PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR : 39 TAHUN 2001 TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK Menimbang
:
a.
bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan penataan dan pembinaan pergudangan; b. bahwa penataan dan pembinaan sebagaimana dimaksud di atas berupa pemberian tanda daftar gudang kepada setiap gudang yang berada di wilayah Kabupaten Lebak dalam fungsinya sebagai tempat penghimpunan barang bagi kebutuhan masyarakat; c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan barang bagi kebutuhan masyarakat
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penataan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 2759); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699); 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838 ); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139); 10. Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penerbitan Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D ); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 55 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 17 Seri D); Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MEMUTUSKAN Menetapkan
:
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4.
Daerah adalah Kabupaten Lebak; Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak; Bupati adalah Bupati Lebak; Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Lebak; 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Lebak; 6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lebak; 7. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khsusu sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan; 8. Barang Perniagaan adalah barang bergerak yang pemakaiannya tidak diperuntukkan pemeliknya sendiri; 9. Kawasan Berikat adalah suatu kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang dilengkapi dengan ketentuan khsusu di bidang kepabeanan; 10. Tanda Daftar Gudang adalah Legalitas yang diberikan kepada pemilik atau penguasa gudang setelah pemilik atau penguasa gudang mendaftarkan gudangnya; 11. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Lebak; 12. PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
BAB II OBYEK DAN SUBYEK TANDA DAFTAR GUDANG Pasal 2
(1)
Obyek Tanda Daftar Gudang adalah setiap gudang yang dipergunakan untuk menyimpan barang-barang perniagaan. (2) Subyek Tanda Daftar Gudang adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasai gudang. BAB III TATA CARA PEMBERIAN TANDA DAFTAR GUDANG Pasal 3 (1)
Untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang, pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati; (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas dilengkapi dengan syarat-syarat sebagai berikut : a. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan; b. Foto Copy Surat Izin Usaha Perdagangan Dan Tanda Daftar Perusahaan; c. Foto Copy KTP Direktur/Pemilik/Penanggung Jawab Perusahaan; d. Gambar Denah Lokasi Gudang; e. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan atau Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD); f. Foto Copy Surat Izin Gangguan. BAB IV PENETAPAN RETRIBUSI Pasal 4 (1) Setiap penerbitan Tanda Daftar Gudang dikenakan biaya Retribusi Gudang. (2) Besarnya biaya Retribusi Gudang ditetapkan sebagai berikut : a. Luas 0 s.d 50 Meter persegi sebesar ....................................... Rp. 50.000,b. Di atas 50 s.d 100 meter persegi ............................................. Rp. 100.000,c. Di atas 100 s.d 300 meter persegi ........................................... Rp. 150.000,d. Di atas 300 s.d 500 meter persegi ........................................... Rp. 200.000,e. Di atas 500 s.d 1.000 meter persegi sebesar ........................... Rp. 250.000,-
f.
Di atas 1.000 s.d 2.500 meter persegi sebesar ........................ Rp. 300.000,g. Di atas 2.500 meter persegi sebesar ........................................ Rp. 350.000,BAB V MASA BERLAKU TANDA DAFTAR GUDANG Pasal 6 Tanda Daftar Gudang berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir. Pasal 7 Apabila pemilik atau penguasa gudang menghentikan atau menutup gudangnya, yang bersangkutan wajib memberitahukan dan mengembalikan tanda daftar gudang yang dimilikinya kepada Bupati melalui dinas. Pasal 8 Tanda daftar gudang yang dinyatakan tidak berlaku lagi apabila : a. Pemilik atau Penguasa gudang menghentikan kegiatannya; b. Pemilik atau penguasa gudang merubah, menambah komoditi yang disimpan tanpa mengajukan permohonan perubahan; c. Dihentikan kegiatan usahanya karena melanggar peraturan perUndang-Undangan yang berlaku. Pasal 9
(1) Apabila terjadi pemindahan hak kepemilikan atau penguasaan atas gudang, pemilik atau penguasa gudang wajib memberitahukan kepada Bupati. (2) Pemindahan hak atau penguasaan atas gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas harus diterbitkan tanda daftar gudang baru. (3) Penerbitan tanda daftar gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas dikenakan biaya retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4. Pasal 10
Dikecualikan dari ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini adalah gudang-gudang yang berada pada : a. Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh penguasa pelabuhan; b. Kawasan beriktu; c. Gudang yang melekat dengan usaha industrinya.
BAB VI PEMBINAAN Pasal 11
(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan pembinaan kepada para pemilik dan atau penguasa gudang yang telah memiliki tanda daftar gudang. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa penyuluhan, bimbingan teknis dan pengawasan. BAB VII KETENTUAN PIDANA Pasal 12
(1) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki dan atau menguasani gudang dengan tidak memiliki Tanda Daftar Gudang sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (enam juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran. BAB VIII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 13
(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Tanda Daftar Gudang. (2) Wewenang Penyidik sebagai dimaksud ayat (1) padal ini adalah :
a.
Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pindana di bidang pelanggaran ketentuan Tanda Daftar Gudang, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap;
b.
Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran ketentan Tanda Daftar Gudang; Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pelanggaran Tanda Daftar Gudang; Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran ketentuan Tanda Daftar Gudang; Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung; Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; Menghentikan penyidikan; Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang pelanggaran ketentuan Tanda Daftar Gudang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
c. d. e. f. g. h.
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 14
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. Pasal 15
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.
Ditetapkan di Rangkasbitung Pada tanggal 29 Nopember 2001 BUPATI LEBAK
H. MOCH. YAS’A MULYADI Diundangkan di Rangkasbitung Pada tanggal 6 Desember 2001 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK
Drs. H. NARASOMA Pembina Utama Muda NIP. 480 066 774 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2001 NOMOR 76 SERI B
