PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR: 16 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN LEBAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI LEBAK, Menimbang
: a.
bahwa Pembentukan Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Lebak telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2001; b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2001 termaksud, perlu ditetapkan Susunan Organigasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Lebak dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165); 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 1999 tentang Kantor Informasi dan Komunikasi Nasional; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah dan Penertiban Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2000 Nomor 4 Seri D); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Lebak (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 42 Seri D). Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR INFORMASI DAN KOMUNIKASI KABUPATEN LEBAK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Lebak; 2. Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Kabupaten Lebak; 3. Bupati adalah Bupati Lebak; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak; 5. Kantor adalah Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Lebak; 6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor informasi dan Komunikasi Kabupaten Lebak; 7. Kelompok Jabatan Fungsional adlah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tangggung jawab dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yangsesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Lebak. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Bagian Pertama Kedudukan Pasal 2 (1) Kantor merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Bidang informasi dan komunikasi. (2) Kantor dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Tugas Pasal 3 Kantor mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah di Bidang Informasi dan Komunikasi. Bagian Ketiga Fungsi Pasal 4 Dalam menyelengggarakan tugas pada Pasal 3, Kantor mempunyai fungsi: a. Pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang informasi dan komunikasi; b. Pengkajian dan pengembangan informasi dan komunikasi Pemerintah Daerah; c. Pelayanan informasi melalui penyiaran (Radio, TV), media cetak, media tradisional, tatap muka serta pengembangan perfilman; d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas-tugas di Bidang informasi dan komunikasi;
e. Menggali potensi informasi dan komunikasi sebagai komoditi penunjang PAD; f. Pemberian ijin usaha penerbitan media cetak dan elektronik lokal; g. Pemberian ijin usaha pemutaran film, rumah film, pameran dan pemasangan antene parabola; h. Pemberian ijin reklame (iklan); i. Pelayanan informasi, sosialisasi produk-produk hukum dan program Daerah; j. Penyelenggaraan penyiaran; k. Pengawasan peredaran film dan rekaman video/VCD komersial; l. Pemberian ijin dan pegawasan percetakan serta penerbitan publikasi/ dokument daerah/pemerintah/negara; m. Penetapan kebijakan untuk mendukung pembangunan Bidang informasi dan komunikasi Daerah; n. Penyelenggaraan dan pengawasan standar pelayanan minimal dalam Bidang informasi dan komunikasi Daerah yang wajib dilaksanakan oleh Kabupaten; o. Penyusunan rencana di Bidang informasi dan komunikasi; p. Penyelenggaraan perjanjian atau persetujuan internasional atas nama Daerah di Bidang informasi dan komunikasi sesuai kebijaksanaan Bupati; q. Penyelenggaraan riset dan teknologi tidak beresiko tinggi; r. Penyelenggaraan komunikasi usaha jasa di Bidang informasi dan komunikasi; s. Penyelenggaraan dan pengawasan kerjasama di Bidang informasi dan komunikasi; t. Pertanggungjawaban tugas kantor secara teknis administratif kepada Bupati. BAB III ORGANISASI Bagian Pertama Unsur Organisasi Pasal 5 Kantor terdiri dari unsur-unsur: a. Pemimpin adalah Kepala Kantor; b. Pembantu Pimpinan adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha; c. Pelaksana adalah Kepala-kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Bagian Kedua Susunan Organisasi Pasal 6 (1) Susunan Organisasi Kantor adalah sebagai berikut: a. Kepala Kantor; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Sosial; d. Seksi Bina Pers; e. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Multimedia; f. Seksi Program dan Perencanaan Daerah; g. Seksi Radio Siaran Pemerintah Daerah; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.
Bagian Ketiga Bidang Tugas Unsur Organisasi Paragraf 1 Kepala Kantor Pasal 7 Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin, mengkoodinasikan dan mengendalikan Kantor dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di Bidang informasi dan komunikasi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Pasal 8 Untuk menyelenggarakan tugas pada Pasal 7, Kepala Kantor mempunyai fungsi: a. Pengkajian perencanaan dan perumusan kebijakan di Bidang informasi dan komunikasi; b. Pembuatan program kerja dalam rangka pelaksanan kegiatan tugasnya; c. Pelaksanaan pembinaan di Bidang informasi dan komunikasi; d. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan rekomendasi pembangunan di Bidang informasi dan komunikasi; e. Pelaksanaan hubungan kerjsama dengan semua instansi, baik Pemerintah maupun swasta untuk kepentingan pelaksanaan tugas di bawah koordinasi Bupati; f. Pengkoordinasian, pengawasan dan pengendalian semua kegiatan kantor; g. Pemberian informasi kepada masyarakat yang berhubungan dengan Bidang tugas kantor; h. Pertanggungjawaban tugas Kantor secara teknis adminstratif kepada Bupati. Paragraf 2 Sub bagian tata usaha Pasal 9 (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagain yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor serta mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan urusan kepegawaian serta pengelolaan urusan keuangan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan kantor; b. Pelaksanaan serta penyusunan pedoman dan pentunjuk tatalaksana administrasi umum; c. Pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian dan umum; d. Penyelenggaraan pengurusan rumah tangga kantor; e. Pelaksanaan terciptanya tertib administrasi, tertib hukum bagi seluruh satuan organisasi. Paragraf 3 Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Sosial Pasal 10
(1) Seksi Pelayanan Informasi dan komunikasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor serta mempunyai tugas memberdayakan lembaga informasi dan komunikasi masyarakat. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan Informasi dan komunikasi Sosial mempunyai fungsi: a. Penyelenggaraan monitoring informasi; b. Penyelenggaraan pelayanan informasi tatap muka; c. Penyelenggaraan pembinaan dan pemberdayaan lembaga informasi / kelompok masyarakat; d. Penyelenggaraan pendidikan sosial politik. Paragraf 4 Seksi Bina Pers Pasal 11 (1) Seksi Bina Pers dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor serta mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi tentang kebijakan Pemerintah Daerah. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Bina Pers mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan di Bidang pelayanan kehumasan; b. Penyelenggaraan pelayanan pers dan grafika; c. Penyelenggaraan pelayanan publikasi pemerintah; d. Penyelenggaraan koordinasi pelayanan informasi daerah; e. Penyelenggaraan pelayanan informasi media cetak; f. Menyediakan paket-paket informasi potensi daerah sebagai komoditi. Paragraf 5 Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Multimedia Pasal 12 (1) Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Multimedia dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Kantor serta mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan di Bidang informasi dan komunikasi media massa. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi Multimedia mempunyai tugas: a. Perumusan kebijakan pelayanan informasi melalui medai massa; b. Penyelenggaraan penyiaran radio. c. Penyelenggaraan pelayanan ijin film, radio, pameran dan rental video; d. Penyelenggaraan pelayanan informasi melalui pameran dan promosi; e. Penyelenggaraan pelayanan informasi melalui pemberdayaan media tradisional dan media massa. Paragraf 6 Seksi Program dan Perencanaan Kegiatan
Pasal 13 (1) Seksi Program dan Perencanaan Kegiatan dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Kantor serta mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan di melaksanakan penyusunan rencana, pengolahan data, evaluasi dan pelaporan kegiatan kantor. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Program dan Perencanaan Kegiatan mempunyai tugas: a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data; b. Menyusun rencana dan program rutin maupun pembangunan di lingkungan kantor; c. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kantor; d. Menyusun laporan kegiatan kantor baik laporan bulanan, triwulan maupun tahunan. Paragraf 7 Seksi Radio Siaran Pemerintah Daerah Pasal 14 (1) Seksi Radio Siaran Pemerintah Daerah dipimpin seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung Kepada Kepala Kantor serta mempunyai tugas melaksanakan penerangan dan penyebaran segala kegiatan, prgaram dan hasil pembangunan yang dicapai oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat luas melalui media elektronika. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pada ayat (1) Pasal ini, Seksi Radio Siaran Pemerintah Daerah mempunyai tugas: a. Menyusun rencana kerja Seksi Radio Siaran Pemerintah Daerah; b. Menyusun atau mengoreksi konsep naskah siaran dalam rangka penerangan dan penyebarluasan kegiatan, program dan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah; c. Melaksanakan perekaman kegiatan Pemerintah Daerah di Daerah dan hasil Pembangunan Daerah; d. Memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui jasa siaran. Paragraf 8 Kelompok Jabatan Fungsional Pasal 15 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Kantor secara profesional sesuai dengan kebutuhan. (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada yat (1) Pasal ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Kantor. (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan Bidang keahliannya. (4) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (3) Pasal ini, ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana pada ayat (3) Pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 16 (1) Hal-hal yang menjadi tugas Kantor merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. (2) Kepala Kantor baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggun jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Dearah dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya. (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingungan Kantor, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi. Bagian kedua Pelaporan Pasal 17 (1) Kepala Kantor memberikan laporan tentang pelaksnaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. (2) Ketentuan mengenai jenis laporan dan tata cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan yang berlaku. (3) Pembuatan laporan adalah menjadi tanggung jawab Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi menurut Bidangnya masing-masing. Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 18 (1) Apabila Kepala Kantor berhalangan, maka diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha. (2) Dalam hal Kepala Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala Kantor menunjuk atau menugaskan salah satu Kepala Seksi berdasarkan senioritas kepangkatan dan sesuai dengan Bidang tugasnya. BAB V KEPEGAWAIAN Pasal 19 (1) Kepala Kantor bertanggung jawab dalam mempersiapkan saran dan pertimbangan kepada Bupati di Bidang kepegawaian. (2) Kepala Kantor bertanggung jawab dalam hal perencanaan, pembinaan dan Informasi dan Komunikasi dalam Bidang kepegawaian. (3) Kepala Kantor wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) pegawai bawahannya setahun sekali dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) sesuai dengan peraturan yang berlaku.
(4) Kepala Kantor mempersiapkan daftar pegawai yang akan mengikuti pendidikan di dalam dan di luar untuk disampaikan kepada Bupati. (5) Ketentuan-ketentuan lainnya mengenai kepegawaian diatur dengan peraturan yang berlaku. BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 20 Pembiayaan Kantor bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak dan penerimaan lainnya yang sah. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.
Pasal 22 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku. Pasal 23 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak. Disahkan di Rangkasbitung Pada Tanggal 15 Januari 2001 BUPATI LEBAK
H. MOCH. YAS’A MULYADI
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2001 Nomor 43 Seri D Tanggal 22 Januari 2001
