PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 14 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LEBAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK
Menimbang
: a. bahwa Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kebutuhan Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2001. b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2001 termaksud, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perimbangan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019); 6. Keputusan Presiden Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah; 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 40 Seri D). Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN LEBAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak; 3. Bupati adalah Bupati Lebak; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Dearah Kabuapten Lebak; 5. BKDadalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak; 6. Kepala BKDadalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak; 7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas/wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lebak; BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1)
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) adalah unsur penunjang Pemerintah Kabupaten di bidang kepegawaian. (2) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Bagian Kedua Tugas Pasal 3 BKD mempunyai tugas membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BKDmempunyai fungsi : a. Penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan daerah di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan Pemerintah; b. Perencanaan dan pengembangan kepegawaian daerah; c. Penyiapan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian daerah; d. Penyiapan dan pelaksanaan pengangkatan, kenaikan pangkat, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundanmg-undangan; e. Pelayanan administrasi kepegawaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural atau fungsional sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan; f. Penyiapan dan penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundangundangan; g. Penyiapan peentapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; h. Penyelenggaraan administrasi Pegawai Negeri Sipil Daerah; i. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian Daerah; j. Penyampaian informasi kepegawaian daerah kepada Badan Kepegawaian Negara. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi Pasal 5 BKD terdiri dari unsur-unsur: a. Pimpinan adalah Kepala Badan; b. Pembantu pimpinan adalah Sekretaris;
c.
Pelaksanaan adalah kepala-kepalabidang dan Kelompok Jabatan Fungsional Bagian kedua Susunan Organisasi Pasal 6
(1)
Susunan Organisasi BKDadalah sebagai berikut : a. Kepala Badan b. Sekretariat : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; 3. Sub Bagian Umum c. Bidang Pengadaan dan Mulasi Kepegawaian : 1. Sub Bidang Formasi, Pengadaan Pegawai, Bimbingan dan Test Psikologi; 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai; 3. Sub Bidang Pensiun d. Bidang Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Pegawai : 1. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Mutasi Jabatan; 2. Sub Bidang Ujian Dinas dan duk; 3. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai e. Bidang Pembinaan, Pengembangan Data Kepegawaian dan Peraturan Perundang-undangan 1. Sub Bidang Pembinaan Pegawai; 2. Sub Bidang Pengembangan Data Kepegawaian; 3. Sub Bidang Peraturan Perundang-undangan f. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Struktur Organisasi BKDsebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala Badan Pasal 7 Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan Badan serta merencanakan kebijakan, mengolah, merumuskan dan mengkoordinasikan pembinaan serta memberikan pelayanan administratif di bidang kepegawaian.
Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada Pasal 7, Kepala BKDmempunyai fungsi : a. Merencanakan dan menyusun formasi pegawai; b. Menyelenggarakan pengadaan dan seleksi calon pegawai; c. Menyelenggarakan segala sesuatu yang menyangkut mutasi pegawai d. Menyusun program pengembangan pegawai termasuk seleksi calon peserta pendidikan dan latihan pegawai; e. Mempersiapkan pedoman/petunjuk teknis administrasi f. Menyelenggarakan pembinaan disiplin pegawai; g. Menyelenggarakan usaha-usaha pembinaan kesejahteraan pegawai dan keluarganya; h. Menyelenggarakan tata usaha/administrasi kepegawaian termasuk pengolahan data kepegawaian; i. Melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian; j. Merencanakan dan menjelaskan administrasi pensiun. Paragraf 2 Sekretariat Pasal 9 Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKDserta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan umum. Pasal 10 (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi : a. Melaksanakan pengelolaan surat menyurat, perlengkapan, rumah tangga dan pemeliharaan kantor. b. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; d. Mengumpulkan hasil penyusunan rencana, program dan pelaporan serta pembinaan organisasi dan tatalaksana . (2) Sekretariat, membawahi : a. Sub Bagian Perencanaan; b. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; c. Sub Bagian Umum
(3) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris. Pasal 11 (1) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja kepegawaian, menghimpun peraturan perundanmg-undangan, dokumentasi dan pengolahan data kepegawaian. (2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan serta evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan. (3) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum, kearsipan, surat menyurat, rumah tangga, protokoler, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor. Pasal 3 Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai Pasal 12 Bidang pengadaan dan Mutasi Pegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKDserta mempunyai tugas penyusunan dan pengendalian formasi serta kebutuhan pegawai, pelaksanaan pengadaan dan seleksi pegawai, bimbingan dan tes psikologi, pendayagunaan pegawai serta mengelola administrasi mutasi kepegawaian dan pensiun. Pasal 13 (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai mempunyai fungsi : a. Mengumpulkan bahan dan merumuskan rencana penyusunan dan program formasi dan kebutuan pegawai b. Mengumpulkan bahan dan merumuskan rencana penyusunan dan perogram pendayagunaan pegawai; c. Menyiapkan program dan menyelenggarakan pengadaan calon pegawai; d. Menyelenggarakan penyaringan, administrasi dan ujian penerimaan calon pegawai; e. Melaksanakan tes psikologi; f. Melakukan penelitian dan perencanaan penempatan calon pegawai; g. Melakukan penelitian, bimbingan dan penyuluhan untuk menyelesaikan hambatan psikologi pegawa;
h. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian mengenal kenaikan pangkat, kenaikan gaji pegawai pusat yang dipekerjaan, pemberhentian sementara, pengakhiran pembantuan dan mutasi di lingkungan Kabupaten; i. Menghitung masa kerja pegawai; j. Menyelenggarakan administrasi pensiun. (2) Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai, membawahi : a. Sub Bidang Formasi, Pengadaan Pegawai, Bimbingan dan Test Psikologi b. Sub Bidang Mutasi Pegawai; c. Sub Bidang Pensiun (3) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Pegawai. Pasal 14 (1) Sub Bidang Formasi, Pengadaan Pegawai, Bimbingan dan Test Psikologi mempunyai tugas merencanakan, menyusun dan mengendalikan formasi pegawai, pengadaan, penempatan, pemindahan pegawai serta melaksanakan bimbingan, bantuan konaler dan test psikologis bagi pegawai. (2) Sub Bidang Mutasi Pegawai mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengelola administrasi mutasi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten; (3) Sub Bidang Pensiun mempunyai tugas menyiapkan bahan, mengelola administrasi pensiun pegawai. Paragraf 4 Bidang Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Pegawai Pasal 15 Bidang Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKDserta mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan program pembinaan karir pegawai, kebutuhan dan seleksi calon pendidikan dan latihan, mutasi jabatan dan ujian dinas, pembinaan kesejahteraan materil, pembinaan mental dan motivasi, pembinaan kesehatan dan pemberian penghargaan. Pasal 16 (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada Pasal 15, Bidang Pengembangan karir dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi : a. Merencanakan dan merumuskan pengembangan karir pegawai; b. Merencanakan dan menyelesaikan mutasi jabatan; c. Menyusun program kebutuhan pendidikan, kursus dan latihan pegawai;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan tes calon peserta pendidikan dan latihan; e. Merencanakan dan menyelenggarakan ujian dinas untuk kenaikan golongan; f. Membina dan memelihara daftar urut kepangkatan pegawai; g. Menyelesaikan administrasi tugas belajar pegawai; h. Menyelenggarakan usaha pembinaan dan pengembangan mental serta peningkatan motivasi kerja pegawai; i. Menyelenggarakan usaha pemeliharaan kesehatan pegawai; j. Menyelenggarakan usaha pemeliharaan kesehatan pegawai; k. Mempersiapkan segala usaha yang berhubungan dengan pemberian penghargaan dan tanda jasa terhadap pegawai; l. Menyelesaikan administrasi cuti pegawai; m. Menyusun program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan pensiun. (2) Bidang Pengembangan Karir dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi : a. Sub Bidang Pengembangan Karir dan Mutasi Jabatan; b. Sub Bidang Ujian Dinas dan DUK; c. Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai (3) Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas menyiapkan pembinaan kesejahteraan materil pegawai, menyiapkan pemberian penghargaan dan tanda jasa pegawai, menyiapkan pembinaan dan program kesehatan dan cuti pegawai serta menyiapkan program pembinaan mental dan motivasi pegawai. Paragraf 5 Bidang Pembinaan, Pengembangan Data Kepegawaian dan Peraturan Perundanmg-undangan Pasal 18 Bidang Pembinaan, Pengembangan Data dan Peraturan Perundanmg-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BKDserta mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan pegawai, pengembangan Pasal 19 (1) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, Bidang Pembinaan, Pengembangan Data Kepegawaian dan Peraturan Perundanmgundangan mempunyai fungsi : a. Menyelenggarakan pengolahan data dan arsip pegawai; b. Menyusun dan mengembangkan sistem pengolahan data dan dokumen pegawai; c. Menyusun dan mengembangkan sistem pengelolaan dokumentasi pegawai; d. Mengelola buku induk pegawai, nomor induk pegawai (NIP) dan KARPEG;
e. Menyiapkan masukan data untuk komputer dalam rangka kenaikan pangkat dan mutasi kepegawaian lainnya; f. Mengurus daftar gaji, tunjangan – tunjangan, rapel gaji, kupon beras pegawai dan yang berkaitan dengan kesejahteraan materil lainnya; g. Menerima dan mendistribusikan pemanfaatan data/informasi komputer kepegawaian; h. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya, mengolah dan menganalisa data serta membuat statistik kepegawaian; i. Melakukan penelitian atas pelanggaran disiplin pegawai serta menyampaikan laporan dan saran penyelesaian hukuman disiplin dan tindakan administrasi lainnya; j. Menganalisa dan menilai terhadap pelaksanaan peraturan/ketentuan di bidang kepegawaian; k. Menyelesaikan administrasi yang berkaitan dengan pembinaan disiplin pegawai. (2) Bidang Pembinaan, Pengembangan Data Kepegawaian dan Peraturan Perundanmg-undangan, membawahi : a. Sub Bidang Pembinaan Pegawai; b. Sub Bidang Pengembangan Data Kepegawaian; c. Sub Bidang Peraturan Perundanmg-undangan. (3) Sub Bidang Bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2) Pasal ini, masingmasing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pembinaan, Pengembangan Data Kepegawaian dan Peraturan Perundanmg-undangan. Pasal 20 (1) Sub Bidang Pembinaan Pegawai mempunyai tugas menyusun konsep petunjuk pelaksanaan pembinaan kedudukan hukum, hak dan kewajiban pegawai, melakukan penelitian atas pelanggaran disiplin pegawai serta menyampaikan laporan dan saran penyelesaian hukuman disiplin dan tindakan administrasi lainnya. (2) Sub Bidang Pengembangan Data Kepegawaian mempunyai tugas menyusun dan mengembangkan sistem pengolahan data dan dokumen pegawai (3) Sub Bidang Peraturan Perundanmg-undangan mempunyai tugas menghimpun dan menelaah berbagai peraturan perundanmg-undangan di bidang kepeagwaian. Paragraf 6 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 21
(1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan Badan secara profesional sesuai dengan kebutuhan; (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala badan; (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terabgi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya; (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, ditentukan menurut sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja; (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku. BAB IV TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 22 (1) Hal-hal yang menjadi tugas badan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (2) Kepala Badan dalam teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 23 (1) Kepala Badan memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah; (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku; (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Sekretaris, Kepala Bidang menurut bidangnya masing-masing; Pasal 24 (1) (2)
Apabila Kepala Badan berhalangan, maka diwakili oleh Sekretaris. Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Badan menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Bidang berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya. BAB V KEPEGAWAIAN
Pasal 25 (1) Kepala badan bertanggung jawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Bupati dibidang kepegawaian; (2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pembinaan dalam bidang kepegawaian; (3) Kepala Badan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturannya yang berlaku; (4) Kepala Badan mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan di dalam dan diluar untuk disampaikan kepada Bupati; (5) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 26 Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan penerimaan lainnya yang sah. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 27 Hal-halyang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati. Pasal 28 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 29 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.
Disahkan di Rangkasbitung Pada tanggal 15 Januari 2001 BUPATI LEBAK
H. MOCH YAS’A MULYADI Diundangkan di Rangkasbitung Pada tanggal 22 Januari 2001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2002 NOMOR 14 SERI A
