PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN GRESIK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI GRESIK Menimbang
: a.
Bahwa pelaksanaan ketentuan pasal 66 ayat (6) dan pasal 67 ayat (6) Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
berdampak
adanya
perubahan
fungsi
Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan yang semula sebagai pelaksana tugas dekonsentrasi menjadi aparat desentralisasi; b. Bahwa
sehubungan
dengan
maksud
huruf
a
konsideran
menimbang dipandang perlu segera menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Gresik; c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf b konsideran ini, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah; 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 3. Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah; 6. Peraturan
Pemerintah
Nomor
100
tahun
2000
tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Kordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah; 8. Keputusan Presiden Nomor 166 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi
dan
Tata
Kerja
Lembaga
Pemerintah
Non
Departemen; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik; 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik; 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik. Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GRESIK MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG SUSUNAN OGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN GRESIK
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Gresik; b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik; c. Kepala Daerah adalah Bupati Gresik; d. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Gresik; e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD Kabupaten Gresik; f. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik; g. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Gresik; h. Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Gresik. BAB II KECAMATAN SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2 (1) Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari : a. Camat; b. Sekretariat Kecamatan; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat; f. Seksi Kesejahteraan Sosial; g. Gelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Daerah ini.
KEDUDUKAN, TUGAS, POKOK DAN FUNGSI
Pasal 3 (1) Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten; (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. CAMAT Pasal 4 (1) Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kehidupan masyarakat, mengkordinasikan Cabang Dinas dan UPTD serta Instansi lainnya di Kecamatan; (2) Jenis kewenangan pemerintahan Pemerintah Kabupaten Gresik yang dilimpahkan kepada Camat akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 5 Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pasal 4 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Camat mempunyai fungsi : a. Pelayanan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum; b. Pembinaan
dan
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan
Kelurahan dan Desa; c. Pembinaan ketentraman dan Ketertiban masyarakat; d. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pembangunan yang meliputi bidang perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial; e. Pengkoordinasian kegiatan operasional UPT dan Cabang Dinas yang ada di Kecamatan; f. Pengkordinasian kegiatan instansi perangkat pemerintah pusat yang ada di Kecamatan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.
SEKRETARIAT KECAMATAN Pasal 6 (1) Sekretariat Kecamatan adalah unsur staf; (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Pasal 7 Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan
administrasi
dan
memberikan
pelayanan
teknis
administratif kepada unit kerja di lingkungan Kecamatan. Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 7 Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas : a. Penyusunan program, pengendalian dan mengevaluasi kegiatan kecamatan; b. Pelayanan teknis administratif naskah dinas unit kerja di lingkungan kecamatan; c. Pengkordinasian kegiatan antar unit kerja di lingkungan Kecamatan; d. Pengelolaan urusan keuangan; e. Pelaksanaan tata usaha umum, kepegawaian serta tata usaha perlengkapan; f. Pelaksanaan urusan rumah tangga; g. Penyusunan laporan kegiatan Camat; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya. Seksi Pemerintahan Pasal 9 (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana Kecamatan dibidang penyelenggaraan pemerintahan;
(2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Pasal 10 Seksi pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan
pemerintahan
umum,
pembinaan
dan
fasilitasi
penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dan Desa. Pasal 11 Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 10, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum di lingkungan Kecamatan; b. Penyusunan
program
dan
pelaksanaan
kegiatan
seksi
pemerintahan; c. Pembinaan
dan
fasilitasi
penyelenggaraan
pemerintahan
Kelurahan dan Desa; d. Pembinaan
dan
Pengadministrasian
kependudukan
dan
keagrarian; e. Pembinaan administrasi pemerintahan Kelurahan dan Desa; f. Pelaksanaan tugas pembantuan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pasal 12 (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana Kecamatan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah; (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
Pasal 13 Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah serta pembinaan anggota satuan Polisi Pamong Praja. Pasal 14 Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 13 Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. Penyusunan
program
dan
penyelenggaraan
pembinaan
ketentraman dan ketertiban umum; b. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan anggota Satuan Polisi Pamong Praja; c. Penyelenggaraan pembinaan penertiban dan penegakan Peraturan Daerah serta ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku; d. Penyelenggaraan pembinaan pengamanan wilayah termasuk keamanan Kantor dan rumah jabatan Camat; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya. SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pasal 15 (1) Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat
adalah
unsur
pelaksana
Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat Kelurahan dan Desa; (2) Seksi Pemberdayaan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Pasal 16 Seksi
Pemberdayaan
Masyarakat
mempunyai
tugas
pokok
melaksanakan pembinaan dan fasilitasi, menyelenggarakan urusan perencanaan program pembangunan Kecamatan, serta peningkatan
pemberdayaan masyarakat di bidang Perekonomian, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup. Pasal 17 Dalam melaksanakan tugas dimaksud pasal 16 Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi : a. Penyusunan
program,
pembinaan
dan
fasilitasi
kegiatan
pemberdayaan masyarakat kelurahan dan desa; b. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi penyusunan program kelurahan dan desa; c. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kegiatan upaya peningkatan kualitas dan pelestarian lingkungan hidup serta kebersihan lingkungan; d. Pelaksanaan Koordinasi kegiatan instansi terkait dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi, produksi dan distribusi hasil produksi masyarakat Kelurahan dan Desa; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat. SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL Pasal 18 (1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Kecamatan di bidang pembinaan kesejahteraan sosial; (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Pasal 19 Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan dan fasilitasi serta peningkatan Kesejahteraan Sosial. Pasal 20 Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 19 Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas :
a. Penyusunan program, fasilitasi dan pembinaan peranan wanita, kepemudaan, dan keolahragaan; b. Penyusunan program, fasilitasi dan pembinaan kegiatan upaya peningkatan
kualitas
kehidupan
beragama,
pendidikan,
kebudayaan; c. Penyelenggaraan dan fasilitasi pembinaan sosial, bantuan sosial dan pelayanan sosial; d. Penyelenggaraan kegiatan dan fasilitasi penyusunan program kesehatan,
keluarga
berencana,
peningkatan
gizi
dan
pemberantasan penyakit menular; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidanya.
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 21 (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Camat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan; (2) Kelompok jabatan fungsional dimaksud ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional menurut bidang keahliannya; (3) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang dalam pelaksanaan tugasnya secara operasional bertanggung jawab kepada Camat; (4) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja serta jenisnya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB III KELURAHAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari : a. Lurah; b. Sekretariat Kelurahan; c. Seksi Pemerintahan; d. Seksi Pemerintahan; e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban; f. Seksi Perekonomian dan Pembangunan; g. Seksi Kesejteraan Sosial (2) Bagan Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana tercantum pada lampiran II Peraturan Daerah ini. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Pasal 23 (1) Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah yang merupakan perangkat Kecamatan; (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat; LURAH Pasal 24 Lurah
mempunyai
tugas
pokok
membantu
Camat
dalam
penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan Kecamatan di Kelurahan. Pasal 25 Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 24, Lurah mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan tugas di bidang pemerintahan; b. Pengkordinasian kelurahan,
kegiatan
pelaksanaan
kemasyarakatan;
terhadap
jalannya
pembangunan
dan
pemerintahan pembinaan
c. Penyelenggaraan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya; d. Penyelenggaraan kegiatan dalam upaya peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat; e. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah; f. Pelaksanaan tugas pembantuan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat sesuai bidang tugasnya. SEKRETARIAT KELURAHAN Pasal 26 (1) Sekretariat Kelurahan adalah unsur staf; (2) Sekretariat Kelurahan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Pasal 27 Sekretariat Kelurahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan
administrasi
dan
memberikan
pelayanan
teknis
administratif kepada unit kerja dilingkungan pemerintah kelurahan; Pasal 28 Dalam melaksanakan tugsa pokok dimaksud pasal 27, Sekretariat Kelurahan mempunyai fungsi : a. Pelaksanaan
koordinasi
terhadap
berbagai
kegiatan
yang
dilakukan perangkat kelurahan; b. Pelaksanaan pengumpulan dan evaluasi data serta perumusan program
penyelenggaraan
tugas
umum
pemerintahan
di
Kelurahan. c. Penyelenggaraan ketatausahaan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan ke rumah tanggaan; d. Penyiapan penyelenggaraan rapat-rapat dinas dan upacara;
e. Pembinaan pelayanan administratif dan pelayanan umum kepada masyarakat; f. Pengumpulan
data
penyusunan
bahan
laporan
kegiatan
pemerintah kelurahan; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidang tugasnya. SEKSI PEMERINTAHAN Pasal 29 (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana kelurahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan; (2) Seksi pemerintahan dipimpin oleh seorang kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Pasal 30 Seksi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan kegiatan pemerintahan umum kelurahan. Pasal 31 Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pasal 30, seksi Pemerintahan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang pemerintahan; b. Pemberian
pelayanan
kepada
masyarakat
di
bidang
pemerintahan; c. Pembinaan dan pengarahan potensi komponen perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana alam; d. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah yang sesuai dengan bidang tugasnya.
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
Pasal 32 (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban adalah unsur pelaksana kelurahan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah; (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Pasal 33 Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah. Pasal 34 Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 33, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi : a. Pengumpulan,
pengolahan
dan
evaluasi
data
di
bidang
ketentraman dan ketertiban; b. Pelaksanaan pembinaan dan pelayanan masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban; c. Penyelenggaraan kegiatan administrasi pertahanan sipil; d. Pengkordinasian kegiatan pengamanan akibat bencana alam dan bencana lainnya; e. Penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan kerukunan warga; f. Penyusunan laporan di bidang ketentraman dan ketertiban; g. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidangnya.
SEKSI PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pasal 35 a. Seksi Perekonomian dan Pembangunan adalah unsur pelaksana kelurahan di bidang perekonomian dan pembangunan; b. Seksi Perekonomian dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Pasal 36 Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan
urusan
Perokonomian
dan
Pembangunan,
kebersihan dan pelestarian lingkungan hidup. Pasal 37 Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pasal 36, Seksi Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. Pengumpulan,
pengolahan
dan
evaluasi
data
di
bidang
perekonomian dan pembangunan; b. Penyelenggaraan kegiatan pembinaan terhadap pengkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya; c. Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat di bidang perekonomian dan pembangunan; d. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat; e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dan perekonomian serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik di lingkungan Kelurahan; f. Penyelenggaraan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan; g. Penyelenggaraan kegiatan dan menyiapkan bahan-bahan dalam rangka musyawarah pembangunan; h. Pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan bidangnya.
SEKSI KESEJAHTARAAN SOSIAL Pasal 38 (1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksana Kelurahan di bidang kesejahteraan sosial masyarakat; (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah. Pasal 39 Seksi
Kesejahteraan
Sosial
mempunyai
tugas
pokok
menyelenggarakan urusan kesejahteraan sosial masyarakat. Pasal 40 Dalam menyelenggarakan tugas pokok dimaksud pasal 39, Seksi Kesejahteraan sosial mempunyai fungsi : a. Penyelenggaraan kegiatan pelayanan di bidang kesejahteraan sosial masyarakat; b. Penyelenggaraan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat; c. Penyelenggaraan
kegiatan
pengumpulan
dan
penyaluran
dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan benca lainnya; d. Pelaksanaan pembinaan lembaga kemasyarakatan Kelurahan; e. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan kegiatan pengumpulan zakat, infaq, shadaqoh dan kegiatan sosial lainnya; f. Pengumpulan
bahan
dan
menyusun
laporan
di
bidang
kesejahteraan sosial; g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Lurah sesuai bidangnya.
BAB IV PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 41 (1) Camat diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan; (2) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi di Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi di Kelurahan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memenuhi syarat oleh Kepala Daerah atas usul Camat melalui Sekretaris Daerah; (3) Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi di Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi di Kelurahan dapat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atau pelimpahan kewenangan oleh Kepala Daerah. BAB V TATA KERJA Pasal 42 Dalam melaksanakan tugas Camat, Sekretariat Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi di Kecamatan dan Kelurahan serta
Kelompok
jabatan
fungsional
di
Kecamatan
wajib
melaksanakan prinsip kordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya masing-masing maupun antar unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan dan atau Kelurahan sesuai tugas pokoknya. Pasal 43 Camat
dan
Lurah
bertanggung
jawab
memimpin
dan
mengkordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan bagi kelancaran tugasnya. Pasal 44 Setiap pemimpin satuan organisasi di lingkungan Kecamatan dan atau kelurahan wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan perundang-
undangan yang berlaku serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 45 Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Gresik Nomor 66 tahun 1988 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1994 tentang Susunan Organisasi Pemerintah Kelurahan di Kabupaten Gresik dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Pasal 46 Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah. Pasal 47 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik. Ditetapkan di
: Gresik
Pada tanggal
: 28 Pebruari 2001
BUPATI GRESIK TTD Drs. KH. ROBBACH MA’SUM
Diundangkan di
:
Gresik
Pada tanggal
:
15 Maret 2001
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK TTD Drs. GUNAWAN, M.Si. Pembina Tk. I NIP. 010 080 491 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2001 NOMOR 1 SERI C.
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 01 TAHUN 2001 TENTANG SUSUNN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN DI KABUPATEN GRESIK
I. PENJELASAN UMUM 1. Pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah mengandung konsekuensi perubahan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dari yang semula sebagai perangkat pemerintah pusat yang ada di wilayah Kecamatan atau pelaksana tugas dekonsentrasi menjadi perangkat daerah pelaksana tugas desentralisasi. 2. Implikasi lain yaitu pada pengaturan pemerintahan desa yang didasarkan pada pengakuan adanya keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat disamping itu terjadinya pergeseran pola pertanggungan jawab Kepala Desa yang semula Kepada Bupati melalui Camat menjadi kepada Badan Perwakilan Desa (BPD), sedangkan kepada Bupati hanya penyampaian laporan pertanggung jawaban itu dengan tembusan laporan kepada Camat. Hal tersebut bukan berarti tidak ada hubungan sama sekali antara organisasi pemerintah desa dengan kecamatan, mengingat penyelenggaraan pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, meskipun hubungannya bersifat pembinaan koordinatif dan atau konsulatif. 3. Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Gresik tidak memberlakukan tipologi atau pola minimal/maksimal.
II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1
:
Huruf
: a.
Pemerintah Kabupaten Gresik yang dimaksud adalah Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah;
b. Cukup jelas c. Perangkat Daerah yang dimaksudkan meliputi Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 25 tahun 2000, Dinas Daerah sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 tahun 2000 dan Lembaga Teknis Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 tahun 2000, sedangkan Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan atau Kantor. d. Cukup jelas; e. Cukup jelas; f. Kecamatan di Kabupaten Gresik yang dimaksudkan adalah sebanyak 18 Kecamatan sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor 66 tahun 1998. g. Kelurahan di Kabupaten Gresik yang dimaksudkan adalah sebanyak 26 Kelurahan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Gresik Nomor 5 tahun 1994 Pasal 2 s/d 3
: Cukup jelas
Pasal 4 Ayat (1)
: Tugas pokok Camat yang dimaksudkan meliputi 3 (tiga) aspek yaitu Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah, Tugas-tugas yang melekat padanya sebagai pimpinan unit kerja dan Tugas pembantuan lainnya.
Ayat (2)
: Cukup jelas
Pasal 5 Huruf b
: Kegiatan pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan oleh Camat termasuk di dalamnya pemberian pedoman dalam pengaturan urusan rumah tangga kelurahan.
Huruf f
: Yang dimaksud koordinasi instansi perangkat pemerintah pusat yang ada di Kecamatan meliputi antara lain Koramil, Polsek, KUA, Mantri Statistik, PPLKB, Lembaga Perbankan dan lain-lain.
Pasal 6
: Kedudukan Sekretaris Kecamatan secara organisatoris aalah sebagai orang kedua apabila Camat berhalangan dalam melaksanakan tugas.
Pasal 7
: Yang dimaksud pelayanan teknis administratif kepada unit kerja di lingkungan Kecamatan adalah bahwa mekanisme penyusunan naskah dinas yang berasal dari seksi-seksi dan unit kerja lainnya di lingkungan
Kecamatan
baik
mengenai
tata
naskah
maupun
pengadministrasiannya dalam buku agenda yang akan dimintakan tanda tangan Camat harus melalui Sekretaris Camat, demikian juga terhadap pelayanan kepada masyarakat. Pasal 8
: Program kerja yang disusun oleh Sekretaris Kecamatan meliputi Program Kerja tahunan dari seksi-seksi dan unit kerja lainnya serta rencana kerja mingguannya.
Pasal 9 s/d 10
: Cukup jelas
Pasal 11
: Kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dapat dilihat dalam Keputusan Bupati tentang hal tersebut.
Pasal 12
: Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban karena jabatannya bertindak sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan.
Pasal 13 s/d 16
: Cukup jelas
Pasal 17
:
Huruf c
: Perencanaan program yang dilakukan seksi pemberdayaan masyarakat meliputi program/kegiatan perekonomian dan pembangunan yang ada di Kelurahan dan Desa.
Pasal 18 s/d 20
: Cukup jelas
Pasal 21
: Jabatan fungsional dimaksud antara lain Penyuluh Pertanian dan jabatan fungsional lainnya yang akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 22 s/d 24
: Cukup jelas
Pasal 25
: Kewenangan Kecamatan yang dilimpahkan kepada Kelurahan diatur dengan Keputusan Camat yang selanjutnya Keputusan Camat tersebut
dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Pasal 26
: Secara Organisatoris kedudukan Sekretaris Kelurahan adalah sebagai orang kedua apabila Lurah berhalangan dalam melaksanakan tugas.
Pasal 27
: Pembinaan dan pelayanan administratif yang dimaksudkan yaitu dalam setiap penyusunan naskah dinas termasuk pelayanan kepada masyarakt dan penomorannya dalam buku agenda dilakukan sistem satu pintu yaitu melalui Sekretaris Kelurahan.
Pasal 28 s/d 30
: Cukup jelas
Pasal 31
: Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dimaksud meliputi antara lain Rukun Warga (RW),Rukun Tetangga (RT), serta perkumpulan masyarakat lainnya.
Pasal 32 s/d 33
: Cukup jelas
Pasal 34
: Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dimaksudkan meliputi antara lain Perguruan Bela diri, Pencak silat, dan sejenisnya.
Pasal 35 s/d 36
: Cukup jelas
Pasal 37
: Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dimaksud meliputi antara alin Usaha Ekonomi Desa (UED-SP), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), UP2K, TAKESRA, KUKESRA, Badan Kredit Desa (BKD) dan sejenisnya.
Pasal 38 s/d 39
: Cukup jelas
Pasal 40
: Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dimaksud meliputi antara lain PKK, Karang Taruna, Organisasi Keolahragaan, Pramuka, Lembaga Seni Budaya dan sejenisnya.
Pasal 41
:
Persyaratan yang dimaksudkan adalah persyaratan jabatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil.
Pasal 42 s/d 47
: Cukup jelas
