PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 4 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak perlu untuk ditata kembali dan disesuaikan. b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D);
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MEMUTUSKAN Menetapkan :
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN LEBAK BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lebak; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebak; 3. Bupati adalah Bupati Lebak; 4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah; 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak; 6. Sekretariat Daerah adalah unsure staf Pemerintah Kabupaten Lebak; 7. Dinas Daerah adalah unsur Pelaksana Pemerintah Daerah; 8. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur Penunjang Pemerintah Kabupaten Lebak berbentuk Badan/Kantor yang berfungsi koordinasi dan perumusan kebijakan pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat; 9. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten; 10. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan. 11. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas Daerah yang mempunyai wilayah kerja meliputi satau atau beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Lebak; 12. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu di lapangan; 13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi. BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH Bagian Pertama Pembentukan Pasal 2
(1) Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Organisasi Perangkat Daerah sesuai kemampuan, kebutuhan dan beban kerja, yang terdiri dari: a. Sekretariat Daerah; b. Dinas Daerah; c. Lembaga Teknis Daerah;
d. Kecamatan; e. Kelurahan; (2) Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dimaksud pada ayat (1) menetapkan kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan organisasi serta tata kerjanya. (3) Penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati. (4) Bagan susunan Organisasi Perangkat Daerah kabupaten Lebak sebagaiman tercantum dalam Lampiran I, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan deaerah ini. Bagian Kedua Sekretariat Daerah Pasal 3 Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Bagian Ketiga Dinas Daerah Pasal 4 (1) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Dinas dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian, Sub Dinas dan Seksi. (3) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Dinas Pekerjaan Umum; b. Dinas Pendidikan; c. Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial; d. Dinas Pertanian; e. Dinas Kehutanan dan Perkebunan; f. Dinas Kelautan dan Perikanan; g. Dinas perhubungan; h. Dinas Pertambangan dan Energi; i. Dinas Pertanahan; j. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal; k. Dinas Informasi, Komunikasi, Seni Budaya dan Pariwisata; l. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan; m. Dinas Keluarga Berencana dan Kependudukan; n. Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi;
Bagian Keempat Lembaga Teknis Daerah Pasal 5 (1) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan atau Kantor dipimpin oleh Kepala Badan atau Kepala Kantor yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Badan atau Kepala Kantor dibantu oleh Sekretariat yang terdiri dari Sekretaris dan Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang atau Sub Bagian dan Seksi. (3) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri: a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; b. Badan Pengawas Daerah; c. Badan Kepegawaian Daerah; d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; e. Kantor Arsip Daerah; f. Kantor Pendidikan dan Pelatihan Daerah; g. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; h. Kantor Pengelolaan Pasar; i. Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat; j. Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa; k. Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah; l. Kantor Catatan Sipil; Bagian Kelima Kecamatan Pasal 6 (1) Kecamatan dipimpin oleh Kepala Kecamatan (Camat) yang berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Kepala Kecamatan (Camat) di Bantu oleh Sekretaris dan para Kepala Seksi. (3) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kecamatan Rangkasbitung; b. Kecamatan Warunggunung; c. Kecamatan Cibadak; d. Kecamatan Cikulur; e. Kecamatan Cimarga; f. Kecamatan Leuwidamar; g. Kecamatan Bojongmanik; h. Kecamatan Muncang; i. Kecamatan Cipanas; j. Kecamatan Sajira; k. Kecamatan Maja;
l. m. n. o. p. q. r. s.
Kecamatan Gunungkencana; Kecamatan Banjarsari; Kecamatan Cileles; Kecamatan Malingping; Kecamatan Cijaku; Kecamatan Panggarangan; Kecamatan Bayah; Kecamatan Cibeber; Bagian Ketujuh Kelurahan Pasal 7
(1) Kelurahan dipimpin oleh Kepala Kelurahan (Lurah) yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kecamatan (Camat). (2) Kepala Kelurahan (Lurah) di bantu oleh Sekretaris dan para Kepala Seksi. (3) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. Kelurahan Rangkasbitung Barat; b. Kelurahan Muara Ciujung Timur; c. Kelurahan Muara Ciujung Barat d. Kelurahan Cijoro Pasir; e. Kelurahan Cijoro Lebak; Bagian Kedelapan Cabang Dinas Pasal 8 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan daerah tersendiri. Bagian Kesembilan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 9 Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas serta pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri. BAB III ORGANISASI PERANGKAT DAERAH Pasal 10
(1) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan organisasi serta tata kerja Sekretariat daerah sebagaimana dalam Lampiran II, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan organisasi serta tata kerja Dinas Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (3) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan organisasi serta tata kerja Lembaga Teknis Daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (4) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan organisasi serta tata kerja Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (5) Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan organisasi serta tata kerja Kelurahan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 11 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
Pasal 12 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaiman tersebut pada ayat (1) diatas, dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional senbagaimana tersebut pada ayat (1) diatas, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V TATA KERJA Pasal 13 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik
dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 14 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Pasal 15 Setiap pimpinan Satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Pasal 16 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 17 Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 18 Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala. . BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 20
(1) Pembentukan Wakil Kepala dalam organisasi perangkat daerah dapat dimungkinkan atas dasar analisis beban kerja.
(2) Organisasi Perangkat Daerah dapat dimungkinkan untuk diadakan pembentukan, penghapusan, penggabungan atau pengembangan dengan mempertimbangkan faktor urgensi dan efisiensi berdasarkan potensi kewenangan. (3) Pembentukan, penghapusan, penggabungan atau pengembangan sebagaimana pada ayat (2) akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah kembali. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pasal 22 Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan secara efektif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2003. Pasal 23
Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Lebak.
Disahkan di Rangkasbitung
Pada Tanggal 16 September 2002 BUPATI LEBAK Cap/ttd
H. MOCH. YAS’A MULYADI Diundangkan di Rangkasbitung Tanggal 23 September 2002 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,
Drs. H. NARASOMA Pembina Utama Muda NIP. 480 066 774. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2002 NOMOR 8 SERI D.
