PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR : 19 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK Menimbang
: a.
bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah di bidang pemerintahan, dipandang perlu menetapkan kembali Organisasi Kelurahan ; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan tas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D).
Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak; 2. Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Kabupaten Lebak; 3. Bupati adalah Bupati Lebak; 4. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak; 5. Kelurahan adalah Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak; 6. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah Kecamatan. (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Kelurahan mempunyai tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan di wilayahnya. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan Kelurahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat; b. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; c. Pelaksanaan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; d. Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah; e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dan ketatausahaan.
BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi Pasal 5 Unsur organisasi Kelurahan terdiri dari: a. Pimpinan adalah Kepala Kelurahan; b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris; c. Pelaksana adalah Kepala-kepala Seksi. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagai berikut : a. Kepala Kelurahan. b. Sekretariat. c. Seksi Pemerintahan. d. Seksi Pembangungan. e. Seksi Pelayanan Umum. (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Bagian Ketiga Bidang Tugas unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala Kelurahan (1) Kepala Kelurahan mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayahnya. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Kepala Kelurahan mempunyai fungsi : a. Memimpin pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kecamatan di wilayahnya ; b. Melaksanakan koordinasi terhadap jalannya pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ; c. Membantu Camat dalam penyiapan informasi mengenai wilayah Kelurahan yang dibutuhkan dalam perumusan kebijakan Kecamatan ; d. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah dan mengkoo0rdinasikan kegiatankegiatan penyelenggaraan pelayanan di wilayahnya ; e. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dandistribusi serta pembinaan sosial ; f. Penyusunan program pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga ; Paragraf 2
Sekretariat Pasal 8 (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kelurahan serta mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi Pemerintah Kelurahan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Sekretaris mempunyai fungsi: a. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaannya; b. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan; c. Pelaksanaan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengakapan dan rumah tangga. Paragraf 3 Seksi Pemerintahan Pasal 9 (1) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggun jawab langsung kepada Kepala Kelurahan serta mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan, administrasi kependudukan, ketentraman dan ketertiban serta pertanahan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas : a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penyusunan dan pengevaluasian data di bidang pemerintahan, administrasi kependudukan, ketentraman dan ketertiban serta pertanahan; b. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan, administrasi kependudukan, ketentraman dan keteritban serta pertanahan; c. Pelaksnaan tugas-tugas pembantuan dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta tugas pembantuan lainnya. Paragraf 4 Seksi Pembangunan Pasal 10 (1) Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kelurahan serta mempunyai tugas melaksanakan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pembangunan mempunyai fungsi : a. Penyusunan dan pelaksanaan pembinaan serta pemberdayaan terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat; b. Pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan dalam bidang keagamaan, kesehatan dan Keluarga Berencana serta lingkungan hidup; c. Pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pembangunan perekonomian dan kesejahteraan. Paragraf 5 Seksi Pelayanan Umum
Pasal 11 (1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kelurahan serta mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi : a. Penyusunan, pelaksanaan dan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Kelurahan; b. Pelaksanaan pembinaan pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan, dan sanitasi lingkungan; c. Pelaksanan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum. BAB IV TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 12 (1) Hal-hal yang menjadi tugas Kelurahan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (2) Kepala Kelurahan dalam teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplikasi. Bagian Kedua Pelaporan Pasal 13 (1) Kepala Kelurahan memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku. (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Sekretaris dan Kepala Seksi menurut bidangnya masing-masing.
Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 14
(1) Apabila Kepala Kelurahan berhalangan, maka diwakili oleh Sekretaris. (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, maka Kepala Kelurahan menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Seksi berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan bidang tugasnya. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 15 (1) Kepala Kelurahan bertanggung jawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Camat di bidang kepegawaian. (2) Kepala Kelurahan bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan pengawasan dalam bidang kepegawaian. (3) Kepala Kelurahan wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. (4) Kepala Kelurahan mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan di dalam dan di luar untuk disampaikan kepada Camat. (5) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 16 Pembiayaan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan penerimaan lainnya yang sah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati. Pasal 18 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 19 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.
Disahkan di Rangkasbitung Pada Tanggal 15 Januari 2001
BUPATI LEBAK H. MOCH. YAS’A MULYADI
Diundangkan di Rangkasbitung Pada Tanggal 22 Januari 2001
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2001 NOMOR 50 SERI D
