PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 8 TAHUN 2004 T ENTA NG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL,PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI AGAM, Menimbang :
bahwa untuk menyelenggarakan kewenangan Pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan di Kabupaten Agam berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, perlu dibentuk perangkat Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki; bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a, perlu dibentuk Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam.
Mengingat :
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25 ); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041); 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3975); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara 3702); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tantang Pokok-Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Tahun 3890 );
1
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 12. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ). Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : Daerah adalah Kabupaten Agam. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Agam. Bupati adalah Bupati Agam. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Agam. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan selanjutnya disebut Dinas, adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan perempuan Kabupaten Agam. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kabupaten Agam. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan.
2
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan pPerempuan. (2) Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dibidang sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 3 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan teknis dalam penyelenggaraan Masyarakat, Pemberdayaan perempuan; Pemberian perizinan, pembinaan dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan;
Sosial,
Pemberdayaan
pelayanan umum dibidang Sosial,
Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya. BAB III SUSUNAN ORGANISASI Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari : Kepala; Bagian Tata Usaha, membawahkan: Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan; Sub Bagian Data, Perencanaan dan Pelaporan.
3
Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahkan: Seksi Rehabilitasi Sosial, Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Anak Nakal Korban Napza; Seksi Bina Organisasi Sosial dan Penyantunan Anak, Remaja, Lanjut Usia, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahkan: Seksi Bina Sumbangan Sosial dan Bantuan Korban Bencana; Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial Fakir Miskin dan Korban Tindak Kekerasan. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, membawahkan: Seksi Pengembangan Sumber Daya, Usaha Masyarakat dan Penerapan Teknologi; Seksi Agama, Mental dan Spritual. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan: Seksi Bina Kelembagaan Perananan Perempuan; Seksi Bina Usaha Kesejahteraan Perempuan. Unit Pelaksana Teknis Dinas. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Daerah ini. Bagian Pertama Kepala Dinas Pasal 6 Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas serta tugas yang diberikan Bupati.
mengawasi
Pasal 7 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 6, Kepala Dinas mempunyai fungsi : Perumusan pedoman kebijakan teknis penyelenggaraan sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan; Kerjasama dan koodinasi penyelenggaraan masyarakat dan perempuan;
pelayanan umum dibidang
pelayanan sosial,
pemberdayaan
Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan; Pembinaan terhadap Unit Pelayanan Teknis Dinas sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.
4
Bagian Kedua Bagian Tata Usaha Pasal 8 (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. (2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 8, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : Pelaksanaan urusan data, perencanaan, monitoring dan evaluasi; Pengelolaan administrasi keuangan; c. Pengelolaan kepegawaian dan perbekalan; d. Pelaksanaan pembinaan, pelayanan administrasi dan rumah tangga dilingkup Dinas. Pasal 10 (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan, pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan serta menyusun anggaran. (2) Sub Bagian Data, Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pendataan, menghimpun dan mengolah data, menghimpun program kerja, mengelola administrasi perencanaan serta menyusun laporan. (3) Masing–masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha. Bagian Ketiga Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pasal 11 Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas yang berkaitan dengan pelayanan dan rehabilitasi sosial. (2) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 12 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 11, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi sosial mempunyai fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi social penyandang cacat, tuna sosial, remaja, anak nakal korban napza, pembinaan organisasi sosial dan penyantunan anak, remaja, lanjut usia, pahlawan dan perintis kemerdekaan;
5
b. Melakukan koordinasi dalam pelayanan dan rehabilitasi sosial dengan pihak terkait; c. Pengawasan penerapan standar pelayanan minimal bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial. Pasal 13 (1) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, Tuna Sosial dan Anak Nakal Korban Napza mempunyai tugas: Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan dan rehabilitasi sosial, penyandang cacat, tuna sosial dan anak nakal korban napza; Menyusun dan melaksanakan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, tuna sosial dan anak nakal korban napza; Menyusun rencana dan melaksanakan pelayanan dan rahabilitasi sosial penyandang cacat, tuna sosial dan anak nakal korban napza; Melakukan penerapan standar pelayanan minimal dalam pelayanan dan rehabilitasi tuna sosial, penyandang cacat , tuna sosial dan anak nakal korban napza; Melaksanakan proses administrasi rujukan bagi penyandang cacat, tuna social yang akan dibina pada Panti Rehabilitasi Sosial; Melaksanakan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan. Seksi Bina Organisasi Sosial dan Penyantunan Anak, Remaja, Lanjut Usia, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan mempunyai tugas : Menyusun dan melaksanakan kebijaksan teknis pembinaan organisai sosial, panti sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dan penyantunan anak yatim piatu, anak terlantar, remaja, lanjut usia, pahlawan dan perintis kemerdekaan; Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pembinaan organisasi sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan penyantunan anak yatim piatu, anak terlantar, remaja, lanjut usia, pahlawan dan perintis kemerdekaan; Melaksanakan pengawasan penerapan standar pelayanan minimal pada organisasi sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial dan penyantunan anak yatim piatu, anak terlantar, remaja, lanjut usia, pahlawan dan perintis kemerdekaan, pemeliharaan makam pahlawan; Melaksanakan proses administrasi rujukan anak yatim piatu, anak terlantar dan remaja putus sekolah yang akan dibina pada panti sosial; Melaksanakan bimbingan sosial dan pelatihan keterampilan bagi anak yatim piatu dan anak terlantar, remaja di luar panti; Melaksanakan proses pelayanan sosial, ziarah ke Makam Pahlawan; Melaksanakan proses administrasi pengajuan izin operasional organisasi sosial dan panti; Melaksanakan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan; Melakukan pengawasan terhadap manusia lanjut usia; Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap anak nakal korban napza. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
6
Bagian Keempat Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Pasal 14 (1) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang bantuan dan jaminan sosial serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas. (2) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan betanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 15 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 14, Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan teknis pembinaan bantuan social, bantuan korban bencana, bantuan dan jaminan sosial fakir miskin dan korban tindak kekerasan; Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan bantuan dan jaminan sosial dengan instansi terkait. Pasal 16 Seksi Bina Sumbangan Sosial dan Bantuan Korban Bencana mempunyai tugas : Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pendayagunaan sumbangan sosial dan bantuan korban bencana; Menelaah dan memproses persyaratan sumbangan sosial dan undian berhadiah;
administrasi
perizinan,
pengumpulan
Menyusun dan mensosialisasikan prosedur tetap penanggulangan bencana; Melaksanakan pendataan penduduk dan pemetaan daerah rawan bencana; Melaksanakan dapur umum untuk korban bencana Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan. Seksi Bantuan dan Jaminan Sosial Fakir Miskin dan Korban Tindak Kekerasan mempunyai tugas : Menyusun dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang bantuan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, orang terlantar, korban tindak kekerasan, rehabilaitasi sosial daerah kumuh dan penyelenggaraan mayat terlantar; Melaksanakan pelayanan dan pengawasan terhadap korban tindak kekerasan; Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan. Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
7
Bagian Kelima Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pasal 17 Bidang Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan tugas Dinas dibidang pemeberdayaan masyarakat serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 18 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 17, Masyarakat mempunyai fungsi :
Bidang Pemberdayaan
Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan ketahanan masyarakat dan kehidupan beragama; Pengelolaan beragama;
administrasi
kegiatan
pemberdayaan
masyarakat
Melaksanakankoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait.
dan
kehidupan
dengan pihak
Pasal 19 Seksi Pengembangan Sumber Daya Usaha mempunyai tugas:
Masyarakat dan Penerapan Teknologi
Menyusun, merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis kegiatan pengembangan sumber daya, usaha masyarakat dan pemanfaatan teknologi tepat guna; Menyusun rogram pengembangan sarana dan prasarana institusi pemberdayaan masyarakat; Melaksanakan koordinasi, monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan. Seksi Agama, Mental dan Spritual mepunyai tugas: Menyusun, merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan petunjuk teknis kegiatan pengembangan kehidupan keagamaan, mental dan spiritual; Menyusun rencana dan melaksanakan program kegiatan pengembangan kehidupan keagamaan, mental da spiritual; Melaksanakan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan. (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
Kepala yang berada di bawah dan
8
Bagian Keenam Bidang Pemberdayaan Perempuan Pasal 20 Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pemberdayaan perempuan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 20, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi : Perumusan kebijakan teknis pemberdayaan perempuan; b. Melaksanakan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Perempuan. Pasal 22 Seksi Bina Kelembagaan Perananan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas : Melaksanakan kegiatan program pembinaan, pengembangan peranan perempuan; Melaksanakan pengedalian program perlindungan hak-hak perempuan; Melaksanakan perempuan;
peranserta
kaum
pria
dalam
meningkatkan
peranan
kaum
Peningkatan peranserta lembaga dan masyarakat dalam menunjang peningkatan peranan perempuan; Melaksanakan koordinasi lembaga-lembaga perempuan. Seksi Bina Usaha Kesejahteraan Perempuan mempunyai tugas : Melaksanakan kegiatan program pengembangan usaha kesejahteraan perempuan; Melaksanakan peningkatan kualitas sumber daya perempuan; Melaksanakan kegiatan program perlindungan hak-hak anak dan keluarga; Melakukan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan. (3) Masing-masing Seksi Pimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang. Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 23 Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah merupakan unsur pelaksana Dinas yang melaksanakan sebagian tugas dinas dalam wilayah kerjanya.
9
Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat. Unit Pelaksana Teknis Dinas dibentuk berdasarkan kebutuhan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Unit pelaksana Teknis Dinas mempunyai Kecamatan.
wilayah
kerja satu atau beberapa
Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 24 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Kelompok Jabatan fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Teknis Dinas.
Unit Pelaksana
Pasal 25 (1) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub Kelompok sesuai dengan ketentuan, dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional Senior. (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada. (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional perundang - undangan yang berlaku.
dilakukan sesuai
dengan
peraturan
BAB IV TATA KERJA Pasal 26 Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkroninasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan unit kerja dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 27 Setiap pimpinan unit kerja bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
10
BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN DAN ESELON Bagian Pertama Pengangkatan Dalam Jabatan Pasal 28 (1) Kepala Dinas, Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas. Bagian Kedua Eselon Pasal 29 Kepala Dinas adalah jabatan eselon II b. Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan eselon III a. (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah jabatan eselon IV a. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 30 Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dana lain yang sah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Sosial dan Peningkatan Peranan Perempuan dinyatakan tidak berlaku lagi.
11
Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Agam. Ditetapkan di Lubuk Basung pada tanggal 8 Maret 2004 BUPATI AGAM, Dto. ARISTO MUNANDAR Diundangkan di Lubuk Basung pada tanggal 17 Maret 2004 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN AGAM, Dto. Drs. MUCHSIS MALIK NIP. 010081886. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN AGAM TAHUN 2004 NOMOR 10.
12
LAMP IRAN P ERATURAN DAERAH KABUP ATEN AGAM NOMOR 8 TAHUN 2004 TANGGAL 8 MARET 2004
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS SOSIAL, P EMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN P EREMP UAN KEPALA
BAGIAN TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
SUBAG
SUBAG
UMUM, KEPEGAWAIAN
BIDANG PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
BIDANG BANT UAN DAN JAMINAN SOSIAL
SEKSI REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG CACAT , TUNA SOSIAL DAN ANAK NAKAL KORBAN NAPZA
SEKSI BINA SUMBANGAN SOSIAL DAN BANTUAN KORBAN BENCANA
SEKSI BINA ORGANISASI SOSIAL DAN PENYANTUNAN ANAK, REMAJA, LANJUT USIA, PAHLAWAN DAN PERINTIS KEMERDEKAAN
SEKSI BANTUAN DAN JAMIN AN SOSIAL FAKIR MISKIN DAN KORBAN TINDAK KEKERASAN
KETERANGAN GA RIS KOMANDO GA RIS KOORDINASI
DATA, PERENCANAAN
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
SEKSI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA, USAHA MASY DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
SEKSI BINA KELEMBAGAAN PERANAN PEREMPUAN
SEKSI AGAMA, MENT AL DAN SPRIT UAL
SEKSI BINA USAHA KESEJAHTERAAN PEREMPUAN
BUPATI A GAM,
UPTD
Dto. ARISTO M UNA NDA R 13
