daerah

Pariwisata Nomor PM.59/HK.501/MKP/2009 Tentang Pendelegasian wewenang pemberian izin usaha di bidang kebudayaan dan pariwisata dalam rangka penanaman modal. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 55/M-DAG/PER/10/2009 Tentang Pendelegasian wewenang penerbitan surat izin usaha penjualan langsung dalam rangka penanaman modal. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. tentang PNBP Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. tentang Ketenagakerjaan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Depnakertrans. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/ III/2008 tentang Tata Cara izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997. tentang PNBP  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. tentang Ketenagakerjaan  Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2000 tentang Tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada Depnakertrans.  Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/ III/2008 tentang Tata Cara izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. -

 Mengisi Formulir Perpanjangan RPTKA disediakan.  Fotokopi RPTKA yang masih berlaku  Bukti setoran pembayaran DPKK melalui bank yang telah ditunjuk.  Laporan pelaksanaan diklat TKI pendamping.  Foto copy Polis Asuransi.  Photo berwarna ukuran 3x4 2 (dua) lembar.

-


3 Hari


 Mengisi Formulir Perpanjangan IMTA disediakan.  Fotokopi IMTA yang masih berlaku  Bukti setoran pembayaran DPKK melalui bank yang telah ditunjuk.  Laporan pelaksanaan diklat TKI pendamping.  Foto copy RPTKA yang masih berlaku.  Foto copy Polis Asuransi.  Photo berwarna ukuran 3x4 2 (dua) lembar.  Laporan Hasil Pemeriksaan Proyek yang ditanda tangani oleh Tim Pelaksana LHP, Khusus bagi kegiatan usaha yang memerlukan fasilitas bea masuk atas import barang & bahan.  Rekaman Akta Pendirian dan perubahannya, dilengkapi dengan

-

1 Tahun

3 hari


-

-

3hari


pengesahan dari Departemen Hukum dan HAM.  Rekaman Pendaftaran Penanaman Modal/Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal/Surat Persetujuan Penanaman Modal/Izin Usaha dan/atau Surat persetujuan Perluasa Penanaman Modal/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki.  Rekaman NPWP.  Bukti penguasaan/penggunaan tanah atas nama perusahaan : g. Rekaman sertifikat Hak Atas Tanah atau akta jual beli oleh PPAT, atau h. Rekaman perjanjian sewa-menyewa tanah.  Bukti penguasaan/penggunaan gedung/bangunan : g. Rekaman Izin Mendirikan Bangunan (IMB). h. Rekaman Akta jual beli/perjanjian sewa menyewa gedung/bangunan.  Rekaman Izin Gangguan (HO) atau rekaman surat izin tempat usaha (SITU).  Rekaman laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) semester terakhir.  Rekaman persetujuan/pengesahan analis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau rekaman persetujuan/pengesahan dokumen upaya pengelolaan lingkungan (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan (UPL).  Persyaratan lain sebagaimana diatur dalam peraturan instansi teknis terkait dan/atau peraturan daerah setempat.  Permohonan ditandatangani diatas materai cukup oleh direksi perusahaan.  Surat kuasa bermaterai cukup untuk

76.

Layanan Informasi Penanaman Modal

-

   

77.

Layanan Pengaduan Masyarakat Di Bidang Penanaman Modal

-

pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi perusahaan. Informasi Langsung : Menyampaikan ke petugas loket. Petugas loket menyampaikan ke Kepala Badan. Kepala Badan menyampaikan ke Kepal Bidang. Kepla Bidang Menyampaikan ke Tim Teknis.

Informasi Tidak Langsung :  Dapat dicari informasi melalui : - SMS ke No Hp 085252556588 - [email protected] - [email protected] Pengaduan Langsung :  Menyampaikan ke petugas loket.  Petugas loket menyampaikan ke Kepala Badan.  Kepala Badan menyampaikan ke Kepal Bidang.  Kepla Bidang Menyampaikan ke Tim Teknis. Pengaduan Tidak Langsung :  Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui : - SMS ke No Hp 085252556588 - [email protected]  [email protected].

-

-

3 hari


BAB IV PENUTUP Disusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini agar dapat dijadikan pedoman penyelenggaraan pelayanan prima bidang perizinan bagi Aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal Kabupaten Lamandau. Dengan tersusunnya SOP ini maka proses pelaksanaan pelayanan publik di tengah- tengah masyarakat dapat diukur secara nyata sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal Kabupaten Lamandau. . SOP juga memberikan kepastian waktu, transparansi dan tatacara bagaimana masyarakat / pelaku dunia usaha di dalam proses mendapatkan izin usaha mereka. Kenyataan ini diharapkan mampu mendorong masyarakat Kabupaten Lamandau untuk dapat lebih proaktif dan didorong oleh kesadaran untuk melegalkan usahanya dengan mengurus izin usaha. Oleh karena itu, pedoman ini menjadi instrumen yang penting untuk mendorong setiap instansi pemerintah dalam memperbaiki proses internal sehingga Aparatur Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan penanaman Modal Kabupaten Lamandau dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan akan meningkatkan akuntabilitas yang pada akhirnya juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah.

Ditetapkan di Nanga Bulik Pada tanggal : BUPATI LAMANDAU,

MARUKAN

:

PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Recommend Documents