PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR
84 TAHUN 2008
TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL
BUPATI BANTUL,
Menimbang :
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, Pasal 36, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul; 7. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.
1
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PERIJINAN KABUPATEN BANTUL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 2. Dinas adalah Dinas Perijinan Kabupaten Bantul ; 3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perijinan Kabupaten Bantul; 4. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perijinan Kabupaten Bantul; 5. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perijinan Kabupaten Bantul; 6. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri; 7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT di lingkungan Dinas Perijinan Kabupaten Bantul.
BAB II RINCIAN TUGAS Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2
Kepala Dinas mempunyai tugas : a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2
Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3
Sekretariat mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sekretariat Dinas untuk melaksanakan kebijakan yang telah ditentukan; b. menyiapkan bahan kerja Sekretariat Dinas; c. merumuskan kebijakan teknis dalam menentukan sasaran kegiatan kesekretariatan; d. mengumpulkan,
mengolah dan menyajikan data rencana anggaran dan belanja
kegiatan dari masing-masing unit kerja; e. menyelenggarakan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan dan rumah tangga, urusan hukum, urusan kepegawaian, urusan gaji pegawai, monitoring dan pelaporan, tata naskah dinas, organisasi dan tatalaksana; f. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi umum, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, sarana dan prasarana, serta perpustakaan Dinas; g. menyelenggarakan kebutuhan naskah dinas yang diperlukan berdasarkan pedoman dan ketentuan Peraturan perundangan-undangan yang berlaku; h. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Kepala Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; i. menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan di bidang tugasnya; j.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya; dan
k. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sekretariat Dinas.
Pasal 4
Sub Bagian Umum mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan; b. menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Umum; c. melaksanakan upaya penyelesaian hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Dinas; d. melayani tata naskah dinas, humas dan protokol, kearsipan, kepustakaan, suratmenyurat, dan alat tulis unit kerja; 3
e. mengelola kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja serta lingkungan Dinas; f. menyiapkan perlengkapan rapat dan melayani tamu dinas; g. mengumpulkan, menelaah dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; h. menyiapkan pelaksanaan penilaian angka kredit pejabat fungsional; i. menyiapkan pelaksanaan pembinaan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; j.
menyiapkan bahan dan memproses usulan mutasi kepegawaian;
k. menyiapkan rencana kebutuhan pendidikan dan latihan untuk pengembangan pegawai; l. melaksanakan administrasi dan kearsipan data pegawai; m. melaksanakan pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga Sekretariat; n. menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan di bidang tugasnya; o. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya; dan q. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 5
Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan; b. menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset; c.
mengurus dan melaksanakan pembayaran gaji pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. melaksanakan
penatausahaan
keuangan
dengan
sistem
akuntansi
sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku; e. melaksanakan administrasi penyetoran dan pelaporan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; f.
menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. melaksanakan inventarisasi, verifikasi dan pelaporan pelaksanaan anggaran dan bimbingan teknis pelaksanaan anggaran kepada pengelola keuangan atau pengadministrasi keuangan; 4
h. mengkoordinasikan bendahara
penerima dinas teknis untuk melaksanakan
rekonsiliasi; i.
melaksanakan koordinasi pengadaan dan pendistribusian kebutuhan rumah tangga Dinas;
j.
melaksanakan
administrasi,
inventarisasi,
dan
laporan
pertanggungjawaban
pengelolaan barang; k.
menyimpan, memelihara, mendistribusikan dan mengusulkan penghapusan barang;
l.
menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan di bidang tugasnya; m. memberikan saran dan atau pertimbangan kepada Sekretaris Dinas mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai bidang tugasnya; dan o. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset.
Pasal 6
Sub Bagian Program mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Program untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditentukan; b. menyiapkan bahan kerja Sub Bagian Program; c.
menghimpun, menelaah, menganalisa, mengklasifikasi dan mendokumentasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan program dan kegiatan Dinas;
d. merencanakan dan menyelenggarakan penelitian dalam rangka pengembangan program Dinas; e. kooordinasi penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang Dinas sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku; f. menyusun dan mengelola data base; g. menkoordinasikan penyusunan RKP dan RKA Dinas; h. menyusun petunjuk pelaksanaan dan teknis di Sub Bagian Program; i. menginventarisasi,
mengidentifikasi
dan
menyiapkan
bahan
pemecahan
permasalahan dari bidang tugasnya; j.
memberikan saran atau pertimbangan kepada atasan, mengenai langkah atau tindakan yang diambil di bidang tugasnya; 5
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya; dan l. mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Program.
Bagian Ketiga Bidang Pelayanan dan Informasi Pasal 7
Bidang Pelayanan dan Informasi mempunyai tugas : a. mengumpulkan dan mengolah data perijinan; b. menyelenggarakan pelayanan perijinan; c.
memberikan informasi dan layanan konsultasi teknis perijinan ;
d. melaksanakan koordinasi teknis dengan instansi terkait; e. mengembangkan teknologi informasi.
Pasal 8
Seksi Pelayanan mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja; b. menyiapkan bahan kerja; c.
menerima dan mencatat berkas permohonan perijinan;
d. meneliti dan memeriksa data pemohon serta kelengkapan berkas permohonan; e. membuat dan memberikan tanda terima berkas permohonan; f.
memasukkan data penerimaan berkas pendaftaran ke dalam komputer;
g. menyampaikan jadwal pelaksanaan survey lapangan/lokasi kepada pemohon dan Bidang Pendataan dan Penetapan; h. melaksanakan validasi dan verifikasi berkas pembayaran permohonan; i.
menyusun laporan data perkembangan perijinan;
j.
menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta menyiapkan solusi sesuai bidang tugasnya;
k.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; dan
l.
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 9
Seksi Informasi dan Teknologi mempunyai tugas : 6
a. menyusun rencana dan program kerja; b. menyiapkan bahan kerja; c.
mengumpulkan dan mengolah data perijinan;
d. menyiapkan blangko permohonan perijinan; e. memberikan informasi dan konsultasi teknis mengenai layanan perijinan baik usaha maupun non usaha, perijinan tunggal maupun paralel; f.
melaksanakan validasi dan verifikasi database perijinan;
g. memelihara dan menjaga database perijinan; h. melaksanakan penyuluhan di bidang perijinan; i.
melaksanakan dan mengembangkan sistem informasi perijinan;
j.
melaksanakan pemeliharaan perangkat keras dan lunak sistem informasi perijinan;
k.
memelihara program aplikasi penyelenggaraan sistim perijinan;
l.
menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta menyiapkan solusi sesuai bidang tugasnya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya; dan n. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bagian Keempat Bidang Pendataan dan Penetapan Pasal 10
Bidang Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas : a.
mengumpulkan dan mengolah data sebagai bahan penyusunan program kerja;
b.
melaksanaan koordinasi dan survey lokasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas ;
c.
menerima berkas hasil survey dan berkas permohonan dari Seksi Pendataan serta menetapkan diterima atau ditolaknya permohonan perijinan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d.
melaksanaan penghitungan, penetapan tarif pajak dan retribusi; dan
e.
menerbitkan surat ijin.
Pasal 11
Seksi Pendataan mempunyai tugas : a.
menyusun rencana dan program kerja;
b.
menyiapkan bahan kerja; 7
c.
meneliti berkas permohonan dari seksi pelayanan untuk diolah;
d.
melaksanakan entry data permohonan perijinan ke dalam komputer;
e.
mengkoordinasikan dan melaksanakan survey lokasi bersama Tim;
f.
menyusun berita acara pelaksanaan survey lokasi;
g.
melaksanakan kajian teknis bersama tim berkaitan dengan permohonan ijin;
h.
membuat denah lokasi pengajuan permohonan perijinan berdasarkan hasil survey;
i.
mengolah data perkembangan perijinan;
j.
menyajikan data dalam bentuk diagram, grafik, matrik, kurva dan tabel secara periodik;
k.
menyerahkan berkas hasil survey lokasi dan berkas permohonan kepada seksi Penetapan;
l.
menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta menyiapkan solusinya sesuai bidang tugasnya;
m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan n.
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 12
Seksi Penetapan mempunyai tugas : a.
menyusun rencana dan program kerja;
b.
menyiapkan bahan kerja;
c.
mengkaji peraturan perundang-undangan tentang pajak dan retribusi daerah;
d.
menyusun tabel besaran pajak dan retribusi daerah yang harus dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
e.
menerima berkas hasil survey dan berkas permohonan dari Seksi Pendataan serta menetapkan diterima atau ditolaknya permohonan perijinan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
f.
memberikan bukti penolakan ijin yang tidak memenuhi persyaratan;
g.
melaksanakan perhitungan besarnya pungutan pajak dan atau retribusi pelayanan perijinan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
h.
menetapkan besaran tarif pajak dan/atau retribusi perijinan yang harus dibayar pemohon;
i.
mencetak bukti pembayaran dan ijin yang disetujui;
j.
menyerahkan bukti pembayaran kepada Seksi Pelayanan;
k.
melaksanakan entry data atas ijin yang akan diberikan kepada pemohon; 8
l.
menerima berkas pembayaran dari Seksi Pelayanan yang telah dibayarkan di Bank untuk bukti pelunasan;
m. memberikan ijin yang sudah jadi ke Seksi Pengawasan dan Pengendalian untuk diberi nomor dan disampaikan kepada pemohon; n.
menyusun laporan data perkembangan dan tarif perijinan untuk dikoordinasikan dengan Seksi Pelayanan;
o.
menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta menyiapkan solusinya sesuai bidang tugasnya;
p.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
q.
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bagian Kelima Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Pasal 13
Bidang Pengaduan Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas : a.
menerima dan
mengolah pengaduan masyarakat
yang berkaitan dengan
penyelenggaraan perijinan; b.
mengkoordinasikan tindak lanjut pengaduan dengan instansi terkait untuk penyelesaian pengaduan;
c.
mengawasi dan mengendalikan proses penyelenggaraan pelayanan perijinan.
Pasal 14
Seksi Pengaduan mempunyai tugas: a.
menyusun rencana dan program kerja;
b.
menyiapkan bahan kerja;
c.
menerima pengaduan masyarakat baik lisan/langsung atau tertulis/tidak langsung yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan perijinan;
d.
mengolah data pengaduan yang disampaikan masyarakat;
e.
mengkoordinasikan pengaduan masyarakat dengan instansi terkait;
f.
memberikan jawaban atau penjelasan terhadap pengaduan yang disampaikan masyarakat secara langsung/lisan sesuai kewenangannya;
g.
memberikan jawaban atau penjelasan secara tidak langsung/tertulis baik lewat surat, media cetak dan media elektronik atas pengaduan yang disampaikan masyarakat; 9
h.
menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta menyiapkan solusinya sesuai bidang tugasnya;
i.
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan
j.
melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Pasal 15
Seksi Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kerja; b. menyiapkan bahan kerja; c. memberikan nomor ijin yang sudah jadi dan menyerahkan kepada pemohon; d. melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian
terhadap
penyelenggaraan
pelayanan perijinan; e. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan masing-masing bidang dan seksi; f. mengawasi dan mengendalikan pencapaian target dan realisasi pelaksanaan anggaran; g. mengawasi dan mengendalikan jalannya proses pelayanan perijinan; h. melaksanakan survey kepuasan masyarakat secara periodik; i. melaksanakan pembinaan secara internal kedinasan untuk perbaikan dan peningkatan kinerja; j. menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan serta menyiapkan solusinya sesuai bidang tugasnya; k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya; dan l. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas.
Bagian Keenam Unit Pelaksana Teknis Pasal 16
Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur dalam Peraturan Bupati tentang pembentukan Unit Pelaksana Teknis.
10
Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 17
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas : a. menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya; b. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya; c. melaksanakan kegiatan-kegiatan
sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh
angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku; d. memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkahlangkah yang diambil sesuai bidangnya; e. menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.
BAB III FUNGSI Pasal 18
Dinas Perijinan Kabupaten Bantul dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi : a. perumusan kebijakan teknis bidang perijinan; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang perijinan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang perijinan; d. melaksanakan kesekretariatan Dinas; dan e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
BAB IV TATA KERJA Pasal 19
Setiap pimpinan satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
11
Pasal 20
Setiap pimpinan satuan organisasi berkewajiban menjadi teladan dan memimpin bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
Pasal 21
(1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala dan tepat waktu kepada atasan.
(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai salah satu bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan
kepada pejabat lain yang
secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 22
(1) Dalam rangka koordinasi dan pemberian bimbingan kepada bawahan, setiap pimpinan satuan organisasi mengadakan rapat berkala.
(2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi penyimpangan.
Pasal 23
Hubungan kerja antara pimpinan satuan organisasi dengan kelompok Jabatan Fungsional diatur oleh Kepala Dinas.
12
BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24
Uraian tugas masing-masing satuan organisasi dan personilnya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul. . Ditetapkan di Bantul pada tanggal
BUPATI BANTUL,
M. IDHAM SAMAWI
Dimuat dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul Nomor
:
Tanggal
:
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,
GENDUT SUDARTO
13
1
